Perhelatan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang kedua ditutup Jumat (6/9) dengan serangkaian komitmen iklim, semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam perubahan iklim dan suara terdepan dalam pertumbuhan hijau untuk ekonomi berkembang.

Pertemuan selama dua hari tersebut mencakup penandatanganan 14 Nota Kesepahaman (MoU) di bidang-bidang penting seperti interkoneksi listrik lintas batas, penangkapan karbon, percepatan transisi energi, serta transisi hijau dalam transportasi, antara lain.

Dalam pidato penutupannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, semangat kolaborasi yang kuat dari ISF membangkitkan harapannya dalam menanggulangi krisis iklim.

“Saya sangat yakin bahwa kita akan dapat mempertahankan momentum yang dihasilkan dalam dua hari terakhir ini dan mengubah gagasan yang telah kita gulirkan menjadi tindakan yang bermakna,” ujar Luhut.

“Kita semua mendengar bahwa transisi energi adalah proses yang kompleks, dan tidak ada jalan pintas. Meskipun kita berasal dari latar belakang yang beragam dengan titik awal, batasan, dan tantangan yang berbeda, kita memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada perjalanan keberlanjutan global,” ujar Menko Luhut, yang kementeriannya merupakan penyelenggara ISF 2024 dengan dukungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

Deputi Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (CMMAI/Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, mendukung pernyataan Luhut.

“Kami menyelenggarakan ISF 2024 di Indonesia karena kami menyadari bahwa untuk memerangi krisis iklim, dunia harus membangun kolaborasi jangka panjang yang saling menguntungkan serta menghormati titik awal, kebutuhan, dan kendala masing-masing negara. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks, namun kita tidak bisa menunggu solusi yang sempurna secara teoritis. Jadi marilah kita fokus pada solusi praktis yang dapat memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat sekarang.”

Wakil Ketua Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, mengatakan solusi kolaboratif ISF 2024 dapat menjembatani kesenjangan pendanaan berkelanjutan, sehingga memungkinkan penerapan praktik bisnis berkelanjutan, khususnya dalam hal pembiayaan.

“ISF 2024 terbukti menjadi platform yang dapat mengubah kolaborasi menjadi peluang ekonomi hijau. Saya tidak sabar melihat tindak lanjut ISF yang akan memperkuat komitmen bersama dunia usaha sebagai pendorong utama dalam mobilisasi pendanaan hijau,” kata Shinta.

Berikut adalah daftar perjanjian termasuk Nota Kesepahaman, Surat Pernyataan, dan Kajian Bersama yang ditandatangani pada ISF 2024:

• Pengumuman mengenai Interkoneksi Listrik Lintas Batas antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura.
• Garuda Hydrogen - Perjanjian Pembelian Hidrogen antara Perusahaan Listrik Negara (PLN), PLN Indonesia Power, PT Pupuk Indonesia, dan ACWA Power.
• Kajian Bersama tentang Potensi Penangkapan Karbon/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) antara Pertamina dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
• Perjanjian Studi Bersama: Studi Kelayakan Penangkapan Karbon, Transportasi, dan Penyimpanan dengan ONWJ Offshore sebagai Area Penyimpanan (JSA CCS Pertamina dan POSCO (grup Korea)).
• Pernyataan Bersama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan BloombergNEF tentang Carbon Center of Excellence (CCoE).
• Nota Kesepahaman antara Kadin Indonesia dan Tim Kerja Pendukung Gugus Tugas Transisi Energi Nasional di Sektor Ketenagalistrikan mengenai Percepatan Transisi Energi dan Pengembangan Ekonomi Karbon Rendah di Sektor Ketenagalistrikan (Kadin dan Rumah Paten).
• Nota Kesepahaman untuk pengembangan Proyek Pembangkit Energi Ombak di Flores Larantuka, Nusa Tenggara Timur/NTT (PLN, Kementerian PUPR, pemerintah NTT, dan Tidal Bridge).
• Kajian Bersama tentang Pengembangan Ekosistem Hidrogen untuk Menyiapkan Peta Jalan Strategi PLN antara PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan HDF Energy Indonesia.
• Peluncuran program Blue Halo S antara Kemenkomarves, Kadin, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Konservasi Indonesia.
• Nota Kesepahaman antara Deputi Koordinasi Sumber Daya Kemaritiman Kementerian Kemaritiman dan Investasi Koordinasi dan Jaringan Global Compact Indonesia mengenai Kerja Sama untuk Pengembangan Pusat Riset Alga Tropis Internasional.
• Peluncuran Kerangka Kerja Dampak Transisi Iklim (C-TIF) dan Aplikasi Indonesia (CTIF Launch), oleh Kementerian Kemaritiman dan Investasi dan McKinsey.
• Peluncuran Indonesia Climate Dialogue oleh sejumlah pemangku kepentingan termasuk Indonesia Business Council, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Systemiq, dan Kadin Indonesia.

