Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

MK juga meminta pembentuk undang-undang (UU) untuk membentuk UU Ketenagakerjaan tersendiri dan dipisahkan dari UU Cipta Kerja.

Menanggapi putusan MK ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasia Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mengatakan, pihaknya belum mempelajari lebih jauh dari hasil putusan MK tersebut. Sebab Apindo belum menerima hasil petitum MK tersebut.

Meski demikian, Bob mengatakan, UU Cipta Kerja pada dasarnya dibentuk demi mendukung pembukaan lapangan kerja.

“UU Cipta Kerja diluncurkan justru karena pembukaan lapangan kerja yang tidak optimal, makanya namanya UU Cipta Kerja yang sebenarnya relatif terlambat,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (1/11).

Bob bilang, di negara maju seperti Jerman, mereka membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk reformasi ketenagakerjaan (labor reform). Sementara, UU Cipta Kerja terbilang masih muda, terhitung sejak awal berlakunya yakni pada 5 Oktober 2020.

Untuk diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan sejumlah federasi serikat pekerja hingga Partai Buruh. Adapun terdapat 6 poin penting dalam putusan MK tersebut di antaranya, pembuatan UU Ketenagakerjaan baru, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama lima tahun.

Berikutnya, terkait pekerja alih daya, alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), besaran uang pesangon hingga tumpang tindih norma yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materil UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja. Putusan ini tercantum dalam putusan nomor 168/PUU-XXI/2023.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan, Kamis (31/10).

Berikut poin dalam beleid dalam UU Cipta Kerja yang dikabulkan oleh MK :

1. Menyatakan frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “menteri yang bertanggungjawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan, in casu menteri Tenaga Kerja”

2. Menyatakan Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran UU 6/2023 yang menyatakan “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia”

3. Menyatakan Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”

4.Menyatakan Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan “Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”

5. Menyatakan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan, “Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya

6. Menyatakan Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan, “istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa, “atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”

7. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”

9. Menyatakan Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan”

10. Menyatakan frasa “struktur dan skala upah” dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “struktur dan skala upah yang proporsional”

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota

12. Menyatakan frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh”

13. Menyatakan frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 yang menyatakan “Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan”, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan”

15. Menyatakan Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33 yang menyatakan, “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”

16. Menyatakan Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka yang menyatakan, “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”

17. Menyatakan Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39 yang menyatakan, “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif”

18. Menyatakan frasa “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”, dalam Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”

19. Menyatakan frasa “pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial” dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap”

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam norma Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI”

21. Menyatakan frasa “diberikan dengan ketentuan sebagai berikut” dalam Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “paling sedikit”

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam menentukan arah kebijakan melalui berbagai rancangan undang-undang (RUU).

Sejumlah RUU dinilai sangat mendesak dan perlu diprioritaskan supaya dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat tata kelola negara.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menegaskan pentingnya DPR memastikan RUU yang dibutuhkan publik masuk dalam daftar prioritas Prolegnas.

"Kita berharap agar RUU-RUU yang sungguh dibutuhkan publik dipastikan untuk masuk dalam daftar prolegnas," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (5/10/2024).

Salah satu RUU yang kerap disebut mendesak adalah RUU Perampasan Aset. RUU ini dianggap sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, dengan memberikan wewenang bagi negara menyita aset-aset hasil perbuatan kriminal.

Tanpa aturan yang tegas, kata Lucius, upaya memulihkan kerugian negara akan terhambat.

Selain itu, Lucius menyoroti kebutuhan pembahasan ulang beberapa paket UU politik, termasuk UU Partai Politik dan UU Pemilu.

Pembaruan regulasi politik ini bertujuan memperbaiki sistem kepartaian dan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), demi memastikan proses demokrasi lebih transparan serta akuntabel.

Ide revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dinilai patut menjadi prioritas yang tak kalah penting. Revisi terhadap UU KPK, menurut Lucius, diperlukan supaya lembaga antikorupsi ini kembali memiliki kewibawaan dalam memberantas korupsi.

