JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, kebutuhan dasar warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terpenuhi.

Saifullah mengatakan, bantuan kebutuhan dasar yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial telah diterima oleh para korban bencana alam tersebut.

"Bantuan sudah tiba. Bantuan ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan korban bencana," kata Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Bantuan tersebut berupa 400 lembar kasur, 300 paket sandang anak, 1.000 paket makanan anak, 1.500 paket makanan siap saji dan 300 paket sandang dewasa.

Kemudian, 500 lembar selimut, 10 unit tenda serba guna, dua unit toilet portable, 40 unit velbed, 300 paket family kit dan 300 paket kidsware.

Saifullah mengatakan, bantuan logistik tersebut telah sampai ke pengungsian yang terpusat di tiga titik utama, yaitu Desa Konga (1.219 orang), Desa Bokang (606 orang), dan Desa Hokeng (647 orang), serta daerah lainnya yang masih dalam pendataan.

Mensos menambahkan, pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi juga diberikan seperti tempat tidur, pakaian, makanan, serta kebutuhan sanitasi dan kesehatan.

Selain bantuan logistik, Kemensos juga mengirimkan obat-obatan dan masker untuk mendukung layanan kesehatan di pengungsian.

Kemensos bersama pemerintah daerah juga telah mendirikan dapur umum di beberapa titik pengungsian untuk memastikan para pengungsi mendapatkan asupan makanan yang layak dan bergizi.

“Tim tanggap darurat saat ini juga terus memantau perkembangan situasi dan berupaya secepatnya memperbaiki kondisi di lokasi pengungsian,” kata Gus Ipul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kompak rapat bareng terkait kesejahteraan sosial hingga bantuan sosial (bansos).

Adapun Cak Imin yang merupakan Ketua Umum PKB dan Gus Ipul selaku Sekjen PBNU sempat berseteru terkait perebutan PKB hingga pansus haji.

"Saya hari ini bersama Mensos Pak Saifullah Yusuf, didampingi Pak Wamensos Pak Jabo, dan seluruh eselon I di Kemensos, eselon II, juga Pak Seskemenko PM bersama-sama melakukan rapat koordinasi yang pertama, untuk menyiapkan program-program kerja terdekat dan program jangka menengah, serta panjang," ujar Cak Imin dalam jumpa pers di Kemenko PM, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Cak Imin menjelaskan, ada dua produk yang berhasil mereka tuntaskan pada hari ini.

Yang pertama, berkaitan dengan bukti bahwa negara hadir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

"Mulai dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, tiga tahap itu yang akan kita siapkan lebih detail lagi. Dan tentu saja sekaligus dengan penganggaran untuk kita review. Dan kita pastikan anggaran dengan Menteri Keuangan yang akan datang hasil diskusi saya dengan Menkeu dan tim beberapa hari yang lalu," jelasnya.

Kemudian, kata Cak Imin, mereka juga berhasil menyusun upaya konkret untuk data tunggal.

Cak Imin berharap, orang-orang miskin bisa naik kelas secara perlahan dengan bansos yang diberikan.

"Data utama yang akan melibatkan stakeholders penting, data tunggal tentang kemiskinan terutama, data tunggal tentang perkembangan dari kualitas hidup masyarakat, sehingga kita berharap dari data itu, yang mendapatkan bantuan sosial lambat laun naik kelas, bukan terus menjadi istilahnya penerima yang paling bawah," kata Cak Imin.

"Karena itu, akan yang namanya juga pemberdayaan kita dorong semua aspek bansos itu menuju pemberdayaan dan kemandirian. Saya kira itu hasil diskusi ini. Saya persilakan Pak Saifullah Yusuf Mensos untuk tambahkan," imbuhnya.

Sementara itu, Gus Ipul mengatakan dirinya memohon arahan kepada Cak Imin untuk menyesuaikan program prioritas di tahun 2025.

Gus Ipul lantas menyinggung Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi "anchor" dari Kemensos selama ini.

