JAKARTA, investor.id–Kantor Staf Presiden (KSP) meminta Perum Bulog mendistribusikan beras SPHP secara selektif dengan fokus pada daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga paling tinggi. Saat ini, sekitar 27% dari total penyaluran beras SPHP menyasar Jakarta dan Banten, padahal harga di kedua wilayah itu relatif stabil.

Berdasarkan laporan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), rerata kenaikan harga beras terbesar pada 2 Agustus 2024 terjadi di zona III (Maluku dan Papua) yakni beras premium 14,92% di atas harga eceran tertinggi (HET) dan beras medium 17,91% melebihi HET.

JAKARTA, investor.id–Kantor Staf Presiden (KSP) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera menerbitkan sisa persetujuan impor (PI) bawang putih yang masih 315.735 ton untuk tahun ini. Hal itu diperlukan agar masyarakat tidak menanggung tingginya harga bawang putih yang disebabkan oleh lambannya pelaku usaha dalam merealisasikan impor komoditas tersebut. Saat ini, rerata harga bawang putih mencapai Rp 43.350 per kilogram (kg).

Dalam catatan KSP dengan merujuk data Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), total kuota impor bawang putih tahun ini mencapai 665.025 ton, PI yang telah terbit 349.290 ton, dan realisasi impor per 4 Juli 2024 sebesar 207.237 ton.

Artinya, PI yang terbit terhadap total kuota impor bawang putih baru 52,5%, realisasi impor terhadap kuota sekitar 31,2%, dan realisasi impor terhadap PI mencapai 59,3%. Sementara itu, rerata harga bawang putih terkini Rp 43.350 per kg atau lebih rendah dari 24 Mei 2024 yang di atas Rp 46 ribu per kg, sementara harga median 2023 sebesar Rp 38.200 per kg, atau selisih harga aktual dan median sekitar 6,91%.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono menjelaskan, harga bawang putih saat ini memang sudah mulai turun tapi masih jauh di atas harga median 2023 yang juga sudah relatif tinggi. Harga bawang putih nasional terkini Rp 43.350 per kg, sudah turun tapi masih sangat tinggi.

“Kalau kita lihat, realisasi impor baru 31,2%, padahal saat ini sudah Juli, berarti masih banyak pemegang PI yang belum merealisasikan impornya dengan baik. Karena itu, kami berkali-kali dan tidak bosan menyampaikan rekomendasi untuk percepatan realisasi impor. Kami sarankan Kemendag untuk segera menerbitkan PI yang tersisa karena PI yang terbit baru 52,5%, diterbitkan saja sisa PI itu,” ungkap Edy saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Jakarta, Senin (08/07/2024).

Selain merekomendasikan penerbitkan sisa PI bawang putih 2024, KSP juga meminta Kemendag dan atau Bapanas segera menerbitkan regulasi tentang sanksi bagi pemegang PI yang tidak merealisasikan impornya dengan baik. Sanksi diberikan karena saat ini Indonesia memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap bawang putih impor.

“Kita semua tahu bahwa Indonesia tergantung kepada bawang putih impor. Tentu kita tidak mau kuota impor dan PI yang sudah diberikan kepada pelaku usaha itu tidak dimanfaatkan secara baik, sehingga kemudian berdampak kepada masyarakat yang harus menanggung tingginya harga bawang putih,” jelas Edy. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News