JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menerima hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tanah seluas 9.497 meter persegi yang terletak di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemehub Lollan Panjaiatan menyatakan, pihaknya menyambut baik adanya sinergi dan kerja sama ini.

Adapun tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Salakan.

Ini merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

“Berdasarkan perjanjian kerjasama dimaksud, hibah tanah ini pemanfaatannya akan digunakan oleh Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk sebagai lokasi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Lollan dalam siaran pers, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, total aset tanah yang diserahterimakan seluas 9.497 meter persegi, tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 tanggal 30 September 2020, dengan nilai perolehan sebesar Rp 2,338 miliar.

Lollan menuturkan, pemerintah berharap dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, ke depan akan memberikan nilai positif, terutama dalam peningkatan pelayanan operasional pada Pelabuhan Salakan, yang menjadi urat nadi atau ujung tombak perekonomian daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

"Sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelayanan transportasi laut yang aman, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat luas,” ungkap Lollan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menerima hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tanah seluas 9.497 meter persegi yang terletak di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemehub Lollan Panjaiatan menyatakan, pihaknya menyambut baik adanya sinergi dan kerja sama ini.

Adapun tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Salakan.

Ini merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

“Berdasarkan perjanjian kerjasama dimaksud, hibah tanah ini pemanfaatannya akan digunakan oleh Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk sebagai lokasi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Lollan dalam siaran pers, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, total aset tanah yang diserahterimakan seluas 9.497 meter persegi, tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 tanggal 30 September 2020, dengan nilai perolehan sebesar Rp 2,338 miliar.

Lollan menuturkan, pemerintah berharap dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, ke depan akan memberikan nilai positif, terutama dalam peningkatan pelayanan operasional pada Pelabuhan Salakan, yang menjadi urat nadi atau ujung tombak perekonomian daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

"Sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelayanan transportasi laut yang aman, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat luas,” ungkap Lollan.