"Dan juga bansos, baik bantuan tunai maupun untuk pangan. Selanjutnya kami juga melaporkan dan sekaligus diskusi panjang menyangkut data, yang mana kami ingin Pak Menko nanti bisa menjadi koordinator tercapainya data tunggal kesejahteraan sosial," jelas Gus Ipul.

"Nah ini sedang didiskusikan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Pak Menko bisa lapor ke Presiden kemudian nanti ditetapkan data tunggal tersebut sebagai acuan semua kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial," imbuhnya.

Sebelumnya, hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat memanas.

Hal tersebut terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji untuk mengusut penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai bermasalah.

Pansus Haji dinilai Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf merupakan bentuk "serangan" dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kepada dirinya.

Terkait pembentukan Pansus Haji, Yahya merasa keputusan ini diambil karena ada masalah antara dirinya dengan Cak Imin.

Ia menilai, target Pansus Haji yang sebenarnya adalah dirinya, namun “serangan” ini dilakukan melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik Yahya.

Yaqut memang sempat menjadi bahan kritikan anggota Pansus Haji karena pelaksanaan Ibadah Haji 2024 yang dinilai sangat buruk.

“Soal pansus ya, Pansus Haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh,” ujar Yahya dikutip dari Kompas.com, Minggu (28/7/2024).

“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” tambahnya.

Klaim yang diutarakan Yahya bahwa Pansus Haji dibentuk untuk menyerang dirinya kemudian dibantah oleh Cak Imin.

Ia mengatakan, Pansus Haji tidak ada urusannya dengan PBNU. Cak Imin menegaskan, Pansus Haji dibentuk untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.

Menurutnya, pansus dibentuk setelah Komisi VIII yang membidangi haji mengalami kemacetan ketika rapat dengan Kemenag.

Sebabnya, Komisi VIII tidak mendapat data dan keterangan yang memadai dari Kemenag.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Budiman mengatakan, ia datang untuk memperoleh data kemiskinan dari Kemensos yang akan digunakan untuk meyusun rencana induk pengentasan kemiskinan.

“Saya selaku kepala Badan Percepatan Pengatasan Kemiskinan mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden untuk mensinkronkan, mensinergikan dan menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kerja pengentasan kemiskinan,” kata Budiman, Rabu (30/10/2024).

Budiman mengatakan, Kemensos merupakan lembaga negara pertama yang dikunjungi oleh BP Taskin.

Setelah itu, pihaknya juga akan mengunjungi lembaga negara lain yang mempunyai data Kemiskinan.

“Saya akan silaturahmi dan sowan kepada kementerian-kementerian yang dalam pandangan kami erat kaitan dengan program pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.

Eks politikus PDI Perjuangan itu bilang, dirinya ingin melihat langsung data kemiskinan yang selalu diperbarui oleh Kemensos.

Menurut dia, hal itu penting karena ia ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

“Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana selama ini data kemiskinan itu bekerja dan bergerak. Ada yang kekuatan pada pemutakhiran seperti Kemensos 24 jam, ada yang kekuatan pada detailing tapi pemutakhirannya tidak secepat Kemensos,” ujar Budiman.

Bisnis.com, JAKARTA - Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dipercaya Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menjadi Menteri Sosial (Mensos).

Sebelumnya, Gus Ipul ditunjuk Jokowi menggantikan kader PDIP Tri Rismaharini yang maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim). Pelantikannya dilakukan pada Rabu 11 September 2024. Dengan begitu, Gus Ipul tetap menempati posisi jabatannya tersebut sejak kabinet sebelumnya.

Gus Ipul lahir di Pasuruan, Jawa Timur tanggal 28 Agustus 1964 (56 tahun). Dia merupakan keponakan dari Presiden Republik Indonesia ke-4, KH. Abdurrahman Wahid. Gus Ipul menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) di Universitas Nasional Jakarta pada 1985.

