DEPOK, investor.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan dan keselamatan publik Loka Praja Samrakshana kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemberian medali dilaksanakan di Mako Brimob, Depok, Senin (14/10/2024).

Acara tersebut digelar saat Apel Operasi Mantap Brata 2024 dalam rangka pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 

Dalam acara penghargaan yang menjadikan Jokowi sebagai warga kehormatan Brimob Polri tersebut, Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto juga turut hadir mendampingi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan, penganugerahan medali kehormatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dari institusi Polri terhadap Presiden Jokowi atas seluruh sumbangsih yang telah diberikan selama 10 tahun terakhir.

"Ini adalah bentuk penghormatan institusi terkait dengan sumbangsih beliau yang luar biasa terhadap institusi Polri. Sehingga kami bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokok kami, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum," kata Sigit. 

Menurutnya, setiap sumbangsih Jokowi terhadap Polri telah menjadi penyemangat untuk Korps Bhayangkara dalam menjalankan tugas pengabdian ke masyarakat.

"Dalam kesempatan ini juga kami menyematkan warga kehormatan utama Korps Brimob Polri. Karena memang beliau telah banyak berjasa untuk pengembangan institusi Korps Brimob Polri," ujar Sigit.

Selain menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samrakshana, Jokowi juga memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja (Satker) Polri, yaitu Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Pusdokkes Polri. 

Nugraha Sakanti adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan di lingkungan Polri yang telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Tentunya penganugerahan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita ini sekaligus menjadi amanah dari Bapak Presiden agar kami semua ke depan akan bekerja dengan lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan amanah rakyat," ungkap Kapolri.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek gladi bersih apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2024 pengamanan tahap pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, gladi bersih gelar pasukan pelantikan Prabowo-Gibran hari ini diikuti oleh 15.000 personel.

"Pak Kapolri cek kesiapan Apel Pam (pengamanan) pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden RI," kata Dedi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (13/10/2024).

Adapun apel gelar pasukan akan berlangsung di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, pada Senin (14/10/2024).

"Pelibatan 15.000 pasukan dan almatsus (alat material khusus)," sambung Dedi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dijadwalkan akan menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata pengamanan tahap pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi akan memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti pada 7 satuan di Polri.

Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan Polri.

"Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada satuan yang dinilai telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara," tambahnya.

Ketujuh satuan yang dimaksud adalah Korbrimob Polri, Korlantas Polri, Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Densus 88 Antiteror Polri, Pusdokkes Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri.

Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, meminta Korps Lalu Lintas Polri mengantisipasi penggunaan knalpot brong selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sigit mengatakan antisipasi itu harus dilakukan karena ada fenomena penggunaan knalpot brong Pemilu 2024, sehingga ada kecenderungan akan kembali muncul pada masa kampanye pilkada yang dimulai dari 25 September hingga 23 November 2024.

"Tolong diantisipasi jangan sampai kemudian memunculkan gesekan," kata Sigit dikutip dari Antara.
Selain mengantisipasi knalpot brong, Sigit juga meminta Korlantas mengantisipasi rute dan jadwal kampanye dengan melakukan pengaturan dan berkoordinasi bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta intelijen.

Baca Juga: New Toyota GR86 dengan Peningkatan Performa Balap

"Bagaimana mengatur rute kampanye dari satu titik sampai dengan ke lokasi tempat kumpul dan kembalinya. Apalagi kalau dalam satu hari ada beberapa calon yang kampanye bersama-sama," ucapnya.

Aturan Knalpot Kendaraan Bermotor

Penggunaan knalpot mobil di jalan raya tidak bisa sembarangan, sebab knalpot yang digunakan harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan Korlantas Polri. Dikutip dari laman resmi Daihatsu, knalpot mobil yang digunakan di jalan raya tidak boleh terlalu bising karena dapat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan lainnya.

Aturan mengenai tingkat kebisingan knalpot mobil tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019. Untuk mobil pribadi tidak boleh melebihi 74 dB (desibel), dan untuk mobil barang tidak boleh melebihi 84 dB (desibel).

Bagi pengemudi yang melanggar aturan tersebut, maka pengemudi tersebut akan mendapatkan hukuman yakni hukuman kurungan selama satu bulan atau sanksi denda paling banyak Rp250.000.

