Bisnis.com, MATARAM - Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendorong para peternak unggas terutama ayam broiler agar menggunakan pakan mandiri sehingga tidak tergantung pada pakan pabrikan.

"Pakan mandiri bisa dari pengembangan industri maggot serta potensi-potensi pakan dari alam lain," kata Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram HM Saleh di Mataram, Kamis (25/7/2024).

Hal tersebut disampaikan menyikapi kenaikan harga ayam broiler di pasar tradisional yang mencapai Rp37.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram.

Kenaikan harga ayam broiler tersebut salah satunya dipicu kenaikan harga pakan. Untuk itulah, Saleh berharap peternak bisa mengembangkan pakan mandiri dari potensi alam.

Dikatakan, pengembangan pakan mandiri salah satunya dengan menggunakan maggot bisa mengurangi ketergantungan peternak pada pakan pabrikan, selain itu dapat mengurangi biaya produksi.

Dampak positif lainnyaadalah mengoptimalkan pengolahan sampah rumah tangga menjadi pakan maggot sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) bisa berkurang.

"Jadi sekarang kita perlu menyiapkan skenario bagaimana pengembangan industri maggot serta potensi-potensi lain bisa menjadi pakan unggas," katanya.

Apalagi, kata Saleh, berdasarkan arahan dari Dinas Pertanian Provinsi NTB, kabupaten/kota diminta melakukan pengendalian pemasukan daging beku baik ayam maupun sapi, karena berkaitan dengan ekosistem peternakan di NTB.

Jika yang masuk itu DOC (bibit ayam) jumlahnya masih dibebaskan, sebab akan dikembangkan jadi ayam petelur dan pedaging oleh peternak

Begitu juga kalau yang masuk daging olahan seperti sosis, bakso dan lainnya masih dibolehkan. "Yang diminta untuk dikendalikan adalah daging beku," katanya.

Alasannya, kata Saleh, yang harus dipikirkan saat ini tidak hanya kondisi di Kota Mataram saja, melainkan se-NTB terkait bagaimana peternak ayam di luar Kota Mataram.

"Kebutuhan daging ayam di Kota Mataram banyak didatangkan dari luar kota, sehingga ekosistem industri peternakan di NTB harus tetap diperhatikan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, jika pengendalian pemasukan daging beku dikhawatirkan memicu kenaikan lebih tinggi karena stok terbatas sehingga bisa terjadi inflasi, pemerintah kota tentu akan membuka sedikit keran pemasukan daging beku.

"Artinya, bukan menutup pemasukan daging beku secara penuh tetapi kami kendalikan untuk menjaga keberadaan peternak di daerah ini," katanya.