"UU KPK penting dibicarakan lagi untuk memastikan KPK kembali jadi lembaga berwibawa," ucap Lucius.

Selain itu, RUU Mahkamah Konstitusi (MK) perlu dibahas seiring dengan isu pelemahan institusi tersebut belakangan ini. Lucius menekankan pentingnya reformasi hukum terkait MK demi menjaga independensi lembaga ini dari pengaruh kekuasaan politik.

Dalam daftar RUU prioritas, Lucius juga memasukkan RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Kedua RUU ini dianggap sangat penting untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat serta pekerja rumah tangga yang sering kali diabaikan.

Daftar RUU tersebut menunjukkan DPR baru memiliki tantangan besar dalam memastikan legislasi yang dibahas benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan DPR terhadap masukan publik menjadi kunci keberhasilan dalam menyusun Prolegnas yang berpihak pada rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbentuknya poros koalisi besar di parlemen memicu kekhawatiran berbagai pihak mengenai potensi konflik kepentingan dalam proses legislasi.

Dominasi kelompok mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan agenda politik partai-partai besar.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyoroti fenomena ini.

"Koalisi besar berpotensi menghasilkan sikap arogan DPR sehingga merasa tak butuh dukungan publik," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (5/10/2024).

Menurut Lucius, dengan dominasi partai-partai besar yang menguasai kursi DPR, potensi arogansi dalam pengambilan keputusan meningkat.

Legislasi bisa dipandang sebagai alat politik ketimbang solusi atas permasalahan masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi peran publik dalam menentukan arah kebijakan negara.

Meski begitu, ancaman ini tak selalu berarti buruk jika DPR tetap membuka diri pada keterlibatan publik. Lucius menegaskan pentingnya memastikan sejak awal komitmen untuk memberikan ruang maksimal bagi publik menyampaikan masukan.

"Yang harus kita cegah adalah anggapan DPR tak lagi membutuhkan pelibatan publik," ujar Lucius.

Apabila keterbukaan tetap menjadi prinsip dalam proses legislasi, potensi konflik kepentingan justru dapat menjadi peluang.

Proses legislasi yang melibatkan lebih banyak pihak diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan mengakomodasi berbagai kepentingan, bukan hanya segelintir partai.

Dalam periode 2024-2029, agenda-agenda besar seperti Revis Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) sampai UU Masyarakat Hukum Adat menjadi prioritas yang dinilai penting oleh berbagai kalangan.

Setiap RUU tersebut membawa potensi konflik kepentingan, terutama ketika partai-partai besar berada di kubu pemerintah. Namun, dengan keterlibatan masyarakat luas, setiap kepentingan dapat didiskusikan secara terbuka sehingga menghasilkan solusi terbaik.

Legislasi juga diharapkan bukan sekadar proses politik, melainkan melibatkan kepentingan publik dalam setiap keputusannya. Koalisi besar tak seharusnya menjadi penghalang bagi terwujudnya legislasi yang adil dan berpihak pada rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dinamika global saat ini semakin tidak menentu. Berbagai peristiwa internasional seperti perang, konflik antarnegara, hingga fluktuasi ekonomi global menambah tantangan bagi Indonesia.

Dewan Perawakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 yang dilantik 3 hari lalu diharapkan mampu membuat undang-undang yang adaptif, dan siap menghadapi situasi yang tidak bisa diprediksi.

Pengamat politik sekaligus Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengungkapkan pentingnya DPR mengambil langkah cepat di tengah situasi global yang terus berubah.

“DPR perlu memikirkan langkah konkret melalui undang-undang yang bisa mengantisipasi berbagai perubahan, terutama di sektor ekonomi dan keamanan,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/10/2024).

Menurut Adi, tantangan terbesar DPR saat ini terletak pada kemampuan merumuskan regulasi yang mampu menahan guncangan global.

Perang Ukraina-Rusia, konflik di Timur Tengah, serta ketidakstabilan ekonomi internasional disebut Adi sebagai contoh nyata disrupsi yang mempengaruhi kondisi domestik Indonesia.

