Jakarta -

Di era kabinet Indonesia Maju, Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional dibentuk untuk menekan harga tiket pesawat. Kala itu Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan lah yang mengusung Satgas tersebut di tengah era tiket pesawat mahal di Indonesia.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenko Marves sendiri sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana nasib satgas tiket pesawat?

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kerja satgas penurunan tiket bakal terus dilanjutkan. Dia menekankan kemudahan, kenyamanan, dan nilai ekonomi bagi masyarakat harus diutamakan.

"Tadi ada satgas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan biaya transportasi harus menjadi jauh lebih murah bila ingin ekonomi bisa tumbuh dan maju.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang itu harus semakin efisien," sebut AHY.

Bila biaya transportasi terus menerus berada di rentang harga yang terlalu mahal, AHY menilai produktivitas masyarakat bisa turun.

"Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," sebut AHY.

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian soal kinerja lanjutan Satgas.

Dia memastikan sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru akhir tahun mendatang, hasil dari satgas penurunan tiket akan mulai terasa.

"Kami lagi masih menunggu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu," tegas Dudy di hari yang sama.

(hal/rrd)

Kemenkeu bertanggung jawab langsung kepada presiden

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, melainkan langsung berkoordinasi dengan presiden.

“Iya, Kemenkeu bertanggung jawab langsung kepada presiden,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Pasal 26 Ayat 1 beleid itu menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan tujuh kementerian teknis, di mana Kemenkeu tidak termasuk di dalamnya.

Menurut Deni, perubahan kedudukan Kemenkeu mempertimbangkan lingkup tugas dan fungsi kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu.

“Serta kapasitas kewenangannya telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor,” ujarnya.

Secara rinci, Perpres yang diteken oleh Prabowo pada 21 Oktober 2024 menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membawahi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Pariwisata.

Aturan itu, sedikit berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dalam Pasal 4 Perpres 37/2020, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional termasuk di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Di kabinet Prabowo, Kementerian Pertanian berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian ATR/BPN di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, lalu Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sinyal pergeseran kedudukan kementerian teknis telah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ditemui di kantornya kemarin, dia mengatakan ada perubahan konsentrasi dari kementerian yang dinaunginya.

Salah satu perubahannya mencakup pergeseran kementerian di bidang energi, investasi, dan pariwisata yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) kini menjadi di bawah Kemenko Perekonomian.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Airlangga Hartarto menanggapi terkait menghidupkan kembali Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut Binsar Pandjaitan dilantik sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Terkait hal itu, Airlangga mengatakan DEN sudah menjadi mitra pihaknya selama satu dekade terakhir. Dia menyebut komunikasi kedua pihak berjalan lancar.

"Terkait dengan DEN akan dipimpin Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan sudah menjadi mitra kami di kabinet juga hampir 1 dekade jadi komunikasi lancar," kata Airlangga saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Terkait dengan tugas dan fungsi DEN, dia menjelaskan menunggu penugasan dari Prabowo. Untuk penugasan di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Airlangga menyebut sebagian penugasannya di bidang energi, investasi, dan pariwisata di Kemenko Perekonomian.

"Tunggu nanti penugasan bapak presiden sudah jelas," jelasnya.

Ditemui secara terpisah di kantor Kemenko Perekonomian, Airlangga menyebut DEN nantinya akan melaporkan langsung kepada Presiden.

"DEN harus lihat PP-nya. Kan itu kebijakan dan beliau lapornya ke presiden langsung. Di Kemenko aja PP-nya baru," terangnya saat ditemui di Kantor Kemenko.

Sebelumnya, pengangkatan Luhut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

"Mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," bunyi Kepres yang dibacakan, Senin (21/10/2024).

(rrd/rrd)

Jakarta -

Calon Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Kabinet Merah Putih mengungkapkan kementeriannya akan mendapatkan tugas baru, yakni mengkoordinasikan sektor investasi, energi, dan pariwisata.

Sebelumnya sektor-sektor tersebut masuk dalam koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Namun, dalam pengumuman Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto malam kemarin, tak ada satupun nomenklatur Kemenko Marves.

