KOMPAS.com — Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Surya menggelar kampanye akbar di Lapangan Sisingamangaraja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sabtu (9/11/2024).

Kampanye Akbar Bobby-Surya sukses besar dengan menyuguhkan hiburan rakyat sebagai wujud politik riang gembira.

Kampanye bertajuk Pesta Rakyat Kolaborasi Sumut Berkah tersebut dihadiri oleh belasan ribu masyarakat. Antusiasme semakin tinggi saat sesi Konser Kolaborasi Sumut Berkah berlangsung di malam hari.

Pesta rakyat tersebut dipandu oleh tiga host, yakni Wanda Wandow, Joel Purba, dan Paraz. Sejumlah seniman seperti Marsada Band, Jun Munthe, Rany Simbolon, Dorman Manik, dan pertunjukan tari kolosal turut memeriahkan pesta rakyat itu.

Sementara itu, sesi Konser Kolaborasi Sumut Berkah menghadirkan beberapa musisi, baik lokal maupun nasional. Seperti Tongam Sirait, Dj Cliffrs, dan Ipang Lazuardi.

Tak hanya itu, ratusan stan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) juga ikut memeriahkan Kampanye Akbar Bobby-Surya.

Ketua Tim Pemenangan Bobby-Surya, Hinca Panjaitan mengungkapkan kampanye dan konser tersebut merupakan wujud politik riang gembira yang menjadi iktikad pasangan Cagub dan Cawagub Bobby-Surya.

Hinca mengatakan, Pesta Rakyat Kolaborasi Sumut Berkah dipersembahkan untuk Danau Toba dan masyarakat Sumut yang riang gembira.

"Betapa cintanya kita kepada Sumatera Utara, betapa cintanya kita dengan Danau Toba yang hanya beberapa meter di sebelah kanan panggung ini,” ujar Hinca dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (10/11/2024).

Dia juga menyampaikan rasa terima kasih Bobby-Surya kepada seluruh masyarakat yang sudah hadir.

"Kita lanjut lagi pesta dan Konser Kolaborasi Sumut Berkah ini, kita harus berkolaborasi dan bergembira bersama," tuturnya.

PALU, iNews.id - Partai Amanat Nasional (PAN) akan berjuang maksimal memenangkan pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad HM Ali- Abdul Karim Aljufri. PAN memastikan seluruh kadernya bekerja aktif dalam pemenangan di Pilkada 2024 tersebut.

Ketua DPW PAN Sulteng, Rusli Dg Palabbi menjelaskan, pentingnya solidaritas kader di seluruh kabupaten/kota untuk menyukseskan kampanye dan kemenangan pasangan dengan tagline BERAMAL (Bersama Ahmad Ali dan Abdul Karim). 

"Keputusan DPP untuk mendukung dan mengusung calon gubernur kita sesuai tema rakerwil PAN kemarin, yaitu rapatkan barisan, menangkan Pilkada. Kalau kita ingin menang, tentu kita harus solid, tentu kita harus punya komitmen bekerja keras," ujar Rusli di Palu, Sabtu (9/11/2024). 

Pada kesempatan itu dia juga mengingatkan tindakan tegas akan diambil jika ada kader yang tidak patuh terhadap arahan partai, khususnya terkait Pilkada Sulteng.

"Kita harus tegak lurus memperjuangkan calon gubernur dan calon wakil gubernur kita sesuai keputusan DPP. Tidak ada lagi kader abu-abu, kalau masih ada, silakan minggir. Berikan jalan bagi pasangan BERAMAL untuk memenangkan pilkada," katanya. 

Selain itu, dia juga menginstruksikan seluruh kader untuk memenangkan calon bupati dan calon wali kota masing-masing, namun dengan fokus penuh mendukung Ahmad Ali sebagai calon gubernur.  

"Gubernur kita hanya satu, Ahmad Ali," ucapnya.

Sementara itu, Ahmad HM Ali menilai dukungan PAN merupakan amunisi terbaik untuk kemenangan mereka di Pilkada Sulteng.
 
"Saya sangat nyaman berada di keluarga besar PAN dan saya sangat senang disambut dengan gegap gempita oleh PAN. Terima kasih atas semua antusiasme yang telah diberikan," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, investor.id – Serapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per akhir Oktober 2024 baru mencapai 61,67% atau Rp 28 triliun dari pagu Rp 45,42 triliun. Realisasi penyerapan anggaran tersebut masih jauh dari prognosa di akhir Oktober 2024 yang mencapai 71,68%.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandhi mengatakan dari serapan anggaran tersebut berdasarkan jenis belanjanya terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi Rp 3,98 triliun (88,07%) dari pagu Rp 4,52 triliun, belanja barang terserap Rp 11,93 triliun (62,41%) dari pagu Rp 19,12 triliun dan terakhir belanja modal terealisasi Rp 12,1 triliun (55,55%) dari pagu Rp 21,79 triliun.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4%-5% dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4%-5% untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 1 November 2024 mampu merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,173 triliun.

