Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-TERNATE. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tajung menyinggung tantangan impor minyak dan gas bumi di tengah target pemerintah mencapai ketahanan energi.

Yuliot mengatakan, salah satu program prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mencapai ketahanan energi. Komitmen mencapai ketahanan energi ini bersumber baik dari fosil seperti migas dan batubara maupun energi nonfosil.

Yuliot turut menyoroti penurunan produksi dan lifting migas nasional yang terjadi saat ini.

"Kalau kita lihat bahan bakar mnyak ini ketersediaan di dalam negeri terjadi penurunan tingkat produksi. Jadi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang rasal dari fosil, kita juga berusaha melakukan diversifikasi dengan energi baru terbarukan," ujar Yuliot di Ternate, Rabu (30/10).

Yuliot menjelaskan, beberapa tahun silam Indonesia mampu memproduksi minyak mentah mencapai 1,5 juta barel per hari (bph) dengan tingkat konsumsi mencapai 600 ribu bph. Sayangnya, saat ini kondisi tersebut berbalik dimana total kebutuhan mencapai 1,5 juta bph sementara produksi hanya ada di level 600-an ribu bph.

"Kita harus impor minyak dari berbagai negara sekitar 900 ribu bph," ujar Yuliot.

Yuliot mengatakan, dalam mendorong pengembangan EBT sebagai upaya diversifikasi sumber energi, pemerintah berencana mengoptimalkan Bahan Bakar Nabati (BBN) hingga mendukung ekosistem kendaraan listrik.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-TERNATE. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan 40 titik penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia.

40 penyalur BBM Satu Harga tersebar di Klaster Maluku – Papua (14 titik), Klaster Sulawesi – Nusa Tenggara (12 titik), Klaster Kalimantan (7 titik) dan Klaster Sumatra (7 titik).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pemerataan akses energi diharapkan dilakukan untuk mendukung target ketahanan energi yang telah dicanangkan pemerintah.

"Ketahanan energi itu bagaimana kita menyediakan energi yang cukup bagi masyarakat. Peresmian penyalur BBM Satu Harga ini merupakan keberpihakan pemerintah dan juga afirmasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok daerah," kata Yuliot saat meresmikan 14 Penyalur BBM Satu Harga untuk klaster Maluku yang terpusat di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10).

Menurut Yuliot, Kebijakan BBM Satu Harga akan menghilangkan disparitas harga antardaerah dan akan menimbulkan ketidakadilan sehingga meminimalisir konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

"Kalau ada perbedaan perlakuan antara satu daerah dengan daerah lain akan menimbulkan suatu rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan ini akan menimbulkan suatu konflik yang mungkin juga akan terjadi sesuatu yang membahayakan terhadap keutuhan bangsa dan ketidakadilan. Ini akan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu dengan kebijakan BBM Satu Harga ini adalah meminimalkan bagaimana terjadinya ketimpangan sosial antardaerah," tutur Yuliot.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan BPH Migas akan terus mengawal program BBM Satu Harga karena merupakan program penting yang memberikan dampak besar bagi masyarakat di pelosok negeri.

"Kebijakan BBM Satu Harga yang berkelanjutan, merata dan terintegrasi ini perlu terus didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas ke depan," kata Erika.

Pada tahun ini, Pemerintah menargetkan pembangunan 71 penyalur BBM Satu Harga dimana sampai dengan September 2024 telah terealisasi sebanyak 40 titik penyalur BBM Satu Harga.

Adapun, sejak 2017 hingga September 2024 telah dibangun sebanyak 552 penyalur BBM Satu Harga. Jumlah ini ditargetkan meningkat hingga 583 penyalur BBM Satu Harga.

Secara khusus untuk Provinsi Maluku Utara, lokasi Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Periode Tahun 2017-2024 sebanyak 52 Lokasi. Adapun Jumlah penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun di Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan September 2024 adalah 46 Penyalur BBM Satu Harga.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, pelaksanaan program BBM Satu Harga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami akan terus mendukung dan selalu hadir untuk program-program ke depan. Program ini memberikan kesetaraan dari sisi harga dan nantinya akan mendorong percepatan perputaran roda perekonomian," jelas Riva dalam kesempatan yang sama.