"Tentu bapak Presiden (Prabowo) sudah menugaskan beberapa sektor dimasukkan ke perekonomian, termasuk investasi, energi, dan pariwisata," ungkap Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu, Airlangga bilang arahan Prabowo sudah jelas, sektor penghasil devisa harus digenjot. Kemudian, penciptaan lapangan kerja diminta untuk menjadi prioritas utama dengan menaikkan investasi.

"Kemarin di dalam pidato, lapangan kerja jadi prioritas utama dan tentu padanannya adalah menaikkan angka investasi," ujar Airlangga.

"Tentu arahan bapak presiden menjadi jelas bahwa sektor penghasil devisa harus digenjot," tegasnya lagi.

(hal/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB), Jin Liqun di sela-sela KTT ASEAN 2024 di Vientiane, Laos. Pada pertemuan tersebut, Airlangga meminta AIIB untuk memperluas operasional dan meningkatkan dukungan terhadap proyek infrastruktur di Indonesia.

Hal itu dilatarbelakangi posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil. Kemudian, Airlangga juga menyebutkan beberapa prioritas proyek yang bisa didukung pembiayaannya. Misalnya perpanjangan Kereta Cepat (high speed train) dari Bandung, Yogyakarta hingga ke Surabaya.

Selain itu proyek Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa, konektivitas di bagian selatan Pulau Jawa, serta beberapa proyek transisi energi. Secara khusus, Airlangga menyampaikan terkait pembangunan di wilayah selatan Jawa.

"Konektivitas di selatan Pulau Jawa menawarkan peluang ekonomi baru yang perlu mendapat perhatian," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Sementara itu, Pihak AIIB berupaya mengembangkan konektivitas dalam arti luas, termasuk di bidang digital dan kelistrikan. Di Indonesia, terdapat sejumlah multi-years pipeline projects yang perlu mendapat dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Apalagi, Indonesia termasuk wilayah rawan bencana sehingga AIIB juga menawarkan proyek infrastruktur untuk memitigasi bencana alam seperti proyek pengendalian banjir.

Sehubungan dengan hal itu, Airlangga menyambut baik AIIB yang berperan penting dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di kawasan. Sekarang, AIIB telah membiayai sejumlah 14 proyek di Indonesia dan 7 proyek lainnya yang masih menunggu persetujuan pembiayaan. Proyek tersebut mencakup proyek jalan tol, jembatan, perumahan, listrik tenaga angin hingga pengolahan sampah, yang tersebar di berbagai wilayah seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan upaya ASEAN untuk memperkuat konektivitas di bidang kelistrikan melalui ASEAN Power Grid dan proyek PLTA di Kalimantan Utara. Ke depan, konektivitas listrik dari Sumatera akan terhubung ke Singapura, Semenanjung Malaysia, hingga ke daratan Benua Asia.

Sementara di bagian lain, proyek kelistrikan ini akan menghubungkan Jawa-Kalimantan hingga ke Malaysia dan Brunei. Dalam penutupnya, Airlangga juga mendorong AIIB untuk membuka kantor di Indonesia.

Selain merupakan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia juga memiliki proyek infrastruktur terbesar dibandingkan semua negara ASEAN, serta memiliki banyak proyek kerja sama dengan AIIB. Jadi sudah sepantasnya AIIB membuka kantor perwakilan di Indonesia," pungkas Airlangga.

Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut yaitu Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian Netty Muharni, dan Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Adhyanti Sardanarini Wirajuda.

(prf/ega)

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas akhirnya menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Persetujuan itu diambil karena dinilai telah memenuhi persyaratan kenaikan.

Anas mengatakan, Kemenhub telah memangkas dari 300 lebih aplikasi menjadi 9 aplikasi, yang menjadi salah satu nilai penting dalam penilaian reformasi birokrasi (RB).

"Kemenhub sudah (jadinya naik) karena salah satunya selain sudah sesuai, Kemenhub telah mensimplifikasi aplikasi dari 300 lebih menjadi 9 aplikasi, sudah memenuhi," kata Anas kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Saat ditanya apakah Kemenko Perekonomian juga akan naik tukinnya, Anas meminta untuk ditanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menekankan yang utama di sini bukan soal kenaikan tukin, melainkan kinerja yang tercapai dengan beberapa indikator.

"Karena tahun ini kan kita mengubah indikatornya tidak lagi berdasarkan administrasi, tapi ke dampak sehingga ada K/L yang RB-nya naik, ada yang turun terkait indikator dampak ada kemiskinan, inflasi dan sistem digitalnya," tutur Anas.

