PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menyampaikan paradigma baru yang menekankan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi nasional. Hal ini dipaparkan di dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, pada 5 September 2024.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu pesan utama yang digaungkan di ISF 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan di dalam sesi pleno menegaskan, percepatan transisi energi memerlukan upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga investor.

Menurutnya, masa depan transisi energi Indonesia bergantung kepada komitmen kolaboratif dari semua pemangku kepentingan.

Sejalan dengan visi tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengimbuhkan, panas bumi merupakan solusi terbaik bagi Indonesia dalam perjalanan menuju energi bersih.

Karakteristik panas bumi yang mampu menjadi sumber energi baseload menjadi alasan kuat mengapa Indonesia perlu mengoptimalkan potensi ini melalui kolaborasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan.

Guna memaksimalkan potensi panas bumi yang ada, Direktur Utama PGE Julfi Hadi menyampaikan, paradigma baru di dalam pengembangan energi panas bumi dibutuhkan untuk membuat investasi di sektor energi terbarukanlebih menarik dengan tingkat tarif yang ada.

Ia menjelaskan pula bahwa selama ini tidak ada cara baru dalam pengembangan panas bumi. Padahal, sebetulnya Indonesia perlu mempercepat pengembangan panas bumi dalam 6-8 tahun ke depan untuk mencapai target kapasitas panas bumi nasional sebesar 7 GW pada 2033.

“Kami memerlukan terobosan untuk bisa menurunkan biaya pengembangan panas bumi dan mengubah paradigma melalui model bisnis yang baru,” kata Julfi Hadi.

Perubahan paradigma dalam pengembangan energi panas bumi menjadi penting, karena dengan tarif listrik panas bumi saat ini, perlu ada pendekatan yang lebih optimal untuk meningkatkan profitabilitas pengembang (independent power producers/IPP). Paradigma baru yang ditawarkan PGE mengedepankan tiga strategi utama untuk mencapai hal ini.

Pertama, strategi pembaruan model bisnis melalui pengembangan bertahap di wilayah kerja panas bumi untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan optimalisasi biaya, mengingat pengembangan langsung dalam skala besar biasanya sering menimbulkan pembengkakan biaya.

Kedua, strategi menurunkan biaya ongkos pengembangan per unit (USD per MW) melalui penggunaan teknologi baru dan menaikkan volume operasi. Ini ditempuh melalui kolaborasi antarpengembang panas bumi untuk membangun pasar dan konsolidasi permintaan.

Ketiga, strategi diversifikasi melalui pengembangan bisnis terkait dan manufaktur lokal. Pengembang panas bumi perlu ekspansi bisnis non-kelistrikan (off-grid) seperti hidrogen hijau dan amonia hijau dan mempromosikan pengembangan teknologi dan manufaktur lokal untuk komponen utama pembangkit listrik panas bumi di dalam negeri.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan insentif lainnya seperti akses ke pinjaman lunak (concessional loan) dan penjualan kredit karbon internasional. Hal ini juga memerlukan dukungan pemerintah untuk memberikan insentif tambahan, terutama dukungan untuk peningkatan kandungan lokal dan infrastruktur.

Julfi mengimbuhkan, pengembang panas bumi perlu meninggalkan paradigma dan model bisnis lama yang masih memakai pendekatan business as usual, dan membatasi kolaborasi yang menyebabkan tingkat pengembalian (internal rate of return) marginal.

“Kita perlu berkembang dan berkolaborasi bersama untuk menjadikan panas bumi bisa memainkan peran penting dalam transisi energi nasional,” ucap Julfi.

Dengan sumber daya yang dimiliki, PGE optimistis dapat menjadi motor penggerak dan pemimpin percepatan pengembangan panas bumi nasional. PGE saat ini mengelola 15 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang 672 MW yang akan dinaikkan menjadi 1 GW dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Total potensi cadangan panas bumi sebesar 3 GW yang siap dikembangkan dari 10 WKP yang dikelola sendiri.

