Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) merekomendasikan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) untuk menjaga keseimbangan industri dan meminimalkan peredaran rokok ilegal.

Langkah ini diusulkan setelah hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan cukai yang signifikan dapat memicu lonjakan peredaran rokok ilegal.

Direktur PPKE FEB UB, Candra Fajri Ananda, mengungkapkan bahwa kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi, khususnya pada rokok golongan 1, membuat konsumen beralih ke produk yang lebih murah atau bahkan rokok ilegal.

"Kenaikan cukai tidak serta-merta menurunkan konsumsi, namun justru menggeser preferensi konsumen ke rokok golongan yang cukainya lebih rendah," ujar Candra seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (29/9).

PPKE FEB UB mencatat bahwa kebijakan kenaikan cukai dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai titik optimal. Lebih lanjut, Candra menjelaskan bahwa kenaikan lebih lanjut justru akan mendorong peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

Berdasarkan kajian, PPKE merekomendasikan tiga langkah utama bagi pemerintah. Pertama, perlunya moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlanjutan industri dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal.

Kedua, disarankan kenaikan cukai yang moderat sebesar 4%-5% untuk menjaga keseimbangan penerimaan negara dan kelangsungan industri. Ketiga, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal perlu diperkuat, dengan menyesuaikan harga rokok agar sesuai daya beli masyarakat.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Petrus Riwu, mendukung usulan tersebut dan menegaskan bahwa kenaikan tarif cukai yang tinggi dapat mendorong konsumen beralih ke produk ilegal.

Gappri juga mengusulkan moratorium kenaikan tarif cukai hingga 2027 serta peningkatan pengawasan rokok ilegal.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Untung Basuki, menambahkan pentingnya penggunaan teknologi seperti QR code pada pita cukai untuk memitigasi peredaran rokok ilegal.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan pengendalian rokok ilegal.

Pemerintah memastikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan tidak naik. Keputusan ini berdasarkan pembahasan terakhir dengan DPR.

"Mengenai kebijakan CHT 2025 bahwa sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang minggu lalu sudah ditetapkan DPR, posisi pemerintah untuk kebijakan CHT penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, dalam acara APBN KiTa, di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Meski tidak me

naikkan CHT, dia mengatakan, pemerintah akan melihat alternatif lain yakni penyesuaian harga jual di level industri.

Oleh sebab itu pemerintah akan melakukan kajian selama beberapa bulan ke depan. Nantinya, pemerintah akan mengambil kebijakan.

"Tentunya nanti akan di-review dalam berapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah," terang Askolani.

Askolani juga angkat bicara mengenai wacana aturan kemasan rokok polos tanpa merek. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

"Ini diakomodasi diusulkan dalam draft Permenkes, turunan dari PP Kesehatan. Dari sisi kami, Kemenkeu kami sampaikan masukan juga ke Kemenkes," kata Askolani.

Rencana aturan kemasan rokok polos memiliki risiko dalam aspek pengawasan. Sebab, pihaknya tak bisa membedakan jenis rokok yang kemudian menentukan golongan rokok. Padahal, itu menjadi basis Bea Cukai melakukan pengawasan.

"Bahwa kalau kemudian kemasan rokok menjadi polos, dari sisi pandangan kami, punya risiko dalam aspek pengawasan. Sebab kita tidak bisa membedakan antara jenis rokok yang kemudian itu menentukan golongan dan juga bisa menjadi basis kita untuk pengawasan," katanya.

Askolani menambahkan risiko itu menjadi nyata jika pihaknya tak bisa melihat secara kasat mata untuk membedakan jenis rokok.

"Dan risiko itu bisa menjadi nyata kalau kemudian kemasan, kita tidak bisa kasat mata membedakan jenis dan rokoknya, apalagi nanti isinya, yang kemudian itu menjadi deteksi awal kita dari jenis kemasan yang sudah ada saat ini," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom mengusulkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) secara moderat dan multiyears sesuai dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Berdasarkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan cukai sebesar 5,9% menjadi Rp244,2 triliun.

Kenaikan target ini berisiko diikuti dengan kenaikan CHT tahun depan yang menambah panjang tantangan bagi industri tembakau usai pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengusulkan kebijakan tersebut karena kenaikan cukai yang eksesif selama ini justru berdampak negatif terhadap pengendalian konsumsi dan realisasi penerimaan negara.

