Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal target investasi swasta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sejauh ini ditargetkan ada investasi Rp 100 triliun yang bisa masuk ke IKN hingga akhir 2024.

Nyatanya, sampai saat ini baru Rp 58 triliun investasi yang masuk dari IKN. Itu merupakan akumulasi dari total 8 kali rangkaian groundbreaking proyek swasta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan optimisme harus tetap ditegakkan agar target investasi Rp 100 triliun bisa dicapai. Namun, menurutnya urusan investasi di IKN tak bisa buru-buru, pemerintah harus tetap melakukan seleksi terhadap minat investasi yang masuk.

"Ya harus tetap optimis lah, kan yang masuk banyaknya itu harus diseleksi," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Jokowi melanjutkan, bila ada investor yang mau masuk ke IKN harus diseleksi terlebih dahulu komitmennya seperti apa karena tidak semua bisa masuk IKN. Investasi yang berkualitas lah yang dicari pemerintah di IKN.

"Serius ndak? Kalau serius baru diberi peluang. Kita memang memilih, jadi nggak semua boleh masuk semua boleh investasi. Harus diseleksi, sehingga memang bener baru Rp 58 triliun," ungkap Jokowi.

Di akhir, Jokowi mengapresiasi total investasi yang sudah masuk Rp 58 triliun di IKN. Menurutnya, investasi itu sudah cukup besar.

"Tapi angkanya udah gede banget kok. Duit gede lho Rp 58 triliun," tegasnya.

Simak: Jokowi Sebut Investasi ke IKN Sudah 56,2 T, 55 Bangunan Groundbreaking

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berpamitan kepada masyarakat saat meninjau harga pangan di pasar tradisional.

Kali ini di Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), Selasa (10/9/2024). Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan permohonan maafnya apabila terdapat kebijakan-kebijakan yang tak sesuai di masyarakat.

“Ya saya pamit saja saya satu setengah bulan lagi sudah tidak menjabat sebagai presiden pamit kepada masyarakat mohon maaf kalau ada policy-policy yang kurang berkenan,” ujarnya kepada wartawan.

Sebelumnya, saat kunjungan Presiden Ke-7 RI itu ke Pasar Soponyono, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Jumat (6/9/2024) dia juga tidak hanya mengecek harga dan menyapa pedagang, tetapi juga berpamitan langsung kepada warga.

Awalnya, Presiden Jokowi ditemani Iriana berkeliling pasar untuk mengecek harga bahan-bahan pokok. Setelah berkeliling, Presiden Jokowi tiba-tiba naik ke sebuah tangga yang berada di area luar pasar dan meminta megafon kepada ajudannya.

"Bapak, Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ujar Presiden Jokowi memakai pelantang suara, dijawab warga yang mengerumuninya.

Setelah itu, Presiden berpamitan kepada warga yang hadir. Masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang diembannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti.

"Nanti bulan depan tanggal 20 Oktober saya purnatugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit dan mohon maaf, pangapunten kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu semuanya. Saya rasa itu, terima kasih," tutupnya.

Seperti diketahui Jokowi mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Saat Pilpres tersebut Presiden asal Surakarta itu terpilih bersama pasangannya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Dalam Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini, Kepala Negara didampingi oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan hingga 20 Oktober 2024 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Hampir rampung 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), capaian inflasi terakhir pada Juli 2024 tercatat sebesar 0,89% (year-to-date/YtD) atau 2,13% (year-on-year/YoY).

Angka tersebut tercatat masih berada di bawah target inflasi Bank Indonesia untuk tahun 2024 yang sebesar 2,5%±1%.

Untuk diketahui, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat inflasi sebagai upaya mengetahui kenaikan harga barang dan jasa secara umum.

Berdasarkan data historis dalam 10 tahun terakhir, inflasi tahunan tertinggi terjadi pada 2022 atau masa peralihan pandemi Covid-19 ke endemi, yakni sebesar 5,51% (YoY).

Tidak heran, pada September 2022 Jokowi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Diantaranya Pertalite naik sebesar 30,72% dan solar sebesar 32,04%, juga Pertamax sebesar 16%.

Akibatnya, inflasi melesat dari tahun sebelumnya atau 2021 yang sebesar 1,87%. Bahkan, inflasi pada 2022 tersebut tercatat menjadi yang tertinggi sejak 2014 atau selama kepemimpinan Jokowi.

Melihat inflasi pada masa pertama Jokowi, terpantau stabil rata-rata di angka 3%. Menjelang periode dua atau pada 2019 bahkan inflasi berhasil turun ke level 2,72% secara keseluruhan tahun.

Berbeda jika melihat tren inflasi pada masa presiden keenam RI, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Inflasi terpantau cukup fluktuatif dan sempat mencatatkan di level dua digit.

SBY mendapatkan warisan inflasi pada 2004 sebesar 6,4%. Pada tahun pertama pemerintahannya atau pada 2005, inflasi melonjak menjadi 17,11%.

Serupa dengan era Jokowi, meroketnya inflasi akibat SBY mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM pada Maret 2005.

Alhasil, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat efek signfikan dari kenaikan harga tersebut pada Oktober 2025 dengan inflasi bulanan mencapai 17,89% dari bulan sebelumnya yang sebesar 9,06%.

Utamanya, komoditas yang mengalami kenaikan harga sangat dominan selama bulan Oktober 2005 antara lain bensin, minyak tanah, solar, angkutan antar kota, serta angkutan dalam kota.

Meski demikian, inflasi tahunan pada 2006 dan 2007 kemudian mereda ke level 6%-an dan terpantau kembali melonjak pada 2008 sebesar 11,06% yang bertepatan dengan masa krisis keuangan global.

Selama SBY menjabat, tercatat hanya tiga kali inflasi berada di bawah 5%, yakni pada 2009 sebesar 2,78%, kemudian pada 2011 sebesar 3,79% dan pada 2012 sebesar 4,3%.

Pada akhir kepemimpinannya atau pada 2014, SBY membukukan inflasi di angka 8,36%.

Bisnis.com, JAKARTA — "Kita hitung kapan bisa capai pertumbuhan ekonomi 7%, kami optimistis: Pak JK ngomong tiga tahun dan saya juga ngomong tiga tahun," kata Joko Widodo alias Jokowi pada akhir September 2014, usai terpilih menjadi presiden ke-7 RI.

Sayangnya, ekspektasi tak sejalan dengan kenyataan. Kini sudah hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, tetapi janji pertumbuhan sebesar 7% tinggal mimpi.

Sejak 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran angka 5%. Bahkan, sempat minus akibat pandemi Covid-19.

Pada 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01%. Pada 2015, tahun penuh pertama Jokowi memimpin, pertumbuhan ekonomi malah melambat ke angka 4,88%.

Tiga tahun selanjutnya, secara berurut-urut terjadi peningkatan meski tidak signifikan yaitu 5,03% (2016), 5,07% (2017), dan 5,17% (2018). Pada 2019, kembali terjadi perlambatan ke angka 5,02%.

Tahun selanjutnya, pandemi melanda: pertumbuhan ekonomi terkontraksi ke angka -2,07%. Pada 2021, pemerintahan Jokowi bisa memulihkan ekonomi dengan cepat sehingga tumbuh ke angka 3,69%.

Pada 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai angka tertinggi pada Era Jokowi yaitu 5,31%. Sayangnya, tahun lalu, pertumbuhan kembali melambat ke angka 5,05%.

Pada 2024, pemerintah juga tidak muluk-muluk: memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,1%—5,2%. Singkatnya, janji pertumbuhan ekonomi 7% tidak bisa dipenuhi Jokowi selama menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Pertanyaan kini: apa yang salah?

Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) menyatakan notabenenya pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah baik mengingat konteks ketidakstabilan perekonomian global.

Dalam dokumen terakhirnya, IMF Country Report No. 204/270, lembaga tersebut menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial.

Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

"Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga," tulis laporan IMF, dikutip Senin (12/8/2024).

Kendati demikian, IMF mengingatkan bahwa rasio pajak Indonesia masih rendah beberapa tahun terakhir: berkisar di angka 8%—10%. Angka tersebut tertinggal dari negara-negara berkembang lainnya.

Oleh sebab itu, IMF menyarankan agar pemerintah ke depan mengatasi kesenjangan administrasi perpajakan yang mendasar untuk memaksimalkan pendapat negara.

Bahkan, IMF merekomendasikan pemerintah memperkenalkan cukai baru dengan objek bahan bakar minyak (BBM). Menurut IMF, penerapan cukai BBM berpotensi menambah penerimaan negara senilai 0,5% dari produk domestik bruto (PDB).

Kesalahan Penggunaan APBN Era Jokowi

Sementara itu, ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kesalahan pemerintahan Jokowi selama satu dekade terakhir yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lebih banyak digunakan untuk kebijakan yang populis seperti bantuan sosial ataupun sejumlah mega proyek.

Padahal, sambungnya, secara mendasar kebijakan-kebijakan tersebut tidak terlalu efisien menggenjot perekonomian. Apalagi, menurut Didik, fondasi perekonomian negara tidak kuat yang tercermin ketergantungan kepada konsumsi rumah tangga.

Sebagai catatan, dari tahun ke tahun, konsumsi rumah tangga memang menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terbaru, pada Kuartal II/2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 54,33% terhadap PDB.

Dia berpendapat, seharusnya fondasi utama perekonomian yaitu ekspor industri. Masalahnya, pertumbuhan sektor industri hanya berkisar di angka 3%—4% sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga stagnan di angka 5%.

"Enggak mungkin dengan industri begitu bisa mengangkat pertumbuhan [ekonomi] seperti janjinya 7%, enggak bisa. Kalau mau 7% ya harus 10%, 12% industrinya tumbuh. Jadi mustahil bisa mencapai itu [target ekonomi 7%]," jelas Didik kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Ekonom Indef ini mencontohkan kebijakan ekonomi Jokowi yang tampak megah namun dirasa tak efisien seperti proyek kereta cepat. Dia berpendapat, biaya proyek kereta cepat yang tak sedikit akan jauh lebih berguna apabila dialihkan untuk pembangunan jalan-jalan di wilayah produksi seperti Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

"Jadi tidak berarti banyak infrastruktur, makin mendorong pertumbuhan. Kalau tidak efisien, tidak bisa. Sama dengan mobil; kalau boros, bensin 100 liter sampainya ya pendek-pendek saja; tapi kalau yang efisien, bensinnya 50 liter sampainya panjang," ujarnya.