HEBOH sebentar, lalu surut. Ramai sejenak, sepi kemudian. Barangkali itu ungkapan yang cocok untuk menggambarkan penanganan judionline(judol) alias judi daring di Republik ini. Seperti yang sudah-sudah, pemberantasan judol tak pernah tuntas. Pemain-pemainnya disapu, tapi pucuk pengendalinya tidak terjamah.

Saat ramai, dibentuklah Satgas Pemberantasan Judi Daring. Namun, kini nyatanya satgas malah seperti ikut larut dalam kesepian. Gerak mereka tak terlihat, entah lantaran mereka tidak memublikasikan ke publik atau memang tidak bergerak sama sekali. Yang jelas, di mata publik, progres langkah mereka tidak tampak maju.

Sempat heboh soal sosok inisial T yang disebut Kepala BP2MI Benny Ramdhani sebagai pengendali judi daring danscammingdi Indonesia. Faktanya, itu cuma bikin gaduh pemberitaan dan dunia maya. Mister T masih saja misterius meskipun Benny sudah dipanggil dua kali oleh Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi ucapannya itu.

Dari dua kali pemanggilan itu, Benny tidak bisa menjelaskan identitas sosok T. Ia mengaku hanya melempar informasi soal inisial T tersebut untuk bisa diungkap Polri. Belakangan dia malah minta maaf ke polisi lantaran tidak dapat mengungkap sosok yang dulu ia gembar-gemborkan ke media sebagai pengendali judol. Padahal, masyarakat sudah telanjur menduga-duga, menebak-nebak siapa inisial T yang dimaksud.

Baca juga:Pengakuan Benny Soal Sosok T Nihil, Kabareskrim: Kalau Tak Tahu Jangan Ngomong

Ada dua kemungkinan kenapa Benny bungkam. Ia memang asalcuap, asal menyebut inisial pengendali mumpung waktu itu isu soal judol sedang ramai-ramainya, atau dia mendapat tekanan hebat, entah dari siapa, untuk tidak sekali-kali mengungkap sosok T tersebut. Dua kemungkinan itu sama-sama kontraproduktif dengan niat pemerintah memberangus perjudian daring. Kalau dia asal ucap, itu jelas menjadi teladan yang buruk bagi masyarakat. Seorang pejabat publik, apalagi ia memimpin sebuah lembaga negara, seharusnya tahu bahwa setiap ucapan yang ia lempar ke publik memiliki konsekuensi. Ia mestinya paham bahwa ucapannya akan menjadi konsumsi publik. Karena itu, apa yang dikatakan haruslah jelas, tidak boleh sepotong-sepotong.

Apabila dia memang sengaja melempar informasi cuma sepenggal tanpa penjelasan, pun tiada bukti, kiranya tidak salah kalau kemudian masyarakat menduga Benny sebenarnya sedang mencoba mengalihkan perhatian publik dari esensi persoalan utama soal pemberantasan judol. Dengan perspektif itu, mungkin saja sosok T hanyalah tokoh rekaan yang diciptakan untuk menggeser atensi publik.

Dugaan itu dikuatkan dengan fakta yang belakangan terjadi ketika gerak satgas dan polisi malah lebih asyik berkutat menggali isu yang dilontarkan Benny ketimbang mengejar pengendali judol yang sesungguhnya. Di sini dibikin gaduh soal T, di seberang sana mungkin bandar-bandar dan pengendali judol yang inisialnya A sampai Z sedang tertawa menonton kebodohan kita.

Baca juga:Penghentian KJP dan KJMU Siswa Kecanduan Judol Dianggap Positif

Kemungkinan kedua, Benny diam karena ada yang menekan dia supaya bungkam. Seandainya ini yang terjadi, lebih ngeri lagi ceritanya. Itu artinya memang ada orang kuat, superkuat, yang menjadi bandar atau pengendali judol di Indonesia. Jika pemimpin lembaga sekelas Benny saja bisa dia tekan dengan mudah, kiranya perkara sepele pula buat sosok tersebut untuk bisa menghindar dari sentuhan hukum.