Sekitar 7.000 peserta hadir di ISF atau lebih dari tiga kali lipat jumlah kehadiran tahun lalu. 7,000 hadirin yang datang ke ISF adalah bagian dari 11,000 orang dari 53 negara yang telah mendaftar ke Forum ISF.

Menurut Menko Luhut, ISF akan diselenggarakan lagi tahun depan di Bali, dengan skala yang lebih besar.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyatakan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia membutuhkan kolaborasi dari kalangan pelaku bisnis dan regulator. Salah satu upaya kolaborasi untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip environment, social, and governance (ESG) bagi kalangan bisnis ini diwujudkan Katadata melalui umpan balik berupa Katadata Investor Confidence Index (KICI).

Iman mengatakan berdasarkan Sustainable Development Goals Report 2023 yang dirilis United Nation (PBB), kemajuan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia pada 2023 menunjukkan kenaikan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.

Iman menyebut Indonesia mendapat skor 70,16 dari skala 100 dalam pencapaian SDGs, naik dari skor 69,16 pada tahun sebelumnya. Dalam peringkat global, Indonesia berada di posisi 75 dari 166 negara yang dinilai.

“Oleh karena itu, untuk mendorong pencapaian SDGs membutuhkan kolaborasi yang baik dari kalangan pelaku bisnis dan juga regulator,” kata Iman dalam diskusi bertajuk "Strengthening Environmental, Social, and Governance (ESG) Implementation in Indonesia's Business Sector" yang diselenggarakan Katadata dan BEI serta didukung oleh International Society of Sustainability Professionals (ISSP) Indonesia dan Koalisi Ekonomi Membumi, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (22/7). Acara merupakan bagian dari rangkaian menuju flagship eventKatadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024.

Iman juga menyebut regulator memiliki peran penting dalam memberikan peraturan dan insentif bagi perusahaan untuk lebih aktif melaksanakan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam setiap kegiatan bisnisnya. Hal itu agar regulator dapat membantu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Di pasar modal Indonesia, kata Iman, salah satu pengaturan yang menjadi sangat penting dalam mendorong perusahaan tercatat menginternalisasikan prinsip berkelanjutan dalam aktivitas bisnisnya adalah kewajiban pelaporan sustainabilityreport atau laporan keberlanjutan.

Co-founder & CEO Katadata Metta Dharmasaputra menyatakan, pada September 2023 Katadata telah merilis sebuah umpan balik (feedback) yang disebut Katadata Corporate Sustainability Index (KCSI). Tahun ini, indeks tersebut mengalami transformasi dan berubah menjadi Katadata Investor Confidence Index (KICI).

Hal ini bertujuan untuk membandingkan kinerja investasi dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pada tahun ini, cakupannya mencakup 310 perusahaan publik di Indonesia. Indeks ini mencakup delapan sektor, yaitu: pertambangan, makanan dan minuman, keuangan, transportasi dan logistik, bahan kimia, serta industri berbasis layanan, dan hospitality.

