JAKARTA, KOMPAS.com - Operator kapal kontainer yang meruntuhkan Jembatan Francis Scott Key di Maryland, Amerika Serikat (AS) harus membayar ganti rugi hingga 102 juta Dolar AS atau setara Rp 1,6 triliun.

Seperti dikutip dari laman ABC News, keputusan tersebut dikeluarkan pada Kamis (31/10/2024) dan dana ganti rugi yang dibayarkan akan masuk ke kas negara.

Untuk diketahui, pemilik dan operator kapal kontainer tersebut adalah perusahaan asal Singapura, Grace Ocean Private Limited dan Synergy Marine Private Limited.

Mereka harus membayar ganti rugi untuk menyelesaikan tuntutan perdata yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS pada bulan September lalu.

Penyelidikan perdata dilakukan terpisah dari penyelidikan pidana yang masih berlangsung peristiwa yang menyebabkan tabrakan kapal dengan jembatan.

Seperti diketahui, kapal kontainer bernama Dali menabrak salah satu dermaga di Jembatan Francis Scott Key pada dini hari tanggal 26 Maret.

Peristiwa naas ini menyebabkan jembatan runtuh dan menewaskan enam pekerja konstruksi yang sedang mengisi lubang di jembatan. Dua pekerja lainnya diketahui selamat dari insiden tersebut.

Kecelakaan tersebut memengaruhi akses masuk ke Pelabuhan Baltimore selama berminggu-minggu karena puing-puing menghalangi akses masuk kapal-kapal lain.

AS memenangkan klaim ganti rugi perdata berdasarkan Undang-Undang Sungai dan Pelabuhan, Undang-Undang Pencemaran Minyak, dan hukum maritim.

Nantinya pembayaran ganti rugi masuk ke Departemen Keuangan AS serta pos anggaran beberapa lembaga federal yang secara langsung terkena dampak kecelakaan atau terlibat dalam penyelesaian masalah.

Namun perlu dicatat, klaim ganti rugi ini belum termasuk ganti rugi yang terkait dengan konstruksi jembatan, yang dimiliki oleh negara bagian Maryland. Pengacara telah mengajukan klaim atas ganti rugi tersebut atas nama negara.

Menurut perkiraan biaya yang diberikan oleh pemerintah Maryland, rekonstruksi jembatan akan menelan biaya hingga 1,9 miliar Dolar AS atau Rp 29,85 triliun.

WASHINGTON - Pemilik kapal kontainer yang menabrak Jembatan Francis Scott Key di Baltimore telah diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah AS (Amerika Serikat) lebih dari USD100 juta atau setara Rp1,5 triliun (kurs Rp15,576 per USD). Hal ini diumumkan oleh departemen kehakiman AS, pada Kamis kemarin.

Grace Ocean Private Limited dan Synergy Marine Private Limited, perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan Dali telah setuju untuk membayar ganti rugi, sehingga menyelesaikan gugatan perdata yang sudah berjalan sebulan terakhir.

Departemen Kehakiman menyebutkan, tabrakan yang terjadi pada 26 Maret 2024 telah menewaskan enam orang dan membuat berton-ton puing-puing jatuh ke dalam sungai. Runtuhnya jembatan Baltimore setelah ditabrak kapal Dali, menjadi salah satu bencana transportasi terburuk.



Pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pemilik kapal Dali, bakal masuk ke kas Departemen Keuangan AS dan lembaga federal lainnya yang terkena dampak langsung oleh tabrakan atau terkait.

"Ini adalah hasil luar biasa yang sepenuhnya mengkompensasi Amerika Serikat atas biaya yang dikeluarkan dalam menanggapi bencana ini dan meminta pertanggungjawaban pemilik dan operator Dali," kata Brian Boynton, kepala divisi sipil departemen kehakiman, dalam siaran persnya.

Departemen mengatakan, penyelesaian itu tidak termasuk kerusakan untuk rekonstruksi Jembatan Francis Scott Key. Negara bagian telah mengajukan klaimnya sendiri atas kerusakan tersebut.

AS menyalahkan insiden itu pada kegagalan sistem kelistrikan dan mekanik di kapal. Mereka menuduh Dali tidak dirawat dengan baik, sehingga menyebabkan kapal kehilangan tenaga dan menabrak kolom jembatan.



Enam pria, yang semuanya pekerja konstruksi ketika sedang memperbaiki lubang di jembatan langsung tewas usai terjun ke air setelah kapal kontainer menabrak struktur.Tabrakan Dali mengirim berton-ton puing-puing ke Sungai Patapsco, membekukan lalu lintas selama berbulan-bulan di salah satu pelabuhan tersibuk di AS.

Sebagai tanggapan, AS mengoordinasikan lusinan lembaga federal, negara bagian dan lokal untuk menghilangkan 50.000 ton baja, beton, dan aspal dari saluran pengiriman dan dari Dali, kata departemen kehakiman.