Saya tidak tahu mana yang benar di antara dua kemungkinan itu. Bisa jadi dua-duanya benar, tapi bisa juga dua-duanya salah. Yang pasti upaya menyapu bersih judi daring dari tanah Indonesia butuh tekad, keseriusan, dan keberanian level tinggi, bukan kegaduhan seperti kemarin. Kegaduhan hanya akan mendistraksi fokus penanganan. Riuhnya saja yang didapat, bandarnya tak tertangkap, judinya pun tak mengendap.

Yang kita ingin tahu, satgas judol punya keseriusan tinggi atau rendah? Tekad mereka bulat atau lonjong? Keberanian mereka tebal atau tipis? Rasanya, sih, kalau lihat sepak terjang mereka yang minim gebrakan, pilihan jawaban kedua yang mereka pilih. Rendah, lonjong, tipis. Itu makanya mereka adem ayem saja belakangan ini, kecuali saat merespons isu misteri sosok T.

Di saat kian banyak masyarakat teracuni oleh judol, semakin banyak orang melarat karena judol, semakin kerap kriminalitas terjadi yang dipicu judol, sesungguhnya sangat aneh kalau satgas judol masihnyantai-nyantaisaja. Lucu sebetulnya kalau namanya satgas, tapi enggak pernahngegas, malah sepertinya kebanyakanngerem.

Okelah, kalau memang tidak bisa (berani) menangkap bandar judol, setidaknya gencarkan edukasi, kuatkan literasi digital publik, terutama buat anak-anak. Itu pendekatan pencegahan judol yang paling efektif jika dilakukan dengan masif.

Kalau itu pun tidak mereka lakukan, apa tidak sebaiknya satgas bubar saja? Toh sama saja, ada ataupun tidak ada mereka, judionlinemasih saja menggurita.

Jakarta: Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada merespons hasil pemeriksaan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang mengaku tidak tahu sosok T, bos judi online. Wahyu meminta Benny untuk tidak asal ngomong bila tak mengetahui kebenarannya.

"Ya kalau enggak tahu kok ngomong. Enggak, kalau enggak tahu jangan ngomong," kata Wahyu di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Jl. Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa, 6 Agustus 2024.

Mulanya, Wahyu enggan berkomentar soal pemeriksaan kedua Benny yang dilakukan pada Senin siang hingga malam, 5 Agustus 2024. Sebab, sudah disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro.
"Wong sudah dikasih tahu sama Pak Djuhandani," ujar jenderal polisi bintang tiga itu.

Kemudian, saat ditanya konsekuensi hukum yang diterima Benny buntut dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks, Wahyu enggan menjawab. Dia hanya melempar senyum dan berjalan meninggalkan awak media.

Untuk diketahui, Benny Rhamdani dua kali diperiksa Bareskrim Polri mengenai sosok T, pengendali judi online di Kamboja. Yakni pada Senin, 29 Juli dan Senin, 5 Agustus 2024. Namun, selama dua kali pemeriksaan Benny belum menjelaskan sosok T yang disebut kebal hukum itu.

"Terkait materi nanti ke penyidik ya terkait materi ke penyidik lah ya," kata Benny usai keluar pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2024.

Baca juga: Sosok T, Polri: Bukan Tommy Hermawan

Di samping itu, Djuhandhani menjelaskan, pada pemeriksaan pertama Senin, 29 Juli 2024 lalu, Benny diberikan sekitar 23 pertanyaan oleh penyidik. Namun, dalam pemeriksaan dengan 23 pertanyaan itu, Benny tidak mengungkap sosok T.

Oleh karenanya, pemeriksaan dilanjutkan pada hari ini Senin, 5 Agustus 2024. Malah, dalam pemeriksaan lanjutan ini Benny disebut meralat sumber informasi terkait T. Pada pemeriksaan pertama, disebut informannya adalah pekerja migran di Kamboja. Namun, pada pemeriksaan kedua sumbernya disebut Ketua BP2MI Serang Joko Purwanto yang saat ini sudah meninggal.

"Kami pertanyakan terkait inisial T. yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr T,” ujar Djuhandani.

Kini, Bareskrim Polri tak lagi memeriksa Benny. Sebab, penggalian informasi dari Benny buntu. Benny juga tidak tahu apa-apa soal sosok T yang disebut pengendali judi online di Kamboja itu. Terlebih, sumber informasinya sudah wafat.

