JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait perilaku perjudian online di Indonesia.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejumlah masyarakat dengan penghasilan kecil menghabiskan hampir 70 persen gaji mereka untuk judi online.

“Jika sebelumnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta hanya menggunakan Rp 100.000-200.000 untuk berjudi, sekarang jumlahnya hampir mencapai Rp 900.000," ujar Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) dikutip dari Antara.

Menurutnya, fenomena ini menandakan peningkatan kecanduan judi online di kalangan masyarakat.

Selain itu, PPATK juga mencatat bahwa sebagian besar pemain judi online adalah masyarakat dengan nominal deposit kecil, antara Rp 100.000 hingga Rp 1 juta.

Sebanyak 25,15 persen pemain tercatat mendepositkan uang dalam kisaran Rp 10.000 hingga Rp 100.000.

Rentang Usia Pemain Semakin Muda

Ivan juga mengungkapkan adanya pergeseran usia pemain judi online yang kini mulai mencakup anak-anak di bawah usia 10 tahun.

Menurut data, perkembangan distribusi persentase demografi pemain judi online berdasarkan usia dari 2017 sampai dengan 2023, kelompok pemain judi online berusia kurang dari 10 tahun mencapai 2,02 persen.

Selain itu, kelompok 10-20 tahun mencapai 10,97 persen; 21-30 tahun sebanyak 12,82 persen, kurang dari 50 tahun 33,98 persen, dan rentang 30-50 tahun mencapai 40,18 persen.

Sementara itu, Ivan mengungkapkan beberapa wilayah dengan kecenderungan pelaku judi online dengan usia kurang dari 19 tahun mulai banyak.

Untuk kabupaten/kota, adalah Jakarta Timur sebanyak 4.563 orang, Kabupaten Bogor 4.432 orang, dan Kota Jakarta Barat sebanyak 4.377 orang.

Sedangkan untuk kecamatan adalah Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat sebanyak 1.019 orang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur sebanyak 804 orang, dan Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat mencapai 674 pemain judi online.

Satgas Cegah Potensi Peningkatan Transaksi Judi Online

Ivan juga menekankan pentingnya peran satuan tugas (satgas) dalam mencegah peningkatan judi online di Indonesia.

Dengan kolaborasi berbagai instansi, menurut Ivan, transaksi terkait judi online diprediksi mencapai sedikit di atas Rp 400 triliun pada akhir 2024.

Tanpa intervensi satgas, jumlah tersebut bisa meningkat hingga lebih dari 300 persen dibandingkan tahun lalu, atau mencapai Rp 981,15 triliun.

Satgas tersebut dibentuk melalui Desk Penanganan Judi Online di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dalam upaya penanganan ini, Menko Polkam Budi menyampaikan beberapa strategi pencegahan, seperti edukasi bahaya judi online, penindakan terhadap simpul aktor judi online, dan pemutusan akses sistem pembayaran terkait judi.

Menurut Budi, satgas juga akan menerapkan hukuman berat bagi pelanggar larangan judi online, sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku yang tetap beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait perilaku perjudian online di Indonesia.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejumlah masyarakat dengan penghasilan kecil menghabiskan hampir 70 persen gaji mereka untuk judi online.

“Jika sebelumnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta hanya menggunakan Rp 100.000-200.000 untuk berjudi, sekarang jumlahnya hampir mencapai Rp 900.000," ujar Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) dikutip dari Antara.

Menurutnya, fenomena ini menandakan peningkatan kecanduan judi online di kalangan masyarakat.

Selain itu, PPATK juga mencatat bahwa sebagian besar pemain judi online adalah masyarakat dengan nominal deposit kecil, antara Rp 100.000 hingga Rp 1 juta.

Sebanyak 25,15 persen pemain tercatat mendepositkan uang dalam kisaran Rp 10.000 hingga Rp 100.000.

