JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi penggeledahan di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur terkait dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Informasi itu disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi terkait kegiatan tim lembaga antirasuah di Balikpapan.

Pernyataan ini sekaligus membantah informasi beredar yang menyebut kegiatan itu merupakan operasi tangkap tangan (OTT).

“Bukan tangkap tangan. Geledah LPEI,” kata Tessa saat dikonfirmasi, Jumat (2/8/2024).

Meski demikian, Tessa tidak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai operasi senyap yang dimaksud. Sebab, kegiatan tersebut masih berlangsung.

“Info lebih jelasnya belum bisa kami infokan dulu,” kata Tessa.

Sebelumnya, KPK menyatakan telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi di LPEI.

Tessa juga mengatakan, pihaknya juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah tujuh orang bepergian ke luar negeri dalam kasus tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik).

Beberapa waktu sebelumnya, Alex mengatakan pihaknya telah menerima aduan dugaan korupsi LPEI itu sejak 10 Mei 2023 dan telah masuk tahap penyidikan pada 19 Maret 2024.

Dalam kasus ini, KPK menduga, negara rugi hingga Rp 3,451 triliun akibat korupsi pemberian kredit ekspor tersebut.

Indikasi kerugian itu timbul dari kucuran kredit ke tiga korporasi yakni, PT PE Rp 800 miliar, PT RII Rp 1,6 triliun, dan PT SMYL Rp 1,051 triliun.

Meski sudah naik ke tahap penyidikan, saat itu KPK belum menetapkan tersangka karena menggunakan Sprindik umum seperti di kepolisian dan kejaksaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengungkapkan alasannya maju sebagai calon pimpinan periode 2024-2029.

Johan menuturkan ingin terlihat langsung dalam pemberantasan korupsi. Ia juga menyinggung persepsi publik terhadap KPK yang merosot di berbagai survei juga mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi calon pimpinan KPK.

"Dukungan publik ke KPK mulai luntur itu kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena saya enggak ada di sana. Berangkat dari sanalah mungkin saya bisa lolos, saya ingin kata-kata mutiaranya itu ingin mengembalikan muruah [red] KPK," ucapnya kepada wartawan di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Meski demikian, pria yang pernah menjabat sebagai Plt. Ketua KPK itu enggan menyampaikan apa yang akan menjadi visi-misinya nanti apabila terpilih sebagai pimpinan periode selanjutnya.

Dia menyebut akan menyampaikan visi-misinya nanti apabila sudah di tahap wawancara dengan Komisi III DPR.

"Dulu kan saya pernah ikut lolos 10 besar tapi enggak lolos [di] DPR. Nanti itu diwawancara itulah teman-teman bisa lihat apa," tuturnya.

Adapun mengenai tes tertulis yang dijalaninya hari ini, Johan mengungkap dirinya menjawab pertanyaan panitia seleksi (pansel) berdasarkan pengalamannya di KPK sejak 2006 sampai 2014.

Sebelumnya, Johan merupakan salah satu dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar itu, hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesinya, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi.

Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang. Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).

Bisnis.com, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengungkapkan alasannya maju sebagai calon pimpinan periode 2024-2029.

Johan menuturkan ingin terlihat langsung dalam pemberantasan korupsi. Ia juga menyinggung persepsi publik terhadap KPK yang merosot di berbagai survei juga mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi calon pimpinan KPK.

"Dukungan publik ke KPK mulai luntur itu kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena saya enggak ada di sana. Berangkat dari sanalah mungkin saya bisa lolos, saya ingin kata-kata mutiaranya itu ingin mengembalikan muruah [red] KPK," ucapnya kepada wartawan di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Meski demikian, pria yang pernah menjabat sebagai Plt. Ketua KPK itu enggan menyampaikan apa yang akan menjadi visi-misinya nanti apabila terpilih sebagai pimpinan periode selanjutnya.

Dia menyebut akan menyampaikan visi-misinya nanti apabila sudah di tahap wawancara dengan Komisi III DPR.

"Dulu kan saya pernah ikut lolos 10 besar tapi enggak lolos [di] DPR. Nanti itu diwawancara itulah teman-teman bisa lihat apa," tuturnya.

Adapun mengenai tes tertulis yang dijalaninya hari ini, Johan mengungkap dirinya menjawab pertanyaan panitia seleksi (pansel) berdasarkan pengalamannya di KPK sejak 2006 sampai 2014.

Sebelumnya, Johan merupakan salah satu dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar itu, hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesinya, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi.

Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang. Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).