Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyarankan perlu adanya pengaturan arus kunjungan ke luar negeri dari pejabat Tanah Air.

Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

“Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” ujarnya dikutip melalui akun X atau twitter @mohmahfudmd, Minggu (3/11/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan.

Kendati demikian, dia kembali menekankan bahwa teranyar pidato Presiden Ke-8 RI itu dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024) agar pejabat tidak banyak studi banding memang perlu terus disoroti.

Dia menilai bahwa pejabat termasuk DPR/DPRD yang selama ini giat melakukan studi banding merupakan salah satu permasalahan atau pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.

“Masalahnya hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi. Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada. Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh,” tuturnya.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunjungan kerja (kunker) ini secara ketat.

“Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha mengatur ini tetapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkas Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri. Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

"Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak," ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

"Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara," tandas Prabowo.

Kerusuhan terjadi di kota-kota di Inggris. Kerusuhan ini muncul usai peristiwa penusukan terhadap tiga orang anak di Southport pekan lalu.

Wakil Duta Besar Inggris, Matthew Downing, angkat bicara tentang kekerasan dan kekacauan di negaranya.

"Terkait kekerasan dan kekacauan yang terjadi di sejumlah kecil lokasi di Inggris, atas nama Pemerintah Inggris, saya ingin secara terbuka mengutuk premanisme dan hooliganisme yang tidak masuk akal ini, yang dilakukan oleh sebagian kecil kelompok," kata Downing dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Selasa (6/8).

Hooliganisme adalah perilaku merusak, mengganggu atau melanggar hukum seperti kerusuhan dan bullying.

Downing juga menegaskan kepada masyarakat Indonesia, setiap orang yang berkunjung ke Inggris tetap disambut dengan baik.

"Saya juga ingin meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa orang-orang yang berkunjung ke Inggris tetap disambut dengan hangat," jelasnya.

Lanjutnya, Inggris adalah negara toleran, terbuka, dan multikultural.

"Apa yang Anda saksikan tidak mewakili nilai-nilai Inggris. Pemerintah Inggris dengan jelas menegaskan bahwa kami, sebagai negara, tidak akan menoleransi serangan terhadap masjid, komunitas Muslim, atau siapa pun karena agama atau warna kulit mereka," jelasnya.

Para penjahat yang terlibat termasuk menghasut kebencian dan disinformasi di media sosial akan mendapat hukuman.

"Para penjahat yang melakukan tindakan ini, dan mereka yang menghasut dengan kebencian dan disinformasi online, akan mendapat hukuman penuh," katanya.

Sepanjang sepekan ini kerusuhan terjadi di Inggris akibat penusukan terhadap tiga orang anak di Southport pekan lalu. Laporan kepolisian Inggris, pelaku penusukan pada Senin (29/7) adalah Axel Rudakubana. Remaja itu lahir dan besar di Inggris.

Peristiwa penusukan ini dibumbui dengan hoaks. Berujung munculnya kericuhan di sejumlah wilayah. Dampaknya begitu meluas.

Menurut berbagai penelusuran, kerusuhan dipicu hoaks yang tersebar di sosial media. Dalam hoaks yang tersebar pelaku penusukan yakni Rudakubana disebut sebagai pencari suaka yang tiba dengan perahu di Inggris.

Selain itu, beberapa akun di media sosial juga menyebut Rudakubana penganut paham Islam radikal.

Dari penelusuran kelompok advokasi melawan rasisme dan fasisme, Hope not Hate, penyebaran hoaks imbas dari kejadian di Southport digerakkan kelompok kanan.

"Badai informasi palsu seputar dengan serangan kebanyakan disebarkan oleh akun-akun daring sayap kanan," ucap Hope not Hate seperti dikutip dari Reuters.

Analisis kantor berita Reuters, unggahan yang menyebut Rudakubana adalah pencari suaka atau imigran sudah ditonton 15.7 juta kali di X, Facebook, TikTok, sampai Instagram.

Salah satu media Inggris Channel 3 bahkan sempat menayangkan pemberitaan perihal Rudakubana adalah imigran ilegal. Kemudian artikel itu dihapus Channel 3 dan mereka menyampaikan permintaan maaf.

Seorang influencer di Inggris, Andrew Tate, juga menggunggah sebuah foto dengan caption bahwa orang itu adalah imigran ilegal yang turun dari kapal dan bertanggung jawab atas penusukan di Southport.

Unggahan Tate ternyata keliru. Foto yang diunggahnya adalah seorang pria 51 tahun pelaku penusukan di Irlandia pada 2023 lalu.

Sampai sekarang rusuh di Inggris masih berlangsung. Yang teranyar pada Minggu (4/8) waktu setempat massa mencoba membakar hotel tempat penampungan pencari suaka di Rotherham.

Pada Kamis pekan lalu, PM Inggris Keir Starmer memperingatkan kepada pengelola sosial media untuk melarang hasutan kebencian atau hoaks seputar penusukan di Southport.

Kedutaan Besar (Kedubes) Thailand untuk Indonesia membuka lowongan kerja Analis Politik (Political Analyst). Lowongan kerja ini menawarkan gaji sebesar US$ 405 atau Rp 6,56 juta (kurs Rp 16.216) per bulan.

Berdasarkan informasi yang dibagikan Kedubes Thailand melalui akun Facebook resminya (Royal Thai Embassy, Jakarta), Rabu (24/7/2024), nantinya Analis Politik bertugas untuk membantu pejabat resmi Kedubes dalam hal:

Tugas Lowongan Kerja Kedubes Thailand

1. Memantau tren dan memberikan informasi terkini dan makalah akademis mengenai politik, keamanan dan hubungan luar negeri Indonesia serta topik yang ditugaskan.

2. Berhubungan dengan otoritas pemerintah Indonesia dan instansi terkait.

3. Membantu pejabat dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan misi Kedutaan.

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh pejabat Kedutaan.

Syarat Daftar Lowongan Kerja Kedubes Thailand

1. Memiliki gelar Sarjana (S1)

2. Menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Menguasai bahasa Thailand akan menjadi keuntungan.

3. Jujur, mengutamakan pelayanan dan pekerja keras

4. Mampu bekerja lembur dan di akhir pekan

5. Mampu bekerja dalam tim dengan baik

Dokumen yang Diperlukan untuk Daftar Lowongan Kerja Kedubes Thailand

1. Resume singkat lengkap dengan foto

2. Catatan akademis

3. Makalah singkat dalam bahasa Inggris tentang situasi politik Indonesia dan arah kebijakan luar negeri di bawah Pemerintahan baru dari sudut pandang kandidat (tidak lebih dari satu halaman A4)

Cara Daftar Lowongan Kerja Kedubes Thailand

Bagi kamu yang berminat untuk melamar pekerjaan ini, siapkan semua dokumen yang diperlukan dan kirim melalui email ke alamatrtejkt.recruitment@gmail.com.

Batas waktu penyerahan dokumen hanya sampai 29 Juli 2024. Nantinya hanya pelamar terpilih yang akan dihubungi untuk lanjut ke tahap wawancara.