"Saya rasa cukup lah (pemeriksaan), untuk apa kita perdalam lagi kalau yang bersangkutan yang mendalilkan tidak mengucapkan tersebut," ungkap Djuhandani.

(END)

Jakarta: Polda Metro Jaya menangkap 66 orang terkait kasus praktik judi online (judol). Sebanyak 66 tersangka ini mengelola sembilan website dan aplikasi judi online.

"Tersangka merupakan penyelenggara atau yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk dapat melakukan perjudian yang dapat diakses dan dimainkan secara online," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu, 31 Juli 2024.

Wira menjelaskan para tersangka mengharuskan para pemain melakukan pendaftaran akun serta deposit uang. Untuk deposit, kata dia, para tersangka meminta para pemain mentransfer ke rekening ataupun e-wallet serta pulsa yang disediakan oleh penyelenggara di website perjudian online.
"Adapun permainan judi yang ditawarkan pada website perjudian online di antaranya slot, live casino, domino, bakarat, tambak ikan, blackjack, poker, roulette, judi olahraga, dan lainnya," ungkap dia.
Dari 66 tersangka ini, Wira memerinci, website Pokkawim dan King1111 dioperasikan oleh masing-masing satu orang. Sedangkan website 200bett dikendalikan oleh dua orang.

"Aplikasi Royal Domino, Higgs Domino, Boss Domino, dan Joker King: 23 orang (16 laki-laki dan 7 perempuan). Cluster Kos Anarta pengoperasian website pandekar388, briscater67M, danauspin168, vipslot78, classbett, lanet388, indobett88, nagaspin4d, alfaspin78, wordspin78, dan telagascatter: 17 orang (7 laki-laki dan 10 perempuan)," jelas dia.

Sedangkan untuk website Sohib88 dikelola oleh tiga orang dengan 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian website Pasar300, Air500, LBF500, dan Hitam69 dioperasikan lima orang dan website Harta788 3 orang perempuan serta website Cuaca77 11 orang, yakni 9 laki-laki dan 2 perempuan.

Selanjutnya, para tersangka dijerat Pasal 303 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Ancaman hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun," imbuhnya.

(LDS)

Jakarta: Komisi III DPR akan melindungi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bila berani mengungkap sosok berinisial T. Sosok tersebut diduga pengendali judi online di Kamboja dan kebal hukum.

"Kita lindungi nih Pak Benny nih kalau memang mau mengungkap," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mendorong Benny mengungkap. Terlebih bila Benny punya bukti kuat.
"Kecuali memang Pak Benny sendiri enggak yakin karena gak punya bukti, asal ngomong aja, siapa tahu ya kan. Tapi kalau Pak Benny punya bukti, punya kuat saksi ada ya sampaikan saja," ucap Habiburokhman.

Baca juga: Bocorkan Sosok T di Balik Judi Online, Kepala BP2MI Diminta Jangan Ngomong Doang

Habiburokhman mengatakan mestinya sosok itu disebut secara gamblang. Tidak perlu menggunakan inisial yang mengundang tanya.

"Ya diungkap saja, ngapain pake inisial-inisial, si Benny. Sebutkan saja, terutama ke penegak hukum, kalau pakai kata dugaan kan tentu dia bisa tetap sebut," ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa bisnis judi online di Tanah Air dikendalikan seorang berinisial T.

Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia. T dikatakan Benny mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.

“Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan, yang (inisial huruf) kedua saya enggak perlu saya sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden (Jokowi)," kata Benny, Kamis, 25 Juli 2024.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menuntaskan permintaan keterangan di penyidik Bareskrim Polri perihal pengendali perjudian online inisial T, Senin (29/7/2024). Lima jam diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) sejak pukul 14.00 WIB, Benny mengaku sudah memberikan semua informasi perihal inisial T.

Namun, Benny tetap menolak mengungkapkan terang kepada publik perihal nama asli, pun inisial tambahan dari T yang dimaksudnya itu. Benny mengaku, dalam permintaan keterangan tersebut, tim penyidik Dirtipidum menyampaikan 22 pertanyaan.

“Terkait inisial T yang selama ini menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena permintaan klarifikasi ini sudah dilakukan, silakan tanyakan ke penyidik,” kata Benny di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (29/7/2024).