Julfi mengungkapkan pula, PGE sudah walking the talk di dalam mewujudkan paradigma baru. Sudah banyak hal yang kita lakukan seperti berkolaborasi dalam eksplorasi sumber daya, mendorong pengembangan teknologi baru di Indonesia, dan mengembangkan manufaktur lokal. PGE juga menginisiasi proyek percontohan hidrogen hijau di Ulubelu.

Perhelatan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang kedua ditutup Jumat (6/9) dengan serangkaian komitmen iklim, semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam perubahan iklim dan suara terdepan dalam pertumbuhan hijau untuk ekonomi berkembang.

Pertemuan selama dua hari tersebut mencakup penandatanganan 14 Nota Kesepahaman (MoU) di bidang-bidang penting seperti interkoneksi listrik lintas batas, penangkapan karbon, percepatan transisi energi, serta transisi hijau dalam transportasi, antara lain.

Dalam pidato penutupannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, semangat kolaborasi yang kuat dari ISF membangkitkan harapannya dalam menanggulangi krisis iklim.

“Saya sangat yakin bahwa kita akan dapat mempertahankan momentum yang dihasilkan dalam dua hari terakhir ini dan mengubah gagasan yang telah kita gulirkan menjadi tindakan yang bermakna,” ujar Luhut.

“Kita semua mendengar bahwa transisi energi adalah proses yang kompleks, dan tidak ada jalan pintas. Meskipun kita berasal dari latar belakang yang beragam dengan titik awal, batasan, dan tantangan yang berbeda, kita memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada perjalanan keberlanjutan global,” ujar Menko Luhut, yang kementeriannya merupakan penyelenggara ISF 2024 dengan dukungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

Deputi Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (CMMAI/Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, mendukung pernyataan Luhut.

“Kami menyelenggarakan ISF 2024 di Indonesia karena kami menyadari bahwa untuk memerangi krisis iklim, dunia harus membangun kolaborasi jangka panjang yang saling menguntungkan serta menghormati titik awal, kebutuhan, dan kendala masing-masing negara. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks, namun kita tidak bisa menunggu solusi yang sempurna secara teoritis. Jadi marilah kita fokus pada solusi praktis yang dapat memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat sekarang.”

Wakil Ketua Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, mengatakan solusi kolaboratif ISF 2024 dapat menjembatani kesenjangan pendanaan berkelanjutan, sehingga memungkinkan penerapan praktik bisnis berkelanjutan, khususnya dalam hal pembiayaan.

“ISF 2024 terbukti menjadi platform yang dapat mengubah kolaborasi menjadi peluang ekonomi hijau. Saya tidak sabar melihat tindak lanjut ISF yang akan memperkuat komitmen bersama dunia usaha sebagai pendorong utama dalam mobilisasi pendanaan hijau,” kata Shinta.

Berikut adalah daftar perjanjian termasuk Nota Kesepahaman, Surat Pernyataan, dan Kajian Bersama yang ditandatangani pada ISF 2024:

