Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) segera bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Kelak, bila RPP KER tersebut disetujui DPR, maka peta jalan transisi energi ini akan mengubah target bauran sebelumnya sebesar 23% menjadi 17%-19% pada 2025. Adapun salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah pemerintah yang sangat berkomitmen mendorong penggunaan biomassa kayu.

Hanya saja, kebutuhan lahan untuk produksi kayu yang masif akan menimbulkan potensi deforestasi dan konflik lahan. Untuk memenuhi kebutuhan co-firing 10% di seluruh PLTU Indonesia, kebutuhan lahan dapat mencapai 2,3 juta hektare atau 35 kali luas DKI Jakarta. Bahkan dalam implementasi hingga saat ini, biomassa telah menimbulkan deforestasi seluas 240.622 hektare.

Sejatinya, biomassa diklaim netral karbon sehingga mencegah perubahan iklim. Namun penelitian Trend Asia membantah klaim ini. Pemanfaatan biomassa di PLTU co-firing berpotensi mengakibatkan deforestasi hingga 1 juta hektare. Deforestasi tersebut akan menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 26,48 juta ton emisi karbon.

Amalya Reza, Pengkampaye Trend Asia mengungkapkan, ada beberapa masalah yang juga telah diakui dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RPP KEN. Misalnya saja, penggunaan energi berbasis lahan akan menyumbang emisi dari sektor Forest and Other Land Use (FOLU) dalam bentuk deforestasi, perubahan penggunaan lahan, dan perubahan dalam pengelolaan lahan.

Di sisi lain, harga biomassa yang tinggi di pasar internasional membuat produsen lebih tertarik mengekspor pelet kayu. Saat ini, PLN hanya mampu menawarkan harga Rp 450.000-Rp 600.000 per ton pelet kayu, sedangkan Korea Selatan menawarkan harga beli hingga U$S 110 atau Rp 1,7 juta per ton pelet kayu.

"Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan kontradiksi. Dalam RPP KEN, pemerintah terlihat sangat berkomitmen mendorong penggunaan biomassa kayu, meskipun penggunaannya punya banyak masalah dan akan menimbulkan biaya yang besar," katanya kepada KONTAN, Selasa (23/7/2024).

Skema Pendanaan

Yang terang, masifnya penggunaan biomassa kayu ini lantaran ada celah pendanaan dari berbagai skema, termasuk hibah luar negeri, skema pendanaan transisi energi, dan pendanaan lain bisa mengalir dari BUMN dengan pola greenwashing.

Diketahui, pendanaan biomassa salah satunya bersumber dari investasi pembiayaan teknologi bioenergi dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipastikan tersedia hingga 2050. Dimulai dari US$ 2.000 di tahun 2020, menurun menjadi US$ 1.820 di 2030, hingga US$ 1.600 USD di tahun 2050.

Kemudian, negara Denmark dalam dokumen Comprehensive Investment Policy Plan (CIPP) JETP telah mengalokasikan US$ 60 juta untuk pinjaman konsesi dan hibah sebesar US$ 0,9 juta untuk proyek biomassa di Lombok.

Skema pendanaan transisi energi juga dapat muncul dari hibah. Tahun 2019, dana hibah Rp 154 miliar dialirkan dari Millenium Challenge Corporation untuk membiayai pembangunan PLTBm di tiga desa di Mentawai. PLTBm hanya beroperasi selama kurang dari setahun, sebelum mangkrak. Padahal sebelumnya masyarakat di desa-desa tersebut sudah menggunakan modul tenaga surya untuk mendapatkan listrik

Sementara pendanaan lainnya bisa mengalir dari BUMN, yaitu kasus pendanaan dari dua BUMN ke PLTBm dan konsesi Hutan Tanaman Energi (HTE) PT Selaras Inti Semesta (SIS) dari Medco Group. PT SMI memberikan US$ 4,5 juta untuk pembangunan PLTBm.

Selanjutnya, BadanPengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengalirkan US$ 56 juta yang berasal dariNorwegia sebagai penghargaan karena berhasil mengurangi nilai deforestasi–untuk pembiayaan konsesi HTE PT SIS yang mendeforestasi hingga 2,3 ribu hektare hutan alam di wilayah komunitas masyarakat adat Marind Anim.

Amalya menilai, berbagai pendanaan ini berpotensi mengalihkan fokus dan pendanaan penting, ketimbang digunakan untuk melawan perubahan iklim dan melakukan transisi energi berkeadilan. Alhasil, biomassa dari kayu menjadi sumber energi bermasalah yang rawan deforestasi dan konflik sosial.

Proyek co-firing biomassa juga kerap dijadikan skema greenwashing PLTU untuk menunda pemensiunan. "Biaya juga biaya yang juga tidak diperhitungkan ketika PLTU tua seperti Paiton, Suralaya, dan Ombilin terus beroperasi meskipun sudah memasuki masa pensiun di atas 30 tahun," ungkap Amalya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah selesai.

Kementerian ESDM juga telah menyampaikan RPP KEN kepada Komisi VII DPR RI melalui surat nomor T-240/HK.01/MEM.S/2024, dan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo melalui surat nomor 31/04/KH-DEN/2024.

Adapun urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN dilatarbelakangi tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi. Kemudian, dipengaruhi oleh perubahan strategi lingkungan yang signifikan, baik nasional maupun global.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya akan segera mengadendakan pembahasan RPP KEN bersama pihak pemerintah yang telah menuntaskan proses harmonisasi.

