Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti tantangan yang dihadapi kelas menengah, termasuk kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pertumbuhan kelas menengah.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk yang tergolong dalam kelas menengah mengalami penurunan signifikan dari 57,33 juta pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta pada tahun 2024.

Di sisi lain, kelompok 'calon kelas menengah' yang rentan terhadap kemiskinan terus bertambah mencapai 137,5 juta jiwa. Untuk mengatasi fenomena ini, literasi keuangan dan investasi menjadi strategi krusial dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.

"Kelas menengah saat ini terhimpit akibat kenaikan tarif PPN, harga Bahan Bakar Minyak atau BBM dan inflasi, sehingga daya beli mereka melemah," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, kelas menengah tidak jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi bergeser ke kelompok rentan miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang ekonomi lebih besar dengan mempertahankan subsidi dan menunda kenaikan pajak.

Dia menilai kelas menengah ini dia tidak naik ke atas, tapi tidak terlalu jeblok ke bawah, yakni ke golongan miskin.

"Sementara kelas menengah itu ternyata dapat dikatakan pindah dari kelas menengah ke rentan miskin," imbuhnya.

Selama pandemi Covid-19, Huda menjelaskan bantuan sosial lebih banyak diterima oleh kelas miskin, sementara kelas menengah justru berjuang untuk bertahan di tengah penurunan pendapatan. Selain itu, kenaikan PPN pada 2025 juga bisa semakin mempersulit keadaan.

Huda menilai pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas menengah hanya sekitar 1,5%, jauh di bawah laju kenaikan harga barang. Akibatnya, banyak dari mereka yang mulai terpaksa menggunakan tabungan untuk menjaga pola konsumsi tetap berjalan.

Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kelas menengah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Ia menyarankan agar pemerintah menunda kenaikan tarif PPN dan mempertahankan subsidi yang ada.

Langkah ini, menurutnya, bisa memberikan ruang bagi kelas menengah untuk bernapas dan memulihkan kondisi keuangan mereka di tengah tantangan yang ada.

Di sisi lain, Huda juga menekankan pentingnya literasi keuangan dan investasi bagi masyarakat. Meskipun minat investasi meningkat, banyak orang masih terjebak dalam keputusan yang kurang tepat karena tergoda iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko yang ada.

Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai investasi, agar mereka bisa membuat keputusan yang bijak di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini.

Meski minat investasi meningkat, banyak masyarakat yang masih terjebak pada iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko yang ada. Oleh karena itu, tekannya, masyarakat juga harus memahami dasar-dasar investasi sebelum terjun ke dalam ekosistem digital yang kompleks ini dan lebih proaktif dalam mencari pengetahuan tentang investasi melalui berbagai platform yang tersedia.

Benny Sufami, Co-Founder Tumbuh Makna, melihat perkembangan ini sebagai kesempatan bagi masyarakat kelas menengah untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan mereka. Di tengah tantangan ekonomi seperti kenaikan harga barang dan suku bunga, pemahaman yang lebih baik tentang keuangan dan investasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.

Benny menekankan bahwa dengan literasi yang semakin kuat, masyarakat kini lebih siap dalam membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan terhindar dari jebakan keuangan seperti pinjaman online ilegal atau keputusan finansial impulsif lainnya.

Ia juga menyoroti pentingnya berhati-hati dalam memilih instrumen investasi. Investasi seperti obligasi ritel bisa menjadi pilihan yang aman dan menguntungkan, teru tama di tengah fluktuasi inflasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah penduduk kelas menengah mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang disertai dengan perubahan prioritas pengeluaran.

Berdasarkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), hasil perbandingan 11 kelompok pengeluaran utama masyarakat menunjukkan bahwa pengeluaran kelas menengah turun untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan.

Di sisi lain, terjadi peningkatan pengeluaran kelas menengah untuk hiburan, pajak/iuran, kendaraan, barang tahan lama, pakaian, barang/jasa lainnya, dan keperluan pesta.

Tercatat pula ada sebanyak 9,4 juta kelas menengah yang turun kasta ke kelompok aspiring middle class atau kelas menengah rentan, kelompok menuju kelas menengah, hingga kelompok rentan miskin selama periode 2019-2024.

Jika dirincikan, pada 2019, terdapat 57,33 juta penduduk kelas menengah, turun menjadi 47,85 juta pada 2024.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah kelompok penduduk rentan miskin, dari 54,97 juta, menjadi 67,69 juta dan penurunan jumlah kelompok penduduk menuju kelas menengah, dari 128,85 juta, menjadi 67,69 juta jiwa.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun silam,” tulis BKF dalam laporannya, dikutip Selasa (3/9/3034).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa kelas menengah di dalam negeri menghadapi tekana, yaitu sulit naik menuju kelas atas dan rentan turun kelas ke kategori aspiring middle class.

Golongan masyarakat kelas menengah tersebut kata Amalia sangat rentan terhadap guncangan ekonomi yang mempengaruhi pengeluarannya.

