Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan alasan pentingnya kelompok kelas menengah dalam perekonomian Indonesia, karena salah satunya kebiasaan doyan belanja.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pengelompokan kelas menengah berasal dari besaran pengeluaran. Kelompok ini, disebut Amalia sebagai fast spender dan big spender, yakni sering belanja dan belanja dengan jumlah banyak.

"Jadi mengapa kelas menengah itu bisa menjadikan bantalan perekonomian? Karena dia adalah fast spender, big spender," ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (30/8/2024).

Melalui kebiasaan kelas menengah tersebut, Amalia menekankan hal itu dapat memperkokoh perekonomian, baik dari sisi permintaan atau konsumsi rumah tangga.

Mengingat, kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah atau aspiring middle class (AMC) sebanyak 185,35 juta orang atau lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia.

"Mengapa kelas menengah ini penting? Karena memang kelas menengah memiliki peran yang sangat kritikal dan krusial sebagai bantalan ekonomi suatu negara," tutur Amalia.

Secara teori, Amalia menjelaskan di saat bantalan ekonomi tebal maka ekonomi suatu negara akan relatif tidak rentan terhadap gejolak yang datang baik dari eksternal atau dari domestik.

Sebaliknya, ketika proporsi kelas menengah itu relatif tipis maka suatu perekonomian itu kurang resilien nantinya terhadap guncangan.

"Jadi artinya peran kelas menengah tidak hanya di Indonesia tetapi di berbagai dunia ini menjadi penting untuk memperkuat daya tahan suatu ekonomi terhadap berbagai guncangan," jelasnya.

Sebelumnya, isu kelas menengah menjadi perhatian karena terjadi penurunan jumlah penduduk kategori tersebut sebanyak 9,4 juta jiwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Menyikapi hal tersebut, sebelumnya Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mendorong pemerintah untuk gerak cepat melakukan intervensi untuk kelas menengah dan menyesuaikan masing-masing kelompok kelas.

Selama ini paling banyak insentif diberikan kepada kelompok miskin dan rentan miskin. Kelompok Menengah dan AMC bergantung dari tetesan kelas atas. Sementara kelas atas banyak menerima insentif fiskal, baik fasilitas dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ke depan harus clear, intevensi pemerintah terhadap masing-masing kelas dan alokasi anggarannya. Kelas menengah juga perlu diurus. 98 [Tahun 1998] kan kelas menengahnya yang terganggu, jadi krisis ekonomi," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui adanya penurunan jumlah warga kelas menengah di Indonesia.

Airlangga menuturkan, saat ini jumlah warga kelas menengah di Indonesia adalah sekitar 17,13%. Sementara itu, jumlah warga yang menuju ke kelas menengah atau aspiring middle class disebut mendekati sekitar 50%.

"Tentunya pada waktu sebelum pandemi Covid-19, angkanya [jumlah warga kelas menengah] sedikit lebih tinggi," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Dialog Kelas Menengah di Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Jumat (30/8/2024).

Jika mengacu pada pernyataan Airlangga tersebut, jumlah warga kelas menengah Indonesia saat ini berarti mencapai 47,85 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah warga menuju kelas menengah adalah sekitar 137,5 juta orang.

Di sisi lain, Airlangga menekankan kelas menengah atau kelompok middle class berperan penting bagi Indonesia. Dia menyebut warga kelas menengah merupakan motor penggerak ekonomi tanah air.

Dia mengatakan, warga kelas menengah punya peran strategis untuk mendukung perekonomian. Airlangga memaparkan, kelas menengah tidak hanya berkontribusi terhadap sektor kewirausahaan, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan investasi yang positif.

"Ini tentu akan membuat perubahan sosial untuk mencapai Indonesia Emas 2045," lanjutnya.

Untuk menjaga kelas menengah, Airlangga menyebut pemerintah akan berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang optimal akan mendorong kelas menengah di Indonesia untuk terus tumbuh dan turut mengurangi jumlah warga aspiring middle class.

Dia mengatakan, sebagai bentuk dukungan bagi kelas menengah, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan diantaranya berupa program perlindungan sosial, insentif pajak, Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta subsidi dan kompensasi energi.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan kembali insentif PPN DTP sebesar 100% untuk September 2024-Desember 2024. Airlangga mengatakan, insentif tetap diberikan paling banyak atas bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp5 miliar.

Selanjutnya, dukungan pemerintah pada sektor perumahan juga tetap diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Langkah strategis yang diambil ini selain untuk menjaga daya beli kelas menengah, juga untuk mencegah penurunan kelas menengah ke kelompok rentan serta memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.