Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah maraknya iklan lowongan kerja di berbagai platform digital, baik melalui situs web maupun media sosial, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menindaklanjuti informasi ihwal lapangan pekerjaan.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Sunardi Manampiar Sinaga, mengatakan semakin maraknya iklan lowongan kerja tersebut memungkinkan adanya perusahaan yang tidak memiliki legalitas atau izin usaha yang sah.

"Kami mengingatkan para pencari kerja untuk selalu mengecek apakah perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut sudah terdaftar secara resmi dan memiliki izin operasional yang sah," ucap Sunardi dalam keterangan resmi, Sabtu (11/10/2024).

Demi menghindari terjadinya penipuan, kata Sunardi, kementerian meminta masyarakat pencari kerja memverifikasi langsung melalui website resmi perusahaan. Serta, tidak memberikan informasi pribadi jika tidak ada kejelasan mengenai asal-usul perusahaan.

Lebih jauh, masyarakat diminta untuk memberikan uang maupun biaya apapun dalam proses rekrutmen. Termasuk, melaporkan ke pihak berwenang jika menemui lowongan yang mencurigakan agar dapat diproses lebih lanjut.

Selain itu, Kemenaker membuka saluran pengaduan untuk masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan indikasi penipuan terkait lowongan pekerjaan. Pengaduan dapat disampaikan melalui website resmi Kemnaker, dan layanan hotline di 1500630.

"Saya mengajak masyarakat agar jangan ragu melaporkan kepada pihak kepolisian, karena perbuatan penipuan merupakan tindak pidana,"katanya.

Kemenaker juga telah melakukan langkah-langkah untuk menangani maraknya hoaks lowongan kerja yang meresahkan masyarakat.

Salah satunya dengan mendirikan Posko Pencegahan Hoaks Lowongan Kerja, yang bisa diakses melalui berbagai saluran seperti call center, WhatsApp, situs web, serta media sosial resmi Kemnaker.

"Kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk mendirikan posko serupa, ini bertujuan agar masyarakat dapat segera melaporkan jika ada lowongan kerja yang mencurigakan di wilayah mereka," ujar Sunardi.

Menindaklanjuti hoaks lowongan kerja, kementerian membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan instansi terkait seperti BSSN, Kominfo, Polri, dan Dinas Tenaga Kerja daerah.

Tugas Satgas ini untuk memastikan setiap informasi lowongan kerja yang tersebar sudah diverifikasi dengan ketat dan akan menindak loker-loker hoaks.

Di samping itu, untuk memudahkan pencari kerja, Kemnaker menyediakan informasi lowongan kerja valid melalui portal resmi www.karirhub.kemnaker.go.id. Kemnaker juga menggandeng Polri untuk melakukan inspeksi langsung terhadap pihak yang terbukti menyebarkan informasi palsu.

Ke depan, Kementerian akan menerapkan registrasi QR Code untuk setiap lowongan kerja, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja.

"Melalui strategi ini, kami yakin bisa mengurangi dampak negatif hoaks lowongan kerja dan meningkatkan perlindungan bagi pencari kerja di Indonesia," tutup Sunardi

IDXChannel - Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah, angkat bicara terkait kelompok kelas menengah Indonesia yang terancam turun.

Salah satu program yang telah telah tersedia yaitu jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

"Iya, mempertahankan kelas menengah ini di antaranya memastikan jaminan sosial kepada mereka. Kita juga sudah punya program, saya kira teman-teman sudah tahu ya, jaminan kehilangan pekerjaan," ujar Ida di Kompleks DPR Senayan, Senin (2/9/2024).

Selain itu, melalui Permenaker No. 4, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memanfaatkan Jaminan Hari Tua (JHT). “Itu juga sebagai pilihan juga teman-teman yang menggunakan jalan JHT untuk kondisi darurat. Ini masih terus kita lakukan," katanya.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempunya program pelatihan penambahan wirausaha, dan program perluasan kesempatan kerja.

“Kita lagi dorong agar mereka yang memilih untuk menjadi pelaku usaha, wiraswastawan itu diperlebar ruangnya," ujar Ida.

Program yang dimaksud tersebut yakni Tenaga Kerja Mandiri atau TKM. Dalam program tersebut, Ida mengatakan Kemnaker menargetkan 142 ribu calon pekerja dan pengusaha untuk dapat mengikuti pelatihan TKM tersebut.

"Tahun ini kami akan memberikan kesempatan kepada calon pekerja, calon entrepreneur itu 142 ribu. 142 ribu, ini jadi pilihan-pilihan. Entrepreneur 142 ribu. Jadi kami punya program tenaga kerja mandiri," tutur Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan TKM tersebut akan dilangsungkan selama satu tahun. Jika selama satu tahun tersebut, pelatihan TKM menambah tenaga kerja baru, maka program tersebut akan ditingkatkan menjadi TKM lanjutan.