Selain KICI, Katadata juga memberikan penghargaan untuk perusahaan, yaitu Katadata Green Initiative Awards (KGIA), yang sudah Katadata selenggarakan selama beberapa tahun terakhir. Katadata memberikan penghargaan ini kepada perusahaan dengan inisiatif hijau terbaik. "Tahun ini, untuk pertama kalinya, Katadata juga akan memberikan kategori baru kepada individu yang berkelanjutan dengan pendekatan yang paling beragam," ujar Metta.

Kategori ini mencakup pameran inisiatif hijau, ekonomi sirkuler dari berbagai startup manajemen limbah, promosi pekerjaan hijau, pameran startup teknologi iklim, serta pameran kendaraan listrik yang mungkin akan menarik perhatian kali ini.

“Kemudian juga akan menampilkan produk dan inovasi sawit dan energi berkelanjutan sebagai kelanjutan dari tahun lalu yakni inisiatif Sabuk Hijau Nusantara,” kata Metta.

Perusahaan Perlu Beradaptasi dengan Cepat dalam Pengungkapan ESG

Sejalan dengan hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani juga mengutip laporan dari World Economic Forum (WEF) yang menegaskan bahwa ESG menjadi indikator fundamental. Di dalam ESG ini, matriks lingkungan, sosial, dan tata kelola telah menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investor, karyawan, dan konsumen.

Oleh karena itu, perusahaan perlu beradaptasi cepat di tengah tuntutan untuk mengedepankan transparansi dan pengungkapan ESG. Khususnya, bagi perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai market leader atau memiliki pangsa pasar yang dominan. Shinta mengatakan isu perubahan iklim yang kian menggaung semakin mendorong akselerasi implementasi ini dan membutuhkan aksi kolektif dari pemerintah, masyarakat, serta sektor bisnis untuk mencapai tujuan net zero.

Tak hanya itu, Shinta menyebut data dari Harvard Law School of Corporate Governance pada tahun 2022 menunjukkan sebanyak 26% investor global mengamini bahwa ESG adalah inti dari pendekatan dan keputusan investasi mereka.

“Secara keseluruhan hal tersebut menjadi porsi penggunaan ESG global menjadi 89% naik dari 84% pada tahun 2021,” ujar Shinta.

Shinta menyebut adopsi ESG menunjukkan kemajuan yang menggembirakan di tengah dukungan pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan. Jumlah ESG di sektor bisnis meningkat pesat dan semakin banyak perusahaan yang mendorong upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Regulasi yang diatur dalam POJK No. 51 tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan perusahaan terbuka untuk membuat laporan keberlanjutan yang mencakup aspek ESG, cukup mendorong penguatan implementasinya.

“Ini sejalan dengan komitmen low carbon initiative yang dicanangkan di Indonesia,” ucapnya.

Data terbaru menunjukkan bahwa dunia telah mengalami pemanasan global selama 12 bulan berturut-turut dengan suhu 1,5 derajat celsius lebih tinggi dibandingkan suhu rata-rata sebelum era bahan bakar fosil.

Para ilmuwan menemukan bahwa suhu antara Juli 2023 dan Juni 2024 adalah yang tertinggi yang pernah tercatat, sehingga menciptakan rentang suhu bumi 1,64C lebih panas selama setahun dibandingkan masa pra-industri.

Sebelumnya, pemimpin dunia dalam Perjanjian Paris menargetkan bahwa suhu bumi tidak akan melampaui 1,5 derajat celsius hingga akhir abad ini. Namun, temuan data terbaru belum menunjukkan bahwa para pemimpin dunia telah gagal menepati janji mereka. Pasalnya target tersebut diukur dalam rata-rata satu dekade, bukan dalam satu tahun.