• Pengumuman mengenai Interkoneksi Listrik Lintas Batas antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura.
• Garuda Hydrogen - Perjanjian Pembelian Hidrogen antara Perusahaan Listrik Negara (PLN), PLN Indonesia Power, PT Pupuk Indonesia, dan ACWA Power.
• Kajian Bersama tentang Potensi Penangkapan Karbon/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) antara Pertamina dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
• Perjanjian Studi Bersama: Studi Kelayakan Penangkapan Karbon, Transportasi, dan Penyimpanan dengan ONWJ Offshore sebagai Area Penyimpanan (JSA CCS Pertamina dan POSCO (grup Korea)).
• Pernyataan Bersama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan BloombergNEF tentang Carbon Center of Excellence (CCoE).
• Nota Kesepahaman antara Kadin Indonesia dan Tim Kerja Pendukung Gugus Tugas Transisi Energi Nasional di Sektor Ketenagalistrikan mengenai Percepatan Transisi Energi dan Pengembangan Ekonomi Karbon Rendah di Sektor Ketenagalistrikan (Kadin dan Rumah Paten).
• Nota Kesepahaman untuk pengembangan Proyek Pembangkit Energi Ombak di Flores Larantuka, Nusa Tenggara Timur/NTT (PLN, Kementerian PUPR, pemerintah NTT, dan Tidal Bridge).
• Kajian Bersama tentang Pengembangan Ekosistem Hidrogen untuk Menyiapkan Peta Jalan Strategi PLN antara PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan HDF Energy Indonesia.
• Peluncuran program Blue Halo S antara Kemenkomarves, Kadin, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Konservasi Indonesia.
• Nota Kesepahaman antara Deputi Koordinasi Sumber Daya Kemaritiman Kementerian Kemaritiman dan Investasi Koordinasi dan Jaringan Global Compact Indonesia mengenai Kerja Sama untuk Pengembangan Pusat Riset Alga Tropis Internasional.
• Peluncuran Kerangka Kerja Dampak Transisi Iklim (C-TIF) dan Aplikasi Indonesia (CTIF Launch), oleh Kementerian Kemaritiman dan Investasi dan McKinsey.
• Peluncuran Indonesia Climate Dialogue oleh sejumlah pemangku kepentingan termasuk Indonesia Business Council, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Systemiq, dan Kadin Indonesia.

Sekitar 7.000 peserta hadir di ISF atau lebih dari tiga kali lipat jumlah kehadiran tahun lalu. 7,000 hadirin yang datang ke ISF adalah bagian dari 11,000 orang dari 53 negara yang telah mendaftar ke Forum ISF.

Menurut Menko Luhut, ISF akan diselenggarakan lagi tahun depan di Bali, dengan skala yang lebih besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Habibie Center bekerja sama dengan Society of Renewable Energy meluncurkan versi pertama dari buku Climate Action 101: Indonesia’s Guide for Newbies di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.

Sekretaris Dewan Pengurus The Habibie Center Nadia Habibie dalam ajang ISF 2024 di Jakarta, Jumat mengatakan buku ini ditujukan untuk generasi muda Indonesia, dengan menyajikan wawasan penting tentang perubahan iklim.

"Kami percaya bahwa mengatasi perubahan iklim sangat penting bagi generasi muda," katanya.

Ia mengatakan, melalui buku tersebut pihaknya ingin menciptakan sistem yang adil dengan mekanisme checks and balances, untuk memastikan kepentingan semua anggota masyarakat terlindungi.

Dirinya menyampaikan di tengah tantangan dan permasalahan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, buku ini bisa menjadi referensi bagi generasi muda untuk mendapat pemahaman mendalam dan praktis tentang isu-isu iklim di Indonesia.

Lebih lanjut, Komisioner Society of Renewable Energy Indonesia Aufar Satria mengatakan pada bab pertama, pihaknya membahas perubahan iklim, termasuk sains di baliknya, dengan fokus pada Indonesia dan kawasan sekitarnya.

Bab kedua mengeksplorasi solusi, merinci langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mencapai emisi nol bersih. Sementara untuk di Bab 3, pihaknya mengulas upaya individu untuk dapat berkontribusi mengatasi perubahan iklim, baik dengan bergabung dalam komunitas energi terbarukan maupun memasuki ekosistem pekerjaan hijau.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak hal yang dicapai dalam penyelenggaraan ISF 2024 yang berlangsung pada 5-6 September 2024.

Usai penyelenggaraan acara ISF 2024 di Jakarta, Jumat Menko Luhut menjelaskan capaian tersebut seperti terjalinnya kerja sama ekspor listrik energi terbarukan (EBT) sebesar 3,4 gigawatt dengan Singapura, yang memilik nilai ekonomi mencapai 25-30 miliar dolar AS.