Riva melanjutkan, Program BBM Satu Harga akan mendukung sektor transportasi dan dapat berkontribusi pada rantai pasok untuk perekonomian daerah.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki salah satu langkah strategis mendorong pemanfaatan bioenergi khususnya dengan biodiesel sebagai campuran dalam bahan bakar minyak (BBM).

Program mandatori Biodiesel B35 mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar. Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan, realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan.

"Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," tandas Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (26/10).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL dan pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta KL. Sementara tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta KL dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023.

Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp 120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai dalam pemerintahan beliau. Swasembada energi akan tercapai seiring dengan meingkatkanya ketahanan energi nasional.

"Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya pada Senin (21/10).

Bahlil menerangkan ke depan pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," pungkasnya.

Tonton:Pemerintah Menyiapkan Langkah untuk Mempercepat Investasi di Sektor ESDM

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memiliki setumpuk pekerjaan rumah, baik di sektor minyak dan gas (migas), mineral dan batubara (minerba), maupun di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dalam pemerintaan baru.

Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM diberikan tugas oleh Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Untuk itu, Kementerian ESDM akan melakukan pembenahan terhadap regulassi yang selama tumpang tindih dan berpotensi menghambat kemandirian energi.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Di sektor migas, produksi siap jual alias lifting minyak terus mengalami penurunan sejak 1997 dari produksi tembus 1,6 juta minyak barel per hari (bph) pada medio 1996-1997 hingga saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu bph, padahal konsumsi minyak dari tahun ke tahun semakin membengkak.

Imbas konsumsi minyak yang mencapai 1,6 juta minyak barel per hari ini mengakibatkan dana sebesar Rp 450 triliun per tahun habis untuk mengimpor minyak ke Indonesia, terutama untuk kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG).

Selain lifting minyak dan impor migas, pekerjaan rumah di sektor migas lainnya adalah membenahi iklim investasi di sektor hulu migas yang cenderung minim dan kurang menarik bagi investor di hulu migas.

Adapun, yang tidak kalah penting untuk diselesaikan lainnya di sektor hulu migas adalah pemerintahan baru harus merampungkan revisi undang-undang migas yang selama belasan tahun masih urung selesai.

Penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan. Tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi dipastikan harus masuk dalam UU baru nanti.

Memang, Bahlil mulai bergerak menyoroti permasalahan di sektor hulu migas di antaranya telah memangkas izin eksplorasi migas dari 320 menjadi hanya 140 izin untuk menarik lebih banyak investor dan mempercepat eksplorasi.

Selain itu, Bahlil juga akan mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada, termasuk 16.990 sumur idle, di mana sekitar 5.000 sumur dapat diaktifkan kembali untuk menambah produksi minyak.

"Masalah ini harus diselesaikan, pertama dengan mengoptimalkan sumur-sumur yang ada maupun yang idle untuk bisa meningkatkan lifting karena jika tidak ada gerakan atau apa-apa, itu turun kita sekitar 7-15% per tahun," kata Bahlil.

Total sumur migas saat ini ada sekitar 44.900 sumur. Sementara yang aktif hanya 16.990 sumur idle. Setelah di breakdown lagi kurang lebih ada 5.000 yang dapat di-reaktivasi untuk mendorong penambahan produksi minyak Indonesia.

Selain itu, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan digunakan oleh PT Pertamina dan Exxon Mobil Oil Cepu, produsen terbesar di Indonesia, untuk meningkatkan produksi.

Terakhir, wilayah Indonesia Timur menjadi target pemerintah dalam menemukan menambah cadangan migas baru. Pemerintah harus melakukan eksplorasi khususnya di wilayah-wilayah Indonesia Timur.

"Kita akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi daripada eksplorasi dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin dan kita akan pangkas lagi kita perpendek dengan waktu yang tepat supaya investor bisa masuk," ujar Bahlil.