Runtuhnya jembatan Baltimore juga menyebabkan "kehancuran ekonomi" karena jas pengiriman terhenti. Pelabuhan Baltimore dibuka kembali pada bulan Juni untuk navigasi komersial. Insiden itu juga memblokir rute utama bagi komuter lokal.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam logistik maritim Indonesia. Ini dilakukan sejak dilakukannya merger perseroan pada tahun 2021.

Melalui fokus utama yang menjaga waktu singgah kapal (port stay) lebih efisien, Pelindo memastikan kelancaran jaringan logistik, khususnya untuk kapal kontainer yang terjadwal.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menuturkan bahwa sebagai perusahaan berbasis layanan, hal ini menjadi modal utama Pelindo. Saat ini ketika akan memperpendek port stay terjadi transformasi yang sangat fundamental, termasuk infrastruktur, organisasi, dan sumber daya manusia.

"Logistik maritim, khususnya perjalanan kapal kontainer, sangat terjadwal sejak kapal datang dan pergi. Di pelabuhan berikutnya juga demikian, jadi jika tidak stabil, rencana seluruh jaringan kapal akan terganggu. Ini yang harus kita jaga," jelas Arif dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Melalui standarisasi, Pelindo pasca penggabungan telah berhasil melakukan perbaikan proses berbasis planning & control, pengembangan aspek sumber daya manusia, serta perbaikan infrastruktur.

Pelindo melakukan berbagai upaya dalam peningkatan produktivitas bongkar muat, di mana tercatat sebagai contoh di Pelabuhan Sorong produktivitas bongkar muat melonjak dari semula 10 BSH (Box per Ship per Hour) menjadi rata-rata 25 BSH. Standarisasi layanan peti kemas dan non peti kemas telah menurunkan port stay sehingga dapat berkontribusi pada penurunan biaya logistik nasional.

Sebelum merger, sebagai contoh waktu singgah kapal di pelabuhan Sorong bisa mencapai 72 jam. Kini, berkat transformasi yang dilakukan, port stay dapat mencapai rata-rata 24 jam.

"Mengapa ini penting? Mempersingkat port stay bukan hanya tentang mempercepat aktivitas bongkar muat, tapi juga menjaga stabilitas logistik maritim. Kapal yang lebih cepat sandar dan pergi memastikan rantai pasok berjalan mulus tanpa penundaan, yang pada akhirnya menghindari gangguan perencanaan kapal dan efisiensi seluruh jaringan pelabuhan," ungkap Arif.

Hingga kini, Pelindo telah merampungkan standarisasi operasi terminal petikemas pada 14 lokasi, terminal non petikemas pada 30 lokasi, marine pada 42 lokasi, dan logistik pada 3 lokasi.

Selain itu, Pelindo juga telah menyelesaikan digitalisasi layanan pelabuhan yang terdiri dari layanan marine (Phinnisi) pada 59 lokasi, layanan terminal petikemas (TOS Nusantara) pada 8 lokasi, dan layanan non petikemas (PTOS M) pada 30 lokasi.

Ke depannya program transformasi akan terus berlanjut di seluruh pelabuhan di Indonesia.

Pun Pelindo telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung perekonomian nasional dengan pertumbuhan pendapatan yang sejalan dengan meningkatnya lalu lintas barang.

Pelindo pun terus berupaya meningkatkan pendapatan di masa depan melalui inovasi dan transformasi yang telah diterapkan dalam tiga tahun terakhir.

Arif menjelaskan, meskipun volume barang yang diangkut sempat terdampak oleh pandemi, Pelindo berhasil menjaga efisiensi dengan mengendalikan biaya operasional.

"Walaupun top line belum bertambah banyak, kita berhasil mengendalikan biaya sehingga bottom line terus tumbuh," jelasnya.

Arif menyatakan, ke depannya, Pelindo akan lebih proaktif mendorong pengelolaan kawasan pelabuhan terintegrasi di daerah industri lainnya, seperti di Gresik, bekerja sama dengan mitra yang tepat.

Contohnya di Kijing Kalimantan Barat untuk industri berbasis CPO, minyak sawit, dan alumina.

Salah satu tantangan yang dihadapi Pelindo pasca merger adalah disparitas volume antar pelabuhan. Untuk mengatasi ini, Pelindo fokus pada penyamarataan operasi melalui pengembangan infrastruktur dan layanan di seluruh pelabuhan.

“Kami berupaya menyatukan standar operasi agar semua pelabuhan beroperasi dengan efisiensi yang sama, yang berdampak positif terhadap pendapatan perusahaan,” ujar Mega Satria, Direktur Keuangan Pelindo.

Tiga tahun pasca merger pada 1 Oktober 2021, aset Pelindo naik 6 persen menjadi Rp 123,2 triliun pada semester I 2024. Beberapa proyek strategis seperti Makassar New Port dan Bali Maritime Tourism Hub berkontribusi pada peningkatan ini.

Selain itu, Pelindo juga berhasil mengoperasikan Belawan New Container Terminal (BNCT) di Medan, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam logistik maritim Indonesia. Ini dilakukan sejak dilakukannya merger perseroan pada tahun 2021.