Selanjutnya, dalam ajang yang menarik 11 ribu partisipan dari 53 negara tersebut, Indonesia juga berhasil melakukan penjajakan (preliminary) kerja sama mengenai fasilitas penangkapan karbon (carbon capture storage/CCS).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, menutup secara resmi forum Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024.

Dalam pidatonya, Menko Marves menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh partisipan atas kontribusi mereka dalam kesuksesan forum tersebut.

"Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk bisa berpartisipasi dalam forum ini bersama Anda semua. Partisipasi Anda yang tetap penuh hingga akhir acara menunjukkan komitmen kuat dari masyarakat Indonesia dan komunitas global terhadap isu perubahan iklim dan keberlanjutan," ujar Luhut di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (6/9)

Menko Marves Luhut juga menyoroti produktivitas dan inspirasi yang dihasilkan dari diskusi selama forum ini berlangsung.

“Kita telah menciptakan sebuah platform yang membawa narasi negara-negara berkembang. Lima tahun lalu, mungkin banyak yang belum mengenal peran penting Indonesia, tapi hari ini, saya bisa melihat dari wajah-wajah Anda betapa pentingnya peran Indonesia dalam transisi energi dan keberlanjutan global," ungkapnya.

Ia juga mengakui bahwa kesadaran akan peran penting Indonesia dalam isu transisi energi semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih lanjut, Menko Marves juga memandang bahwa transisi energi sebagai isu kompleks tanpa jalan pintas, sehingga diperlukan sebuah kolaborasi bersama.

"Kita tidak dapat mengorbankan satu aspek demi yang lain. Kolaborasi yang mendalam di semua aspek, termasuk teknologi, pendanaan, dan sumber daya manusia, sangat diperlukan untuk mencapai transformasi yang kita butuhkan," tambah Luhut.

Tak lupa, Luhut menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam diskusi selama ISF 2024. Ia menegaskan pentingnya menjaga momentum yang telah terbangun selama dua hari forum dan menerjemahkan hasil diskusi menjadi tindakan nyata.

"Pada akhirnya, yang terpenting adalah rencana aksi yang dapat kita lakukan dalam waktu singkat," tegasnya.

Pidato penutup ini mendapat sambutan hangat dari para peserta, yang menegaskan kesuksesan ISF 2024 sebagai forum penting dalam membangun kolaborasi global untuk keberlanjutan di masa depan.

Jual beli listrik RI ke Singapura memasuki babak baru. Dalam agenda Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024, Pemerintah Singapura secara resmi menyerahkan conditional license sebagai salah satu syarat yang disepakati dalam MoU sebelumnya.

Perjanjian jual beli listrik ini ditandatangani oleh eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Second Minister for Trade and Industry Singapura, Tan See Leng di Kantor ESDM pada Jumat (08/09/2023).

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan kerja sama ini bakal menguntungkan kedua negara.

"Kita punya banyak silika di negara ini, bahan baku panel surya. Jadi kita membangun industri panel surya karena kita harus mengekspor energi hijau ke Singapura. Jadi saya kira ini menguntungkan kedua negara," tutur Luhut di JCC Senayan Jakarta, Kamis (06/09/2024).

Langkah ini ujar Luhut juga merupakan titik balik bagi RI yang sebelumnya terus mengekspor energi fosil beralih ke ekspor energi baru terbarukan (EBT). Selain itu juga dapat mempercepat pengembangan industri hijau dan tenaga surya potovoltaik (PV).

"Ini memfasilitasi pengembangan proyek energi baru terbarukan, perdagangan listrik lintas batas, dan industri manufaktur hijau di Indonesia. Saya percaya kerja sama ini akan berjalan sesuai dengan prosedur Pemerintah dan bisnis yang tepat," ucap Luhut.