Mutakhir, Kementerian ESDM juga menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil migas untuk meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia.

Salah satu poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro mengatakan, salah satu isu yang harus dikawal oleh Menteri ESDM era pemerintahan baru di sektor migas adalah merampungkan revisi UU Migas. Sebab, UU Migas menjadi suatu hal yang fundamental untuk memberikan kepercayaan bagi investor baik di dalam negeri maupun di dunia untuk berinvestasi.

"Kalau UU-nya tidak lengkap, cacat hukum, tidak ada keamanan untuk investasi yang long tream 30 tahunan, tapi undang-undangnya belum diselesaikan," kata Elan saat ditemui di Jakarta, Rabu (16/10).

Selain UU Migas, Menteri ESDM harus dijelaskan secara jelas dan baik mengenai Kontrak Bagi Hasil (Production Cost Sharing/PSC) gross split. Memang, saat ini sudah ada perbaikan skema gross split dari 29 item menjadi 5 item untuk memberikan keleluasaan kepada kontraktor dan tambahan bagi hasil untuk investor mencapai 95%.

"Itu bagus, tapi belum tentu cukup menarik bagi investor karena buat satu negara term dan condition atau fiscal policy-nya tidak bisa diambil dari negara lain. Tiap negara sumber daya alam punya karakteristik masing-masing. Kita perbaiki sistemnya agar lebih menarik bagi investor" ujar Elan.

Menurut Elan, dulu investasi hulu migas cukup menarik saat ini justru kalah menarik dengan negara seperti Meksiko, Kolombia, Afrika, Vietnam, dan lain-lain. Untuk itu, Indonesia harus bisa menyesuaikan apa-apa saja yang membuat menarik bagi investor seperti di negara lain.

"Makanya benchmark kita itu harusnya luar negeri bukan dalam negeri," tutur Elan.

Dari sektor minerba, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan sejumlah harapan kepada Menteri ESDM di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan, salah satu yang penting soal adalah pemberantasan penambangan ilegal. Saat ini upaya sudah dilakukan, tapi tetap perlu juga Direktorat Penegakan Hukum.

"Kenapa pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI) tidak bisa disepelekan karena efek domino PETI ini bisa merugikan lingkungan maupun negara," kata Gita kepada Kontan, Senin (21/10).

Gita menuturkan selain pemberantasan tambang ilegal, Menteri ESDM perlu mencermati Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sebab, kemarin Presiden Prabowo Subianto juga mengutarakan terkait dengan swasembada energi.

"Agar nantinya selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang terbaru. Termasuk pemanfaatan batubara yang cadangannya masih banyak. Tentunya juga tetap perlu menyesuaikan dengan upaya pencapaian NZE," tutur Gita.

Selain kedua hal tersebut adalah adalah kejelasan Mitra Instansi Pengelola (MIP). Namun, bukan sekadar penerapan. Yang jadi concern APBI juga bagaimana simulasi dan visible atau tidaknya diterapkan ke berbagai IUP dengan skala produksi yang berbeda.

Selain itu, tentunya penegakan terhadap prinsip tata kelola tambang yang baik juga semakin ditekankan kepada seluruh pemegang izin. Agar pertambangan batubara ke depan tidak saja menjadi penyumbang penerimaan negara namun bertanggung jawab dengan lingkungan.

Dari sisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengungkapkan sejumlah harapan kepada Menteri ESDM.

Mada menuturkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya adalah Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan peraturan tentang penguatan jaringan transmisi pada perusahaan utilitas agar dapat mendukung pemanfaatan fasilitas PLTS di Indonesia.

"Implementasi dari pengadaan PLTS di Indonesia karena dengan adanya demand yang cukup, industri dalam negeri akan bergerak, kemudian dapat menciptakan peluang greenjob yang besar. Jadi menciptakan efek domino yang besar," kata Mada kepada Kontan, Senin (21/10).