"Arah kebijakan cukai harus seimbang antara tujuan pengendalian konsumsi rokok dan peningkatan penerimaan negara," kata Achmad dalam keterangannya, Minggu (1/9/2024).

Dia menambahkan kebijakan tersebut juga harus memperhatikan keberlangsungan industri tembakau dan petani tembakau untuk meminimalkan dampak ekonominya.

Kebijakan CHT multiyears, lanjutnya, bisa memberikan kepastian bagi industri untuk merencanakan produksi dan investasi jangka panjang.

Achmad berpendapat dari sisi penerimaan negara, kenaikan CHT dua digit tidak terbukti selalu berhasil menghasilkan penerimaan yang lebih tinggi. Terlebih, kebijakan tersebut justru menimbulkan penurunan daya belu konsumen dan produktivitas industri hasil tembakau.

Dia mengatakan kenaikan CHT secara moderat single digit bisa memberikan ruang bagi industri untuk beradaptasi, menjaga daya beli masyarakat sehingga penurunan konsumsi juga terarah dan tidak merugikan industri.

Pada kesempatan terpisah, Managing Director Political Economy and Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan kenaikan CHT dengan alasan untuk membatasi konsumsi rokok tidak efektif.

"Beban cukai yang tinggi justru akan menambah beban konsumen, akibatnya konsumen memilih barang yang lebih murah atau beralih ke konsumsi rokok ilegal," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja emiten rokok milik konglomerat keluarga Wonowidjojo PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) makin terhimpit pelemahan daya beli masyarakat serta beban cukai yang justru makin naik setiap tahunnya.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Gudang Garam Heru Budiman mengatakan daya beli masyarakat yang cenderung stagnan belakangan telah memangkas volume penjualan yang berakibat pada terkoreksinya pos pendapatan serta laba bersih perseroan.

“Pengamatan kami buying power khususnya di level menengah ke bawah masih stagnan atau tidak menunjukkan perbaikan,” kata Heru saat public expose daring, Kamis (29/8/2024).

Sementara itu, beban pendapatan (cost of revenue) dari komponen cukai hasil tembakau (CHT) cenderung mengalami peningkatan yang berdampak pada harga di tengah masyarakat.

Misalkan, Heru menerangkan, GGRM mencatat beban pendapatan dari sisi cukai pada semester I/2024 mencapai Rp38,2 triliun, nominal itu mengambil porsi 76,3% dari laporan laba rugi perusahaan.

Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, eksposure cukai berada di level Rp37 triliun atau 66,3% dari pelaporan laba rugi.

Konsekuensinya, eksposure yang lebih besar pada cukai itu berimbas pada tertekannya pendapatan dan laba bersih perseroan pada paruh pertama 2024.

“Dengan adanya kenaikan harga yang punya efek negatif turunnya volume dikarenakan daya beli yang tetap stagnan,” kata dia.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan Rabu (31/7/2024), Gudang Garam membukukan pendapatan Rp50,01 triliun per akhir Juni 2024. Realisasi itu turun 10,44% year-on-year (yoy) dari Rp55,85 triliun periode yang sama tahun lalu.

Di tengah penurunan pendapatan, biaya pokok pendapatan GGRM hanya turun tipis 6,19% secara tahunan pada semester I/2024. Jumlah yang dikeluarkan menyusut dari Rp47,91 triliun pada semester I/2023 menjadi Rp44,95 triliun.

GGRM membukukan laba selisih kurs Rp39,37 miliar pada semester I/2024. Jumlah itu naik 869,70% yoy dari Rp4,06 milia per akhir Juni 2023.

Kendati demikian, Gudang Garam membukukan laba usaha Rp1,61 triliun pada semester I/2024. Pencapaian itu turun 64,38% secara tahunan dari Rp4,53 triliun periode yang sama tahun lalu.

Setelah dikurangi beban pajak penghasilan, Gudang Garam membukukan laba bersih Rp925,51 miliar pada semester I/2024. Realisasi itu mencerminkan penurunan 71,85% dari Rp3,28 triliun periode Januari 2023 hingga Juni 2023.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.