“DPR baru harus memulai dari nol, menyusun strategi dalam membuat regulasi yang tidak hanya menyelesaikan masalah dalam negeri, tetapi juga memproteksi Indonesia dari dampak global. Ini tugas berat karena situasi global sangat cepat berubah,” papar Adi.

Adi menekankan, regulasi ekonomi menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan tantangan besar yang dihadapi, DPR diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan landasan hukum yang kuat dan tanggap terhadap perubahan.

“DPR dan pemerintah harus sejalan dalam memastikan ekonomi kita tetap stabil di tengah ketidakpastian internasional. Regulasi harus tangguh, fleksibel, serta cepat diadaptasi,” ujar Adi.

Menurut Adi, era disrupsi global ini menuntut DPR bekerja lebih cepat dan lebih taktis dalam mengambil keputusan.

"Setiap detik, setiap keputusan yang diambil bisa menentukan masa depan stabilitas nasional. DPR harus selalu berada satu langkah di depan,” ucap Adi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 resmi dilantik dan akan memulai masa tugasnya dalam menyampaikan dan mengawasi janji pemerintah buat memenuhi aspirasi rakyat.

Di sisi lain, DPR periode baru juga diharap tidak mengulangi proses legislasi yang dianggap mengabaikan suara masyarakat dilakukan pendahulunya.

Menurut pengamat politik sekaligus dosen Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, terdapat banyak contoh undang-undang atau produk legislasi yang disahkan DPR tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.

Dia berharap para legislator baru tidak lagi mengabaikan aspirasi masyarakat dalam membuat dan memutuskan produk peraturan perundang-undangan.

“DPR seringkali menutup mata, hati, dan telinga dari protes serta aspirasi-aspirasi rakyat. Maka sebaiknya jangan diulang,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (1/10/2024).

Adi juga mencontohkan sikap DPR yang lalu dalam melakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana pengesahan hanya memakan waktu 7 jam.

Meski akhirnya gagal akibat tekanan politik, proses cepat ini memunculkan kekhawatiran publik soal transparansi dan partisipasi rakyat.

Menurut Adi, fenomena tersebut memperlihatkan pola pengambilan keputusan yang terkesan terburu-buru dan tidak inklusif harus dijauhi oleh DPR yang baru dilantik.

Tidak hanya UU Pilkada, Adi juga menyinggung undang-undang lain seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga disahkan dengan proses serupa.

Dia menilai, tindakan tersebut menunjukkan kurangnya komitmen DPR terhadap akuntabilitas dalam kebijakan strategis.

Sejumlah pihak meminta agar DPR lebih membuka ruang bagi diskusi publik sebelum mengambil keputusan penting.

Masyarakat berharap agar DPR mendengarkan aspirasi dan kritik, bukan hanya fokus pada kepentingan politik sesaat.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2024-2029 telah resmi dilantik.

Pelantikan anggota DPR RI 2024-2029 ini disahkan dalam rapat paripurna perdana dengan agenda Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Jabatan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Pelantikan dipimpin oleh pimpinan DPR sementara dari perwakilan anggota paling muda dan paling tua yakni Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat dan Wakil Ketua Sementara Annisa Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra.

Adapun komposisi pimpinan DPR bakal diisi oleh perwakilan dari lima partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPR, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dengan demikian, kursi pimpinan DPR bakal diduduki oleh anggota dari Fraksi PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rezaldy berharap anggota DPR yang baru dilantik bisa memastikan proses pembentukan Undang-Undang (UU) yang lebih transparan.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan publik yang lebih substansial dalam pembuatan undang-undang yang dalam beberapa tahun terakhir, menurutnya, sangat minim terjadi.

"Harapan kami, anggota DPR yang baru dilantik harus berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik secara substantif dalam setiap proses pembuatan undang-undang," ujar Andi dalam pesan singkat, Selasa (1/10/2024).