Baca Juga: Aprilia SR-GT 200 Replica Kini Punya Livery Baru

Soal ambang batas kebisingan kendaraan bermotor, sudah tercantum di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2009. Tercatat untuk kendaraan bermotor dengan kubikasi mesin kurang dari 80 cc maka memiliki batas hanya 77 dB, kemudian untuk mesin berkubikasi 80-175 cc memiliki batas 80 dB, dan untuk mesin berkubikasi lebih dari 175 cc hanya boleh 83 db.

Jika pengendara sepeda motor asal mengganti knalpot tanpa memperhatikan desibel yang dihasilkan, siap-siap kena tilang. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah mengatur denda mengenai kebisingan yang disebabkan knalpot kendaraan bermotor.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, dirinya belum pernah menerima informasi mengenai identitas lengkap sosok berinisial "T" yang disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia.

Sigit menyebut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani akan dipanggil supaya kasus bisnis judi online bisa menjadi lebih terang.

Adapun Benny mengklaim Kapolri kaget dalam sebuah rapat terbatas ketika disebutkan nama sosok berinisial "T" ini.

"Belum pernah. Nanti bila perlu, kita akan buat surat panggilan agar lebih jelas," ujar Sigit kepada Kompas.com, Jumat (26/7/2024).

Sigit menegaskan dirinya akan meminta data lengkap perihal sosok berinisial "T" ini.

Jika bisa dibuktikan, kata dia, maka kasus bisnis judi online ini pasti bisa dituntaskan.

"Tinggal dilaporkan data lengkap dan bisa dibuktikan, kita proses tuntas," imbuhnya.

Sebelumnya, Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa bisnis judi online di Tanah Air dikendalikan seorang berinisial T.

Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.

“Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan, yang (inisial huruf) kedua saya enggak perlu saya sebut. Dan ini saya sebut di depan presiden,” ujar Benny seperti dikutip Kompas.com dalam tayangan YouTube BP2MI, Kamis (25/7/2025).

“Boleh ditanya ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD saat itu. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu,” sambungnya.

Dia pun mengeklaim bahwa T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum. Dia bahkan menjuluki sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri.

“Orang ini adalah orang yang selama Republik Indonesia ini berdiri, mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum, mohon maaf dengan segala hormat,” kata Benny.

TIGA bulan lagi Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden. Itu artinya, Prabowo tentu juga akan mengecek rapor Kapolri sebelum memutuskan mengganti atau mempertahankan Jenderal Pol Listyo Sigit di singgasana Tribrata 1.

Salah satu isian rapor itu, saya yakini, adalah seberapa jauh Kapolri berhasil menangani kasus pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizky (16) atau Eki di Cirebon secara tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan.

Sayangnya, sudah berbulan-bulan berlalu pascakegemparan menyusul film Vina, tidak kunjung tampak kemajuan yang Polri raih.

Kapolri sudah menyampaikan testimoni, bahkan otokritik, bahwa kerja Polda Jabar pada tahun 2016 atas kasus Cirebon tidak memadai dari sisi saintifik.

Presiden pun menekankan pentingnya transparansi. Pernyataan kedua pejabat itu pastinya harus dimaknai sebagai instruksi agar Polda Jawa Barat (dan Mabes Polri) melakukan review dan mengambil langkah koreksi serta mengomunikasikannya ke masyarakat.

Namun pernyataan tinggal pernyataan, tanpa tindak lanjut yang hasilnya memberikan kepastian. Akibatnya, efektivitas kepemimpinan Kapolri dan Presiden menjadi layak dipertanyakan.

Yang mengemuka justru nilai negatif berupa kalahnya Polda Jawa Barat di sidang praperadilan. Ke depan, kemungkinan nilai negatif berikutnya datang dari sidang gugatan terhadap Kapolri.

Isi gugatan itu adalah desakan agar Polri membuka CCTV serta bukti komunikasi elektronik via gawai para terpidana dan korban pada malam 2016, menjelang ditemukannya jasad Vina dan Eki.

Peninjauan Kembali (PK) oleh para terpidana sangat mungkin menambah nilai negatif lagi bagi Polri.

Bayangkan jika Polri takluk 3-0 di mahkamah hukum! Kalah hattrick, niscaya berat bagi Jenderal Listyo Sigit untuk bertahan di posisinya.

Namun Polri punya peluang menjadi pahlawan. Caranya, jangan tunggu PK. Jangan pula tunggu hingga sidang gugatan terhadap Kapolri kadung bergulir.

Selekasnya bentuk semacam conviction integrity units (CIUs). Di organisasi kepolisian di sekian banyak negara, CIUs dibentuk sebagai unit khusus yang me-review dan mengoreksi kasus-kasus salah pemidanaan terhadap warga negara. Baik kesalahan berupa false arrest, wrongful detention, bahkan wrongful imprisonment.