Saat ditanya, Airlangga memberi isyarat bahwa permintaan kenaikan tukin untuk pegawainya sudah disetujui.

"Ya kira-kira sama lah (kenaikan tukin 100%)," ucap Airlangga sambil mengacungkan jempol saat ditanya apakah permintaan kenaikan tukin sudah disetujui.

(aid/ara)

Implementasi transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) telah menunjukkan hasil yang positif....

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menilai, implementasi transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) telah menunjukkan hasil yang positif, baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna.

"Inisiatif ini telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara tidak hanya membantu menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan sektor riil," kata Ferry dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu, Kemenko Perekonomian bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan delapan kementerian/lembaga (K/L) yang tergabung dalam Satgas Nasional LCT telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Nasional LCT.

Penandatangan ini menandai langkah strategis Pemerintah dalam memperkuat komitmen penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati pada 5 September 2023.

Dengan adanya kesepakatan ini, Kemenko Perekonomian bersama anggota Satgas Nasional LCT menggarisbawahi pentingnya sinergi kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat realisasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan negara mitra.

Penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam memperkuat implementasi LCT ke depan, sekaligus meningkatkan pertukaran data dan informasi yang akurat antar K/L terkait, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Saat ini Indonesia sudah melakukan kerja sama LCT dengan delapan negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Namun, kerja sama yang sudah berada di level implementasi baru dilakukan dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Artinya nasabah Indonesia dan nasabah dari empat negara tersebut dapat melakukan pembayaran dan menerima dalam mata uang lokal.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia sedang mendorong kerangka kerja sama dengan empat negara lainnya, yaitu Singapura, Korea Selatan, India, dan UAE, agar dapat segera diimplementasikan sehingga LCT bisa lebih berdampak luas.

Total transaksi LCT selama semester I 2024 telah tercatat mencapai 4,7 miliar dolar AS, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Saat ini, total pengguna LCT mencapai 3.850, meningkat signifikan sebesar 1,5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, serta 38 kali lipat dari sejak pertama kali implementasi LCT pada tahun 2018. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program dalam memperluas adopsi mata uang lokal di antara negara mitra.

Selain itu, Ferry juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan internasional.

“Sosialisasi LCT kepada pelaku usaha perlu ditingkatkan guna memperkuat pemahaman dan mendorong partisipasi aktif dalam memperluas pengguna mata uang lokal. Inovasi dalam pemberian insentif yang menarik bagi pelaku usaha, khususnya di sektor otomotif harus segera direalisasikan untuk memastikan manfaat nyata bagi dunia usaha,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi LCT secara berkelanjutan.

Dengan kolaborasi yang erat dan kebijakan yang tepat, diharapkan LCT dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan memperkuat peran mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Kemenko Perekonomian optimistis bahwa langkah ini akan mendorong peningkatan stabilitas ekonomi nasional, memperkuat peran mata uang lokal dalam transaksi lintas negara, dan mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan.

“Melalui implementasi yang efektif dan insentif yang tepat, kita akan melihat semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan LCT sebagai solusi dalam transaksi internasional, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global,” kata Ferry pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

MALANG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim meneken perjanjian kerjasama dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Kerjasama yang ditandatangani terkait Pengembangan Kemitraan Closed Loop Agribisnis Hortikultura.

Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah Bank Jatim R. Arief Wicaksono menjelaskan, ruang lingkup Bank Jatim dalam MoU kali ini adalah memverifikasi/melakukan pengecekan dokumen petani dalam proses pengajuan pembiayaan. Baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema kredit lainnya.

Selain itu, Bank Jatim juga memberikan pendampingan manajemen ekonomi usaha pertanian dan pengelolaan manajemen keuangan untuk pemanfaatan KUR ataupun model pembiayaan lainnya. Bank Jatim juga memfasilitasi penguatan inklusi keuangan baik melalui KUR maupun skema kredit lainnya untuk petani dalam rangka mendukung budidaya pertanian kemitraan closed loop agribisnis hortikultura.

"Lewat kolaborasi dengan multi stakeholders ini akan memberikan solusi dari hulu hingga hilir. Sehingga rantai pasok akan tertata dengan baik sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan para petani," kata dia, Kamis (5/9/2024).