Sosok yang berkiprah panjang di politik itu juga malang melintang di berbagai organisasi Nahdlatul Ulama (NU), antara lain seperti menjadi Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU pada 1990-1995, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor selama dua periode yaitu pada 2000-2005 dan 2005-2010. Saat ini, Gus Ipul menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (Sekjen PBNU).

Menariknya, Gus Ipul mengawali kariernya dalam dunia politik sebagai kader PDIP, partai politik yang sekarang tidak masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Pada 1999, Gus Ipul mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDIP.

Selanjutnya pada 2001 Gus Ipul memutuskan keluar dari PDIP dan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Setahun berselang, dia didapuk menjadi Sekjen PKB.

Sebelumnya Gus Ipul juga pernah menjadi menteri, yakni dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Belum rampung satu periode, dirinya digantikan oleh Mohammad Lukman Edy pada 9 Mei 2007.

Sementara untuk karier politiknya di tanah kelahiran, Jawa Timur, Gus Ipul pernah menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2008-2013 dan Wali Kota Pasuruan pada 2021-2024. Pada 2018, Gus Ipul maju dalam Pilkada Jatim sebagai calon Gubernur berpasangan dengan Putri Guntur Soekarno, namun kalah dari pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Ia kemudian menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan sejak 26 Februari 2021. Jabatan ini dia lepas setelah dilantik jadi Menteri Sosial era Presiden Joko Widodo.

Prabowo Subianto akan memiliki kabinet tambun saat resmi menjabat Presiden mulai 20 Oktober nanti. Jumlah kementerian di kabinet Prabowo bakal lebih besar daripada jumlah kabinet saat ini.

Sebagai perbandingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya punya 34 kementerian saat ii, sementara Prabowo diprediksi memiliki 49 Kementerian/lembaga.

Lalu bagaimana dengan penganggaran kementerian di era Prabowo, apakah anggaran akan membengkak? Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal hal ini, dia mengaku masih mempelajari hal ini.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Jumlah kementerian tambun Prabowo sendiri terungkap ketika sang presiden terpilih itu memanggil tokoh-tokoh yang bakal jadi menterinya. Para calon Menteri itu datang ke kediaman Prabowo di Kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan.

49 orang dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober 2024 yang lalu. Prabowo mengatakan semua tokoh yang diundang ke kediamannya telah menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Pemanggilan para calon menteri itu disebut Prabowo untuk konfirmasi.

"Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo

Selain calon Menteri, sehari kemudian yaitu 15 Oktober, Prabowo memanggil para calon Wakil Menteri.

Berikut ini 49 nama yang dipanggil Prabowo:

1. Prasetyo Hadi
2. Natalius Pigai
3. Widiyanti Putri Wardhana
4. Yandri Susanto
5. Fadli Zon
6. Nusron Wahid
7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8. Maruarar Sirait
9. Teuku Riefky Harsya
10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11. Satryo Soemantri Brodjonegoro
12. Arifatul Choiri Fauzi
13. Yassierli
14. Zulkifli Hasan atau Zulhas
15. Tito Karnavian
16. Bahlil Lahadalia
17. Yusril Ihza Mahendra
18. Abdul Mu'ti
19. Iftitah Sulaiman
20. Sugiono
21. Muhaimin Iskandar
22. Wihaji
23. ⁠Abdul Kadir Karding
24. Agus Andrianto
25. Raja Juli Antoni
26. Agus Gumiwang Kartasasmita
27. Pratikno
28. Maman Abdurrahman
29. Ribka Haluk
30. Dudy Purwagandhi
31. Sakti Wahyu Trenggono
32. Budi Santoso
33. Rachmat Pambudy
34. Dodi Hanggodo
35. Hanif Faisol Nurofiq
36. Nasaruddin Umar
37. Amran Sulaiman
38. Sultan B Najamudin
39. Erick Thohir
40. Dito Ariotedjo
41. Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas
46. Rosan Roeslani
47. M Herindra
48. Donny Ermawan
49. Meutya Hafid

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah tokoh politik mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Kedatangan mereka ini berlangsung mulai pukul 15.00 WIB untuk bertemu Prabowo.