Jadi, alih-alih menunggu terpidana menemukan alat bukti baru, justru institusi kepolisian sendiri--melalui CIUs--yang berinisiatif mengubah nasib para terpidana.

Jalan yang ditempuh adalah CIUs menemukan novum, lalu membawanya ke mekanisme hukum yang berlaku, sehingga terpidana yang tidak melakukan kejahatan dapat diubah status hukumnya serta dipulihkan nama baiknya. Sikap profesional nan luhur itu, sekali lagi, dilakukan oleh institusi kepolisian.

Polri sepatutnya membentuk unit ad interim dengan tugas menyerupai CIUs. Semakin baik jika menyertakan representasi publik di dalamnya.

Eksaminasi dengan format gabungan ini dilakukan sebagai penawar atas pekatnya keragu-raguan masyarakat akan kesungguhan dan kejujuran Polri dalam mengurai benang kusut kasus Cirebon.

Berdasarkan data yang dihimpun CIUs di beberapa negara, kebanyakan kasus salah pemidanaan disebabkan oleh police misconduct dan false confession.

Artinya, penyidik sengaja tidak mengungkap bukti-bukti yang dapat meringankan, bahkan membebaskan terdakwa, serta saksi memberikan keterangan palsu.

Mengacu pemberitaan media Indonesia, dua faktor itu pula yang terindikasi kuat ada pada kasus Cirebon. Yakni, CCTV di jembatan serta gawai para terpidana dan kedua korban tidak dibuka lalu dianalisis oleh penyidik.

Juga, adanya beberapa saksi, misalnya Aep dan Dede, yang diduga kuat telah memberikan keterangan palsu kepada Iptu Rudiana.

Kekacauan sistemik

Pada awalnya, saya memandang, kekacauan sistemik terkait pengungkapan kasus Cirebon sebatas berada di Polda Jawa Barat.

Namun apa yang terjadi jika Mabes Polri juga tidak kunjung tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan, plus tanpa tenggat waktu kerja yang definitif, menangani kekacauan Polda Jabar itu?

Saya waswas, simpulan tentang kekacauan sistemik itu nantinya juga akan dikenakan ke level Mabes Polri. Dan simpulan sedemikian rupa jelas merupakan catatan tak sedap, berkenaan dengan tiga tafsiran.

Pertama, bagaimana mungkin Mabes Polri ikut-ikutan tidak berhasil mengurai kesemrawutan pengungkapan kasus Cirebon, mengingat kasus tersebut hanya pidana umum atau kriminalitas konvensional alias kejahatan jalanan belaka.

Kedua, poin pertama di atas akan menjadi sampel kinerja buram atas sebagian dari 16 Program Prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Yakni, butir ketiga (Menjadikan SDM unggul Polri di era police 4.0), keempat (Perubahan teknologi kepolisian modern di era police 4.0), keenam (Peningkatan kinerja penegakan hukum), ke-14 (Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan), dan ke-15 (Penguatan fungsi pengawasan).

Ketiga, skandal penegakan hukum pada kasus Cirebon berpotensi menjadi antitesis kasus Sengkon-Karta. Maknanya, berpuluh-puluh tahun berlalu sejak Sengkon dan Karta melalui exoneration, hari ini tujuh orang warga ternyata masih dengan begitu gampangnya dibui–seumur hidup–sebagai akibat dari kesemena-menaan kerja penegakan hukum.

Pada alinea di atas, saya sengaja menulis tujuh, bukan delapan, warga. Rivaldi alias Ucil tidak saya sertakan, mengingat latar belakang masalah pidana yang ia alami berbeda dengan tujuh terpidana lainnya.

Tinggal tiga bulan tersisa. Sanggup, Pak Kapolri?

Dengan pompaan semangat dari citizen dan netizen, jawaban Kapolri cuma satu: Sanggup. Semestinya demikian.

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku akan menyiapkan pengamanan untuk mengatasi serangan siber. Hal itu disampaikan Listyo dalam acara Rakorwas Kompolnas-Polri bertema ‘Akselerasi Transformasi Digital dalam Pengawasan Mewujudkan yang Profesional dan Mandiri’.

"Kita menghadapi kondisi yang rentan terkait dengan masalah serangan siber. Sehingga, mau tidak mau kita harus mempersiapkan pengamanan di bidang serangan siber," kata Listyo dalam paparannya di acara tersebut yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024.