“T itu siapa, apakah dia benar pengendali (perjudian online) atau tidak, saya sudah tuangkan ke dalam berita acara, dan sudah saya tandatangani,” sambung Benny.

Namun demikian, Benny memberikan pelusuran perihal inisial T yang sudah dikonsumsi publik sebagai pengendali perjudian online. Benny menerangkan, inisial T yang disampaikan olehnya sendiri, sebetulnya terkait dengan hasil penelusuran BP2MI atas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjadikan masyarakat Indonesia sebagai target penempatan kerja ilegal di Kamboja.

Dalam catatan BP2MI, hingga saat ini ada sekitar 89 ribu warga negara Indonesia, yang terjebak dalam perekrutan kerja ilegal di Kamboja. Dan dari penelusuran BP2MI, ditemukan beberapa masyarakat korban TPPO di Kamboja tersebut, ada yang terjebak dalam binis haram perjudian online, serta penipuan online atau scamming.

“Apakah T tersebut adalah pengendali (perjudian online), atau tidak silakan tanyakan ke penyidik. Karena BP2MI fokusnya adalah terkait dengan TPPO yang bisnisnya adalah judi online, dan scaming online yang kalau bisa diungkap, dan diusut, saya meyakini penempatan ilegal ini bisa berhenti,” kata Benny.

Benny juga menyampaikan soal pernyataannya yang menyebutkan inisial T sudah dia sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat kabinet bersama Kapolri, pun Menko Polhukam saat masih dijabat Mahfud MD. Menurut Benny, dalam konteks TPPO tersebut, bukan cuma inisial T yang dia sampaikan.

Namun, kata dia, ada banyak inisial-inisial lain yang menjadi sindikat, atau jaringan dari TPPO yang menargetkan warga negara Indonesia. Beberapa inisial tersebut, kata Benny mengungkapkan, inisial SJ, ALO, AIN, RS, S, dan MN. Beberapa inisial tersebut, pun kata Benny, saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di Istana Negera itu, karena temanya adalah TPPO, tidak hanya inisial T yang saya sampaikan. Tetapi ada inisial-inisial lain, misalnya dalam penempatan (tenaga kerja) ilegal di Singapura, ada inisial SJ, yang itu statusnya DPO. Kemudian RS, yang juga statusnya DPO, ALO, AIN, RS, S, dan MN,” kata Benny.

Jakarta: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memenuhi undangan klarifikasi Bareskrim Polri. Dia datang untuk menjelaskan perihal sosok pengendali judi online berinisial T.

Pantauan Medcom.id, Benny datang pukul 14.15 WIB, Senin, 29 Juli 2024. Dia mengenakan kemeja hitam jaket biru datang bersama kuasa hukum.

Namun, Benny belum mau bicara banyak perihal sosok T. Dia akan menyampaikan usai memberikan klarifikasi kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.
"Nanti saya akan memberi keterangan pers. Setelah memberika klarifikasi di dalam ya. Oke," kata Benny di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 29 Juli 2024.

Benny juga tidak membawa bukti apapun dalam pemberian klarifikasi soal sosok T. Dia mengaku hanya membawa diri.

"Cuma membawa diri," ujar Benny.
Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menyebut menjadwalkan pemeriksaan Benny siang ini pukul 14.00 WIB. Pemeriksaan ini bagian dari penyelidikan Polri soal pengendali judi online yang diungkap Benny.

Benny akan menjelaskan dua poin dalam klarifikasi ini. Pertama, soal peristiwa yang terjadi di Istana Negara saat ia menyampaikan informasi sosok T di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan para menteri.

Kedua, Benny mengaku akan meluruskan sosok T kepada awak media. Menurutnya, terdapat misleading atau menyesatkan dalam pemberitaan.

Menurut Benny, dalam pemberitaan menulis sosok T bandar judi online secara keseluruhan di Indonesia. Padahal, sosok T yang ia sampaikan itu adalah pengendali dari kasus penempatan warga secara ilegal ke Kamboja yang dipekerjakan sebagai judi online atau scamming online.