Andi menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak proses legislasi yang berlangsung terburu-buru dan tidak melibatkan publik.

Hal ini dinilai merugikan hak asasi manusia (HAM), terutama terkait undang-undang yang mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi secara keseluruhan.

"Kami telah melihat berbagai proses legislasi yang dipercepat dan tidak memberikan ruang cukup untuk keterlibatan publik. Akibatnya, banyak UU yang berdampak buruk terhadap HAM, khususnya kebebasan sipil," ucapnya.

Selain itu, Kontras juga berharap agar DPR yang baru dilantik dapat belajar dari pengalaman sebelumnya saat kritik dan masukan masyarakat sering diabaikan.

Andi menegaskan, proses legislasi yang transparan bukan hanya sebatas formalitas, tapi kewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip negara demokrasi.

"Masyarakat harus diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat mereka. Dan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga proses yang sungguh-sungguh mempertimbangkan pandangan publik," tambahnya.

"Apabila DPR tidak mengakomodasi partisipasi publik, maka mereka akan menghasilkan UU yang tidak berpihak pada rakyat dan justru merugikan hak-hak dasar warga negara," katanya lagi.

Adapun pelantikan DPR RI dan DPD RI digelar melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh ketua DPR RI sementara dari perwakilan anggota yang paling muda dan paling tua.

Bocoran informasi pimpinan DPR juga telah beredar di publik melalui pernyataan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah.

Posisi ketua DPR akan disebut kembali diduduki oleh Puan Maharani dari PDI-P sebagai fraksi dengan perolehan kursi terbanyak di DPR.

“Kalau pimpinan DPR RI insya Allah yang pertama ketuanya Mba Puan Maharani,” ujar Said jelang acara pelantikan anggota DPR.

Said menyebutkan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga akan kembali menduduki posisi wakil ketua DPR dari partai tersebut.

Sementara, posisi wakil ketua DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa akan diisi oleh Faisol Riza yang menjabat sebagai ketua Komisi VI DPR pada periode lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 mengakhiri masa tugas pada Senin (30/9/2024) dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.

Selama 5 tahun bertugas, legislatif masih menuai sejumlah kritik dari berbagai kalangan, terutama dalam proses pembuatan atau revisi peraturan perundang-undangan.

Pengesahan undang-undang di DPR kerap menjadi sorotan publik. Salah satu yang mencuat adalah cepatnya proses pembahasan dan pengesahan berbagai undang-undang, meskipun mendapat banyak protes dari masyarakat.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah percepatan legislasi murni untuk efektivitas kerja DPR atau justru mengabaikan prinsip demokrasi yang seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat?

Contoh nyata hal itu bisa dilihat dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski disambut dengan resistensi kuat, termasuk aksi protes dan kritik dari berbagai elemen masyarakat, undang-undang tersebut tetap disahkan dalam waktu relatif singkat.

“Undang-undang Cipta Kerja prosesnya sangat cepat melukai suara-suara publik yang kritis, sekalipun banyak protes, banyak resistensi dan penolakan, UU tetap disahkan,” kata pengamat politik sekaligus dosen jurusan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Adi juga mengambil contoh revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dia mengatakan, proses revisi UU Pilkada yang dikebut dalam 7 jam, meski gagal disahkan karena tekanan politik, menjadi bukti DPR kerap mempercepat proses legislasi meskipun ada tekanan dari berbagai pihak.

Fenomena ini, kata Adi, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang melihat DPR kerap menutup mata dan telinga terhadap kritik dan aspirasi publik.

“DPR dalam memutuskan keputusan-keputusan dan kebijakan politik yang strategis seringkali menutup mata dari protes dan suara-suara publik,” ujar Adi.

Banyaknya undang-undang kontroversial yang disahkan tanpa proses dialog yang transparan menimbulkan tanda tanya besar mengenai akuntabilitas DPR sebagai wakil rakyat.

Efektivitas kerja DPR, kata Adi, memang diperlukan untuk mempercepat penyelesaian masalah bangsa. Namun, efektivitas tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip dasar demokrasi.