Kehadiran mereka menarik perhatian publik terkait kemungkinan penempatan mereka dalam kabinet mendatang.

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Yandri Susanto, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, Natalius Pigai, dan Maruar Sirait.

Menurut pantauan Kompas.com, pertemuan tersebut berlangsung singkat, dan hingga berita ini ditulis, Nusron, Saifullah Yusuf, Yandri, serta Fadli Zon telah meninggalkan lokasi.

Nusron Wahid mengungkapkan, ia diajak berdiskusi oleh Prabowo mengenai kemungkinan kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.

"Ya diajak diskusi sama beliau (Prabowo), ditanya sehat (atau tidak). Ditanya, meminta, 'Apakah bersedia membantu kami?'" ujar Nusron kepada awak media.

Sementara itu, Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Prabowo ingin mengintegrasikan data Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi satu kesatuan.

Ia mengaku telah menerima tawaran untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran, namun enggan menjelaskan lebih perinci mengenai posisinya.

"Kita ini kan sebelumnya diminta, saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk bersiap enggak? Siap di mana saja pokoknya," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejumlah Tokoh Temui Prabowo di Kertanegara, Sinyal Masuk Kabinet?", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/15262121/sejumlah-tokoh-temui-prabowo-di-kertanegara-sinyal-masuk-kabinet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf ingin agar masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan sosial sepanjang hayatnya, sejak lahir hingga meninggal dunia.

"Yang paling penting dari semua itu adalah perlindungan sosial sepanjang hayat itu bisa terlaksana," kata Saifullah saat mengunjungi kawasan Ciracas, Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Mulai dari sebelum lahir, sampai lahir, balita, anak-anak, remaja, usia produktif, dan nanti kemudian saat lansia sampai kemudian nanti meninggal, jadi prinsipnya dari lahir sampai ke liang lahat," ujar dia.

Pada Senin ini, Saifullah mengunjungi kawasan Ciracas untuk menyerahkan bantuan sekaligus berbelanja masalah soal kesejahteraan di kawasan itu.

"Sebagaimana yang telah menjadi programnya Kemensos, tapi yang kedua saya juga belanja masalah Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan. Mungkin juga kita memperluas sasaran," ujar Syaifullah saat ditemui di Ciracas, Jakarta Timur, Senin.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa Kementerian Sosial ingin memiliki program yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tepat guna.

Ia pun berharap, agar bantuan yang diserahkan hari ini dapat memberi manfaaat yang tepat bagi para penerima seperti misalnya bantuan alat-alat penunjang untuk disabilitas.

"Ada yang butuh modal, ada yang butuh bansos, semuanya diasesmen kemudian nanti diprogramkan," kata Gus Ipul.

Menurut dia, salah satu contoh nyata manfaat bantuan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima oleh lebih dari 10 juta keluarga di Indonesia.

Selain itu, Kementerian Sosial juga punya program lainnya seperti untuk yatim piatu, lansia, anak berhadapan dengan hukum dan rehabilitasi korban narkoba.

"Dan tentu adalah, kita ingin di samping memberikan bantuan itu, kita ukur bahwa mereka juga bisa lebih berdaya, maka ada program juga yang sifatnya pemberdayaan," kata dia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka-bukaan rencana pemerintah meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Gus Ipul mengatakan, ada pembahasan antar kementerian untuk memberikan insentif khusus kepada penyandang disabilitas.

Hal ini dibahas dalam pertemuan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pagi tadi. Gus Ipul mendampingi PPDI dengan Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia.

"Salah satu isu yang dibahas antar kementerian adalah soal konsesi dan insentif untuk penyandang disabilitas," beber Gus Ipul saat memberikan keterangan usai pertemuan, Senin (30/9/2024).

Gus Ipul mencontohkan beberapa insentif yang bisa diberikan, misalnya tarif khusus bagi penyandang disabilitas untuk kendaraan umum, layanan rumah sakit, ataupun bahan pokok.