(LDS)

Jakarta: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengaku heran kepada masyarakat yang hanya meributkan pengendali judionline(judol) berinisial T. Padahal, dia menyampaikan lima inisial di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau bicara inisial, saya tidak hanya menyebut T loh dalam berbagai kasus penempatan ilegal, termasuk di depan presiden saya sampaikan beberapa nama misalnya dengan inisial yang diduga terlibat jadi bandar penempatan ke Singapura, itu ada lima nama dengan inisial saya sampaikan juga, kenapa kok ini jadi ributnya inisial T," kata Benny saat dikonfirmasi Minggu, 28 Juli 2024.

Benny menjelaskan T yang dia maksud bukan bandar judi online di Indonesia. Melainkan pengendali judi online di Kamboja.
"Fokus saya, consern saya itu adalah terkait penempatan ilegal ke Kamboja. Di mana penempatan ilegal ke Kamboja itu kan kerja di judi online dan scamming online. Nah, itu yang dalam beberapa pemberitaan jadi hilang, kok semua jadi fokus ke judi online," ungkapnya.

Dia akan menjelaskan semuanya kepada penyidik Bareskrim Polri termasuk awak media. Agar tidak lagi terjadi misleading atau penyesatan dalam pemberitaan.
Benny diundang untuk menjalani klarifikasi perihal pengendali judi online khususnya sosok T di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.00 WIB pada Senin, 29 Juli 2024. Benny siap hadir, meski tanpa menyiapkan bukti.

"Kalau bukti, ya bukti-bukti apa ya, tentunya saya hanya akan menyampaikan peristiwa yang terjadi dalam rapat terbatas, itu saja. Kalau misalnya T itu siapa, kan ditanya T siapa, latar belakangnya apa, itu bukan tugas saya lah, tugas penegak hukum," pungkasnya.

(LDS)

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini merilis data terkait keterlibatan anak yang melakukan transaksi judi online (judol). Berdasarkan data PPATK, ditemukan sebanyak 191.380 anak berusia 17-19 tahun terlibat judi online dengan 2,1 juta transaksi yang mencapai Rp 282 miliar.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong turut memberikan komentar atas temuan PPATK tersebut. Usman mengatakan ribuan anak yang terjebak transaksi judol itu kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.

“Berdasarkan identifikasi yang kita lakukan, anak-anak yang bermain judol ini umumnya melalui game online. Judi online yang berkamuflase seolah-olah game online. Ada yang seperti itu,” kata Usman di Kantor Kominfo, Jumat, 26 Juli 2024.
Usman juga mengungkapkan bahwa sejak 17 Juli 2023 hingga 16 Juli 2024, Kominfo telah melakukan pemberantasan konten judi online. “Ada 2,6 juta yang diberantas. Dalam kurun waktu setahun itu 2,6 juta,” kata Usman.

Baca juga: Miris! Total Deposit Judi Online oleh Anak-Anak Capai Rp293,4 Miliar

Melalui penelusuran Kominfo, aktivitas judi online terbanyak berasal dari aplikasi Meta. Usman mengatakan sepanjang satu tahun belakangan, konten judi online di aplikasi Meta sebanyak 2.704.

“Tapi paling banyak bukan di platform, tetapi di situs. Di situs itu 807.313 yang pakai IP. Kalau situs kita blokir langsung bisa. Jadi itu yang paling banyak. Kalau telegram, 81. Ini sifatnya privat. Kita tahu karena ada pengaduan. Karena tidak bisa pantau yang privat itu. Kalau yang publik bisa,” ujar Usman.

Usman juga turut mengatakan pemerintah, terutama instansi yang tergabung dalam satgas pemberantasan judi online juga tengah berupaya untuk menyasar bandar atau sumber-sumber pembuat situs judi online.

“Tugas Kominfo ini terkait dengan konten. Kalau sumbernya ini kan sudah kita lakukan (penindakan), misalnya tadi menutup akses dari sumbernya, ada di Kamboja dan Filipina. Itu kita lakukan, sudah. Pak Menteri kemarin mengatakan itu bisa mengurangi 50 persen akses judol itu, dengan cara memutus akses, itu mengurangi potensi 50 persen,” ujarnya.

“Saya juga sudah mengatakan situs-situs ini ada yang menyusupkan, ada yang bikin, ada yang buat, kalau kita melakukan pemutusan setiap hari, setiap saat, kalau orangnya ini tidak ditangkap juga, tidak diambil langkah-langkah, tentu besok-besok akan muncul lagi,” lanjut dia.

