Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan alias KSSK melaporkan kondisi fiskal, moneter, perkembangan jasa keuangan, juga penjaminan simpanan per kuartal III/2024 alias babak terakhir sistem keuangan era Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga Koordinator KSSK menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan pada kuartal III/2024 tetap terjaga, seiring meredanya tekanan di pasar keuangan global serta pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara utama, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Adapun, memasuki kuartal IV/2024, dinamika perekonomian dan pasar keuangan harus terus diantisipasi, di antaranya karena terdampak eskalasi gejolak geopolitik, seperti serangan Israel ke Palestina dan Lebanon.

"[KSSK] akan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, serta memperkuat kewaspadaan di tengah berbagai faktor risiko eksternal dan potensi dampak rambatannya terhadap perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK pada Jumat (18/10/2024).

Sri Mulyani juga menyebut bahwa ketidakpastian pasar keuangan global telah mereda karena pelonggaran kebijakan moneter beberapa negara utama yang telah merespons perlambatan tekanan inflasi. Misalnya, Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunganya menjadi 4,75%—5,00% pada September 2024, dengan sinyal pelonggaran lanjutan pada akhir tahun ini.

European Central Bank (ECB) kembali menurunkan suku bunga acuan pada September 2024 menyusul pelonggaran kebijakan moneter pada Juni 2024. Lalu, di Asia, inflasi yang rendah mendorong penurunan suku bunga acuan People’s Bank of China (PBoC).

"Berbagai perkembangan tersebut meredakan ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Sri Mulyani.

KSSK terdiri dari Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal, Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawal sektor jasa keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Rapor Ekonomi Era Jokowi

Hingga kuartal III/2024, KSSK dan pemerintah masih meyakini bahwa tren pertumbuhan ekonomi 5% masih akan terjaga. Sri Mulyani menyebut bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi masih akan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024.

Namun demikian, Sri Mulyani menyebut bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga utamanya ada di segmen kelas menengah atas.

Sri Mulyani memang tidak menjabarkan lebih lanjut soal konsumsi tersebut dalam paparannya. Namun, seperti diketahui, konsumsi masyarakat secara umum cukup tertekan, bahkan jumlah kelas menengah pun berkurang jutaan orang selama era pemerintahan Presiden Jokowi.

Laju pertumbuhan ekonomi terbilang stagnan di kisaran 5% dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi tercatat pada 2022 sebesar 5,31%, yang masih dipengaruhi efek basis rendah (low based effect) kinerja 2021 yang tertekan pandemi Covid-19.

Setelah pandemi, kebijakan pemerintah terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos), sebagai penopang utama aktivitas ekonomi.

Adapun, pada 2024 atau akhir pemerintahan Presiden Jokowi, KSSK memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% (year on year/YoY). Awalnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2024 bisa mencapai 5,2%.

"Untuk tahun 2025, perekonomian diprakirakan tumbuh 5,2% [YoY], didorong permintaan domestik dan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi," kata Sri Mulyani.

Perkembangan Kondisi Moneter

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah melanjutkan tren penguatan berkat konsistensi bauran kebijakan moneter dan terus meningkatnya aliran masuk modal asing.

Pada akhir September 2024, nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp15.140 per dolar AS atau 2,08% (month to month/MtM). Penguatan itu tercatat lebih tinggi dari apresiasi mata uang regional seperti Won Korea (2,02%), Peso Filipina (0,17%), dan Rupee India (0,10%).

"Kinerja Rupiah yang membaik tersebut ditopang oleh komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, serta fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, sehingga aliran masuk modal asing berlanjut," ujar Perry dalam konferensi pers.

Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 tercatat sebesar US$149,9 miliar, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar Rupiah," ujar Perry.

Inflasi juga tetap terjaga di kisaran 2,5%±1%, dengan indeks harga konsumen (IHK) per September 2024 ada di 1,84% (YoY). Belakangan, diketahui bahwa Indonesia mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Sektor Jasa Keuangan dan Penjaminannya Terjaga

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah pelonggaran kebijakan moneter. Hal itu turut didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.

Menurutnya, kinerja industri perbankan terjaga stabil, seperti tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan per Agustus 2024 sebesar 26,78%. Kinerja intermediasi per Agustus 2024 juga tercatat tumbuh 11,40% (YoY) menjadi Rp7.508 triliun.

Lalu, kinerja pasar saham turut terimbas sentimen positif dari tren pelonggaran kebijakan moneter bank sentral utama di dunia. Hingga kuartal III/2024, investor nonresiden yang membukukan net buy di pasar saham mencapai Rp49,64 triliun, lalu nilai kapitalisasi pasar juga tumbuh 7,52% (year to date/YtD).

Di sektor asuransi, total aset industri tercatat mencapai Rp1.132,49 triliun atau tumbuh 1,32% (YoY), lalu rasio permodalan atau risk based capital (RBC) industri asuransi jiwa ada di 457,02% dan asuransi umum/reasuransi di 323,74%—jauh di atas batas minimal yakni 120%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa juga menjelaskan bahwa pihaknya terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan dan asuransi. LPS juga mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan.