Menurutnya, hal itu merupakan salah satu upaya pemerintah agar jangan sampai kelas menengah turun kelas. Sebaliknya, dia berharap kelas menengah Indonesia bisa naik kelas.

Sebelumnya, Ida mengakui adanya peningkatan angka total pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga Agustus 2024 ini. Tercatat, total 46 ribu pegawai dari awal Januari hingga Agustus 2024.

Atas dasar hal tersebut, Ida mengatakan Kemnaker tengah melakukan mitigasi atas maraknya PHK massal dari sejumlah industri di Indonesia. Ia pun menyebutkan upaya mediasi juga dapat cukup menekan total angka PHK yang terus meningkat saat ini.

"Ya, memang kita banyak mengalami, akhir-akhir ini banyak mengalami PHK ya," ujar Ida.

"Kita terus melakukan memitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi. Jadi upaya-upaya itu ternyata juga Alhamdulillah karena kita pertemukan, antara manajemen dengan pekerja kita pertemukan, itu bisa menekan terjadinya PHK," kata dia menambahkan.

(Febrina Ratna)

MAKASSAR, investor.id – Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tengah melakukan evaluasi dan melakukan pemetaan terkait angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia yang meningkat. Peningkatan PHK ini mendorong jumlah pengangguran semakin meninggi.

Afriansyah pun mengakui, angka PHK hingga pertengahan tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan periode sama tahun lalu. Bidang padat karya menjadi penyumbang tertinggi angka PHK di Indonesia.

Berdasarkan data Kemenaker, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 32.064 orang. Angka tersebut naik 21,4 % dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.

"Kita sedang melakukan mapping juga, memang setelah kita evaluasi khususnya di bidang padat karya, dampak dari global," tuturnya usai membuka Pelatihan Kompetensi di Balai BPVP Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (7/8/2024),

Meski banyak perusahaan yang tutup namun menurutnya saat ini masuk beberapa investasi yang siap membangun pabrik padat karya di Indonesia. Dalam hal ini, dia akan mengutamakan sumber daya manusia atau SDM lokal di kawasan industri walau dari kemampuan masih terbatas.

"Perekonomian dunia memang mengalami pengurangan jumlah permintaan sehingga pabrik-pabrik yang tadinya menyiapkan untuk ekspor menurun nilainya," tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut terdapat 32.064 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Juni 2024. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat PHK tertinggi, yaitu 7.649 orang atau sekitar 23,49 persen dari total keseluruhan laporan kasus yang diterima Kemnaker.

Provinsi Penyumbang PHK Massal Tertinggi Juni 2024

Dilansir dari laporan Kemnaker yang dipublikasikan di portal Satu Data pada Kamis, 25 Juli 2024, berikut 10 provinsi dengan tingkat PHK tertinggi per Juni 2024:

- DKI Jakarta: 7.469 orang.

- Banten: 6.135 orang.

- Jawa Barat: 5.155 orang.

- Jawa Tengah: 4.275 orang.

- Sulawesi Tengah: 1.812 orang.

- Kepulauan Bangka Belitung: 1.527 orang.

- Riau: 833 orang.

- Jawa Timur: 819 orang.

- Kalimantan Barat: 785 orang.

- Sumatra Utara: 539 orang.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2024 sebesar 4,82 persen atau turun sebesar 0,63 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Hal itu menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang yang menganggur.

Adapun penduduk kelompok usia muda (15-24 tahun) merupakan penyumbang TPT tertinggi, yaitu mencapai 16,42 persen. Kemudian, berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi dibanding TPT perempuan, yaitu sebesar 4,96 persen.

Apabila dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka TPT tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) menduduki posisi teratas, yaitu sebesar 8,62 persen. Selain itu, TPT dari kalangan lulusan diploma empat (D4), sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3) mengalami kenaikan TPT sebesar 0,11 persen menjadi 5,63 persen pada Februari 2024.

Di sisi lain, menanggapi tingginya angka PHK di DKI, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tak semua pengangguran di wilayahnya merupakan warga Jakarta.

“Berdasarkan data memang PHK tinggi. Tapi data itu juga menunjukkan mereka yang kehilangan pekerjaan tidak murni warga Jakarta atau warga yang sudah lama tinggal,” kata Heru di Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan beberapa pekerja tersebut merupakan warga pendatang dan tinggal bersama keluarga atau kerabatnya dengan jaminan lainnya sesuai dengan aturan kependudukan. Sebagian dari mereka ada yang belum memperoleh pekerjaan. Mereka pun terdata dan masuk dalam daftar PHK di Jakarta.

Mengenai korban PHK di DKI, dia mengklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta nanti akan memfasilitasi pelatihan kerja kepada pekerja atau buruh yang terdampak. "Iya, kami fasilitasi (korban PHK)," ucap Heru.

MELYNDA DWI PUSPITA