Selain PLTS, Mada berharap agar ada penambahan instansi pengetesan SNI dan pembagian Green Atribute antara developer dengan project owner.

Tonton:Bahlil Lahadalia Kembali Menjabat Menteri ESDM, Fokus pada Kedaulatan Energi

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) Amanah dan WK Melati dengan komitmen investasi total mencapai US$ 15 juta.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dadan Kusdiana menyaksikan penandatanganan dua WK Migas, yakni WK Amanah dan WK Melati, yang dilakukan oleh Kepala SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pemenang lelang kedua WK Migas tersebut. Penandatanganan WK Migas dilakukan pada acara "Indonesia Exploration Forum 2024" di Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/10).

“Penandatanganan ini menambah capaian Pemerintah dalam mendapatkan investor pada kegiatan usaha hulu migas guna mendorong kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia,” ungkap Dadan dalam keterangan resmi, Senin (14/10).

Dadan menyebutkan nilai investasi dari Komitmen Pasti pada WK Amanah adalah sebesar US$ 3.150.000 dan WK Melati senilai US$ 12.700.000, sehingga dari dua WK tersebut mendapatkan total komitmen pasti mencapai US$ 15.850.000, dengan bonus tanda tangan masing-masing sebesar US$ 300.000 dan US$ 200.000.

Untuk diketahui, WK Amanah dan Melati merupakan hasil Lelang WK Migas Tahap I Tahun 2024 yang ditawarkan melalui mekanisme Lelang Penawaran Langsung. Dengan pemenang WK Amanah adalah PT Medco Energi Amanah (Operator), PT Sele Raya Sejati dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.

Sedangkan pemenangn WK Melati yaitu PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati (Operator), SIEI Melati Limited dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.

Adapun dari penandatanganan kontrak kerja sama ini, pada WK Amanah berupa satu G&G serta Akuisisi dan processing data seismik 3D 50 km2. Sementara untuk WK Melati komitmen pasti berupa dua Studi G&G, Akuisisi dan processing Data Seismik 3D 200 km2, serta Akuisisi dan processing Data Seismik 2D 250 km2.

Menurut Dadan, hal ini menunjukkan bahwa industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peluang besar, dan tetap menarik untuk investasi. Perbaikan regulasi yang dilakukan Pemerintah juga mendukung iklim investasi yang lebih baik bagi investor, termasuk fasilitas pajak, insentif atau syarat dan ketentuan dalam penawaran.

Dadan berharap penandatanganan 2 Kontrak Kerja Sama Migas dengan skema cost recovery ini akan memberikan dampak positif terhadap iklim eksplorasi migas di Indonesia dan menambah Kontrak Kerja Sama sejak tahun 2020 hingga 2024 menjadi total 23 Kontrak Kerja Sama Baru.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Ditjen Migas tengah mengevaluasi harga avtur. Ditjen Migas akan meminta BPKP untuk mereview hasil evaluasi formula harga dasar JBU Avtur.

Sesuai Perpres 117 Tahun 2021 Pasal 14A bahwa harga jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi. Perhitungan Formula Harga Dasar JBU Avtur sesuai Kepmen ESDM 17K/10/MEM/2019.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, Ditjen Migas mengevaluasi formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Umum (JBU) Avtur yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) sebagaimana sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019 per 1 Februari 2019, dengan mempertimbangkan realisasi faktor yang mempengaruhi realisasi biaya penyediaan dan pendistribusian JBU Avtur.

Menurut Dadan, evaluasi belum dapat dilakukan pada tahun 2021 dan 2022, mempertimbangkan pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2022 yang berdampak kepada realisasi penjualan Avtur dan biaya penyediaan dan pendistribusian JBU Avtur, yaitu penjualan Avtur yang turun hingga 50% dari penjualan tahun 2019, sehingga besaran biaya per liter tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk dilakukan evaluasi.

"Evaluasi tahun 2024 ini dilakukan berdasarkan data biaya perolehan, distribusi dan penyimpanan tahun 2023 audited. Ditjen Migas akan meminta BPKP untuk mereview hasil evaluasi formula harga dasar JBU Avtur," kata Dadan kepada Kontan, Senin (27/8).

