TEMPO.CO, Jakarta - Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Manfaat JKP dapat dinikmati oleh peserta penerima upah (PU) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Manfaat JKP mencakup bantuan uang tunai bulanan hingga enam bulan, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Lantas, bagaimana cara mencairkan JKP?

Syarat Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Melansir laman resminya, berikut syarat mengajukan klaimmanfaat JKP:

-Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir.

-Membayar iuran selama enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

-Pelaporan PHK harus disertai bukti.

-Berkomitmen untuk bekerja kembali.

-Sudah dilaporkan sebagai pekerja non-aktif oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

-Pengajuan dilakukan paling lambat tiga bulan sejak PHK.

Cara Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Berikut tahapan untuk pengajuan klaim manfaat JKP:

1. Pelaporan PHK

Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data peserta yang terdampak PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal tujuh hari kerja sejak PHK.

Pemberitahuan dilakukan dengan cara mengisi formulir Lapor PHK melalui portal Wajib Lapor Kemnaker yang dapat diakses pada laman wajiblapor.kemnaker.go.id.

Selain itu, peserta juga dapat mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri melalui situs SIAPKerja Kemnaker. Berikut langkah-langkahnya:

-Akses laman siapkerja.kemnaker.go.id.

-Tekan menu Akun di sudut kanan bawah layar.

-Pilih opsi Daftar Sekarang.

-Masukkan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung, lalu tekan tombol Berikutnya.

-Lengkapi profil dan biodata diri peserta PU.

-Periksa Lencana JKP. Jika belum ada pemberitahuan pemberi kerja atau perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka buat laporan PHK terlebih dahulu.

-Tekan opsi Buat Laporan.

-Isi formulir Lapor PHK, seperti nomor peserta JKP, tanggal mulai bekerja dan tanggal PHK, alasan PHK, nama dan alamat perusahaan, serta tipe pekerjaan.

2. Pengajuan Klaim

Setelah memiliki akun SIAPKerja Kemnaker, pekerja terkena PHK dapat mengajukan klaim manfaat JKPBPJS Ketenagakerjaandengan cara sebagai berikut:

-Kunjungi situs siapkerja.kemnaker.go.id.

-Tekan menu Akun.

-Isi alamat surel (email) atau nomor ponsel dan kata sandi.

-Tekan tombol Masuk.

-Pada menu Pengajuan Klaim, tekan tombol Ajukan Klaim.

-Isi data diri untuk kebutuhan pencairan dana bantuan bulanan.

-Lakukan swafoto (selfie) sesuai dengan instruksi.

-Masukkan data yang diminta, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika ada, nomor rekening bank, nama pemilik rekening, dan nama bank.

-Baca surat pernyataan, lalu tekan tombol Kirim Pengajuan.

3. Verifikasi Data oleh BPJS Ketenagakerjaan

Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data dan klaim. Pada tahap menunggu, peserta PU dapat melakukan asesmen atau penilaian diri pada laman SIAPKerja Kemnaker. Berikut langkah-langkahnya:

-Masuk ke akun (login) SIAPKerja Kemnaker siapkerja.kemnaker.go.id.

-Pilih menu Lakukan Asesmen, lalu ketuk tombol Asesmen Potensi Kerja.

-Isi data pekerjaan sebelumnya dan selesaikan asesmen.

-Perlu diketahui, asesmen tersebut tidak mempunyai jawaban benar dan salah.

4. Penerimaan Manfaat

Setelah dinyatakan layak menerima manfaat JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan, pekerja terkena PHK akan menerima beberapa keuntungan, meliputi:

a. Uang Tunai

Bulan pertama

Bantuan uang tunai bulan pertama akan dikirimkan setelah pengajuan manfaat dan peserta melakukan asesmen.

Bulan ke-2 hingga ke-6

Uang tunai bulan ke-2 hingga ke-5 diajukan paling lambat lima hari setelah tanggal acuan. Sementara uang tunai bulan ke-6 diajukan paling cepat lima hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP.

Manfaat uang tunai bulan ke-2 hingga ke-6 diberikan dengan ketentuan peserta belum mendapatkan pekerjaan kembali, tetapi aktif mencari kerja yang dibuktikan dengan bukti lamaran pekerjaan minimal di lima perusahaan dalam sebulan atau bukti panggilan tes/wawancara minimal di satu perusahaan dalam sebulan serta memenuhi presensi pelatihan kerja pada bulan sebelumnya minimal 80 persen kehadiran bagi penerima manfaat yang mengikuti pelatihan kerja.

b. Informasi Pasar Kerja

Penerima manfaat JKP yang telah melakukan asesmen dapat mengakses informasi pasar kerja yang mencakup konseling.

