Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai bahwa pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi fenomena pengangguran di kalangan Gen Z.

Berdasarkan catatan LPEM yang mengacu pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) kalangan Gen Z mencapai 9,37% atau sekitar 4,84 juta orang dari total populasi usia kerja Gen Z, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

“Angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 10 Gen Z yang termasuk dalam angkatan kerja saat ini sedang menganggur,” tulis LPEM dalam laporannya, Sabtu (5/10/2024).

Tingginya TPT di kalangan Gen Z menurut LPEM dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri, minimnya pengalaman kerja, atau tantangan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi dan latar belakang pendidikan Gen Z.

Sementara itu, data juga menunjukkan bahwa terdapat 3,04% dari populasi Gen Z yang masuk dalam kategori NEET, yang menghadapi risiko keterpinggiran dari pasar kerja, yaitu sekitar 2,15 juta orang.

Meskipun angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total populasi Gen Z, LPEM menilai jumlah ini tetap menjadi perhatian karena kelompok NEET cenderung menghadapi risiko keterpinggiran dari pasar tenaga kerja serta kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja.

Lebih lanjut, tercatat pengangguran terbesar di kalangan Gen Z berasal dari lulusan SMA/MA/SMK/Paket C, yaitu 36,17%, diikuti oleh lulusan SMK/MAK sebesar 29,60%.

Proporsi yang besar ini menunjukkan bahwa lulusan tingkat menengah menghadapi tantangan paling signifikan dalam memasuki dunia kerja.

Hal itu konsisten dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai studi yang menyebutkan bahwa lulusan SMA/SMK sering kali tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri.

Padahal, pendidikan SMK diharapkan menghasilkan lulusan siap kerja, tapi banyak lulusan yang merasa kurang siap karena jurusan yang diambil tidak sejalan dengan kebutuhan pasar atau kurangnya pengalaman praktis.

Di sisi lain, 11,64% penganggur Gen Z adalah lulusan perguruan tinggi. Meski secara teori memiliki pendidikan lebih tinggi, lulusan ini sering kali menghadapi persaingan ketat di pasar kerja, ekspektasi gaji yang tinggi, dan kurangnya pengalaman praktis atau keterampilan yang dibutuhkan.

LPEM menyebutkan, menariknya, Sakernas menunjukkan bahwa 1,47% populasi gen Z saat ini atau sekitar 600.000 orang, berada dalam situasi putus asa terhadap prospek kerja. Artinya, mereka tidak aktif mencari pekerjaan karena merasa kecil kemungkinan mendapatkan pekerjaan.

Alasan yang sering muncul termasuk kurangnya pengalaman kerja, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, serta adanya stigma usia yang dianggap terlalu muda atau terlalu tua oleh calon pemberi kerja.

Kondisi ini dinilai mencerminkan adanya hambatan struktural dan persepsi negatif yang membuat sebagian orang merasa sulit untuk memasuki dunia kerja.

Oleh karenanya, LPEM menilai bahwa fenomena pengangguran di kalangan Gen Z bukanlah masalah yang sederhana dan memiliki banyak lapisan.

“Pendekatan yang berfokus pada pemerataan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan pembukaan akses ke sektor-sektor baru sangat penting untuk memastikan bahwa potensi Gen Z dapat diberdayakan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia”.

JAKARTA,investor.id - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjalankan  Pendataan Lengkap (PL) koperasi dan UMKM untuk menyediakan data koperasi dan UKM terstandar dan berkualitas, agar dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. 

"Khususnya, terkait upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan, pemberian kemudahan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia," ucap Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim  dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (9/8/2024).

Arif menambahkan target dari pendataan lengkap UMKM 2024 mencakup sebanyak empat juta data yang terdiri dari empat provinsi dan 61 Kabupaten. Sedangkan target data PL-UMKM 2024 Jawa Timur adalah 1.128.000 data dan Kabupaten Banyuwangi sebanyak 72 ribu data.

"Dalam pelaksanaan PL-UMKM 2024, menggunakan data prelist yang berasal dari Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), agar memberikan hasil yang maksimal," kata Arif.

PL-UMKM 2024 berfokus pada usaha yang tidak menetap. Kegiatan dilaksanakan pada Agustus sampai dengan Oktober 2024 dengan target yang telah ditentukan KemenkopUKM masing-masing enumerator 300 UMKM. Terkait penjadwalan data, menurut Arif, juga harus dipahami dengan sama, sehingga nantinya konsolidasi data di tingkat pusat tidak terlambat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Nanin Oktaviantie mengatakan, target dari kegiatan ini mencakup sekitar 72 ribu pelaku UMKM di Banyuwangi. Meski, secara data BPS, jumlah UMKM sebanyak 296 ribu (data bergerak).

"Untuk 2024 ini, ada target untuk memverifikasi data pelaku UMKM yang tidak menetap, tidak memiliki tempat usaha, atau mobile. Secara data Regsosek BPS ada sekitar 72 ribu," kata Nanin.

Secara umum, Nanin menjelaskan bahwa dari 296 ribu pelaku UMKM, 40% di antaranya bergerak di sektor perdagangan. Sisanya, banyak berkecimpung di sektor pertanian, perkebunan, industri, dan jasa. Nanin menambahkan, hal itu harus sudah selesai dalam tiga bulan ke depan dan merekrut enumerator kurang lebih sebanyak 240 orang dengan 120 orang koordinator.

"Jadi, per orang targetnya selama tiga bulan harus memverifikasi data 300 UMKM. Kami optimistis bisa mencapai itu," pungkas Nanin.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News