Dadan menerangkan, saat ini terdapat 4 Badan Usaha yang mempunyai Izin Usaha Niaga Migas dengan Komoditas Avtur yaitu PT AKR Corporindo Tbk, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Fajar Petro Indo, dan PT Pertamina Patra Niaga.

Sebelumnya, Komisi Pengawasa Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan data dari Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa harga avtur di Indonesia 22% - 43% lebih tinggi dari negara lain akibat monopoli pasokan dari Pertamina.

KPPU menekankan perlunya revisi aturan harga eceran tertinggi (HET) untuk BBM penerbangan atau avtur yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2019. Keputusan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2019 dianggap sudah cukup lama dan belum mengakomodasi dinamika pasar yang terus berubah.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019 mengatur formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran JBU jenis avtur yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) ditetapkan berdasarkan biaya perolehan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi, serta margin dengan batas atas sebagai berikut: Mean Of Platts Singapore (MOPS) + Rp3.581/liter + Margin (10% dari harga dasar).

Kontan mencatat, evaluasi ulang terhadap formulasi avtur sangat penting, terutama terkait besaran konstanta sebesar Rp 3.581 per liter dan pajak PPh22 yang dikenakan khususnya untuk avtur produksi domestik.

Menurut data, konsumsi avtur dari tahun 2019 hingga 2023, dengan mengurangi konstanta tersebut menjadi Rp 2.000 per liter, diperkirakan biaya BBM penerbangan dapat dihemat hingga Rp 24,8 triliun. Penghematan ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat dalam periode yang sama.

Pertamina menyatakan bahwa harga avtur yang dijual saat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Pemerintah.

"Kalau kami mengikuti regulasi pemerintah," kata VP Corporate Secretary Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada Kontan, Senin (26/8).

Dari sisi badan usaha swasta, Director New Business Development - Aviation Fuel BP Virita Harlistyanti mengatakan, Air BP - AKR melalui joint venture company-nya PT Dirgantara Petroindo Raya sudah beroperasi di bandara swasta Indonesia.

"Sudah [menjual produk avturnya]," kata Virita kepada Kontan, Senin (26/8).

Diketahui, PT Dirgantara Petroindo Raya siap melayani industri penerbangan Indonesia dalam penyediaan dan pendistribusian avtur, serta mendukung pengembangan infrastruktur transportasi udara.

Air BP adalah salah satu penyedia produk dan layanan bahan bakar pesawat terbang terbesar di dunia. Dengan jaringan operasi yang sangat luas di lebih dari 700 lokasi di sedikitnya 50 negara. Sepanjang tahun 2018, Air BP telah melayani lebih dari 6.000 penerbangan per hari ke lebih dari 350 maskapai penerbangan di seluruh dunia.

Sementara itu, Susi Hutapea - VP Corporate Relations Shell Indonesia mengungkapkan, saat ini Shell Indonesia masih berfokus untuk mengembangkan bisnis Shell yang ada di Indonesia, termasuk bisnis pelumas, solusi rendah karbon (low carbon solutions), dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini tengah menyusun peta jalan (roadmap) pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, penyusunan roadmap ini akan didasarkan pada kriteria yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

"Untuk PLTU itu harus bikin roadmap, kriterianya sudah ada di Perpres 112 harus mengurangi emisi sekian. September, sebulan dari sekarang. Kementerian Kemaritiman dan Investasi meminta saya dua minggu (tuntas), tapi saya minta harus ada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)," kata Eniya di Kementerian ESDM, Kamis (22/8).

Eniya mengatakan, roadmap ini akan menjadi panduan untuk menentukan PLTU mana saja yang akan dipensiunkan sebelum dan sesudah tahun 2030. Tercatat, sebanyak 13 PLTU ditargetkan untuk pensiun dini sebelum 2030 mendatang.

Beberapa kriteria yang digunakan antara lain tingkat emisi yang dihasilkan serta usia PLTU.