Purbaya menjelaskan kebijakan itu seperti monitoring atas cakupan penjaminan simpanan sesuai mandat Undang-Undang LPS di atas 90%, juga evaluasi berkala atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). LPS juga melakukan percepatan proses penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi (BDR) dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah.

Lalu, dalam rangka menjalankan penjaminan bagi polis-polis asuransi, LPS juga terus mendorong persiapan program tersebut.

"Persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis [PPP] yang mencakup antara lain pengaturan, proses bisnis, dan pemenuhan SDM," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — "Kita hitung kapan bisa capai pertumbuhan ekonomi 7%, kami optimistis: Pak JK ngomong tiga tahun dan saya juga ngomong tiga tahun," kata Joko Widodo alias Jokowi pada akhir September 2014, usai terpilih menjadi presiden ke-7 RI.

Sayangnya, ekspektasi tak sejalan dengan kenyataan. Kini sudah hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, tetapi janji pertumbuhan sebesar 7% tinggal mimpi.

Sejak 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran angka 5%. Bahkan, sempat minus akibat pandemi Covid-19.

Pada 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01%. Pada 2015, tahun penuh pertama Jokowi memimpin, pertumbuhan ekonomi malah melambat ke angka 4,88%.

Tiga tahun selanjutnya, secara berurut-urut terjadi peningkatan meski tidak signifikan yaitu 5,03% (2016), 5,07% (2017), dan 5,17% (2018). Pada 2019, kembali terjadi perlambatan ke angka 5,02%.

Tahun selanjutnya, pandemi melanda: pertumbuhan ekonomi terkontraksi ke angka -2,07%. Pada 2021, pemerintahan Jokowi bisa memulihkan ekonomi dengan cepat sehingga tumbuh ke angka 3,69%.

Pada 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai angka tertinggi pada Era Jokowi yaitu 5,31%. Sayangnya, tahun lalu, pertumbuhan kembali melambat ke angka 5,05%.

Pada 2024, pemerintah juga tidak muluk-muluk: memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,1%—5,2%. Singkatnya, janji pertumbuhan ekonomi 7% tidak bisa dipenuhi Jokowi selama menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Pertanyaan kini: apa yang salah?

Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) menyatakan notabenenya pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah baik mengingat konteks ketidakstabilan perekonomian global.

Dalam dokumen terakhirnya, IMF Country Report No. 204/270, lembaga tersebut menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial.

Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

"Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga," tulis laporan IMF, dikutip Senin (12/8/2024).

Kendati demikian, IMF mengingatkan bahwa rasio pajak Indonesia masih rendah beberapa tahun terakhir: berkisar di angka 8%—10%. Angka tersebut tertinggal dari negara-negara berkembang lainnya.

Oleh sebab itu, IMF menyarankan agar pemerintah ke depan mengatasi kesenjangan administrasi perpajakan yang mendasar untuk memaksimalkan pendapat negara.

Bahkan, IMF merekomendasikan pemerintah memperkenalkan cukai baru dengan objek bahan bakar minyak (BBM). Menurut IMF, penerapan cukai BBM berpotensi menambah penerimaan negara senilai 0,5% dari produk domestik bruto (PDB).

Kesalahan Penggunaan APBN Era Jokowi

Sementara itu, ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kesalahan pemerintahan Jokowi selama satu dekade terakhir yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lebih banyak digunakan untuk kebijakan yang populis seperti bantuan sosial ataupun sejumlah mega proyek.

Padahal, sambungnya, secara mendasar kebijakan-kebijakan tersebut tidak terlalu efisien menggenjot perekonomian. Apalagi, menurut Didik, fondasi perekonomian negara tidak kuat yang tercermin ketergantungan kepada konsumsi rumah tangga.

Sebagai catatan, dari tahun ke tahun, konsumsi rumah tangga memang menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terbaru, pada Kuartal II/2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 54,33% terhadap PDB.

Dia berpendapat, seharusnya fondasi utama perekonomian yaitu ekspor industri. Masalahnya, pertumbuhan sektor industri hanya berkisar di angka 3%—4% sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga stagnan di angka 5%.

"Enggak mungkin dengan industri begitu bisa mengangkat pertumbuhan [ekonomi] seperti janjinya 7%, enggak bisa. Kalau mau 7% ya harus 10%, 12% industrinya tumbuh. Jadi mustahil bisa mencapai itu [target ekonomi 7%]," jelas Didik kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Ekonom Indef ini mencontohkan kebijakan ekonomi Jokowi yang tampak megah namun dirasa tak efisien seperti proyek kereta cepat. Dia berpendapat, biaya proyek kereta cepat yang tak sedikit akan jauh lebih berguna apabila dialihkan untuk pembangunan jalan-jalan di wilayah produksi seperti Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

"Jadi tidak berarti banyak infrastruktur, makin mendorong pertumbuhan. Kalau tidak efisien, tidak bisa. Sama dengan mobil; kalau boros, bensin 100 liter sampainya ya pendek-pendek saja; tapi kalau yang efisien, bensinnya 50 liter sampainya panjang," ujarnya.