JAKARTA, investor.id – Pertumbuhan kendaran pribadi yang mencapai 8% pertahunnya turut berkontribusi terhadap kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Untuk mengantisipasi kerugian ekonomi akibat kemacetan tersebut dibutuhkan terobosan dari semua pihak.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan tantangan transportasi nasional, khususnya transportasi darat ke depan akan semakin kompleks. Di wilayah perkotaan, keterbatasan transportasi massal telah menghambat pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi demi mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta.

Strategi itu tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) melalui push and pull strategy.

"Push strategy merupakan kebijakan yang mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih kepada angkutan umum," kata Heru dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Kebijakan yang termasuk ke dalam push strategy adalah penerapan kebijakan ganjil genap, pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Intermediate Traffic System (ITS), penertiban lalu lintas, dan penerapan insentif dan disinsentif tarif parkir.

"Untuk pull strategy merupakan kebijakan untuk memfasilitasi penggunaan angkutan umum," ucap Heru.

Penerapan itu antara lain pengembangan jaringan transportasi (MRT, LRT, BRT), peningkatan sarana transportasi, pemberian subsidi transportasi, peningkatan keselamatan transportasi, dan peningkatan integrasi transportasi.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Fraksi PSI Simon Lamakadu mengatakan, kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian sekitar Rp 65 triliun rupiah per tahun atau setara Rp 178 miliar rupiah per hari.

"Itu juga menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 2,2 juta liter per hari. Sementara saat ini mode share transportasi publik Jakarta hanya 18 persen-an," ujar Simon.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Pemprov Jakarta diminta memperbaiki layanan transportasi publiknya.

"Untuk itu kami mendukung Pemprov Jakarta untuk meningkatkan anggaran subsidi transportasi publik, yang dinaikkan menjadi Rp 5,5 triliun dari sebelumnya Rp 4,8 triliun," imbuh Simon.

Di sisi lain, anggota DPRD Jakarta Fraksi Demokrat, Ali Muhammad Johan meminta Pemprov mengintegrasikan transportasi umum untuk mengatasi kemacetan.

Pemprov Jakarta dinilai perlu membuat berbagai regulasi berorientasi kota layak huni dan pengaturan tata ruang yang mengacu pada compact city (kota yang terintegrasi).

"Fraksi Demokrat meminta dukungan dari Pemprov untuk membangun infrastruktur transportasi massal di daerah-daerah penyangga yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal di Provinsi Jakarta," ujar Ali.