Singapura Minta Tambahan 1,4 Gigawatt (GW)

"Pada gelaran ISF perdana tahun lalu, Indonesia dan Singapura bersama-sama mengumumkan conditional approval untuk lima proyek guna memgimpor 2 Gigawatt listrik rendah karbon dari Indonesia dan Singapura. Tahun ini, kami akan melanjutkan proyek-proyek ini ke tahap pengembangan berikutnya dengan menerbitkan conditional license," kata Minister for Manpower & Second Minister for Trade and Industry of Singapore, Tan See Leng.

Selanjutnya, Singapura menyampaikan bahwa pihaknya segera menerbitkan conditional approval lainnya guna menambah 1,4 GW. Dengan begitu maka secara total jumlah jual beli listrik RI ke Singapura mencapai 3,4 GW.

"Ketika proyek-proyek ini terealisasi, ini semua akan mengkatalisasi ekonomi hijau Indonesia dengan mendukung investasi produksi fotovoltaik surya dan sistem penyimpanan baterai," sambung Tan.

Sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menyampaikan bahwa rencana penyaluran awal atau first electron akan terjadi pada akhir 2027 atau awal tahun 2028.

"Plan kita mungkin first electron itu di 2028 atau di akhir 2027," ungkap Rahmat pada konferensi pers kesiapan pelaksanaan IISF 2024, di Kemenko Marves, Kamis (29/08/2024).

Dari informasi yang Warta Ekonomi terima, berikut perusahaan yang telah mengajukan kebersediaannya dalam bisnis ekspor EBT ini, yaitu konsorsium Pacific Medco Solar Energy Medco Power dengan Consortium partners, PacificLight Power Pte Ltd (PLP) and Gallant Venture Ltd, a Salim Group company, Adaro Green, dan TBS Energi Utama.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah disepakati Kamis (6/9) malam.

Ia mengatakan dalam diskusi Kamis malam, hanya terdapat perbedaan arahan revisi untuk draf aturan tersebut, namun menurutnya tidak begitu substantif.

“Ada arahan sedikit, tetapi tidak substansif. Jadi angka-angkanya masih sama. Misalnya ton oil equivalent segala macam itu masih sama. Jadi termasuk optimis ya,” kata Eniya di acara Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat.

Harmonisasi PP KEN yang baru itu dirancang sebagai pengganti PP 79/2014.

Eniya menuturkan, dalam waktu dekat RPP KEN akan segera diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk disetujui Presiden Joko Widodo.

“Ini sudah diketok tadi malam, lalu pastinya nanti masuk (diserahkan) ke presiden, karena ke PP kan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Nanti disetorkan ke Setneg. Nah baru setelah itu ditandatangani Presiden, baru keluar,” ucapnya.

Dengan adanya PP KEN yang diperbarui, ia berharap transisi energi Indonesia terus berjalan hingga mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE).

“Itu pasti beberapa hari (diresmikan presiden). Nanti setelah itu ada RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional), baru RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik),” jelasnya.

Adapun urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, menurut mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif dilatarbelakangi tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi.

Kemudian juga dipengaruhi oleh perubahan strategi lingkungan yang signifikan, baik nasional maupun global.

"Asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional 2019-2023 sebesar 7-8 persen, namun capaiannya rata-rata 2015-2018 sekitar 5 persen, dan anomali akibat krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi -2 persen. Sejalan dengan tahap tersebut, capaian sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi pada PP KEN 2015-2023 juga mengalami gap 3-4 persen per tahun," jelasnya di Jakarta, Selasa (9/7).

Selain itu, Arifin juga menjelaskan urgensi untuk merevisi PP KEN adalah dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, tahun 2021 lalu.

Jokowi telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Selaras dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga Menyusun scenario menuju NZE pada 2060 dengan Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement Target (LCCP) dan Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS LCCR) 2050.