(END)

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri bergerak cepat menyelidiki sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Sosok T ini pertama kali disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

"Kami melakukan penyelidikan," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Jumat, 26 Juli 2024.

Djuhandhani mengatakan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Benny pada Senin, 29 Juli 2024. Keterangan Benny diperlukan untuk menggali sosok pengendali bandar perjudian daring yang dilaporkan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kepala BP2MI kami panggil untuk sebagai saksi besok hari Senin," ujar jenderal bintang satu itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim menerima laporan soal nama pengendali bisnis judi online di Indonesia. Jokowi disebut kaget.

Baca juga: Miris! Total Deposit Judi Online oleh Anak-Anak Capai Rp293,4 Miliar

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Ia mengaku melaporkan langsung pengendali tersebut kepada Jokowi dalam rapat terbatas.

"Saya cukup menyebut inisialnya T saja paling depan. Yang kedua saya enggak perlu sebut dan ini saya sebut di depan presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko (Polhukam) Pak Mahfud MD saat itu," kata Benny dalam video yang disiarkan kanal YouTube BP2MI, Selasa, 23 Juli 2024.

Tak hanya kepala negara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga disebut kaget mendengar inisial T. Penyampaian sosok T oleh Benny juga dianggap menghebohkan ruang rapat terbatas.

"Ya Presiden kaget. Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu karena ini orang yang selama republik ini berdiri, mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum," ujar Benny.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH — Sembilan orang terpidana yang terbukti melanggar syariat Islam mendapatkan hukuman cambuk. Hukuman tersebut dieksekusi Kejaksaan Negeri Pidie, Aceh, kepada para pelanggar hukum pelaku zina dan judi online.

Dari sembilan terpidana, dua orang di antaranya menerima sebanyak 100 kali uqubat cambuk."Eksekusi cambuk ini dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat sehingga perbuatan bertentangan dengan syariat Islam tersebut tidak ditiru oleh orang lain," kata Tim Jaksa Eksekutor Kejari Pidie/ Cabjari Pidie di Kota Bakti, T. Tarmizi, di Pidie, Jumat.

Prosesi hukuman cambuk terhadap sembilan orang terpidana yang berlangsung di halaman Masjid Al-Falah Kota Sigli, Kabupaten Pidie, itu turut disaksikan masyarakat setempat .

Tarmizi, mengatakan dari sembilan terpidana, dua orang yang terbukti melakukan perzinaan menerima hukuman sebanyak 100 kali cambuk dan tujuh orang lainnya dengan kasus jarimah maisir berupa judi daring menerima hukuman mulai empat hingga delapan kali cambuk.

Kedua terpidana zina itu, yakni, HA (25) dan SM (24), mereka masing-masing dicambuk 100 kali karena melanggar Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sementara tujuh orang lainnya, yakni MN (61) dan MY (59) mendapatkan hukuman tujuh kali cambuk, kemudian dikurangi masa tahanan menjadi empat kali cambuk.

Lalu, TM (32) dari 10 kali hukuman cambuk menjadi delapan kali cambuk setelah dikurangi masa tahanan, MI (28) 10 kali dikurangi menjadi delapan kali cambuk, Km (38) dari delapan hukuman menjadi enam kali cambuk.

"Kemudian, Ah (38) dari sembilan kali hukuman cambuk dikurangi menjadi sembilan kali cambuk, dan AM (22) dari 10 kali jatah cambuk menjadi delapan kali cambuk," ujarnya.

"Untuk tujuh pelaku jarimah maisir berupa judi online tersebut terbukti melanggar pasal 18 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," jelas Tarmizi.

Jakarta: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memaparkan jumlah anak yang bertransaksi judi online (judol) berdasarkan usia dibawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan. Bahkan nilainya sudah menyentuh Rp3 miliar dengan lebih dari 22 ribu transaksi.

"Kemudian usia 11 sampai 16 tahun juga sudah luar biasa banyak 4.514 anak angkanya Rp7,9 miliar dari 45 ribu transaksi. Selanjutnya paling banyak banyak adalah usia 17-19 tahun. Usia tersebut semuanya adalah anak-anak sekolah sedang menimba ilmu ataupun yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pimpinan masa depan Indonesia," kata Ivan dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Juli 2024.

