REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA dinilai positif oleh sekolah di DIY. Meski Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai memberlakukan kebijakan ini secara nasional pada tahun ajaran 2024/2025, namun sekolah-sekolah di DIY sudah melaksanakan peniadaan jurusan ini selama dua tahun ini.

Baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta di DIY, sudah melaksanakan peniadaan jurusan ini sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Salah satunya SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta (Muhi) yang sudah menerapkan peniadaan jurusan ini selama dua tahun terakhir.

“Sudah mulai kita implementasikan. Kalau dari sisi kami pihak sekolah, itu siap-siap saja karena kurikulum itu dinamis. Perkembangan kurikulum itu kita pahami, pasti sudah berdasar analisis dari pakar di kementerian, dan siap kita implementasikan, di Muhi sudah kita laksanakan karena sudah Implementasi Kurikulum Merdeka,” kata Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Hery Nugroho kepada Republika, Selasa (23/7/2024).

Menurut Hery, siswa menjadi lebih fleksibel dalam mengambil mata pelajaran (mapel) dengan adanya peniadaan jurusan ini. Bahkan, dengan mapel yang bisa dipilih oleh siswa sesuai minat dan kemampuannya, juga membuat anak lebih fokus dalam mengikuti mapel yang diinginkan.

“Anak bisa lebih fokus terhadap pelajaran tertentu, tidak seluas dulu yang hanya IPA, IPS, Bahasa yang itu (tiap jurusan) ada banyak sekali pilihannya. Kalau IPA kan ada matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS itu ada sosiologi, antropologi, ekonomi,” ucap Hery.

Dengan peniadaan jurusan ini, pihaknya harus menyiapkan paket-paket mapel untuk dipilih siswa sesuai dengan minatnya. Pengelompokkan mapel ke dalam paket-paket ini juga berdasarkan program studi apa yang nantinya akan dipilih siswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

“Sekarang bisa lebih fokus dari sisi anak, tergantung mereka nanti di perguruan tinggi akan memilih prodi apa, itu (pilihan mapelnya) kan sudah disesuaikan. Misalnya di perguruan tinggi ingin masuk kedokteran, mapel pendukung apa yang dibutuhkan, dan itu kita siapkan,” jelasnya.

Pemilihan mapel ini juga dikomunikasikan dengan orang tua/wali siswa, termasuk dengan wali kelas dan guru bimbingan konseling. Dengan begitu, siswa tidak hanya memilih mapel sendiri, namun juga dikomunikasikan dengan berbagai pihak.

“Anak-anak lebih antisipatif juga sekarang. Kalau kondisi sekarang, anak dituntut sejak kelas 11 itu sudah harus mulai memilih dan memastikan mau ke perguruan tinggi mana, mau ke prodi atau bidang apa yang akan digeluti. Nanti pemilihan mapelnya sesuai dengan kebutuhan prodi yang akan diambil di perguruan tinggi,” ungkap Hery.

Meski sudah melaksanakan peniadaan jurusan ini, Hery menyebut masih ada kendala untuk menyediakan lebih banyak kelas dalam rangka melayani seluruh pilihan siswa. Terlebih, tidak semua kelas yang disediakan memiliki jumlah siswa yang sama.

“Tapi kita bersyukur sumber daya manusia (SDM) kita siap. Prinsipnya, anak-anak bisa kita layani walaupun dengan berbagai dinamika yang ada,” kata Hery.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai memberlakukan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA pada tahun ajaran baru 2024/2025. Namun, Provinsi DIY sudah mulai menjalankan peniadaan jurusan di SMA ini sejak dua tahun lalu atau tahun ajaran 2022/2023.

“Itu sebenarnya bukan baru saat ini (diterapkan di DIY). Peniadaan jurusan itu sudah dua tahun yang lalu, yang jadi bagian implementasi Kurikulum Merdeka. Jadi, anak-anak yang mengalami itu sekarang sudah kelas 12,” kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman kepada Republika, Selasa (23/7/2024).

Suhirman menyebut, peniadaan jurusan ini diterapkan dengan menyiapkan paket-paket mata pelajaran untuk siswa. Nantinya, paket-paket tersebut dapat dipilih siswa sesuai minat dan kemampuannya.

Meski begitu, dalam pemilihan mata pelajaran ini, juga harus didampingi oleh orang tua ataupun wali murid. Selain itu, paket-paket mata pelajaran yang disediakan juga disesuaikan dengan ketersediaan guru yang ada di masing-masing sekolah.

“Sekolah menyiapkan pilihan mata pelajaran, kemudian pemilihannya itu dikomunikasikan dengan orang tuanya. Artinya tidak hanya anaknya, tapi juga orang tuanya, dan disesuaikan dengan keberadaan guru di sekolah itu untuk melayani pelajaran apa yang ada. Intinya ada paket-paket pilihan tertentu, yang siswa itu bisa memilih, dan dikomunikasikan dengan orang tua dan sekolah,” ucap Suhirman.

Suhirman menyebut, sosialisasi untuk implementasi Kurikulum Merdeka ini sudah dilakukan ke seluruh sekolah, termasuk swasta. Untuk itu, sekolah swasta juga didorong menerapkan Kurikulum Merdeka ini dengan penghapusan penjurusan di SMA.

“Sebelumnya sudah ada sosialisasi kurikulum, artinya sekolah-sekolah itu untuk yang memilih implementasi Kurikulum Merdeka ini sudah siap semuanya. Sebelum menerapkan kan sudah ada rambu-rambunya, sekolah harus siap,” jelasnya.

Suhirman juga menuturkan, peniadaan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA ini juga dalam rangka mengakomodasi kemampuan siswa itu sendiri. Melalui peniadaan jurusan ini, siswa bisa mengambil mata pelajaran yang diinginkan, di mana sebelumnya tidak diberikan di jurusan yang diambil ketika masih diterapkan sistem penjurusan.

“Ini disesuaikan dengan pilihan siswa, artinya mengakomodir kemampuan siswa dan pilihan siswa, artinya lebih luas,” jelasnya.

Meski peniadaan jurusan di SMA ini sudah dua tahun berjalan di DIY yang merupakan Kota Pendidikan ini, Suhirman menyebut tidak ada masalah. Hanya saja, masih ada kendala yang dihadapi yakni masih ada orang tua yang menginginkan sekolah tetap menerapkan adanya penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA.

“Ini mungkin orang tuanya yang masih perlu kita sosialisasikan dan edukasi lebih detail. Melalui sekolah juga terus disosialisasikan setiap kali ada penerimaan siswa baru, itu kan biasanya ada orang tuanya dan diundang sebelum masuk sekolah untuk diberikan pemahaman,” kata Suhirman.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat tengah mengkaji kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Seperti diketahui aturan tersebut bakal diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2024/2025.

Plh Kepala Disdik Jawa Barat Ade Afriandi mengaku belum mendapatkan informasi lengkap terkait kebijakan penghapusan jurusan IPS, IPA, dan bahasa. Termasuk penggantinya akan seperti apa. "Masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, menurut teman-teman kantor cabang dinas sampai kemarin belum ada sosialisasi," ucap dia belum lama ini.

Ade mengatakan, akan melakukan kajian dan diskusi terkait penerapan di SMA di Jawa Barat. Ia mengetahui bahwa penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa bagian dari kurikulum merdeka. "Kita mengkaji lagi untuk penerapan nantinya akan seperti apa," kata Ade.

Sementara itu, kampus ITB merespons penghapusan jurusan dengan santai. Mereka mengatakan tidak akan mempengaruhi terhadap seleksi penerimaan mahasiswa baru S1 di kampus tersebut. "ITB tidak terpengaruh atas kebijakan tersebut," kata Kepala Humas dan Komunikasi ITB Naomi Haswanto.

Ia melanjutkan, ITB tidak mensyaratkan dalam penerimaan mahasiswaa jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Namun begitu, untuk masuk ke suatu prodi harus memiliki bekal ilmu dari mata pelajaran tersebut.