"Mempensiunkan PLTU itu tidak gampang. Harus mempersiapkan penggantinya apa. Kalau emisinya Polluted banget gitu (artinya) memenuhi untuk dipensiunkan," sambung Eniya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan program pensiun dini PLTU tetap memperhatikan aspek keekonomian.

""Di situ kan (Perpres 112 Tahun 2022) ada beberapa kriteria yang diatur misalkan umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi itu dilihat kita mendaftar dari umur, dari kinerja, dari emisinya semua, jadi kita udah ada daftarnya tuh yang 13 PLTU itu," ujar Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana ditemui di sela-sela acara The 2nd Asia Zero Emmission Community (AZEC) di Jakarta, Rabu (21/8).

Dadan menambahkan, pemerintah terus mencari dukungan untuk memensiunkan dini PLTU yang sesuai kriteria agar tidak menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik.

"Kita sampai sekarang terus mencari dukungan. Dukungan karena untuk istirahat dini, untuk pensiun dini itu kita tidak mau tuh ada nanti BPP naik, nanti kekurangan listrik, atau uang pemerintah-nya keluar. Jadi kira-kira tiga hal itu yang kita jaga," lanjut Dadan.

Menurutnya, dukungan dari pihak-pihak lain termasuk negara-negara sangat diperlukan dapat berjalannya program ini karena program untuk pengurangan emisi ini adalah komitmen bersama.

Terkait dengan PLTU-PLTU mana saja yang akan di pensiun dini-kan, Dadan menjelaskan saat ini belum ditentukan PLTU yang mana namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Perpres dan pertimbangan keekonomian PLTU itu sendiri.

"13 PLTU dengan total kapasitas 4,8 GW seluruhnya milik PLN, saat ini kita belum menentukan ini harus di pensiun dininya kapan? Itu belum. Karena itu nanti basisnya kepada keekonomian," tutup Dadan.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan segera selesai.

Namun, Bahlil menyayangkan pihak PTFI lantaran lambat dalam menyiapkan berbagai persyaratan yang menjadi negosiasi.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Termasuk negosiasi dengan Menteri BUMN belum selesai, jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga yah," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Dihubungi Kontan, PTFI mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait IUPK. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait perpanjangan IUPK,” kata VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia Katri Krisnati kepada Kontan, Senin (19/8).

Catatan Kontan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penambahan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akan dilakukan tanpa mengeluarkan biaya alias gratis.

Penambahan 10% saham PTFI ini merupakan salah satu syarat perpanjangan izin operasi hingga 2061 mendatang. Salah satu syarat lainnya yakni kewajiban pembangunan fasilitas smelter baru di Papua.

Percepatan pemberian izin operasi pertambangan bagi Freeport Indonesia mempertimbangkan ketersediaan pasokan konsentrat tembaga serta menjamin kelangsungan investasi jangka panjang.

Adapun, salah satu dasar hukum yang akan digunakan untuk perpanjangan izin adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan seleksi calon Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) dibatalkan. Padahal, seleksi terbuka tersebut sudah mengantongi 7 kandidat yang lulus tahap seleksi administrasi.

Berdasarkan Pengumuman nomor 18.Pm/KP.03/SJN.P/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan ini Kementerian ESDM menyampaikan bahwa proses Seleksi Terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dibatalkan.

"Dengan pertimbangan akan dilakukan proses pengisian jabatan tersebut pada Pemerintahan/Kabinet periode selanjutnya," tulis Sekretaris Jenderal ESDM selaku Ketua Panitia Seleksi Dadan Kusdiana dalam keterangan tertulis.

Dihubungi Kontan, Dadan menuturkan bahwa dibatalkannya seleksi terbuka ini hingga periode pemerintah baru tidak akan berdampak pada izin-izin di sektor migas dan pelayanan publik pun tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Tidak ada izin-izin migas yang terbengkalai, pelayanan publik tetap berjalan," kata Dadan kepada Kontan, Kamis (15/8).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Agus Cahyono Adi pembatalan seleksi terbuka ini tidak akan mengganggu mengenai izin-izin di sektor migas.