Dari skenario tersebut, untuk mencapai NZE 2060, sektor energi diperkirakan akan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu sebesar 129 juta ton CO2 yang akan mampu diserap oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak delegasi dari sejumlah negara yang hadir dalam International Sustainability Forum (ISF) mengoptimalkan kerja sama di bidang teknologi hijau.

"Dengan dukungan seluruh negara baik secara teknis maupun finansial saya meyakini transisi global menuju ekonomi rendah karbon dapat terwujud dengan lebih adil dan merata," kata Wapres dalam Gala Dinner ISF di Plaza Barat Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Wapres juga mengajak agar seluruh delegasi negara yang hadir bersinergi dalam merumuskan inisiatif kebijakan global yang inklusif dan berkeadilan. Inisiatif yang dihasilkan harus memiliki jaminan atas pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat rentan.

"Mari kita dorong perluasan peran lembaga keuangan internasional dalam pembiayaan proyek hijau di negara berkembang. Kemudahan mengakses mekanisme pembiayaan dan variasi skema yang dapat ditawarkan agar memberikan kontribusi signifikan terhadap berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

PGE bisa menjadi penggerak dan pemimpin karena kami memiliki kapasitas dan potensi cadangan yang besar untuk dikembangkan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tbk menyatakan siap untuk menjadi pelopor pengembangan potensi energi panas bumi (geothermal) yang ada di Tanah Air, mengingat Indonesia memiliki potensi energi geothermal mencapai 24 gigawatt atau 17 persen dari total cadangan global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia siap mengekspor elektrifikasi hijau yang berasal dari energi terbarukan (EBT) ke Singapura dengan besaran 2-3 gigawatt.

Menko Luhut ditemui dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Kamis mengatakan, pihaknya telah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Singapura, serta menyatakan perjanjian kerja sama perdagangan internasional itu sudah ditandatangani.

"Itu dibilang tadi pertama 2 gigawatt ya, tapi bisa saja berkembang," kata Luhut.

Dirinya mengatakan, transaksi penjualan listrik EBT yang dilakukan kepada Singapura tersebut sudah memperhitungkan kebutuhan elektrifikasi dalam negeri, sehingga tidak membebani kelistrikan nasional.

"Kita lihat lah itu yang paling baik. Kita juga harus lihat kebutuhan dalam negeri. Jangan semua kita ekspor. Nanti kita engga punya," kata Luhut.

Dirinya menyampaikan, apabila dikalkulasi dengan pengembangan industri, nilai kerja sama tersebut mencapai puluhan miliar dolar AS.

"Dengan industrinya bisa beberapa puluh miliar dolar AS itu. Besar itu," kata Luhut.

Sementara itu, Luhut dalam sesi diskusi menyampaikan, ekspor listrik hijau hasil produksi Indonesia tersebut yang pada awalnya sebesar 2 gigawatt, bisa dikembangkan menjadi 3 gigawatt, mengingat sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia melimpah.

"Kita mungkin bisa sampai ke 3 gigawatt, karena banyak potensi di sini," ujar Luhut.

Hal senada ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin, yang menyatakan bahwa total listrik EBT yang akan diekspor ke Singapura yakni sebesar 2 gigawatt dan ditambah 1,4 gigawatt listrik arus bolak-balik (AC).

"Kalau ga salah totalnya 2 tambah 1,4 gigawatt AC," katanya.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menerbitkan program Percepatan Penerapan Energi Terbarukan (ARED), yang bertujuan untuk memiliki 480 gigawatt kapasitas energi terbarukan pada tahun 2060.

Melalui kemitraan Indonesia dengan Singapura telah mengembangkan industri fotovoltaik surya dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (Battery Energy Storage System/BESS), yang memungkinkan Indonesia untuk mengekspor listrik hijau ke Singapura, yang dihasilkan oleh panel surya yang diproduksi di Indonesia.