"Akan kita bahas segera," sebutnya saat dikonfirmasi KONTAN, Selasa (23/7/2024). Sayang, Eddy tidak menegaskan kapan RPP KEN bisa segera disahkan.

Untuk diketahui, peta jalan transisi energi pada RPP KEN ini akan mengubah target bauran energi baru terbarukan (EBT) dari sebelumnya sebesar 23% menjadi 17%-19% pada 2025.

Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, pembaharuan PP KEN dilakukan atas dasar pertimbangan makro ekonomi di mana sebelumnya dirancang berdasarkan pertumbuhan ekonomi 7%-8% yang dianggap tidak relevan dengan kondisi terkini.

"Pada draf RPP KEN, bauran energi terbarukan sampai 2030 ditargetkan sebesar 19%-22% akan naik pada 2040 menjadi 36%-40% dan meningkat pada 2060 menjadi 70%-72%," katanya.

Menurut Djoko, pada tahun 2060, tingkat emisi karbon sektor energi diharapkan sebesar 129 juta ton setara karbon dioksida yang akan dapat diserap oleh sektor kehutanan dan sektor lainnya

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan pembahasan RPP KEN bisa tuntas pada bulan Juni lalu. Menurut Menteri ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Arifin Tasrif, Sesuai dengan amanat UU nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 11 ayat 2 bahwa KEN merupakan produk hukum yang perlu mendapat persetujuan DPR RI sebelum ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam RPP KEN, mencakup penambahan dari 6 bab menjadi 7 bab, kemudian penambahan pasal dari 33 pasal menjadi 93 pasal, yang terdiri dari satu pasal tetap, 39 pasal berubah bersifat substantif, 4 pasal berubah tidak bersifat substantif dan 49 pasal penambahan pasal-pasal yang baru.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Proses revisi Peraturan Pemerintah (RPP) 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) masih bergulir.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, proses harmonisasi RPP KEN telah rampung. “Diharapkan persetujuan DPR RI pada bulan Juli 2024 untuk dapat kiranya diusulkan menjadi ketetapan pemerintah,” kata Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (8/7).

Arifin yang juga merupakan Ketua Harian Dewan Energi Nasional mengatakan, perubahan asumsi makro serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi dalam beleid sebelumnya menjadi salah satu dasar pertimbangan perlu dilakukannya revisi PP KEN.

Dalam PP KEN Nomor 79 Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2019-2023 ditargetkan sebesar 7% hingga 8%. Dalam kurun 2015-2018, pertumbuhan ekonomi nasional secara rata-rata berada pada kisaran 5%.

Selanjutnya, dampak pandemi covid-19 ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai minus 2% pada 2020.

Selain itu, peran sektor energi dinilai krusial dalam mencapai target dekarbonisasi pemerintah. Pemerintah Indonesia menargetkan mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam proses tersebut, sektor energi diperkirakan akan menjadi penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar yaitu sebesar 129 jt ton CO2e.

“Oleh karenanya kontribusi dekarbinisasi sektor energi dalam penurunan emisi GRK akan berperan signifikan,” kata Arifin.

Arifin menjelaskan, kehadiran RPP KEN aka menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Energi lainnya.

“Selain itu juga, RPP KEN menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga yang terkait dengan pengelolaan energi nasional dan daerah,” kata Arifin.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) pada bulan ini.

Permohonan itu disampaikan Arifin selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) saat rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi VII DPR RI, Senin (8/7/2024).

“Selanjutnya diharapkan persetujuan DPR RI pada bulan Juli 2024 untuk dapat kiranya diusulkan menjadi ketetapan pemerintah,” kata Arifin.

Adapun, pemerintah telah rampung menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melalui Surat Nomor: PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan pengharmonisasian RPP KEN kepada Arifin untuk proses lebih lanjut.

Sementara itu, Arifin telah menyampaikan RPP KEN kepada Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto lewat surat Nomor T-240/HK.01/MEM.s?2024 tanggal 5 Juni 2024, sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Adapun, Arifin telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku Ketua DEN terkait dengan RPP KEN hasil pengharmonisasian dan usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI pada 25 Juni 2024.

Sepanjang 2023 sampai dengan 2024, Kementerian ESDM bersama dengan Komisi VII DPR telah melaksanakan tiga kali forum group discussion (FGD) dengan Komisi VII DPR RI.

Arifin mengatakan, pemerintah merasa perlu untuk mengubah muatan yang tercantum dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 Tentang KEN lantaran tidak sesuainya target pertumbuhan ekonomi, serta realisasi penyediaan dan pemanfaatan energi nasional.

“Dengan asumsi makro ekonomi target pertumbuhan nasional 2019-2023 sebesar 7% sampai 8%, namun capaiannya rata-rata di 2015 sampai dengan 2018 sekitar 5%, dan terjadi anomali akibat krisis global dan pandemi,” kata dia.

Selain itu, revisi PP KEN juga bakal mengakomodasi kebijakan strategis ihwal pengendalian impor LPG hingga BBM sampai dengan 2060 mendatang. Selanjutnya, revisi beleid setingkat PP itu juga bakal memoratorium ekspor gas dan batu bara nantinya.

“Pembaruan KEN adalah memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi untuk terciptanya kemandirian energi nasional,” tutur Arifin.