Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR tidak ambil pusing dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk langsung membawahi Kementerian Keuangan alias Kemenkeu, tanpa perantara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti periode sebelumnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, seorang presiden sepenuhnya mempunyai hak prerogatif untuk mengatur tugas dan tanggung jawab para menteri di kabinetnya. Bagaimanapun, sambungnya, menteri merupakan pembantu presiden.

"Maka bagaimana mekanisme mereka berkoordinasi dan melakukan pelaporan serta tanggung jawab atas tugas yang diberikan pengaturannya sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan presiden," ujar Misbakhun kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (25/10/2024).

Sebelumnya, Prabowo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024—2029. Dalam beleid tersebut, Kemenkeu tidak lagi tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau kementerian koordinator lainnya.

Dengan demikian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengakui bahwa kini Kemenkeu langsung berada di bawah koordinasi presiden. Alasannya, yaitu untuk memperkuat kinerja lembaga perbendaharaan negara tersebut.

"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo menjelaskan bahwa sejak awal Prabowo memang ingin Kemenkeu berkoordinasi langsung ke presiden.

"Setahu saya sejak sebelum menjadi Presiden pun pak Prabowo memang mempunyai pandangan bahwa urusan fiskal [pendapatan, belanja, pembiayaan] langsung di bawah presiden," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Dradjad menuturkan keputusan terkait alur koordinasi Kemenkeu yang bersifat absolut tersebut pun, tidak berkaitan dengan batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).

"Tidak ada hubungannya [dengan pembatalan BPN]," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai alur koordinasi yang berubah untuk Kementerian Keuangan dari semula dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi langsung di bawah presiden, menjadi gebrakan yang baik.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan memandang saat ini tugas Kemenkeu cukup berat dengan segala beban penerimaan, belanja, baik di pusat maupun daerah.

"Mungkin itu bagus [tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian], sehingga presiden bisa langsung mengarahkan, mengarahkan Kemenkeu tentang kebijakannya itu, jadi visi misi itu bukan milik menkeu tapi presiden itu sendiri," tuturnya dalam acara Diskusi Publik Indef: Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran, Selasa (22/10/2024).

Untuk diketahui, ketentuan koordinasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024—2029, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam Pasal 26 beleid, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam memandang dengan Kemenkeu kini langsung di bawah komando Prabowo, presiden dapat langsung memberikan keputusan langsung kepada Kemenkeu pada hal yang dianggap perlu.

Piter juga melihat dari kebijakan baru ini tidak akan berdampak atau mengganggu penerimaan negara.

Lepasnya Kemenkeu ini dirasa Piter menjadi momen Kemenko melepaskan persoalan fiskalnya dan fokus terhadap sektor riil. Di mana sudah seharusnya Kemenko hanya mengurus persoalan di riil, tanpa fiskal.

"Sebenarnya kan Kemenko itu seharusnya lebih fokus pada kebijakan sektor riilnya," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Seperti halnya kementerian yang mengatur keuangan di negara-negara lain, di mana instansi tersebut berkoordinasi langsung dengan pemimpin negara yang bersangkutan.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).