Kita bisa menambang, kita paham cara menambang secara berkelanjutan, tapi dalam hal teknologi, kita butuh mitra teknologi

Jakarta (ANTARA) - Direktur sekaligus Chief Sustainibility and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto menilai Indonesia perlu untuk terus mengembangkan potensi dari sumber daya alam (SDA) mineral kritis (critical minerals) guna menopang pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menimbang posisi Indonesia yang dinilai sebagai produsen sumber daya mineral utama dalam kancah global.

“Jadi ini peluang yang menarik, ini timing yang menarik juga bagi Indonesia. Namun, satu hal yang ingin saya tekankan adalah memiliki sumber daya mineral kritis yang melimpah merupakan berkah bagi Indonesia. Namun, bagaimana kita dapat mengembangkan mineral kritis itu jauh lebih penting,” kata Bernardus dalam Sesi Plenari Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 dengan tema Future of Energy Transition in Emerging Economies di Jakarta, Kamis.

Bernardus menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu perhatikan untuk mengembangkan industri mineral kritis Indonesia.

Yang pertama, diperlukan adanya perluasan kerja sama lintas sektor, khususnya di sektor teknologi. Ia memberikan contoh produksi nikel sebagai mineral kritis di Indonesia, di mana dalam proses produksinya masih dibutuhkan pihak lain dengan teknologi yang lebih canggih.

“Kita bisa menambang, kita paham cara menambang secara berkelanjutan, tapi dalam hal teknologi, kita butuh mitra teknologi,” ujarnya.

Selain itu, mitra kerja sama dibutuhkan untuk mengamankan sisi permintaan (demand) di lingkup global. Dalam hal ini, Bernardus memberikan contoh lain kerja sama Vale Indonesia dengan dengan Ford Motor Co. dalam membangun smelter nikel di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara sebagai upaya perluasan pasar.

Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan yakni perlunya memerhatikan dampak sosial lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Dalam operasional penambangan mineral kritis, menurut Bernardus diperlukan adanya persetujuan pemerintah serta masyarakat sekitar.

“Jadi tidak mungkin bagi kita untuk mengembangkan proyek tanpa izin dari masyarakat. Dan kita juga perlu mendapatkan izin dari pemerintah,” jelasnya.

Ketiga, Bernardus menyampaikan pentingnya akses pendanaan yang lebih luas.

"Seperti yang kita semua tahu bahwa untuk mengembangkan proyek mineral kritis, itu adalah proyek dengan intensitas modal yang tinggi. Jadi kita perlu memiliki akses ke pendanaan. Jadi kita perlu berbicara dengan bank,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Co-Chief Operating Officer & Director, Social Performance International Council on Mining and Metals (ICMM) Danielle Martin mengatakan, di samping tanggung jawab dari pihak perusahaan pertambangan, pemerintah juga memiliki peran krusial dalam mengembangkan potensi mineral kritis yang berkelanjutan.

Pemerintah harus turut mengawasi dan memastikan segala aktivitas pertambangan di Indonesia agar tetap bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

"Tentu saja, para pemangku kepentingan, pemegang hak, dan pihak lain harus berkontribusi pada pengambilan keputusan yang benar-benar baik tentang apakah dan bagaimana sumber daya mineral harus dikembangkan. Kinerja yang baik, standar yang tinggi, transparansi, semuanya penting. Namun, kepercayaan juga penting, kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap sektor pertambangan selama ini untuk dapat menambang secara bertanggung jawab," ucap Danielle Martin.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa pemerintah tak dapat berbuat banyak untuk menekan emisi karbon apabila tak ada urunan tangan dari investor untuk masuk ke Indonesia.

Menurutnya selama ini pemerintah memiliki sejumlah komitmen untuk mencapai emisi net zero atau net zero emissions agar Tanah Air dapat terus berkontribusi bagi dunia secara menyeluruh.

Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato dalam Opening Ceremony Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kamis (5/9/2024).