Kasus judol pada anak usia 17-19 tahun angkanya capai 191.380 orang dengan transaksi sebesar Rp282 miliar dari total frekuensi 2,1 juta transaksi. Secara keseluruhan dari usia kurang dari 11 tahun sampai 19 tahun ada 197.054 anak.
"Sehingga total depositnya itu mencapai Rp293,4 miliar," ucapnya.

Melihat kondisi tersebut PPATK mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai upaya bersama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak baik melalui judi online dan eksploitasi secara online.

Baca juga: Jabar, Jakbar, hingga Cengkareng Paling Banyak Transaksi Judi Online

Kedua lembaga akan saling berbagi informasi, melaksanakan sosialisasi dan edukasi publik, peningkatan kapasitas SDM; dan analisis strategis dalam lingkup pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak.

"Bahwa tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak merupakan suatu kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi anak untuk keuntungan finansial. Hal ini telah menjadi perhatian banyak pihak termasuk Financial Action Task Force (FATF)," tegas dia.

Salah satu program kerja FATF adalah kajian pencucian uang terkait Child Sexual Exploitation (CSE). PPATK sebagai Head of Delegation Indonesia di FATF tentunya mendukung penuh program FATF dimaksud dan salah satunya dalam bentuk penguatan kerja sama dengan KPAI.

Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah mengatakan nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang KPAI dan PPATK.

"Kami berharap dengan kerja sama ini, kita dapat menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak yang akan dilakukan oleh KPAI dan PPATK kedepannya," jelasnya.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyatakan, bahwa pemerintah perlu mengatur regulasi agar BPJS Kesehatan bisa menjamin pengobatan kecanduan judi online. PDSKJI menilai bahwa dukungan tatalaksana yang komprehensif bisa membantu mengobati kecanduan judi online.

Wakil Ketua Divisi Psikiatri Adiksi PDSKJI, Dokter Kristiana Siste Kurniasanti, menjelaskan bahwa tatalaksana pengobatan kecanduan judi online sangat panjang yaitu terapi minimal tiga bulan hingga pemantauan selama 12 bulan.

“Jadi pasti ini berat sekali untuk sebagian besar pasien. Karena itu penyelesaiannya menurut saya, bagaimana pemerintah membuat tatalaksana komprehensif bagi mereka yang mengalami kecanduan judi online. Termasuk membuat asuransi kesehatan, agar pengobatan ini masuk pada JKN,” kata Dokter Kristiana dalam diskusi media virtual, Jumat (26/7/2024).

Kristiana juga meminta pemerintah untuk memblokir iklan-iklan judi online di berbagai platform media sosial. Dokter Kristiana mengatakan bahwa iklan slot atau judi online yang berseliweran itu dapat memicu pasien untuk melakukan judi kembali.

“Bagaimana kok iklan judi online itu bisa muncul tiba-tiba dengan kalimat-kalimat yang stimulus tinggi. Website judi online juga terus ada, pemerintah harus tegas dalam hal ini. Karena jika itu terus ada pasien akan sulit untuk sembuh,” kata Kristiana yang juga seorang Psikiater Konsultan Adiksi di RSCM.

Kristiana juga mengungkapkan, bahwa layanan adiksi judi online di Indonesia masih sangat terbatas, dan belum merata di seluruh Indonesia. Padahal, jumlah pecandu judi online sangat tinggi dan tersebar di seluruh Indonesia.

Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, sebaran kasus judi online saat ini didominasi Pulau Jawa dengan total 33,7 persen; diikuti Sumatera 26,7 persen; Sulawesi 27,1 persen; Kalimantan 3,3 persen; Maluku 4,2 persen; Papua 2,8 persen dan Nusa Tenggara 2,2 persen.

“Profesional yang memahami tatalaksana adiksi atau kecanduan judi online masih terbatas, sehingga mempengaruhi jalannya program rehabilitasi. Pendidikan tentang tatalaksana adiksi judi juga masih sangat minim, belum ada bagi dokter umum,” kata Kristiana.

Gumanti Awaliyah