Menurut Adi, proses legislasi kilat tanpa mendengarkan aspirasi rakyat hanya akan menciptakan ketidakpuasan, dan semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Sistem demokrasi Indonesia menuntut adanya partisipasi publik dalam setiap proses legislasi, bukan sekadar mempercepat pengesahan kebijakan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya.

Akan tetapi, kata Adi, situasi ini menjadi semakin kompleks ketika mayoritas partai di DPR memilih berkoalisi dengan pemerintah. Dia melihat potensi semakin lemahnya oposisi di parlemen.

“Kalau semua DPR tegak lurus dengan pemerintah, nasib oposisi di parlemen wassalam. Aspirasi rakyat bisa tidak didengarkan," papar Adi.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan DPR telah menyepakati revisi UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. Hal itu telah dilakukan pada rapat pengambilan keputusan tingkat pertama di Badan Legislasi DPR pada Senin (9/9).

Beberapa poin revisi UU tersebut antara lain penambahan Pasal 6A mengenai pembentukan kementerian tersendiri. Lalu, Pasal 9A mengenai pengaturan bahwa presiden dapat mengubah unsur organisasi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Serta Pasal 15 yang menyebut bahwa jumlah kementerian tidak dibatasi maksimal 34 kementerian, tetapi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pengaturan pasal 15 membuat jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran tidak terbatas maksimal 34 kementerian.

Meski begitu, ia meyakini akan ada batasan jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran.

Menurut Ujang, jumlah kementerian Prabowo-Gibran bisa saja berjumlah 44 kementerian. Seperti yang pernah diucapkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Penambahan jumlah kementerian tersebut bisa jadi untuk mengakomodasi koalisi pendukung.

"Tetap saja Prabowo akan memiliki batasan-batasan walaupun tidak dibatasi. Karena kalau terlalu banyak akan dikritik oleh publik," ujar Ujang saat dihubungi Kontan, Rabu (18/9).

Ujang mengatakan, penambahan kementerian akan berpotensi pada bertambahnya beban anggaran. Misalnya belanja pegawai, operasional dan lainnya.

Terkait efektivitas pemerintahan, Ujang menyebut efektivitas akan bisa dinilai setelah pemerintahan berikutnya berjalan beberapa waktu ke depan.

"Soal efektif atau tidak, kita tunggu ke depan," ucap Ujang.

Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Baidowi mengatakan, pengesahan RUU Kementerian Negara menjadi undang-undang menunggu jadwal rapat paripurna DPR.

Yang jelas, lanjut dia, pengesahan revisi UU Kementerian Negara menjadi undang-undang ditargetkan paling lama 30 September 2024. Karena anggota DPR periode 2024-2029 akan dilantik pada 1 Oktober 2024.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, perubahan terbaru dalam revisi UU Kementerian Negara jelas selaras dengan keinginan presiden terpilih yang mau mengakomodasi semua partai. Ia juga kerap mengatakan tak ingin ada oposisi.

"Itu artinya jabatan Kementerian menjadi alat transaksi politik pada waktunya nanti. Parpol atau siapapun yang oleh presiden dianggap mengganggu, selalu nungkin ditawari posisi menteri," ucap Lucius.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Komnas HAM untuk memberhentikan rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri. Pasalnya, pembentukan kedua revisi UU tersebut dinilai tak transparan.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana mengatakan pihaknya mendorong Komnas HAM untuk ambil sikap terkait munculnya revisi UU TNI dan UU Polri yang bakal dibahas DPR dan Pemerintah.

“Pembahasan rancangan undang-undang dua lembaga penting negara ini sangat tertutup, terburu-buru dan tidak demokratis. Jadi secara prosedural ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan pembentukan peraturan perundang undangan yang baik,” ujarnya saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/8).