Pada tahap konseling, peserta akan mendapatkan rekomendasi pengembangan karier dari petugas antarkerja atau pengantar kerja di laman SIAPKerja Kemnaker.

c. Pelatihan Kerja

Peserta JKP juga dapat memanfaatkan pelatihan kerja sebanyak satu kali sesuai dengan jenis dan jadwal pelatihan yang dipilih.

Apabila peserta mendapatkan pekerjaan ketika pelatihan masih berlangsung, maka dapat menyatakan tidak melanjutkan pelatihan kerja dan berhak menerima surat keterangan telah selesai mengikuti pelatihan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sampai September 2024 ini telah membayarkan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp35,64 triliun kepada 2.361.912 peserta.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan manfaat yang diterima peserta tersebut adalah sejumlah iuran yang telah dibayar pekerja dan pemberi kerja ditambah dengan hasil pengembangan.

"Ini yang dalam beberapa waktu lalu ingin diluruskan kembali agar JHT kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan dicairkan saat setelah kena PHK," kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX RPR RI, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, klaim Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp1,42 triliun kepada 123.665 peserta. Anggoro menjelaskan manfaat layanan tambahan (MLT) hunian dari program JHT dan JP juga telah diberikan sebesar Rp64 miliar kepada 165 unit rumah.

Sementara itu, klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai Rp2,46 triliun kepada 318.696 peserta. Kemudian klaim program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp2,84 triliun kepada 188.847 peserta.

Klaim manfaat beasiswa juga telah dibayarkan sebesar Rp347 miliar kepada 89.621 anak peserta. Anggoro menjelaskan, manfaat ini berupa manfaat pendidikan bagi dua orang anak peserta program JKK dan JKM sebesar maksimal Rp174 juta yang diberikan secara berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan.

Terakhir, klaim dari program Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) telah dibayarkan sebesar Rp292 miliar kepada 37.233 tenaga kerja.

"Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," pungkas Anggoro.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Agus Salim dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu.

Agus Salim menyebut bahwa kerja sama tersebut menjadi upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga penegakan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

“Kerjasama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mereka dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Menurutnya permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Sejalan dengan itu Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu turut menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak dasar dan fundamental bagi setiap pekerja.

“Melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan,” ungkap Mintje.

Lebih jauh Mintje menjelaskan bahwa dalam PKS tersebut terdapat tiga poin utama yakni Penegakan Hukum dan Kepatuhan dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk didalamnya penindakan terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam mendaftarkan tenaga kerja dan membayar iuran tepat waktu.

Selanjutnya terkait Penegakan Kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong dan memperkuat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021.

Serta yang terakhir Edukasi dan Sosialisasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban mereka terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Mintje.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan kembali sukses mengantongi opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Laporan tersebut juga dinyatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengapresiasi hasil audit yang menurutnya tak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.

“Predikat WTM yang diperoleh ini menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Zuhri.

“Kami, Dewan Pengawas, juga senantiasa mendorong melalui saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi dan manajemen untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas layanan, optimalisasi yield investasi dan khususnya peningkatan coverage kepesertaan,” imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya menyebut publikasi laporan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

“Publikasi laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,”ungkap Anggoro.

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang baik, di mana sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan serta pekerja di ekosistem desa menjadi sektor penyumbang kepesertaan terbesar. Jika di akumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96 persen dibandingkan tahun 2022 .

Sehingga secara keseluruhan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di penghujung 2023 menembus angka 41,56 juta.

Pertumbuhan tersebut merupakan buah sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021.

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang turut mengalami kenaikan sebesar 13,48 persen. Tercatat hingga 31 Desember 2023 angkanya mencapai Rp712,3 triliun.

Anggoro menyebut dana pekerja dikelola dan dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian guna memberikan hasil pengembangan yang optimal.

Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memperoleh pengakuan di kancah internasional sebagai "highly commended Top Investment House" dan "The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023" dari The Assets.

Dari segi pembayaran manfaat, sepanjang tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun, didalamnya termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus.

Jumlah klaim tersebut mengalami peningkatan yang didasari pada kenaikan yang signifikan dibanding tahun lalu pada pembayaran manfaat JKP yang memasuki implementasi tahun kedua, pembayaran manfaat pensiun dan beasiswa yang terus bergulir.

“Manfaat beasiswa merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan agar para generasi muda tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak pasca ditinggal orang tuanya. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk SDM unggul sebagai pekerja yang Kerja Keras Bebas Cemas menuju Indonesia Emas 2045” ujar Anggoro.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan desain baru di seluruh kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), serta bekerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam.

Untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah, di mana dan kapan saja.

Di akhir keterangannya, Anggoro berharap ke depan kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dengan baik dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan dapat kian tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth).

"Semoga beragam capaian dan prestasi ini dapat menjadi modal berharga bagi kami untuk mengakselerasi upaya perluasan cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar Perlindungan Pekerja Sejahtera dan Universal Coverage Jamsostek dapat segera terwujud," pungkas Anggoro.