Selain itu, Kapolri mengaku akan menyusun regulasi dalam upaya transformasi digital dan pengamanan berlapis. Guna mengantisipasi serangan siber tersebut.

Baca juga: Kapolri Pastikan Tuntaskan Kasus Vina

Regulasi itu seperti mengharuskan seluruh aplikasi hingga situs web Polri melewati sistem asesmen dari Komite Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Lalu, peningkatan infrastruktur pengamanan data internal seperti perangkat anti Distributed Denial of Service (DDOS).

"Kita melakukan peningkatan infrastruktur pengamanan data mulai dari perangkat anti-DDOS dan tentunya beberapa sistem pengamanan lain," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Listyo menyebut tim TIK Polri juga bakal melakukan pengecekan secara berkala untuk menguji keamanan dari setiap sistem yang telah dibuat sebagai antisipasi perkembangan serangan siber. Khususnya, memastikan sistem keamanan yang digunakan masih baik atau perlu ditingkatkan.

"Karena perkembangan kejahatan siber terus meningkat. Sehingga, selalu dibuat hal-hal baru untuk bisa menerobos sistem keamanan," ungkap eks Kapolda Banten itu.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pengamanan Piala Presiden 2024 akan disesuaikan dengan standar FIFA.

Kapolri menyatakan hal ini usai menerima Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Piala Presiden akan dimulai pada 19 Juli hingga 4 Agustus 2024 di Bandung, Bali, dan Surakarta.

"Dan kita sepakat bahwa kita mendukung apa yang menjadi kebijakan FIFA untuk mempersiapkan persepakbolaan Indonesia agar betul-betul mengikuti standar FIFA," ungkap Sigit usai audiensi.

Sigit mengatakan, setiap pertandingan di Piala Presiden sudah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Polri.

"Kami Polri akan ikut mengawal proses penyelenggaraannya, izin sudah kita keluarkan," ujar Sigit.

Selain itu, Kapolri menyebut jajaran kepolisian akan berjaga di area luar stadion. Sedangkan, steward akan bersiaga menjaga area dalam stadion.

"Jadi polisi tetap ada, namun yang di dalam tetap diatur bahwa yang ada di sekeliling di dalam stadion adalah steward, tentunya tetap ada kepolisian namun kepolisian akan masuk manakala kemudian ada permintaan untuk masuk. Jadi memang itu standarnya," papar Sigit.

Sementara itu, Erick mengatakan pihak PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku panitia juga akan ikut mengawal pelaksanaan Piala Presiden 2024.

“Kita akan memastikan Piala Presiden juga akan kita kawal dengan baik, dan tentu mohon daripada semua pihak bisa mendukung Piala Presiden ini yang akan pembukaannya dilakukan di Bandung tanggal 19 (Juli 2024) pukul 15.00 sore,” kata Erick.

Diketahui, Persib Bandung resmi menyatakan kesiapannya ditunjuk menjadi salah satu tuan rumah (home ground) Piala Presiden 2024.

Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, diproyeksikan menjadi venue pembukaan turnamen Piala Presiden 2024 pada Jumat (19/7/2024) yang rencananya bakal dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

Persib akan memanfaatkan turnamen pramusim ini sebagai ajang persiapan menghadapi Kompetisi Liga 1 2024-2025 dan AFC Champions League 2.

Edisi Piala Presiden 2024 kali bakal diikuti oleh total delapan tim Liga 1, selain Bandung, Bali menjadi home ground gelaran ini. Juara dan runner-up masing-masing grup akan melaju ke semifinal, berlanjut ke final.

Delapan tim peserta Piala Presiden 2024 ialah Persib Bandung, Persija Jakarta, PSM Makassar, Madura United, Arema FC, Bali United, Borneo FC, dan Persis Solo.

Grup A diisi tim-tim tangguh seperti Persib, PSM Makassar, Borneo FC, dan Persis Solo. Sementara, Grup B dihuni oleh Persija, Bali United, Madura United, dan Arema FC.

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan mengamankan ajang pramusim Liga 1 Indonesia bertajuk Piala Presiden yang dimulai Jumat, 19 Juli 2024. Hal ini disampaikan Kapolri usai rapat dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir.

"Hari ini kita melaksanakan rapat untuk mempersiapkan bagian dari event yang sudah dipersiapkan pramusim yaitu Piala Presiden dan tentunya kami Polri akan ikut mengawal proses penyelenggaraannya, izin sudah kita keluarkan," kata Listyo di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Listyo tak merinci jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan sepak bola itu. Dia hanya memastikan pengamanan akan dilakukan sejak kegiatan itu berlangsung hingga selesai.

"Selanjutnya tentunya kita akan mengikuti mengamankan event yang sudah ditentukan waktu dan tanggalnya," ujar jenderal bintang empat itu.

Di samping itu, Listyo juga mengaku akan mendukung semua kebijakan FIFA. Sehingga, Piala Presiden 2024 dapat berjalan lancar.

"Dan kita sepakat bahwa kita mendukung apa yang menjadi kebijakan FIFA untuk mempersiapkan persepakbolaan Indonesia agar betul-betul mengikuti standar FIFA," pungkas eks Kapolda Banten itu. Medcom.id/Siti Yona Hukmana

(CDE)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Listyo Sigit Prabowo meminta Polda Jawa Barat (Jabar) menghormati putusan praperadilan yang membebaskan Pegi Setiawan (PS) dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky. Jenderal Sigit menegaskan, Polda Jabar harus segera melanjutkan putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung tersebut dengan membebaskan Pegi dari semua status maupun proses hukum yang sudah dijalani.

“Tentunya, kita semua harus menghormati putusan pengadilan. Saya kira Polda Jawa Barat melalui Kabid Humasnya sudah menyampaikan untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah selanjutnya, sambil menunggu hasil lampiran dan keputusan, ataupun tembusan dari keputusan (praperadilan) tersebut. Jadi, supaya (putusan praperadilan) bisa segera ditindaklanjuti,” kata Kapolri Sigit di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Kapolri pun menginstruksikan Polda Jabar segera melaksanakan putusan praperadilan tersebut. Sebab, kata Kapolri, putusan hakim tunggal praperadilan tersebut mengundang aspek lain dalam penundaan.

“Karena ini terkait dengan sah tidaknya martabat sebagai tersangka, dan mungkin ada hal-hal lainnya. Karena itu, yang jelas, agar (putusan) praperadilan segera ditindaklanjuti,” ujar Kapolri.

Hakim praperadilan PN Kota Bandung Eman Sulaeman pada Senin (8/7/2024) membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Selain bebas dari status tersangka, hakim tunggal tersebut juga memutuskan Polda Jabar agar menghentikan semua proses hukum, maupun penyidikan atas kasus pembunuhan berencana yang menyeret Pegi sebagai tersangka.

Putusan ini direspons Mabes Polri yang memerintahka Polda Jabar tunduk pada putusan hakim Eman tersebut.

Bareskrim Mabes Polri akan mengevaluasi kinerja tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar yang berujung pada cacatnya syarat formal maupun prosedural dalam penetapan Pegi sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, proses evaluasi akan dilakukan segera.

“Penegak hukum wajib tunduk dengan putusan yang sudah ada. Dan itu melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik yang ada tentang bagaimana proses ini. Tetapi, yang pasti kita akan tunduk pada putusan hakim yang sudah ada saat ini,” kata dia saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan praperadilan Pegi Setiawan alias Perong dalam pembunuhan Vina. Hakim meminta penyidikan berhenti karena tak cukup bukti. Penyidik yang menangani kasus itu dinilai harus disanksi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Penyidik yang mengungkap kasus ini harus ada sanksi sampai di level Ditreskrimum," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan saat dihubungi, Senin, 8 Juli 2024.

Trimedya enggan membicarakan soal sanksi yang layak diberikan. Soal sanksi merupakan kewenangan Kapolri.
"Ya itu Kapolri lah yang tahu, apa langsung dicopot atau diperiksa propam lagi. Apa yang melatarbelakangi. Kalau begini kan kalau ekonomi kayaknya enggak mungkin, bukan keluarga berada bukan kasus-kasus bisnis kan," ujar Trimedya.

Dia menilai adanya kesalahan fatal dari penyidik Polri. Sehingga, pengadilan memutuskan kasus tak cukup bukti dan memerintahkan penyidikan berhenti.

"Ya iyalah (fatal), apalagi kan bagaimana kekehnya Polri (bilang) bahwa sudah benar, kan dibilang dia ini tidak berani lihat mata apa segala macam, kalau diperiksa kan rupa-rupa. Apapun putusan pengadilan itu ya harus kita hormati," jelas dia.

Majelis hakim PN Bandung mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi. Dia akan segera dibebaskan dari tahanan.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

(ADN)