Rentang Usia Pemain Semakin Muda

Ivan juga mengungkapkan adanya pergeseran usia pemain judi online yang kini mulai mencakup anak-anak di bawah usia 10 tahun.

Menurut data, perkembangan distribusi persentase demografi pemain judi online berdasarkan usia dari 2017 sampai dengan 2023, kelompok pemain judi online berusia kurang dari 10 tahun mencapai 2,02 persen.

Selain itu, kelompok 10-20 tahun mencapai 10,97 persen; 21-30 tahun sebanyak 12,82 persen, kurang dari 50 tahun 33,98 persen, dan rentang 30-50 tahun mencapai 40,18 persen.

Sementara itu, Ivan mengungkapkan beberapa wilayah dengan kecenderungan pelaku judi online dengan usia kurang dari 19 tahun mulai banyak.

Untuk kabupaten/kota, adalah Jakarta Timur sebanyak 4.563 orang, Kabupaten Bogor 4.432 orang, dan Kota Jakarta Barat sebanyak 4.377 orang.

Sedangkan untuk kecamatan adalah Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat sebanyak 1.019 orang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur sebanyak 804 orang, dan Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat mencapai 674 pemain judi online.

Satgas Cegah Potensi Peningkatan Transaksi Judi Online

Ivan juga menekankan pentingnya peran satuan tugas (satgas) dalam mencegah peningkatan judi online di Indonesia.

Dengan kolaborasi berbagai instansi, menurut Ivan, transaksi terkait judi online diprediksi mencapai sedikit di atas Rp 400 triliun pada akhir 2024.

Tanpa intervensi satgas, jumlah tersebut bisa meningkat hingga lebih dari 300 persen dibandingkan tahun lalu, atau mencapai Rp 981,15 triliun.

Satgas tersebut dibentuk melalui Desk Penanganan Judi Online di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dalam upaya penanganan ini, Menko Polkam Budi menyampaikan beberapa strategi pencegahan, seperti edukasi bahaya judi online, penindakan terhadap simpul aktor judi online, dan pemutusan akses sistem pembayaran terkait judi.

Menurut Budi, satgas juga akan menerapkan hukuman berat bagi pelanggar larangan judi online, sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku yang tetap beroperasi.

TANGERANG, KOMPAS.com - Seorang pria berinisial RA (36) menjual bayinya yang berusia 11 bulan karena kecanduan judionline.

Dia menjual anak kandungnya itu seharga Rp 15 juta kepada pasutri berinisial HK (32) dan MON (30) di Tangerang tanpa sepengetahuan sang istri, RD.

"Pelaku menjual anaknya dan mendapatkan uang senilai Rp 15 juta tanpa sepengetahuan ibu kandung korban yang bekerja di Kalimantan," ujar Kasat Reskrim Metro Tangerang Kota Kompol David Yunior Kanitero kepada Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Dari hasil penjualannya itu, RA kembali menggunakan uangnya untuk aktivitas judi online.

"Uang hasil penjualan digunakan untuk sehari-hari dan bermain judi online," kata dia.

David menyebut, RA sudah satu tahun terakhir kecanduan judi online. Dia mulai menjajal aktivitas itu sejak menikah dengan istrinya RD.

Sedangkan aktivitas RA sehari-hari hanyalah seorang pengangguran.

"Sejak menikah, sekitar satu tahun terakhir kecanduan judi online," jelas David.

"Kurang lebih 6 bulan menganggur. Sebelumnya ada kerja sebagai karyawan warung Tegal," sambung dia.

Sebagai informasi, transaksi perdagangan bayi itu terjadi setelah RA melihat adanya informasi permintaan untuk pembelian anak balita yang diunggah oleh HK dan MON di media sosial Facebook.

RA pun tertarik dengan informasi tersebut dan langsung menghubungi pemilik akun.

Dia membuat janji dengan HK dan MON untuk melakukan transaksi di wilayah Tangerang, tepatnya di kawasan pinggir kali Cisadane, Sukasari, Kota Tangerang.