Arif menjelaskan, substansi revisi UU ini berbahaya untuk keberlangsungan demokrasi dan kedua baleid tersebut bahkan dinilai seolah kembali ke masa orde baru. Untuk itu, pihaknya mendesak Komnas HAM untuk bersikap dan menolak hal tersebut agar tak dibahas di DPR.

“Kita tahu Presiden dan DPR sudah di masa masa kadaluarsa, mereka juga sudah mau berakhir masa jabatannya tapi masih mau membahas dua RUU yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini. Saya kira harus disetop,” jelas dia.

Arif mengungkapkan, revisi UU TNI dan Polri tak sesuai prosedur di mana ini langsung dilakukan pembahasan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. Selain itu, undangan untuk pembahasannya pun tak melibatkan masyarakat.

“Tidak boleh seperti itu, ini tidak demokratis, ini tidak sesuai dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana undang-undang nomor 12 tahun 2012,” ungkap dia.

Asal tahu saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayangkan surat presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas revisi UU kedua instansi strategis Indonesia.

Namun, Arif menyoroti, Surpres tersebut telah diterima DPR tetapi tidak memiliki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menurutnya, Surpres perlu dibarengi dengan DIM. “Artinya rancangan undang-undang ini bermasalah sejak awal,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bakal menunda seluruh pembahasan terkait rancangan undang-undang (RUU) maupun Revisi UU hingga pemerintahan Prabowo-Gibran disahkan.

Hal tersebut diungkap oleh Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, saat ditanya mengenai revisi UU TNI dan UU Polri, yang dilayangkan presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR beberapa waktu lalu.

Hasanuddin mengatakan bahwa setidaknya terdapat dua hal penting dari kesimpulan rapat Baleg DPR yang digelar pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Pertama, seluruh RUU atau Revisi UU yang sudah dalam pembahasan saat ini, akan ditunda (carry over) dalam pembahasan di DPR RI dan dilanjutkan pada masa bakti 2024/2029.

"Sehingga pada akhir masa bakti ini tak akan membahas UU apa pun, kecuali ada permintaan untuk membahasnya dari pihak pemerintah," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (7/8).

Kedua, RUU lain yang sudah menjadi program legislasi nasional (prolegnas) akan di serahkan kepada DPR RI di masa bakti 2024/2029 sebagai bahan pertimbangan. "Tak ada yang dibahas di penghujung (pemerintahan Jokowi)," tandasnya.

Untuk diketahui, pasca diusulkan menjadi RUU usul inisiatif, kedua revisi UU TNI dan Polri menuai polemik sebab berisi pengaturan yang bertentangan dengan semangat reformasi.

Misalnya dalam draf revisi UU TNI Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan pihaknya akan mempercepat proses penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas membeberkan alasan pihaknya ingin mempercepat RUU tersebut yaitu agar anggota DPR hari ini tidak meninggalkan pekerjaan rumah (PR) untuk anggota DPR yang baru nanti. Menurut Supratman, RUU itu harus segera diselesaikan sebelum RAPBN 2025 resmi disahkan.

"Jadi di dalam Undang-Undang sudah jelas kan RUU yang masuk Prolegnas itu harus diselesaikan sebelum pengetukan RAPBN," tuturnya di Jakarta, Selasa (6/8).

Sementara, Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengaku khawatir jika RUU tidak segera dimasukan ke Prolegnas, maka anggota DPR baru nanti tidak akan menuntaskannya karena beda pendapat, sehingga bisa berlarut-larut lagi.

"Kecuali yang masuk dalam RUU mungkin akan diselesaikan oleh periode mendatang, namun apakah yang tidak nantinya terjamin akan diselesaikan,” katanya.

Selain itu, dia juga sepakat dengan Ketua Baleg yang menyebutkan RUU yang masuk Prolegnas harus diselesaikan. Menurutnya, dengan begitu Baleg periode 2019-2024 tidak akan meninggalkan PR ke Anggota periode mendatang nantinya.

“Jika sempat kita selesaikan sekarang mengapa haruscarry over? Kesannya kita hanya memberikan tugas kepada periode mendatang nanti,” ujarnya.