Baca Juga: Bank Jatim Jalin Sinergi Dengan BRI Insurance, Perkuat Layanan Asuransi

Menurut Arief, pembiayaan memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Maka dari itu, lewat penandatanganan MoU ini, BJTM ingin membantu kesejahteraan petani lewat fasilitasi akses kredit yang terjangkau.

"Dukungan pembiayaan yang terjangkau dapat melipatgandakan manfaat yang bisa diperoleh petani dari program closed loop. Kami berharap support ini dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di Jawa Timur," ungkapnya.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kemenko Bidang Perekonomian Yuli Sri Wilanti mengatakan, program closed loop agribisnis hortikultura ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Malang serta memberikan kepastian harga bagi petani.

Sehingga ke depannya bisa berkontribusi terhadap swasembada pangan nasional. Sekarang sudah ada 7 daerah di Jatim yang menjadi pilot project untuk penerapan program closed loop agribisnis hortikultura. Antara lain Jember, Jombang, Pasuruan, Malang, dan lain-lain.

?Lewat closed loop ini kami ingin membangun ekosistem end to end, mulai dari penyediaan sarana produksi seperti pupuk dan bibit, pembiayaan, hingga pendampingan budidaya yang baik dengan good agriculture practices dan penerapan smart farming,? terangnya.

Baca Juga: Bank Jatim Serahkan Bantuan 1 Unit Ambulans ke BKD Jatim

Yuli melanjutkan, melalui realisasi program closed loop tersebut, petani tidak perlu khawatir lagi mengenai proses penanaman hingga pemasaran produk hasil pertanian. Karena semuanya akan terintegrasi dalam jalinan kerja sama ini.

"Dengan adanya kemitraan seperti ini, pola tanam akan lebih teratur sesuai dengan permintaan pasar sehingga tidak ada lagi over supply yang menyebabkan harga anjlok," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menambahkan, untuk ke depannya, keberhasilan program kemitraanclosedloopagribisnis holtikultura di Kabupaten Malang ini diharapkan menjadisuccessstorybagi pengembangan pada sektor holtikultura. Dengan demikian, program ini juga dapat dikembangkan dan direplikasi pada daerah lainnya.

"Semoga pembangunan sektor holtikultura nantinya akan semakin maju dan berkembang di Kabupaten Malang," tuturnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan Dialog Ekonomi dengan tema Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, hadir beberapa Mantan Menko Perekonomian seperti Darmin Nasution, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti , Aburizal Bakrie hingga Chairul Tanjung.

Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia A Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi hingga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui bahwa persentase kelas menengah di Indonesia menurun. Sebab kebanyakan dari mereka beralih profesi menjadi pekerja mandiri. Namun diakui Suharso, penurunan itu tidak drastis.

Suharso menilai, budaya itu merupakan warisan dari pola kerja work from home (WFH) saat pandemi covid-19. Dalam kesempatan yang berbeda, Ekonom Senior Chatib Basri juga mengungkapkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia terus merosot sejak 2019.

Menurutnya, data Bank Dunia mengungkapkan kelas menengah sebesar 23 persen dari jumlah penduduk pada 2018. Jumlah itu kemudian turun menjadi 21 persen pada 2019.

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto meresmikan Grand Launching Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park (GESEIP) di Kawasan Industri Wiraraja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kawasan Industri Wiraraja yang berlokasi di Kota Batam ini terus dikembangkan untuk dapat menarik banyak investasi. Kawasan yang diresmikan menjadi Proyek Strategi Nasional pada 18 Maret 2024 diharapkan mampu berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Airlangga mengatakan perekonomian Indonesia tumbuh cukup baik di antara negara G20 lainnya. Ia menyebut Kepulauan Riau dapat menjadi salah satu pintu bagi investasi di Indonesia.

"Kita tahu bahwa ekonomi Indonesia cukup baik di tengah global yaitu di antara negara G20, kita top 5 dengan pertumbuhan rata-rata 5% dan inflasi yang rendah di 2,13% di bulan Juli. Kepulauan Riau juga tumbuh secara baik di kuartal kedua yakni 4,9% dan menjadi salah satu provinsi dengan KEK terbanyak di Indonesia. Kepri tentunya menjadi pintu bagi investasi Indonesia," ungkap Airlangga Hartanto dalam keterangan tertulis pada Senin (26/8/2024).

