Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai berakhirnya tren deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut sejalan dengan rampungnya masa transisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengakhiri tren deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Oktober 2024. Adapun, inflasi bulanan Indonesia adalah 0,08% secara month-to-month (mtm).

Ketua Umum Kadin Indonesia 2024–2029 Anindya Novyan Bakrie pun mengaku tidak terlalu kaget dengan berakhirnya tren deflasi lima beruntun ini. Menurutnya, selama deflasi terjadi lantaran adanya dua teori.

Pertama, kata Anin, penurunan daya beli yang menyebabkan masyarakat pergerakan inflasi utama. Kedua, lanjut dia, masyarakat masih menunggu masa transisi pemerintahan baru Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

“Selama beberapa bulan orang banyak wait and see. Tetapi setelah sudah ada kejelasan, orang lebih berani lagi berinvestasi dan menghasilkan daya beli yang naik, dan ini justru yang membuat inflasi mulai terlihat,” kata Anin saat ditemui seusai acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

Namun, menurut Anin, selama pemerintah bisa mengendalikan inflasi, maka akan terjadi uang beredar di tengah masyarakat. Ini artinya, akan memicu gairah masyarakat untuk meningkatkan daya beli, selain menanamkan investasinya.

Dengan begitu, Anin menyebut, program kerja yang diusung Presiden Prabowo bisa membuka peluang bagi masyarakat.

“Dan ini juga mungkin boleh orang berantisipasi dengan program-program Pak Prabowo, yang intinya memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat berkontribusi atau menjadi bagian dari perputaran ekonomi,” tuturnya.

Sebelumnya, BPS mengungkap bahwa tren deflasi selama lima beruntun telah berakhir pada Oktober 2024. Bahkan, inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2024 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada Oktober 2023, inflasi Indonesia berada di level 2,56% dan melandai ke level 1,71% pada periode yang sama 2024.

Sementara itu, penyumbang utama inflasi Oktober 2024 secara bulanan adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.

Secara historis, komoditas emas perhiasan mengalami deflasi lima kali pada 2022 serta deflasi tiga kali pada 2023. Sejak September 2023, komoditas emas perhiasan terus mengalami inflasi hingga Oktober 2024.

Kemudian, secara tahunan, penyumbang utama inflasi Oktober 2024 berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,67%.

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), kopi bubuk, minyak goreng, dan bawang merah.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah dilanda perpecahan. Hal ini menyusul digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

Sementara, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan, Munaslub itu ilegal. Ia juga mengatakan, pengangkatan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah.

Terlepas dari itu, keberadaan organisasi yang mewadahi para pengusaha sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan, sebelum Indonesia merdeka. Sementara, Kadin Indonesia resmi berdiri pada 24 September 1968.

Dikutip dari laman Kadin Indonesia, Selasa (17/9/2024), pada tahun 1967, pemerintah menerbitkan Dekrit Presiden Nomor 84 Tahun 1967 yang memberikan kebebasan pada dunia usaha untuk membentuk organisasinya. Kemudian, atas prakarsa Gubernur DKI Jakarta, diselenggarakan Musyawarah Pembentukan Kamar Dagang dan Industri Jakarta (Kadin Jaya) pada 29-30 November 1967.

Kadin Jaya dikukuhkan Gubernur DKI Jakarta 8 Januari 1968 dan langsung ditunjuk sebagai penyelenggara Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) pertama tahun 1968. Pembentukan Kadin Jaya diikuti dengan pembentukan Kadin di delapan provinsi lainnya.

"Delapan Kadin provinsi dan lima Kadin persiapan atas prakarsa Kadin Jaya dan didukung oleh 17 organisasi ekonomi/pengusaha tingkat nasional mengadakan Musyawarah Pembentukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tanggal 23-24 September 1968," bunyi keterangan dalam situs tersebut.

Brigadir Jenderal TNI (Purn) Usman Ismail tercatat menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia pertama untuk periode 1968-1972. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Brigadir Jenderal TNI (Purn) Sofyar yang menjabat sebagai ketua umum periode 1972-1973 dan Marsekal TNI (Purn) Soewoto Sukendar untuk periode 1973-1976 dan 1976-1979.

Pada tahun 1973, terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 1973 yang mengukuhkan Kadin sebagai wadah dunia usaha di Indonesia. Di tahun 1983, Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masuk dalam GBHN 1983-1988 sebagai mitra pembinaan dunia usaha Indonesia.

Posisi Kadin sebagai wadah bagi pengusaha semakin kuat. Hal itu ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Pada tahun 1988 terdapat deklarasi pengusaha Indonesia membentuk organisasi Kadin sekaligus menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Kadin sesuai dengan ketentuan Undang-undang 1 Tahun 1987.

Seiring perjalanan waktu, Kadin pun terus berkembang. Pucuk pimpinan telah beberapa berganti dan kini diperebutkan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

Simak Video: Kisruh di Kadin, Arsjad Rasjid Vs Anindya Bakrie Berebut Kursi Ketum

[Gambas:Video 20detik]

Kursi pucuk pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah jadi rebutan. Mayoritas Kadin Provinsi (Kadinda Tingkat I) disebut memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Arsjad Rasjid.

Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi disebut menolak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum yang baru.

"Kami, KADIN daerah, tidak pernah merasa mengusulkan Munaslub. Isu bahwa hubungan kami dengan pemerintah 'jauh' adalah tidak benar. KADIN daerah tetap berkomunikasi baik dengan pemerintah," ujar Ketua Kadin Provinsi Gorontalo, Muhalim Djafar Litty dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2024).

Senada dengan Muhalim, Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat, Cucu Sutara menegaskan bahwa siapapun berhak menjadi Ketua Umum Kadin selama mengikuti aturan.

"Siapapun boleh jadi Ketua Umum KADIN, tapi Munaslub harus sesuai ketentuan. Tidak boleh kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Pjs KADIN Maluku Utara, Umar Lessy, menyatakan Munaslub yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaannya dapat dianggap sebagai tindakan makar. "Kami dari KADIN Provinsi menganggap bahwa Munaslub yang tidak memenuhi syarat adalah gerakan kudeta," tegasnya.

Ketua Kadin Kalimantan Selatan Shinta Laksmi Dewi mengatakan, sebanyak 21 ketua umum Kadin Daerah hadir dalam konferensi pers yang digelar Arsjad Rasjid. Mereka menolak Munaslub yang digelar pada 14 September.

"Sebanyak 21 Ketua Umum KADIN Daerah hadir dalam konferensi pers yang digelar Arsjad Rasjid. Kami menolak Munaslub yang diadakan pada 14 September karena kami menilai Munaslub tersebut cacat hukum secara AD/ART KADIN," jelas Shinta.

Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Jawa Timur, juga menegaskan dukungan terhadap Arsjad Rasjid.

"Pak Arsjad sebelum memutuskan menjadi tim sukses salah satu calon presiden selalu meminta persetujuan dari KADIN Provinsi, dan tidak ada yang keberatan. Selama masa kampanye, Pak Arsjad juga mengambil cuti untuk menjaga netralitas KADIN," ungkapnya.