REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, angkat bicara soal pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Pengusutan itu turut menyeret kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita.

Bambang mengatakan, pengusutan dugaan korupsi yang saat ini sedang dilakukan KPK merupakan persoalan hukum. “Kalau persoalan hukum, tentu PDI Perjuangan taat pada hukum,” katanya saat ditemui awak media di Kantor DPD PDIP Jateng di Semarang, Selasa (23/7/2024) malam.

Kendati demikian, Bambang menekankan bahwa partainya siap jika harus memberikan pendampingan hukum kepada Ita. “Sebagai kader partai, pasti kita akan memberikan pendampingan sama Bu Ita ataupun Mas Alwin (suami Ita yang juga menjabat anggota DPRD Jateng). Kita akan memberikan pendampingan secara hukum kalau nanti proses hukumnya berjalan,” ucapnya.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya pascaserangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Ita akhirnya muncul dan menghadiri rapat paripurna di DPRD Semarang pada Senin (22/7/2024). Pasca rapat tersebut, awak media sempat mewawancarainya perihal serangkaian penggeledahan KPK di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, termasuk kantor wali kota, pekan lalu.

Kepada awak media, Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi. "Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

Penyidik KPK sudah melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor dan kediaman pribadi wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menggeledah rumah Wali Kota SemarangHevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dalam kasus dugaan korupsi.

Sebelumnya, penyidik lembaga antirasuah juga menggeledah ruangan kerja Mbak Ita di Kantor Wali Kota Semarang.

"Iya penyidik KPK melakukan penggeledahan, detail proses dan hasilnya mohon ditunggu nanti kami sampaikan setelah tim menyelesaikan penggeledahan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Pihak KPK belum memerinci lebih lanjut terkait dengan upaya paksa yang dilakukan di kantor dan rumah politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Meski demikian, lembaga antirasuah membenarkan tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Ya pastinya ada penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dimintai konfirmasi sebelumnya oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan catatanBisnis, KPK diketahui sebelumnya melakukan kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota SemarangHevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK. Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

Dia mengaku memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan anggaran pemkot Semarang 2023. Iswar juga mengakui bahwa kedatangannya hari ini merupakan kedua kalinya pemberian keterangan kepada KPK mengenai kegiatan penyelidikan dimaksud. Sebelumnya, pejabat daerah itu sudah dimintai keterangan oleh tim KPK di Semarang.

"Penyelidikan iya. Enggak ada apa-apa, kalau saya cuma [ditanyai] prosesnya dari awal pelaksanaan," katanya.

Iswar lalu enggan memerinci lebih lanjut apa saja yang didalami penyelidik KPK darinya. Dia juga membantah dugaan keterlibatan pejabat pemkot Semarang, termasuk Wali KotaHevearita Gunaryanti Rahayu.

Sebelumnya, lembaga antirasuah membenarkan adanya penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan di lingkungan pemkot Semarang, Jawa Tengah.

Para pihak terperiksa sudah dimintai keterangan sejak awal 2024. Pada saat itu, beberapa pejabat pemkot Semarang termasuk Hevearita dan Iswar turut dimintai keterangan oleh penyelidik KPK. Beberapa pejabat lokasi ada yang diminta datang langsung ke Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.