"Sebab penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) setara dengan pejabat definitif (dapat mengambil keputusan)," kepada Kontan, Kamis (15/8).

Menanggapi hal ini, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengaku tidak ada masalah pembatalan seleksi terbuka ini hingga pemerintahan baru.

Menurutnya, wajar Kementerian ESDM menunggu adanya menteri baru di pemerintahan baru untuk penunjukan Dirjen Migas.

Adapun, ini daftar tujuh kandidat calon Dirjen Migas yang telah lulus administrasi:

1. Agus Cahyono Adi. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM.
2. Alimuddin Baso. Saat ini sebagai inspektur II di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
3. Laode Sulamean. Saat ini menjabat sebagai direktur perencanaan dan pengembangan infrastruktur di Ditjen Migas.
4. Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam. Saat ini menjabat Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian ESDM.
5. Noor Arifin Muhammad. Saat ini menjabat sebagai direktur teknik dan lingkungan di Ditjen Migas.
6. Patuan Alfon Simanjuntak. Saat ini sebagai Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas.
7. Tubagus Nugraha. Saat ini menjabat sebagai asisten deputi pertambangan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - BOJONEGORO. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bilang target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari pada 2030 memiliki tantangan.

"Bagaimana minyak ini bisa kita kejar targetnya. Pemerintah selalu mendengar masukan-masukan dari para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS). Apa yang harus kita lakukan? Pemerintah melalui SKK dengan Direkturat Jenderal Migas selalu lakukan komunikasi, berdiskusi bagaimana kita bisa meningkatkan produksi minyak. Baik untuk yang existing maupun juga untuk lapangan-lapangan yang baru," ungkapnya di Bojonegoro, Jumat (9/8).

Arifin mengungkapkan pihaknya selalu terbuka untuk menerima masukan-masukan yang positif untuk meningkatkan produksi minyak. Prinsipnya, kata Arifin, saat ini harus bisa membangun ketahanan energi dan membuka kesempatan bisnis dengan prinsip win-win untuk bersama.

Di lain sisi, Arifin bilang upaya untuk peningkatan produksi minyak tidak hanya dari existing lapangan yang ada, tapi juga berharap adanya kegiatan-kegiatan seismik baru, eksplorasi baru, yang memang bisa mempercepat pendeteksian sumber-sumber baru.

"Nah kami juga berharap bahwa hasil daripada seismik yang dilakukan pada tahun 2020 ada lima wilayah potensi baru yang bisa dilakukan percepatan eksplorasinya sehingga kita bisa mendapatkan kepastian," tandas Arifin.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan produksi lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada 2030. Kementerian ESDM mencatat realisasi produksi minyak hingga semester I-2024 mencapai 578 ribu barel per hari (bph), turun 4,53% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar 605 ribu bph. Realisasi produksi minyak terus menurun dalam 5 tahun terakhir.

Kondisi minyak dari tahun 2020 hingga saat ini mengalami penurunan. Lapangan-lapangan penghasil minyak yang sudah tua dan prospek lapangan minyak baru yang belum ketemu menjadi penyebabnya. Pemerintah pun sedang mengupayakan penambahan produksi dari lapangan baru.

"Kondisi migas kita saat ini dari 2020 itu untuk minyak memang anjlok terus. Untuk produksi gas bumi memang sempat turun, tapi sekarang sudah ada tren kenaikan," kata Arifin di Jakarta, Jumat (2/8).

Berikut realisasi produksi minyak sejak tahun 2020:

- 708 mbopd pada 2020

- 659 mbopd pada 2021

- 612 mbopd pada 2022

- 606 mbopd pada 2023

- 578 mbopd hingga Juni 2024

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan data terbaru menunjukkan dari total 128 cekungan migas yang ada di Indonesia, sebanyak 68 cekungan atau sekitar 53% belum pernah dieksplorasi sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa perut bumi Indonesia masih memiliki potensi besar yang dapat dieksploitasi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Maompang Harahap mengatakan, cekungan-cekungan yang belum terjamah ini menyimpan potensi cadangan minyak sebesar 2,41 miliar barel dengan masa produksi diperkirakan mencapai 11 tahun. Sementara itu, untuk cadangan gas bumi diperkirakan mencapai 35,3 triliun cubic feet (TCF) dengan masa produksi sekitar 15 tahun.

