REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menanggapi video viral tentang seorang terdakwa dengan dugaan kasus penipuan yang mengaku sebagai anggota TNI AD aktif yang berdinas di Kopassus Cijantung, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi memberikan klarifikasi resminya terkait status keanggotaan terdakwa dan situasi yang sebenarnya.

Kristomei menjelaskan, bahwa pria yang ada dalam video viral tersebut, yaitu James Makapedua, telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD. Sehingga pernyataan terdakwa yang mengaku sebagai prajurit TNI AD aktif, apalagi berdinas di Kopassus Cijantung adalah tidak benar.

"Saudara James Makapedua telah diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan TNI AD berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor: Kep/14/II/2008 tanggal 11 Februari 2008. Alasan pemberhentiannya karena yang bersangkutan melakukan desersi dan pernikahan ganda," ujar Kristomei di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Kristomei menjelaskan, pangkat terakhir James Makapedua saat berdinas di TNI AD adalah Sersan Kepala (Serka). Sementara dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa terlihat mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL) TNI AD berpangkat Pelda lengkap dengan baret merah Kopassus, yang tidak seharusnya ia kenakan.

Hal itu mengingat statusnya yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI AD. Kristomei menegaskan, yang bersangkutan tak berhak mengenakan seragam dan baret Kopassus.

"Karena Saudara James Makapedua sudah bukan anggota TNI AD lagi, maka yang bersangkutan tidak berhak mengenakan seragam maupun atribut TNI lagi. Sementara untuk sidang di pengadilan umum, sudah tepat ya, karena Saudara James sudah berstatus warga sipil," ujar Kristomei.

Sebagai informasi, kasus yang menjerat James Makapedua saat ini adalah kasus dugaan penipuan atau penggelapan. Sidang keduanya dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 12 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Mengaku anggota Kopassus...

Video Jems menjalani persidangan viral di beberapa kanal media sosial, khususnya di Tiktok. Dia menjalani persidangan dengan memakai seragam loreng lengkap dengan baret merah.

Jems yang dikawal polisi bersenjata pun mengadukan hal yang menimpanya kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dia sebagai anggota militer, seharusnya tidak menjalani sidang di peradilan umum.

"Kami memohon kepada pemimpin kami, kepada Panglima TNI supaya mengklarifikasi kasus ini. Itu saja dan ini adalah kasus perdata yang dipaksakan jadi tindak pidana," ujar Jems dalam video yang viral dikutip Republika.co.id di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia pun menegaskan, PN Tangerang seharusnya tidak berhak memprosonya. "Karena kami masih berstatus anggota TNI Angkatan Darat khususnya grup Kopassus yang ada di Cijantung," kata Jems seusai keluar dari ruang sidang 06 PN Tangerang.

Dia datang ke PN Tangerang mengenakan seragam loreng dengan baret merah komando serta brevet lengkap. Jems tidak paham, mengapa ia bisa disidang di peradilan umum. Dia mengaku, sengaja memakai pakaian dinas lapangan (PDL) untuk menghadiri persidangan.

"Kami tidak mengerti hal itu, tetapi intinya bahwa, kami membuktikan, kami bukan masyarakat sipil biasa, kami adalah anggota TNI Angkatan Darat, dan saya menggunakan uniform (seragam) seperti ini saya bisa mempertanggungjawabkan," ujar Jems.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masih ingat dengan video viral seorang bocah bernama Yohanes Game Marchal Lau alias Joni, yang memanjat tiang bendera saat HUT ke-73 RI di NTT pada 2018? Dia kala itu mendapat pujian karena masih berusia 13 tahun, namun sanggup memanjat tiang untuk membetulkan bendera agar bisa berkibat. Kali ini, ia muncul lagi membuat kaget publik lantaran membuat pengakuan gagal masuk seleksi bintara TNI AD.

Padahal, Joni sudah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa daftar menjadi TNI kala diundang ke Istana. Joni ternyata gagal lolos seleksi prajurit Calon Bintara (Caba) PK Reguler TNI AD tahun anggaran 2024.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi membenarkan alasan Joni gagal lolos seleksi TNI AD. Ternyata tinggi Joni masih di bawah standar. "Tidak memenuhi syarat dari aspek tinggi badan minimal 160 cm untuk daerah tertinggal," kata Kristomei di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dalam rekrutmen prajurit TNI, normalnya tinggi badan minimal pria 165 sentimeter (cm) dan wanita 160 cm. Namun, ada kebijakan afirmasi di daerah tertinggi dan terluar, yaitu tunggi pria menjadi minimal 160 cm. Namun, tinggu Joni baru 155 cm. Atas alasan itu, ia mendorong Joni untuk bisa lebih mempersiapkan diri saat pendaftaran seleksi tahun depan.

Meski begitu, Kristomei tetap mengapresiasi penghargaan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Berkat aksi heroik Joni ketika upacara 17 Agustus 2018, ia pun bisa mengharumkan nama pribadi dan kampungnya.

Hanya saja, menurut Kristomei, penghargaan yang diperoleh Joni tidak bisa mempengaruhi hasil seleksi yang dilakukan TNI AD. "Piagam penghargaan tersebut tidak menyebutkan bahwa yang bersangkutan wajib diterima masuk TNI AD," kata Kristomei.

Sebelumnya, aksi Joni membuat decak kagum hingga dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana. Saat bertemu RI 1, Joni mengaku bercita-cita sebagai tentara. Mendengar hal itu, Jokowi lantas menyuruh Joni untuk mendaftarkan dirinya ke panglima dan akan langsung diterima.

"Pengen jadi tentara? Ya sudah nanti langsung daftar ke Panglima, langsung diterima kamu," jelas Jokowi saat itu