“Ini memang relatif rentan kalau ada goncangan dia bisa masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi untuk menjaga kelas menengah.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang optimal akan mendorong kelas menengah di Indonesia untuk terus tumbuh dan turut mengurangi jumlah warga aspiring middle class.

"Langkah strategis yang diambil ini selain untuk menjaga daya beli kelas menengah, juga untuk mencegah penurunan kelas menengah ke kelompok rentan serta memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat," kata dia.

IDXChannel - Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah, angkat bicara terkait kelompok kelas menengah Indonesia yang terancam turun.

Salah satu program yang telah telah tersedia yaitu jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

"Iya, mempertahankan kelas menengah ini di antaranya memastikan jaminan sosial kepada mereka. Kita juga sudah punya program, saya kira teman-teman sudah tahu ya, jaminan kehilangan pekerjaan," ujar Ida di Kompleks DPR Senayan, Senin (2/9/2024).

Selain itu, melalui Permenaker No. 4, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memanfaatkan Jaminan Hari Tua (JHT). “Itu juga sebagai pilihan juga teman-teman yang menggunakan jalan JHT untuk kondisi darurat. Ini masih terus kita lakukan," katanya.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempunya program pelatihan penambahan wirausaha, dan program perluasan kesempatan kerja.

“Kita lagi dorong agar mereka yang memilih untuk menjadi pelaku usaha, wiraswastawan itu diperlebar ruangnya," ujar Ida.

Program yang dimaksud tersebut yakni Tenaga Kerja Mandiri atau TKM. Dalam program tersebut, Ida mengatakan Kemnaker menargetkan 142 ribu calon pekerja dan pengusaha untuk dapat mengikuti pelatihan TKM tersebut.

"Tahun ini kami akan memberikan kesempatan kepada calon pekerja, calon entrepreneur itu 142 ribu. 142 ribu, ini jadi pilihan-pilihan. Entrepreneur 142 ribu. Jadi kami punya program tenaga kerja mandiri," tutur Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan TKM tersebut akan dilangsungkan selama satu tahun. Jika selama satu tahun tersebut, pelatihan TKM menambah tenaga kerja baru, maka program tersebut akan ditingkatkan menjadi TKM lanjutan.

Menurutnya, hal itu merupakan salah satu upaya pemerintah agar jangan sampai kelas menengah turun kelas. Sebaliknya, dia berharap kelas menengah Indonesia bisa naik kelas.

Sebelumnya, Ida mengakui adanya peningkatan angka total pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga Agustus 2024 ini. Tercatat, total 46 ribu pegawai dari awal Januari hingga Agustus 2024.

Atas dasar hal tersebut, Ida mengatakan Kemnaker tengah melakukan mitigasi atas maraknya PHK massal dari sejumlah industri di Indonesia. Ia pun menyebutkan upaya mediasi juga dapat cukup menekan total angka PHK yang terus meningkat saat ini.

"Ya, memang kita banyak mengalami, akhir-akhir ini banyak mengalami PHK ya," ujar Ida.

"Kita terus melakukan memitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi. Jadi upaya-upaya itu ternyata juga Alhamdulillah karena kita pertemukan, antara manajemen dengan pekerja kita pertemukan, itu bisa menekan terjadinya PHK," kata dia menambahkan.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa isu turun kelas para masyarakat kelas menengah tidaklah benar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan bahwa yang terjadi di lapangan adanya shifting alias tren pergeseran pekerja formal menjadi pekerja-pekerja informal.

“Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, [menjadi] UMKM, bekerja sendiri, self-employee,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Secara umum, Suharso menekankan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase tercatat turun per Februari 2024 menjadi 4,82%, dari periode Februari 2023 yang sebesar 5,45%.

Sementara pergeseran pekerjaan ini, salah satunya akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu memunculkan tren bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Dirinya mencontohkan, banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika, sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.

Menurutnya, data migrasi pekerjaan ini belum tercatat atau teregistrasi oleh BPS. Suharso mengamini, bahwa pemerintah pun belum mendata dengan baik terkait masyarakat yang bekerja secara self-employee. “BPS lagi ngulikin di situ. Sekarang dikritik bahwa dari kelas nyaman menjadi makan,” tuturnya.

Pekerja informal ini, Suharso menilai lebih identik dengan pekerjaan yang berhubungan dengan digital, maupun talent-talent tertentu.

“Bukan berarti kemudian mereka jatuh miskin karena yang kelas yang miskin pun tidak naik signifikan. Sementara kemiskinan ekstrem turun,” tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pekerja informal memang menjadi tantangan bagi pemerintah, utamanya dalam soal penerimaan pajak.

Pasalnya, Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) memiliki upah atau penghasilan lebih kecil dari pekerja formal, yang otomatis berpengaruh terhadap besaran pengeluarannya.

“Inilah yang diduga menjadi alasan banyak penduduk indonesia yang turun kelas dari middle class menjadi aspiring middle-class,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (30/7/2024).