Kawasan Industri Wiraraja telah menjadi lokasi dari delapan perusahaan yang diresmikan dalam Grand Launching tersebut. Perusahaan tersebut bergerak pada sektor renewable energi seperti manufaktur solar modul, sodium-ion battery, hingga semikonduktor.

Perusahaan tersebut akan menambah nilai investasi baru sebesar US$ 17,6 triliun yang berasal dari Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) maupun dari Penanaman Modal Asing (PMA) dari Amerika Serikat, Jerman, Taiwan, dan Singapura. Melalui penambahan investasi tersebut juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 36.150 orang.

Airlangga turut menyaksikan secara langsung penandatangan perjanjian kerja sama pasokan gas alam dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Industri Wiraraja. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan di era digitalisasi saat ini bahan semikonduktor sangat penting dan pemerintah pusat telah mempersiapkan sumber daya manusia.

"Di era digitalisasi, semikonduktor menjadi sangat penting dan dari pemerintah pusat kita mempersiapkan sumber daya manusianya. Ada start-up di Bandung yang sudah menjadi value chain dari pada industri semikonduktor di Amerika Serikat dalam hal chip design," lanjut Airlangga.

Kawasan Industri Wiraraja telah berperan aktif terhadap kemajuan industri di Batam dan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau yang pada triwulan II 2024 ini mampu tumbuh stabil mencapai 4,9% (yoy). Sektor industri pengolahan sendiri memberikan share sebesar 41% terhadap PDRB Kepulauan Riau hingga dapat bersaing dengan Johor di Malaysia.

"Jadi, spektrumnya luas dan karena situasinya dalam Kawasan Ekonomi Khusus dan free trade zone, saya berharap bahwa Kepulauan Riau ini bisa menonjol di kawasan regional. Kita berani bersaing dengan Johor di Malaysia," tegas Airlangga.

Airlangga juga melakukan kunjungan ke PT Atelier Solar Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam usaha manufaktur solar modul. Nilai investasi perusahaan tersebut sebesar US$ 30 juta dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 150 orang. Pada fase pertama, perusahaan ini memproduksi solar modul berkapasitas 800 MW dan fase kedua memproduksi solar modul berkapasitas 2 GW.

Ia mengaku bangga kawasan Industri Wiraraja dapat meningkatkan investasi di Pulau Batam. Airlangga berharap investasi ini dapat menjadi tulang punggung industrialisasi Pulau Batam yang berorientasi ekspor.

"Perusahaan yang beroperasi juga bisa memanfaatkan berbagai insentif fiskal yang telah diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya saya bangga pengembangan kawasan di Wiraraja

ini bisa meningkatkan investasi di Pulau Batam dan tentu berharap bahwa investasi ini dalam 5 tahun ke depan dapat direalisasikan dan menjadi salah satu tulang punggung dari industrialisasi di Pulau Batam yang berorientasi ekspor," pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir diantaranya yakni Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi 3 Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Deputi 5 Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Kabinda Kepulauan Riau Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol. Asep Safrudin, U.S. Consul General untuk Sumatera Bernard C. Uadan, dan Walikota Batam Muhammad Rudi.

(prf/ega)

Jakarta (ANTARA) - Pendaftaran calon pegawai negeri sipil Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian (CPNS Kemenko Perekonomian) 2024 sudah dibuka pada 20 Agustus dan berlangsung sampai 6 September.

CPNS Kemenko Perekonomian 2024 dibuka untuk 75 formasi yang terdiri dari 69 formasi untuk kebutuhan umum, 2 formasi disabilitas, dan 4 formasi untuk putra/putri Kalimantan.

Seleksi CPNS Kemenko Perekonomian 2024 dibuka untuk mengisi berbagai posisi dalam kementerian tersebut. Pelamar akan melewati tahapan seleksi untuk mengisi formasi CPNS Kemenko Perekenomian.

Link pendaftaran dan pengumuman seleksi CPNS Kemenko Perekonomian2024

1. Link Pendaftaran CPNS di Kemenko Perekonomian untuk tahun 2024 dapat diakses melalui situs resmi di https://sscasn.bkn.go.id.