“Indonesia memiliki potensi energi yang melimpah mencapai lebih dari 3.600 Gigawatt. kami juga memiliki PLTS Apung, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Agung di Waduk Cirata (Jawa Barat), dengan kapasitas 192 Megawatt peak (MWp), terbesar di Asia Tenggara, dan terbesar ketiga di dunia,” ujarnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon. Salah satunya melalui hutan mangrove yang diklaimnya Indonesia memiliki hutan terbesar di dunia seluas 3,3 juta hektare (Ha).

Menurutnya, keandalan dari hutan mangrove tersebut mampu menyerap karbon 8 sampai 12 kali lebih baik dibandingkan hutan hujan tropis.

Bahkan, dalam dukungan Negara terhadap lingkungan, kata Jokowi, Indonesia juga memiliki Kawasan Industri Hijau seluas 13.000 hektare.

Namun, dia mengatakan bahwa segala potensi yang ada tidak akan memberi dampak signifikan bagi percepatan penanganan dampak perubahan iklim, selama negara maju tidak berani berinvestasi.

“Selama negara maju tidak berani berinvestasi, selama riset dan teknologi tidak dibuka secara luas, dan selama pendanaan tidak diberikan dalam skema yang meringankan negara berkembang. Tiga hal itu penting menjadi catatan kita semuanya,” imbuhnya.

Presiden Ke-7 Ri itu mengatakan bahwa Indonesia sangat terbuka bermitra dengan siapapun untuk memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau dan memberikan akses energi hijau yang berkeadilan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Karena kolaborasi bukan pilihan, kemanusiaan bukan opsi melainkan sebuah keharusan dan kewajiban,” pungkas Jokowi.

Pemerintah siap menggelar Indonesia International Sustainability Forum (ISF) untuk kedua kalinya pada 5-6 September 2024 di Jakarta Convention Center. Acara ini akan dihadiri oleh lebih dari 8.000 peserta dari lebih dari 50 negara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan ISF 2024 adalah ajang resmi untuk mengumpulkan para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara sehingga bisa bertukar pikiran, menawarkan solusi, dan berbagi praktik terbaik dalam aksi iklim.

“Saya yakin ISF tahun ini akan menjadi platform yang memfasilitasi kolaborasi internasional untuk meningkatkan akses pendanaan hijau, serta proses berbagi ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan SDM yang siap merangkul masa depan net zero," kata Luhut dalam Konfrensi pers kesiapan ISF, di Jakarta, Kamis (29/8).

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka forum ISF 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan dukungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

Beberapa tokoh yang akan menjadi pembicara utama dalam ISF 2024 antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean, Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan Peter Thomson, Penasihat Khusus Aksi Iklim dari Kementerian Luar Negeri Perancis Kevin Magron, dan CEO of Bezos Earth Fund Andrew Steers.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan ajang ISF sejalan dengan perwujudan visi Indonesia Emas 2045 untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia di panggung dunia. Rachmat mengklaim, ISF 2024 akan menjadikan ajang ini perhelatan aksi iklim terbesar kedua di kawasan Asia-Pasifik setelah COP29 di Baku, Azerbaijan.

"ISF merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia untuk mengedepankan semangat kolaborasi dalam merumuskan solusi iklim berkeadilan berdasarkan asas saling menghormati,” ujar Rachmat.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan ISF 2024 akan menghasilkan solusi strategis untuk menjawab tantangan dalam menerapkan praktis bisnis berkelanjutan, khususnya dari sisi pendanaan. International Sustainability Forum 2024 merupakan peluang penting untuk menguatkan komitmen kolektif dunia usaha sebagai kunci dalam memobilisasi pendanaan hijau.

"Akan ada hasil-hasil yang konkret, termasuk inisiatif kolaboratif dalam menjembatani kesenjangan pendanaan berkelanjutan, serta kesempatan untuk para industri dalam negeri menampilkan proyek-proyek mereka yang berkelanjutan dan ramah lingkungan ke para stakeholder dan investor global,” ujar Shinta.