Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) Bangbang Surono memaparkan sepanjang 2023 hingga Juni 2024 tidak ada serangan teroris terbuka.

Namun, dia mengatakan telah terjadi peningkatan proses radikalisasi pada 3 POK rentan, yakniperempuan, anak, dan remaja.

“Terjadi fenomena yang muncul di permukaan terkait dengan peningkatan konsolidasi sel-sel teror dan peningkatan proses radikalisasi pada generasi muda yaitu perempuan, anak, dan remaja atau pada kelompok rentan,” ungkap Bangbang dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Senin (9/9/2024).

Tak hanya itu, Bangbang terjadi juga peningkatan migrasi radikalisasi di kalangan remaja yang semula toleran menjadi intoleran pasif.

“Kemudian meningkat menjadi intoleran aktif, kemudian juga menjadi terpapar [radikalisme],” lanjut dia.

Menilik data BNPT, sebanyak 70,2% remaja atau siswa SMA masuk dalam kategori remaja toleran, 22,4% merupakan remaja intoleran pasif, 5% merupakan remaja intoleran aktif, dan 0,6% merupakan remaja yang berpotensi terpapar radikalisme.

Data tersebut juga menyebutkan bahwa remaja pada kategori intoleran pasif bertransformasi menjadi intoleran aktif sebesar 2,4% pada 2016 menjadi 5% pada 2023.

7 Langkah BNPT Radikalisme pada Perempuan, Anak, dan Remaja

Untuk merespons hal tersebut, BNPT sudah menyusun tujuh program prioritas yang terdiri atas program perlindungan perempuan, anak, dan remaja, program pembentukan desa siap siaga, program pembentukan sekolah damai, program pembentukan kampus kebangsaan.

Selanjutnya ada program asesmen sispam objek vital prioritas dan pegawai dengan tugas risiko tinggi, program penanganan warga negara Indonesia yang terafiliasi foreign terrorist fighter (FTF).

“Yang ketujuh, program reintegrasi dan re-edukasi mitra deradikalisasi, serta keluarga di luar lapas,” pungkas Bangbang.

Lebih lanjut, Bangbang menjelaskan untuk pertama kalinya PBB mengadopsi proposal penanggulangan terorisme Indonesia untuk dijadikan model dan aturan dunia.

“Alhamdulillah PBB juga sudah menyetujui proposal Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme terkait penanganan anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme,” ujar dia.

Proposal tersebut diterima secara aklamasi dalam sidang ke-33 UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) yang diorganisasi oleh UNODC di Wina pada 17 Mei 2024.

“Nantinya akan disahkan menjadi resolusi majelis umum PBB yang memuat prinsip dan pedoman terkait penanganan anak yang terasosiasi kelompok teroris,” tutur Bangbang. (Annisa Nurul Amara)