"Misalnya kalau naik kendaraan umum dengan harga khusus, lalu yang terkait fasilitas publik, termasuk ke rumah sakit atau ke toko tertentu membeli bahan-bahan pokok," ujar Gus Ipul.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Istana Kepresidenan, Senin (30/9/2024). Foto: Herdi Alif Al Hikam/detikcom

Dia menegaskan semua rencana ini baru pembahasan yang masih harus dibicarakan dengan berbagai pihak. Belum ada keputusan khusus soal insentif yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas, meskipun beberapa bentuk insentif sudah dipaparkan.

"Tapi ini masih dalam pembahasan yang cukup panjang tentang fasilitas yang memang diperlukan penyandang disabilitas," pungkas Gus Ipul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri SosialSaifullah Yusuf alias Gus Ipul bakal mengkaji perluasan bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah terancam.

Hal ini menanggapi banyaknya jumlah tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta garis kemiskinan terbaru yang mengacu pada ketentuan Bank Dunia (World Bank), yakni sebesar 3,2 dollar AS per kapita per hari dari sebelumnya 1,9 dollar AS.

"Ya kita sekarang lagi diskusi ya, kita lagi mendalami meskipun APBN sudah diketok, tapi kita ingin memastikan lagi sasaran, sasaran-sasaran kita ini. Ya (PHK) itu juga yang termasuk, kita perlu dengan kerjasama dengan Kemenaker," kata Gus Ipul di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Ia mengungkapkan, sebelum memutuskan rencana tersebut, pihaknya perlu bekerja sama dengan kabupaten maupun kota-kota di Indonesia untuk melihat data kemiskinan.

Gus Ipul menyatakan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memperbarui data penduduk di lapangan.

"Mudah-mudahan kita bisa lebih punya gambaran lagi yang terbaru, karena data itu dinamis sekali. Maka itu kita perlu kerjasama dengan kabupaten, kota tentang dinamika yang terjadi di daerah," kata dia.

Dia menuturkan, banyak hal yang harus dikerjakan Kemensos lebih dulu sebelum mengimplementasikan perluasan bansos bagi kelas menengah.

"Tapi yang jelas Kemensos terus berusaha untuk melakukan berbagai hal, lewat pusat data dan informasi yang kita miliki untuk mengupdate data kita," ujar Gus Ipul.

Bisnis.com, JAKARTA – Sektretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa tidak pernah ada dalam sejarah kepengurusan organisasi untuk menjalankan Muktamar Luar Biasa (MLB).

Hal itu dia sampaikan untuk merespon adanya inisiatif dari beberapa ulama dan kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang berkumpul di Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah untuk membahas persiapan Muktamar Luar Biasa NU (MLB NU) pada Senin (23/9/2024) lalu.

"Ya enggaklah. Enggak. Enggak di NU itu enggak ada MLB. Enggak ada dalam sejarah itu NU itu MLB," katanya Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, dia pun tak menampik bahwa beberapa kali memang pernah ada gerakan untuk melaksanakan MLB NU, tetapi aksi itu terus menghilang dengan sendirinya.

Dia menekankan bahwa tokoh-tokoh dalam organisasi masyarakat (ormas) keagamaannya itu termasuk kiai tidak memiliki ambisi untuk memiliki jabatan tertentu.

"Ini saya percaya betul bahwa NU ini banyak yang menjaga, kiai-kiai, ulama yang pada dasarnya para kiai ulama itu tidak suka rebutan jabatan. Maka tidak pernah berhasil tidak akan pernah berhasil bagi mereka yang menginginkan MLB. Jadi gitu aja," ucap dia.

Tak hanya itu, Menteri Sosial (Mensos) itu pun berharap agar seluruh mata dapat melihat secara jelas pihak yang menginisiasi ide untuk melaksanakan gerakan tersebut.

