Prabowo Subianto akan memiliki kabinet tambun saat resmi menjabat Presiden mulai 20 Oktober nanti. Jumlah kementerian di kabinet Prabowo bakal lebih besar daripada jumlah kabinet saat ini.

Sebagai perbandingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya punya 34 kementerian saat ii, sementara Prabowo diprediksi memiliki 49 Kementerian/lembaga.

Lalu bagaimana dengan penganggaran kementerian di era Prabowo, apakah anggaran akan membengkak? Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal hal ini, dia mengaku masih mempelajari hal ini.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Jumlah kementerian tambun Prabowo sendiri terungkap ketika sang presiden terpilih itu memanggil tokoh-tokoh yang bakal jadi menterinya. Para calon Menteri itu datang ke kediaman Prabowo di Kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan.

49 orang dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober 2024 yang lalu. Prabowo mengatakan semua tokoh yang diundang ke kediamannya telah menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Pemanggilan para calon menteri itu disebut Prabowo untuk konfirmasi.

"Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo

Selain calon Menteri, sehari kemudian yaitu 15 Oktober, Prabowo memanggil para calon Wakil Menteri.

Berikut ini 49 nama yang dipanggil Prabowo:

1. Prasetyo Hadi
2. Natalius Pigai
3. Widiyanti Putri Wardhana
4. Yandri Susanto
5. Fadli Zon
6. Nusron Wahid
7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8. Maruarar Sirait
9. Teuku Riefky Harsya
10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11. Satryo Soemantri Brodjonegoro
12. Arifatul Choiri Fauzi
13. Yassierli
14. Zulkifli Hasan atau Zulhas
15. Tito Karnavian
16. Bahlil Lahadalia
17. Yusril Ihza Mahendra
18. Abdul Mu'ti
19. Iftitah Sulaiman
20. Sugiono
21. Muhaimin Iskandar
22. Wihaji
23. ⁠Abdul Kadir Karding
24. Agus Andrianto
25. Raja Juli Antoni
26. Agus Gumiwang Kartasasmita
27. Pratikno
28. Maman Abdurrahman
29. Ribka Haluk
30. Dudy Purwagandhi
31. Sakti Wahyu Trenggono
32. Budi Santoso
33. Rachmat Pambudy
34. Dodi Hanggodo
35. Hanif Faisol Nurofiq
36. Nasaruddin Umar
37. Amran Sulaiman
38. Sultan B Najamudin
39. Erick Thohir
40. Dito Ariotedjo
41. Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas
46. Rosan Roeslani
47. M Herindra
48. Donny Ermawan
49. Meutya Hafid

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, mengatakan tingkat kepercayaan publik dan pengusaha terhadap efektivitas birokrasi pemerintahan secara langsung akan memengaruhi daya tarik investasi di Indonesia.

Menurutnya hal ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selanjutnya mengingat bagaimana Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah Kementerian/Lembaga, yang saat ini sudah terlihat dari pemanggilan 106 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan kabinet kerjanya.

"Salah satu permasalahan yang selama ini dihadapi, masalah daya tarik investasi katakanlah, itu adalah masalah kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap efektivitas dari birokrasi," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

Sebab menurutnya semakin efektif birokrasi pemerintahan berjalan, terutama dalam hal pemberian izin berusaha, maka daya tarik dan realisasi investasi akan meningkat dengan sendirinya.

"Tentu birokrasi melalui perizinan yang mudah di dalam berbisnis, berusaha, ini juga akan mempermudah terhadap daya saing dan percepatan investasi. Terutama di dalam realisasi investasi itu," terangnya.

Namun ia ragu kondisi ini dapat terjadi di pemerintahan selanjutnya, mengingat semakin gemuk koalisi, biasanya akan semakin tidak efektif birokrasi yang ada. Terutama dari segi pengawasan kinerja masing-masing kementerian.

"Jadi nampaknya Kabinet yang gemuk ini, ini juga saya kira akan punya tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo, apalagi di 100 hari pertama. Bagaimana bisa mengelola kementerian yang semakin besar, dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah di dalam monitoring, evaluasi, dan pengendaliannya berkaitan dengan kinerja atau capaian yang ingin dicapai," tambahnya lagi.

Meski begitu, ia mengatakan masalah efektivitas kabinet gemuk Prabowo ini dapat teratasi jika pemerintahannya dengan tegas dapat mengatasi kasus korupsi di berbagai K/L.

"Kalau misalnya corruption ini bisa ditekan atau katakanlah betul-betul presiden baru ini menyortir orang-orang yang amanah, jujur, profesional, maka ini juga akan memberikan kepercayaan terhadap yang publik di dalam mendorong produktivitas mereka (K/L)," terangnya.

Simak juga Video '59 Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Hadiri Pembekalan di Hambalang':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: