#30 tag 24jam
Tak Ada Indonesia, Ini 8 Negara Dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak di Dunia
Berikut daftar 8 negara dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia. [382] url asal
#data #kebocoran-data #data-bocor #kasus-kebocoran-data #negara-dengan-tingkat-kebocoran-data-tertinggi #kasus-kebocoran-data-tertinggi
(Bisnis.Com - Teknologi) 28/10/24 10:16
v/17093478/
Bisnis.com, JAKARTA - Kebocoran data menjadi salah satu momok yang menghantui masyarakat dunia di era kemajuan teknologi saat ini.
Penyebab banyaknya kebocoran data dikarenakan kurangnya kehati-hatian dalam membagikan data pribadi. Seperti, tanpa sengaja membagikan informasi pribadi, nama lengkap, NIK KTP, dan nomor rekening bank, kepada pihak yang tidak resmi atau bahkan ilegal
Melansir dari Data Indonesia yang mengutip laporan Surfshark, terdapat 422,61 juta akun yang mengalami kebocoran data secara global sepanjang kuartal III/2024. Jumlah tersebut melesat 1.022,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY) yang sebanyak 37,66 juta akun.
Dari 8 besar negara yang paling banyak mengalami kebocoran data, tidak ada nama Indonesia dideretan teratas negara paling lalai menjaga data pribadi.
Adapun kasus kebocoran data paling banyak terjadi di Amerika Serikat pada kuartal III/2024, yakni mencapai 93,74 juta akun. Angka ini melonjak 1.003,9% secara tahunan (YoY). Pada kuartal III/2023, jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Negeri Paman Sam sebanyak 8,49 juta.
Prancis menempati posisi kedua dengan 17,16 juta akun di negara tersebut yang mengalami kebocoran data pada kuartal III/2024. Jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Prancis naik 952,2% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu (YoY) yang sebanyak 1,63 juta akun.
Rusia berada di posisi selanjutnya lantaran sebanyak 16,53 juta akun mengalami kebocoran data pada kuartal III/2024 atau meningkat 66% secara tahunan (YoY). Kemudian, sebanyak 14,61 juta akun mengalami kebocoran data di Jerman atau melonjak 6.043,9% secara tahunan (YoY).
Ada pula Jepang yang mengalami kebocoran data sebanyak 9,74 juta sepanjang kuartal III/2024. Kasus kebocoran data di Negeri Sakura meroket 49.526,4% secara tahunan (YoY). Pada kuartal III/2023, tercatat hanya sebanyak 19.624 akun yang mengalami kebocoran data.
Negara dengan kasus kebocoran data terbanyak berikutnya adalah Inggris dengan 8,33 juta akun atau melonjak 1.962,4% secara tahunan (YoY). Lalu, jumlah akun yang mengalami kebocoran data di China sebanyak 7,92 juta atau meningkat 430,9% secara tahunan (YoY).
Sementara itu, Italia menempati posisi kedelapan dalam daftar ini dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data sebanyak 7,82 juta pada kuartal III/2024. Angka tersebut melonjak 5.762,3% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu (YoY) yang sebanyak 133.331 akun.
Anggota DPR Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi
Anggota Komisi I DPR Sukamta mendesak pihak pemerintah untuk membentuk lembaga atau Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP). [265] url asal
#pelindungan-data-pribadi #lembaga-pelindungan-data-pribadi #kebocoran-data #kasus-kebocoran-data #kejahatan-siber #dpr
(Bisnis.Com - Teknologi) 12/08/24 22:45
v/14320986/
Bisnis.com, JAKARTA -- DPR mendesak pemerintah agar memiliki regulasi yang mengatur keamanan dan ketahanan siber (KKS) agar ada sanksi dan efek jera bagi penjahat siber.
Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebut bahwa kasus kebocoran data pribadi ASN yang terjadi kemarin telah memperpanjang sejarah bocornya data pribadi Indonesia ke tangan peretas.
Dia menilai bahwa kasus kebocoran data sudah sering terjadi. Namun sayangnya, menurut Sukamta, belum ada penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan siber.
"Kebocoran data sudah sering terjadi, tapi kita belum bisa menegakkan hukum tentang pelindungan data, karena lembaganya belum ada,” tuturnya di Jakarta, Senin (12/8/2024).
Maka dari itu, Sukamta mendesak pihak pemerintah untuk membentuk lembaga atau Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) sebagaimana amanat UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Dia menilai peraturan itu sangat penting mengingat dalam kurun waktu berdekatan Indonesia terus mengalami kebocoran data.
"Aturan itu penting karena semakin banyak kasus kebocoran data dan juga karena tenggat waktu ketentuan peralihan yang diberikan oleh UU PDP selama 2 tahun sejak UU tersebut disahkan 17 oktober 2022. Jadi artinya, waktu kita tinggal 2 bulan untuk membentuk lembaga tersebut," katanya.
Sebelumnya, data ASN yang telah diretas tersebut diketahui ditawarkan peretas di BreachForums, sebuah forum jual-beli hasil peretasan, seharga US$ 10.000 atau sekitar Rp 160 juta. Peretas mengklaim pihaknya mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris.
Data itu berisi tempat dan tanggal lahir, gelar, tanggal Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), tanggal PNS, Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP), Nomor Surat Keputusan, Nomor Surat PNS, golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor telepon, email, pendidikan, jurusan, tahun lulus.