Melalui fokus utama yang menjaga waktu singgah kapal (port stay) lebih efisien, Pelindo memastikan kelancaran jaringan logistik, khususnya untuk kapal kontainer yang terjadwal.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menuturkan bahwa sebagai perusahaan berbasis layanan, hal ini menjadi modal utama Pelindo. Saat ini ketika akan memperpendek port stay terjadi transformasi yang sangat fundamental, termasuk infrastruktur, organisasi, dan sumber daya manusia.

"Logistik maritim, khususnya perjalanan kapal kontainer, sangat terjadwal sejak kapal datang dan pergi. Di pelabuhan berikutnya juga demikian, jadi jika tidak stabil, rencana seluruh jaringan kapal akan terganggu. Ini yang harus kita jaga," jelas Arif dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Melalui standarisasi, Pelindo pasca penggabungan telah berhasil melakukan perbaikan proses berbasis planning & control, pengembangan aspek sumber daya manusia, serta perbaikan infrastruktur.

Pelindo melakukan berbagai upaya dalam peningkatan produktivitas bongkar muat, di mana tercatat sebagai contoh di Pelabuhan Sorong produktivitas bongkar muat melonjak dari semula 10 BSH (Box per Ship per Hour) menjadi rata-rata 25 BSH. Standarisasi layanan peti kemas dan non peti kemas telah menurunkan port stay sehingga dapat berkontribusi pada penurunan biaya logistik nasional.

Sebelum merger, sebagai contoh waktu singgah kapal di pelabuhan Sorong bisa mencapai 72 jam. Kini, berkat transformasi yang dilakukan, port stay dapat mencapai rata-rata 24 jam.

"Mengapa ini penting? Mempersingkat port stay bukan hanya tentang mempercepat aktivitas bongkar muat, tapi juga menjaga stabilitas logistik maritim. Kapal yang lebih cepat sandar dan pergi memastikan rantai pasok berjalan mulus tanpa penundaan, yang pada akhirnya menghindari gangguan perencanaan kapal dan efisiensi seluruh jaringan pelabuhan," ungkap Arif.

Hingga kini, Pelindo telah merampungkan standarisasi operasi terminal petikemas pada 14 lokasi, terminal non petikemas pada 30 lokasi, marine pada 42 lokasi, dan logistik pada 3 lokasi.

Selain itu, Pelindo juga telah menyelesaikan digitalisasi layanan pelabuhan yang terdiri dari layanan marine (Phinnisi) pada 59 lokasi, layanan terminal petikemas (TOS Nusantara) pada 8 lokasi, dan layanan non petikemas (PTOS M) pada 30 lokasi.

Ke depannya program transformasi akan terus berlanjut di seluruh pelabuhan di Indonesia.

Pun Pelindo telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung perekonomian nasional dengan pertumbuhan pendapatan yang sejalan dengan meningkatnya lalu lintas barang.

Pelindo pun terus berupaya meningkatkan pendapatan di masa depan melalui inovasi dan transformasi yang telah diterapkan dalam tiga tahun terakhir.

Arif menjelaskan, meskipun volume barang yang diangkut sempat terdampak oleh pandemi, Pelindo berhasil menjaga efisiensi dengan mengendalikan biaya operasional.

"Walaupun top line belum bertambah banyak, kita berhasil mengendalikan biaya sehingga bottom line terus tumbuh," jelasnya.

Arif menyatakan, ke depannya, Pelindo akan lebih proaktif mendorong pengelolaan kawasan pelabuhan terintegrasi di daerah industri lainnya, seperti di Gresik, bekerja sama dengan mitra yang tepat.

Contohnya di Kijing Kalimantan Barat untuk industri berbasis CPO, minyak sawit, dan alumina.

Salah satu tantangan yang dihadapi Pelindo pasca merger adalah disparitas volume antar pelabuhan. Untuk mengatasi ini, Pelindo fokus pada penyamarataan operasi melalui pengembangan infrastruktur dan layanan di seluruh pelabuhan.

“Kami berupaya menyatukan standar operasi agar semua pelabuhan beroperasi dengan efisiensi yang sama, yang berdampak positif terhadap pendapatan perusahaan,” ujar Mega Satria, Direktur Keuangan Pelindo.

Tiga tahun pasca merger pada 1 Oktober 2021, aset Pelindo naik 6 persen menjadi Rp 123,2 triliun pada semester I 2024. Beberapa proyek strategis seperti Makassar New Port dan Bali Maritime Tourism Hub berkontribusi pada peningkatan ini.

Selain itu, Pelindo juga berhasil mengoperasikan Belawan New Container Terminal (BNCT) di Medan, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam beberapa minggu, harga peti kemas spot melonjak ke titik tertinggi sejak 2022 jelang puncak perdagangan akhir tahun. Pelaku usaha mewaspadai berlanjutnya tren kenaikan tersebut, membawa ingatan mengenai krisis kontainer yang berlangsung selama pandemi.

Sebelumnya, gangguan bersejarah senilai US$25 triliun dalam perdagangan barang global yang puncaknya terjadi dua tahun lalu, meninggalkan ingatan buruk mengenai keterpurukan ekonomi yang dalam akibat inflasi.