"Pelaku RA membawa korban yang sebelumnya dititipkan kepada ibu mertuanya untuk dibawa ke Tangerang dengan alasan ke tempat saudara," kata David.

RA pun tiba di lokasi yang dijanjikan dan langsung bertemu dengan HK dan MON untuk bertransaksi.

Tanpa sepengetahuan ibu kandung korban, RA menjual bayi tersebut dan menerima bayaran sebesar Rp 15 juta dari pemilik akun Facebook yang telah dihubunginya itu.

"Saat pulang ke Jakarta dan ibu kandung korban, inisial RD, menanyakan keberadaan anaknya kepada suaminya RA. Dijawab ada di Tangerang," kata David.

"Kerena curiga, dia terus mendesak pelaku, dan akhirnya dikatakan anaknya telah dijual kepada seseorang di Tangerang senilai Rp 15 juta sejak 20 Agustus 2024," tambah dia.

Kesal dengan perbuatan sang suami, RD pun akhirnya melaporkan tindakan itu ke Polres Metro Tangerang Kota dan RA ditangkap pada Selasa (1/10/2024).

Sedangkan untuk HK dan MON juga diamankan pihak kepolisian pada Kamis (3/10/2024).

"Pelaku HK dan MON diamankan pada Kamis, 3 Oktober 2024 pukul 22:30 WIB. setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku RA pada Selasa, 1 Oktober 2024, dalam perkara kejahatan terhadap anak dan atau perdagangan anak dan atau perdagangan orang (TPPO) ini," jelas David.

Mereka terancam dengan pidana penjara selama 15 tahun setelah polisi menjerat mereka dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jakarta: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memaparkan jumlah anak yang bertransaksi judi online (judol) berdasarkan usia dibawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan. Bahkan nilainya sudah menyentuh Rp3 miliar dengan lebih dari 22 ribu transaksi.

"Kemudian usia 11 sampai 16 tahun juga sudah luar biasa banyak 4.514 anak angkanya Rp7,9 miliar dari 45 ribu transaksi. Selanjutnya paling banyak banyak adalah usia 17-19 tahun. Usia tersebut semuanya adalah anak-anak sekolah sedang menimba ilmu ataupun yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pimpinan masa depan Indonesia," kata Ivan dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Juli 2024.

Kasus judol pada anak usia 17-19 tahun angkanya capai 191.380 orang dengan transaksi sebesar Rp282 miliar dari total frekuensi 2,1 juta transaksi. Secara keseluruhan dari usia kurang dari 11 tahun sampai 19 tahun ada 197.054 anak.
"Sehingga total depositnya itu mencapai Rp293,4 miliar," ucapnya.

Melihat kondisi tersebut PPATK mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai upaya bersama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak baik melalui judi online dan eksploitasi secara online.

Baca juga: Jabar, Jakbar, hingga Cengkareng Paling Banyak Transaksi Judi Online

Kedua lembaga akan saling berbagi informasi, melaksanakan sosialisasi dan edukasi publik, peningkatan kapasitas SDM; dan analisis strategis dalam lingkup pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak.

"Bahwa tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak merupakan suatu kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi anak untuk keuntungan finansial. Hal ini telah menjadi perhatian banyak pihak termasuk Financial Action Task Force (FATF)," tegas dia.

Salah satu program kerja FATF adalah kajian pencucian uang terkait Child Sexual Exploitation (CSE). PPATK sebagai Head of Delegation Indonesia di FATF tentunya mendukung penuh program FATF dimaksud dan salah satunya dalam bentuk penguatan kerja sama dengan KPAI.

Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah mengatakan nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang KPAI dan PPATK.

"Kami berharap dengan kerja sama ini, kita dapat menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak yang akan dilakukan oleh KPAI dan PPATK kedepannya," jelasnya.

(END)