"Angka-angka ini menunjukkan potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor," ujar Maompang, Kamis (9/8).

Menurut Maompang, dari total 166 Wilayah Kerja Migas (WK Migas) yang ada, 104 sudah berada di tahap produksi, dan 62 WK Migas lainnya masih dalam tahap eksplorasi. Ini menunjukkan bahwa eksplorasi terus berlangsung untuk menemukan cadangan baru dan memperpanjang usia produksi di lapangan-lapangan yang sudah ada.

Data menunjukkan bahwa pada periode 2027 hingga 2028, diperkirakan akan terjadi peningkatan produksi gas bumi yang signifikan, terutama berasal dari lapangan-lapangan seperti Geng North, IDD Gandang Gendalo, dan Andaman.

Geng North: Diproyeksikan akan menghasilkan tambahan produksi sebesar 1.000 MMSCFD dengan cadangan mencapai 4,1 TCF. Lapangan ini diperkirakan akan mulai berproduksi pada tahun 2027.

IDD Gandang Gendalo: Dengan target produksi 4.900 MMSCFD dan cadangan 6,3 TCF, lapangan ini juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi gas nasional.

Andaman: Meskipun masih dalam tahap eksplorasi, lapangan Andaman diperkirakan memiliki potensi produksi sebesar 527 MMSCFD dengan cadangan sekitar 10 TCF.

Meskipun prospeknya cerah, pengembangan lapangan gas baru juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti isu perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan fluktuasi harga energi global.

Oleh karena itu, kata Maopang, pemerintah dan perusahaan migas perlu bekerja sama seperti melakukan pengeboran eksplorasi Targeting Giant Prospect pada rata-rata 54 sumur tiap tahun dan kerjasama Migas Non Konvensional dengan big player dunia seperti EOG Resources, CNPC, dll.

"Diharapkan eksplorasi lebih lanjut di cekungan ini akan menemukan cadangan migas baru, yang akan meningkatkan produksi migas nasional dan memperpanjang masa depan industri migas Indonesia," tutup Maompang.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong adaptasi industri batubara untuk transisi energi. Pasalnya, batubara memainkan peran vital dalam memastikan ketersediaan energi nasional.

Sebagai sumber energi fosil yang dominan, batubara telah menjadi tulang punggung dalam bauran energi nasional, mendukung berbagai sektor industri dan rumah tangga di seluruh Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Rita Susilawati mengatakan, batubara masih menjadi andalan energi, karena itu pandangan pemerintah di masa depan, strategi energi juga harus terus berkembang.

"Kami berkomitmen untuk memastikan keamanan energi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan," kata Rita dalam keterangan resmi, Kamis (8/8).

Rita mengungkap bahwa cadangan batubara di Pulau Sumatra mencakup sekitar sepertiga dari cadangan batubara nasional.

Pulau Sumatra merupakan salah satu daerah penghasil batubara utama di Indonesia dengan cadangan mencapai sekitar 11.866,66 juta ton atau sekitar 37,34% dari total cadangan batubara Indonesia," jelas Rita.

Namun demikian, Rita menekankan bahwa industri batubara di Pulau Sumatra harus beradaptasi agar sejalan dengan tujuan nasional dalam transisi menuju masa depan energi yang lebih berkelanjutan.

Pada tahun 2025, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi setidaknya sebesar 23%. Hal ini dapat dicapai dengan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, termasuk batubara.

Lebih lanjut, Rita menegaskan bahwa Pemerintah melalui Kementerian ESDM siap mendukung industri batubara dan seluruh pemangku kepentingan.