Namun demikian, panas terik akan menyebabkan lebih banyak orang terkena dampak cuaca buruk. Peningkatan suhu yang terus-menerus di atas tingkat ini juga meningkatkan risiko titik kritis yang tidak pasti serta berpotensi membawa bencana.

Direktur Layanan Perubahan Iklim Copernicus, Carlo Buontempo, yang menganalisis data tersebut, mengatakan bahwa hasil tersebut bukanlah sebuah keanehan statistik, melainkan sebuah “pergeseran besar dan berkelanjutan” dalam iklim.

“Bahkan jika kejadian ekstrem ini berakhir suatu saat nanti, kita pasti akan melihat rekor-rekor baru dipecahkan seiring dengan terus memanasnya iklim,” katanya diutip dari The Guardian, Senin (8/7).

Dia mengatakan, pemecahan rekor panas bumi tidak bisa dihindari kecuali kita berhenti menambahkan gas rumah kaca ke atmosfer dan lautan.

Dalam penelitiannya, Copernicus yang merupakan sebuah organisasi ilmiah yang tergabung dalam program luar angkasa UE, menggunakan miliaran pengukuran dari satelit, kapal, pesawat terbang, dan stasiun cuaca untuk melacak metrik iklim utama. Ditemukan bahwa bulan Juni 2024 lebih panas dibandingkan bulan Juni lainnya yang pernah tercatat. Juni 2024 juga merupakan bulan ke-12 berturut-turut dengan suhu 1,5C lebih tinggi dari rata-rata antara tahun 1850 dan 1900.

Para ilmuwan mengatakan, kumpulan data dari lembaga iklim lain mungkin tidak mengkonfirmasi kenaikan suhu selama 12 bulan tersebut. Pasalnya suhu dalam beberapa bulan memiliki “margin yang relatif kecil” di atas 1,5 derajat celsius.

Pemanasan global tersebut disebabkan oleh produksi karbon yang menyumbat atmosfer bumi, serta memerangkap panas dan membengkokkan cuaca. Karbon bisa diproduksi mulai dari cerobong asap pembangkit listrik tenaga batu bara atau dikeluarkan dari pipa knalpot pesawat penumpang. Semakin panas suhu bumi, semakin sedikit manusia dan ekosistem yang mampu beradaptasi.

“Ini sama sekali bukan kabar baik,” kata Aditi Mukherji, direktur lembaga penelitian CGIAR dan salah satu penulis laporan terbaru Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

“Kita tahu bahwa kejadian ekstrem meningkat seiring dengan peningkatan pemanasan global – dan pada suhu 1,5C, kita menyaksikan beberapa suhu ekstrem terpanas tahun ini," ujarnya.

Terumbu Karang Tropis Terancam

Beberapa ekosistem lebih rentan dibandingkan ekosistem lainnya. Dalam tinjauan ilmu pengetahuan terbarunya, IPCC menemukan bahwa pemanasan 1,5 derajat Celsius akan membunuh 70-90% terumbu karang tropis. Sementara pemanasan 2 derajat Celsius akan memusnahkan hampir seluruh terumbu karang.

Survei Guardian terhadap ratusan penulis IPCC tahun ini menemukan bahwa tiga perempatnya memperkirakan suhu bumi akan memanas setidaknya 2,5 derajat Celcius pada tahun 2100. Sementara sekitar separuh ilmuwan lainnya memperkirakan suhu di atas 3 derajat Celcius. Peningkatannya mungkin terlihat kecil, namun bisa menjadi perbedaan antara penderitaan manusia yang meluas dan masa depan yang “semi-distopia”.

Mukherji membandingkan 1C pemanasan global dengan demam ringan dan 1,5C dengan demam sedang hingga tinggi. “Sekarang bayangkan tubuh manusia dengan suhu [itu] selama bertahun-tahun. Akankah orang itu berfungsi normal lagi?”

“Saat ini itulah sistem Bumi kita. Ini adalah sebuah krisis.” ujarnya.