"Coba sampeyan lihat satu persatu datanya segala macam dilihat siapa nanti. Pernah dulu terjadi juga tapi akhirnya hilang gitu aja. Jadi nggak ada itu," pungkas Gus Ipul.

Saifullah Yusuf alias Gus Ipul buka-bukaan strateginya memaksimalkan instrumen bantuan sosial untuk menyejahterakan masyarakat. Seperti diketahui, Gus Ipul baru dua minggu dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini.

Gus Ipul bilang, sejauh ini strategi utama yang akan dilakukannya mendata ulang penerima bansos. Dirinya sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meninjau data penerima bansos.

Bagi penerima yang sudah tidak patut mendapatkan bansos akan dicoret dan bagi orang yang patut mendapatkan bansos tapi belum terdata akan dimasukkan.

"Yang sedang kita kerjakan adalah kita ingin pastikan lagi adalah sasaran, sasaran ini kita bisa dapat gambaran baru, karena data itu dinamis. Kita perlu kerja sama dengan kabupaten dan kota, tentang dinamika yang terjadi di daerah, mungkin ada yang meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk dalam kategori memperoleh bantuan atau juga ada yang turun jadi yang berhak mendapatkan, ini lagi kita sinkronisasi dan diskusikan," ungkap Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Ketika ditanya apakah jumlah bansos ingin ditambah, Gus Ipul bilang masih mendalami usulan tersebut sebab saat ini APBN 2025 sudah diteken. "Kita lagi diskusi ya, kita dalami, ya meskipun APBN sudah diketok," ujar Gus Ipul.

Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat alokasi anggaran Rp 79,58 triliun pada 2025. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk Sekretariat Jenderal Rp 643,57 miliar dan Inspektorat Jenderal Rp 43,25 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Sosial sebesar Rp 44,44 triliun, Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp 3,73 triliun, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 30,71 triliun.

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri SosialSaifullah Yusuf menyerahkan bantuan senilai total Rp 650.050.643.833 atau Rp 650 miliar kepada masyarakat rentan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Senin (30/9/2024)

“Kita ingin memberikan bantuan berupa sembako, dan juga tentu dukungan-dukungan yang lain seperti misalnya dukungan membuat kartu tanda penduduk dan nanti pemeriksaan kesehatan,” kata Saifullah Yusuf di lokasi, Senin pagi.

Pria yang karib disapa Gus Ipul itu juga menyatakan, Kemensos turut membantu masyarakat sekitar Bantar Gebang untuk dapat program Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Ia bilang, Kemensos juga turut membantu para warga untuk bisa mendapatkan pogram dari Basan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan serta bantuan untuk sekolah-sekolah.

“Hal-hal yang mungkin mendukung, memfasilitsi keluarga bisa lebih sejahtera,” kata Gus Ipul.

Adapun penyerahan bantuan secara simbolis oleh Mensos diberikan kepada Pj. Wali Kota Bekasi, R Gani Muhammad di halaman kantor Kelurahan Sumur Batu dan SDN Sumur Batu II.

Bantuan tersebut terdiri dari 2.055 paket bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) alat pelindung diri (APD) seperti helm, sepatu boat dan senter kepala serta nutrisi bagi pemulung.

Kemudian, 389 paket ATENSI pemenuhan kebutuhan dasar berupa sembako dan nutrisi dan 44 unit ATENSI alat bantu disabilitas (kursi roda, alat bantu dengar, tongkat penuntun adaptif).

Berikutnya, 14 paket ATENSI kewirausahaan (warung kelontong, peternakan, perikanan dan pembuatan kue), 49 paket perlengkapan olahraga dan edukasi, bantuan PKH bagi 135.241 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan Program Sembako bagi 58.051 KPM.

Selain penyerahan bantuan secara simbolis, Saifullah juga meninjau kegiatan pemeriksaan kesehatan, dialog bersama para penerima bantuan, serta meninjau kampanye sosial pencegahan bullying dan kekerasan serta penyerahan bantuan peralatan olahraga dan edukasi di SDN Sumur Batu II.