Jumlah ini setara 97,6 persen dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Kemenhub optimistis dapat mencapai, bahkan melebihi target hingga akhir 2024.

"Untuk realisasi target PNBP, kami optimistis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9 persen dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini," ujar Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi, dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Realisasi PNBP terbesar berasal dari jasa layanan pada Ditjen Perhubungan Laut yang posisi saat ini telah terealisasi sebesar Rp5,06 triliun atau 104,84 persen dari target.

Dilanjutkan oleh Ditjen Perhubungan Udara yang menyumbangkan PNBP Rp1,43 triliun, BPSDMP Rp1,38 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Ditjen Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

Menhub juga menyampaikan capaian kinerja keuangan Kemenhub pada tahun anggaran 2024. Hingga 1 November 2024, Kemenhub telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau sebesar 61,67 persen dari pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp45,42 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan strategi percepatan untuk merealisasikan anggaran tahun 2024. Ada empat strategi utama yang akan kami lakukan," ujar Dudi.

Adapun strategi yang akan dilakukan Kemenhub tersebut adalah pertama, dengan melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek.

Kemenhub akan melakukan percepatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Kedua, dengan memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran dapat tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Langkah ketiga adalah dengan melakukan monitoring rencana penarikan dana setiap bulannya dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terakhir, Kemenhub tetap memperhatikan dan mematuhi aturan terkait langkah-langkah yang ditetapkan terkait anggaran.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) atau PGE akan menjadi mesin untuk mewujudkan Indonesia (RI) sebagai raksasa energi hijau (giant green hub) dunia. Memiliki cadangan panas bumi (geothermal) hampir 3 gigawatt atau setara kapasitas terpasang geothermal Amerika Serikat (AS) yang sebesar 3,8 gigawatt, PGEO berpotensi menjadi produsen geothermal terkemuka.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Julfi Hadi mengungkapkan, Indonesia memiliki kapasitas geothermal yang berpotensi dikembangkan mencapai 24 gigawatt (sepadan 24.000 megawatt). Jumlah tersebut menempatkan RI sebagai negara dengan kapasitas panas bumi terbesar kedua di dunia setelah AS.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menyusul ditutupnya layanan penerbangan rute Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mengimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang.

Selain itu, Kemenhub juga meminta BBN Airlines memastikan semua hak penumpang terpenuhi.

Melansir Infopublik.id, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, pada Selasa (5/11/2024) mengatakan, rute (CGK) – (BPN) BBN Airlines Indonesia sejak 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami imbau BBN Airlines Indonesia agar memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," tegas Lukman.

Selaku regulator, Direktorat Perhubungan Udara Kemenhub, sambung dia, terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar.

Menurut Lukman, keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Untuk diketahui, pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Dan masih terdapat satu rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada 15 November 2024.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tonton:Peluang Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat Tiba-tiba Terjun Bebas

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mengklaim akan memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan kereta api melalui subsidi Public Service Obligation (PSO).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal mengatakan pihaknya berupaya memperluas layanan kereta api hingga ke berbagai kota seperti Surabaya dan Bandung, serta merencanakan penerapan Autonomous Rapid Transit (ART) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia menjelaskan bahwa inovasi dan pembaruan terus dilakukan dalam layanan perkeretaapian dengan teknologi terbaru. Teknologi kereta api di Indonesia, menurutnya, telah berkembang pesat, dengan pengoperasian kereta otomatis dari GoA 1 hingga GoA 4 serta adanya kereta cepat Jakarta-Bandung yang mampu melaju hingga 350 km/jam.

“Selain itu, jaringan transportasi perkotaan juga terus diperluas, termasuk pembangunan jalur di area aglomerasi seperti Surabaya dan Bandung,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Sebagai regulator perkeretaapian, Risal mengklaim akan berkomitmen untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api.

Hal ini dilakukan melalui sertifikasi kelaikan, audit keselamatan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor tersebut.

“DJKA menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas dan keamanan transportasi kereta api serta menjadikan moda ini sebagai pilihan utama bagi masyarakat Indonesia yang praktis, nyaman, aman, dan ramah lingkungan,” katanya.

Risal menjelaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, DJKA telah menambah dan memperbarui jalur kereta api serta mengembangkan fasilitas di stasiun untuk menjamin kenyamanan pengguna kereta termasuk di wilayah Jabodetabek, yang kini didukung oleh kereta perkotaan seperti KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek, LRT Jakarta serta MRT Jakarta yang saat ini juga tengah dalam proses pembangunan Fase 2 dengan pekerjaan Fase 2A dari Thamrin hingga Kota serta Fase 2B menuju Ancol.

“Kami bekerja keras memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah, mendapatkan akses yang memadai terhadap transportasi yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menjamin akan gencar melakukan sosialisasi ke stakeholder terkait truk over dimension over load (ODOL).

Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandhi mengklaim aturan mengenai ODOL tersebut telah diatur dalam sejumlah aturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

“Aturan sudah ada, hanya mungkin kami harus lebih intens lagi untuk mensosialisasikan khususnya mengenai keselamatan,” kata Dudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Dudy mengatakan ke depan pihaknya akan gencar berkomunikasi dengan stakeholder terkait yang mengatakan bahwa isu ini bukan hanya isu ekonomi melainkan isu keselamatan.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan sistem digital agar mendapat bukti elektronik pelanggaran truk kelebihan muatan atau over dimension over loading (ODOL).

Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani memperhatikan kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan tingginya friksi sosial yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data penegakan hukum di UPPKB seluruh Indonesia pada 2023, rata-rata kendaraan yang masuk dan diperiksa hanya berkisar di angka 5%. Adapun, dari kendaraan yang masuk tersebut sebanyak 27,95% melakukan pelanggaran.

Dari data pelanggaran tersebut, sebanyak 69% melanggar kelebihan muatan dan sisanya sebanyak 31% melanggar ketentuan dokumen. Mayoritas kendaraan yang melanggar daya angkut, kelebihan muatannya di atas 5% sampai 20%.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana mengungkap punya banyak jurus untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga 1.000 persen apabila nanti berhasil memenangi Pilgub Jakarta 2024.

Pertama, meningkatkan upskilling tenaga kerja di dalam negeri. Menurutnya, kemampuan pekerja Indonesia menjadi permasalahan hingga kalah saing dengan pekerja asing yang masuk ke dalam negeri.

"Permasalahan upskilling atau reskilling dari tenaga kerja melalui pelatihan banyak tidak dilakukan, padahal perubahan sangat cepat, makanya kalau tidak ada kesesuaian maka ada disrupsi pekerjaan hilang bagi pekerja yang tidak dilatih sesuai dengan perusahaan, makanya ada PHK cukup besar," ujarnya dalam acara Kadin DKI Mencari Pemimpin Baru Jakarta di Menara Bank Mega, Rabu (6/11).

Namun, untuk meningkatkan skill pekerja, ia menilai pemerintah tak bisa sendiri. Perlu ada kolaborasi dengan para pengusaha, termasuk dengan Kadin Indonesia. Hal ini juga dilakukan oleh negara lain termasuk memetakan pekerja mereka yang memang harus ditingkatkan kemampuannya.

"Sehingga begitu sudah teknologi itu masuk ini diharapkan tidak lagi ada PHK. Jadi kuncinya upskilling dan reskilling," imbuhnya.

Kedua, menjaga keseimbangan antara dunia usaha dan kesejahteraan karyawan. Ia ingin kepemimpinannya nanti tidak memihak ke salah satu pihak, tapi berjalan dengan adil, termasuk bersama-sama mencari solusi apabila PHK memang harus dilakukan.

Misalnya, mengutamakan dialog antara pemberi kerja dan buruh. Sebab, PHK secara sepihak akan memberikan beban bagi pekerja apalagi yang memiliki cicilan.

Ketiga, membangun ekosistem vokasi yang memberikan layanan jaminan kehilangan pekerjaan bagi para buruh. Tujuannya, karyawan yang di PHK nanti bisa ditampung di dalam ekosistem vokasi ini untuk mendapatkan pekerjaan baru, misalnya sebagai pelatih di vokasi maupun di lembaga diklat profesional.

Keempat, akan memberikan insentif bagi pengusaha yang merekrut tenaga kerja lokal dan menyediakan layanan pelatihan kerja untuk pegawainya. Sebab, layanan ini dinilai tak semua perusahan menyediakan.

"Mudah-mudahan strategi ini bisa mengurangi PHK 1.000 persen, kita punya berbagai cara, kita ingin semua warga Jakarta bisa kerja, makanya kita melakukan pemikiran ini, kita ingin mereka kenyang, dompetnya isi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,17 triliun atau 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024 hingga 1 November 2024.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jumlah tersebut merupakan 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Untuk itu, Kemenhub optimistis dapat mencapai target, bahkan melebihi target tersebut hingga akhir 2024.

"Untuk realisasi target PNBP, kami optimis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9% dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini," kata Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan, Rabu (6/11/2024).

Menhub menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar berasal dari layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang saat ini telah mencapai Rp5,06 triliun atau 104,84% dari target.

Selanjutnya, kontribusi PNBP terbesar disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,43 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp1,38 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

Menhub juga melaporkan kinerja keuangan Kemenhub untuk tahun anggaran 2024, di mana hingga 1 November 2024, Kemenhub telah menyerap anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau 61,67% dari pagu anggaran sebesar Rp45,42 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan empat strategi utama untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024," ujar Menhub.

Empat strategi tersebut meliputi percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek, di mana Kemenhub akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Strategi kedua adalah memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Ketiga, melakukan pemantauan rencana penarikan dana bulanan serta mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Terakhir, Kemenhub akan mematuhi seluruh ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat pada pekan ini.

Dudy Purwaghandhi mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru (Nataru).

Dudi menyebut perlu kajian yang mendalam untuk menurunkan harga tiket pesawat lebih dari 10%. Pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nanti benar-benar berdasarkan kondisi nyata, tanpa memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan terkait pembebasan barang impor salah satunya pajak (PPN) pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.