François Gemenne, penulis IPCC dan direktur Observatorium Hugo di Universitas Liège, mengatakan krisis iklim bukanlah masalah biner. Bahkan dalam skenario terbaik, katanya, masyarakat perlu bersiap menghadapi dunia yang lebih hangat dan “memperkuat” rencana respons

. “Adaptasi bukanlah sebuah pengakuan bahwa upaya kita saat ini tidak ada gunanya," ujarnya.

Adopsi dan penerapan prinsip-prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) bagi korporasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir terus meningkat. Riset PwC menunjukkan pandemi Covid-19 mengakselerasi tren ini. Sekitar 79% investor di Asia Pasifik meningkatkan investasi yang berbasis ESG pada kuartal ketiga 2020.

Selain pandemi, ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan tren ESG di Indonesia. Perkembangan teknologi dan pertumbuhan yang inklusif di ekonomi digital Indonesia, misalnya. Perusahaan-perusahaan teknologi finansial alias fintech mendukung akses masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked) serta mempromosikan kesetaraan gender.

Target pemerintah untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 dan partisipasi aktif Indonesia di berbagai forum internasional, seperti G20 dan COP26 turut mendukung pelaksanaan ESG.

Untuk melihat lebih jauh mengenai perkembangan ESG, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Katadata Green mewawancarai Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI. Berikut ini petikannya.

Tren investasi berkelanjutan di Indonesia terus tumbuh. Semakin banyak investor yang peduli dengan perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ESG. Bisa dijelaskan bagaimana perkembangan investasi ESG di bursa efek Indonesia?

Kita melihat tren investasi terkait ESG di Indonesia dari dua sisi, yakni sisi demand (permintaan) maupun dari sisi supply-nya (pasokan). Dari sisi demand, investor domestik maupun investor asing sudah semakin peduli kepada penerapan ESG. Mereka tidak lagi hanya melihat return tetapi melihat apakah instrumen investasi yang mereka beli itu menerapkan ESG dengan baik atau tidak.

Nah, permintaan itu tentu menumbuhkan sisi pasokannya. Kalau kita melihat exchange traded fund (ETF) atau reksa dana yang terkait dengan indeks ESG dari tahun 2016 itu, dana kelolaannya (asset under management/AUM) itu hanya kira-kira Rp 42 miliar.

Pada akhir 2023, (dana kelolaan reksa dana ESG) itu sudah lebih dari Rp 1,7 triliun dari 20 produk. Dari satu produk menjadi 20 produk dari Rp 40-an miliar menjadi lebih dari Rp 1,7 triliun. Itulah pertumbuhan investasi ESG yang ada di pasar modal kita.

Jeffrey Hendrik (KATADATA/FAUZA SYAHPUTRA)

Pertama kali indeks ESG di BEI kan ada Indeks Sri-kehati kemudian sekarang sudah ada Indeks ESG Leaders yang diluncurkan pada 2020. Sejauh ini sudah berapa saham yang masuk ke dalam Indeks ESG Leaders ini? Apakah bursa melakukan evaluasi secara konsisten terhadap indeks2 ini?

Kalau kita bicara tentang indeks yang terkait dengan ESG ini paling tidak ada lima. Yang bekerja sama dengan Yayasan Kehati ada tiga, yaitu Indeks Sri-kehati kemudian Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati, dan Indeks ESG Quality 45 IDX Kehati.

Sedangkan indeks yang disusun oleh Bursa Efek Indonesia adalah IDX ESG Leaders dan yang terbaru adalah LQ45 Low Carbon Index. Masing-masing indeks tentu ada konsituennya masing-masing dan dilakukan evaluasi secara berkala.

Untuk evaluasi mayor dilakukan setiap bulan Januari dan Juli. Untuk evaluasi minor di bulan April dan Oktober. Itu selalu dilakukan untuk memastikan konstituen di masing-masing indeks itu sesuai dan fit untuk masing-masing indeks tersebut.