2. Pengumuman seleksi di Kemenko Perekonomian 2024 https://rekrutmen.ekon.go.id/cpns

Tahapan seleksi CPNS Kemenko Perekonomian2024

1.Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah dalam laman https://sscasn.bkn.go.id.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

SKD, dengan bobot 40 persen, dilakukan berbasisComputer Assisted Test (CAT) dengan materi berupa: Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.

3.Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

SKB berbobot 60 persen dan berlangsung dalam dua tahap, yakni SKB berbasis CAT dan SKB Tambahan.

SKB Tambah antara lain dilakukan untuk jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Pranata Komputer Ahli Pertama, dan Pranata Komputer Ahli Terampil

Jumlah formasi dan penempatan CPNS Kemenko Perekonomian

1. Analis hukum ahli pertama

• Jumlah formasi : 6 (umum)
• Penempatan : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian-Biro Hukum dan Organisasi

2. Analis kebijakan ahli pertama

• Jumlah formasi : 7 (umum)
• Penempatan : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. Auditor ahli pertama

• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Inspektorat

4. Fasilitator pemerintahan

• Jumlah formasi : 46 (umum) dan 4 (putra/putri Kalimantan)
• Penempatan : antara lain Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional; Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi dan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

5. Penata kelola sistem dan teknologi informasi

• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

6. Pengelola keprotokolan

• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

7. Pengelola pengadaan barang/jasa ahli pertama

• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

8. Pranata komputer ahli pertama

• Jumlah formasi : 3 (1 umum) dan 2 (disabilitas)
• Penempatan : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

9. Statistisi ahli pertama

• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian-Biro Perencanaan

10. Teknisi sarana dan prasarana

• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Itu (kuartal II 2024) masih lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal II 2023

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menilai, pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) di kuartal II 2024 yang tercatat sebesar 4,93 persen secara tahunan (yoy) masih sesuai sasaran.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 2023 dan 2022 yang masing-masing sebesar 5,22 persen (yoy) dan 5,52 persen (yoy).

“Itu (kuartal II 2024) masih lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal II 2023 gitu, jadi overall kalau kita melihat dari situasi konsumsi masyarakat itu masih cukup bagus,” kata Ferry di Jakarta, Minggu.

Diketahui, secara kuartalan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada kuartal II 2024 tercatat sebesar 3,12 persen (qtq), sementara pada kuartal I 2024 sebesar 0,64 persen (qtq).

Untuk kuartal II tahun ini, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu sebesar 54,53 persen.

Ia memaparkan bahwa pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga yang mencapai 4,93 persen itu disebabkan karena hari besar keagamaan yang mencakup bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum pendorong konsumsi masyarakat tahun ini terbagi di kuartal I dan kuartal II.

Berbeda dengan tahun 2023 di mana bulan Ramadhan beserta Hari Raya Idul Fitri tercatat pada bulan April di mana telah memasuki kuartal II 2023.

“Sementara di tahun sekarang, lebaran tanggal 9 April 2024, orang semua persiapan dua minggu gitu kan, dari April, jadi sebagian fenomena tadi itu bergeser dicatatnya di kuartal I (2024) termasuk THR,” jelasnya

Oleh karena itu, ia menilai kinerja pertumbuhan konsumsi masyarakat di kuartal II tahun ini masih wajar.

Lebih lanjut, Ferry menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus mengawasi serta mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, salah satunya dengan memberikan tambahan likuiditas.

Bank Indonesia (BI) sebagian bank sentral menerapkan insentif kepada beberapa bank melalui insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Dalam kebijakan tersebut, BI memberikan insentif Giro Wajib Minimum (GWM) kepada bank yang rajin menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

Insentif tersebut berupa potongan kewajiban setoran GWM hingga 4 persen dari yang semula 9 persen. BI akan memberikan insentif ini jika bank berhasil memenuhi ambang batas minimal penyaluran kredit ke sektor-sektor tersebut.

“Jadi yang untuk stabilisasi GWM standar itu, tapi di sisi lain untuk stimulus KMP (Kebijakan Makroprudensial) yang dari total 9 persen, 4 persen itu untuk sektor-sektor yang memang kita anggap memberikan kontribusi pada ekonomi kita. Ada otomotif, properti dan lain sebagainya,” ucap Ferry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024