Tadi Bapak sebutkan kalau pertumbuhan untuk reksa dana ESG sangat signifikan, dari sekitar Rp 40 miliar menjadi Rp 1,7 triliun. Tapi, kalau dihitung porsi terhadap dana kelolaan industri reksa dana yang Rp 500 triliun memang masih kecil, ya Pak. Bagaimana peran bursa mendorong supaya produk serupa ini lebih banyak lagi?

Tentu ini menjadi kepedulian semua pihak, bukan hanya Bursa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan perhatian. Sepetti kita ketahui belum lama ini OJK menerbitkan POJK Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penerbitan Efek Green Bond maupun Sukuk. Di aturan tersebut juga mengatur tentang social bonds dan responsibility bonds. Jadi, variasi dari produk-produk investasi yang berbasis kepada ESG jadi akan lebih banyak lagi ke depannya.

Artinya, seiring dengan supply yang juga bertambah nanti produknya akan semakin beragam?

Iya, selain supply dan demand yang terus tumbuh, tentunya dari sisi regulasi akan terus adaptif terhadap kebutuhan dari industri

Untuk pelaporan dari keberlanjutan dari emiten Bursa Efek Indonesia apakah sudah menjadi kewajiban atau seperti apa ketentuannya?

Kewajiban untuk menyampaikan laporan keberlanjutan (sustainability report) sudah diatur dalam POJK 51 Tahun 2017 dan dibagi menjadi empat tahap. Ini dimulai dari 2019 sampai dengan tahun 2024 ini.

Kalau pada 2019 hanya beberapa bank besar sebagai emiten yang wajib menyampaikan laporan. Pada 2024 ini semua emiten sudah wajib menyampaikan laporan. Per 2023 itu sudah sekitar 842 laporan. Artinya, sudah 90% dari total emiten yang ada di BEI. Jadi, perkembangan dari pelaporan juga menunjukkan progres yang luar biasa bagus.

BEI sebagai bagian dari bursa regional sudah menjadi bagian juga dari sustainable stock exchanges sejak tahun 2019. Ini perkembangannya sampai saat ini seperti apa?

Kalau di tingkat internasional kami juga berperan aktif dan terus terlibat aktif dalam diskusi-diskusi pengembangan masing-masing bursa. Secara spesifik, Indonesia di bursa-bursa ASEAN (ASEAN Exchanges) bersama dengan Bursa Malaysia, Bursa Thailand, dan Bursa Singapura sudah membentuk ISE atau Interconnected Sustainability Ecosystem.

Jadi, beberapa bursa di ASEAN sepakat untuk kerja sama untuk sektor ESG ini mulai dari penetapan dan pelaksanaan core metrics ESG. Bersama-sama, kami berupaya agar laporan dan data ESG ini bisa memberikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa ASEAN. Itu yang sedang kami bangun untuk memberikan benefit kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap pelaporan dan pelaksanaan ESG ini.

Artinya, perusahaan-perusahaan yang memenuhi ESG ini bukan hanya dikenal di bursa Indonesia tapi juga ada kerja sama dengan bursa-bursa lain. Dengan Singapura dan Thailand saya dengar sudah ada MoU?

Ke depannya perusahaan-perusahaan yang menjalani ESG dengan serius dan baik akan mendapatkan sorotan dan exposure terhadap investor global yang jauh lebih besar. Kalau saat ini mungkin perusahaan-perusahaan tersebut hanya mendapatkan exposure dari investor domestik maupun sebagian investor asing.

Akan tetapi, di luar sana di level global itu ada triliunan dolar dana yang siap diinvestasikan di intrumen-instrumen ESG. Itu adalah kesempatan bagi perusahaan-perusahaan tercatat kita untuk bisa memanfaatkan itu. Itu yang kami upayakan bersama bursa-bursa ASEAN maupun di tingkat global.