Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tudingan terjadinya kerja paksa di industri nikel Indonesia tidak benar. Ia memastikan hal tersebut karena selalu mengunjungi lokasi industri nikel setiap bulannya saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi.

“Tidak ada kerja paksa. Hanya kampanye hitam saja, ini geopolitik,” kata Bahlil saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis malam (10/10).

Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) atau US Department of Labour (US DOL) mengelompokk Nikel Indonesia dalam daftar barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

Laporan yang berasal dari penelusuran Organisasi Non Pemerintah (NGO) Child Labour ini menyebutkan bahwa warga negara asing asal Cina direkrut untuk bekerja di Indonesia. Namun, saat tiba di Indonesia, pekerja justru mendapatkan upah yang lebih rendah dari yang dijanjikan dengan jam kerja yang lebih panjang hingga mendapatkan kekerasan secara verbal dan fisik sebagai hukuman.

Bahlil menilai, tudingan ini perlu disikapi dengan tenang. “Mereka bukan lebih baik dari kita, tapi mereka kompak dalam berita. Yakinlah Indonesia ke depan akan menjadi negara yang pendapatan per kapita tinggi, dan mampu menjadi negara nomor 10 dengan GDP terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku akan menelusuri dugaan kerja paksa di smelter nikel di kawasan industri Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Kemnaker telah mengumpulkan serikat pekerja kawasan industri tersebut yang difasilitasi oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), untuk mengumpulkan bukti-bukti kondisi tenaga kerja di kawasan tersebut.

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Yuli Adiratna mengatakan, Kemnaker perlu melakukan pendalaman karena informasi dari Child Labour itu sangat kini. "Kemarin kita kumpulkan bukti-bukti dugaan tersebut benar gak?" ujarnya di sela acara Konferensi Nasional Mineral Kritis, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/10).

Dia berharap serikat-serikat pekerja maupun masyarakat dapat melapor apabila menemui kasus kerja paksa maupun kekerasan yang dialami pekerja di perusahaan-perusahaan tambang nikel. Selain itu, para pekerja dan masyarakat juga diharapkan dapat memberitahukan nama atau identitas perusahaan yang melakukan praktik kerja paksa.

Yuli mengatakan, perusahaan nikel bisa mendapatkan sanksi jika isu kerja paksan tersebut terbukti. Namun demikian, menurut dia, wewenang tersebut tidak berada di Kementerian Ketenagakerjaan.

Meski begitu, Yuli mengatakan, yang lebih penting dibahas saat ini adalah bagaimana praktik kerja paksa tak akan terjadi di Indonesia, baik di industri nikel maupun hasil tambang lainnya. Dengan keuntungan besar yang dapat dihasilkan industri nikel, pemerintah juga harus menjaga agar operasional industri dapat berjalan dengan mematuhi hak-hak asasi manusia.

"Jangan sampai terjadi kecelakaan, juga pelanggaran hak asasi manusia seperti kerja paksa, penggunaan pekerjaan anak, diskriminasi. Jangan sampai terjadi. Ini menjadi PR kita bersama," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada indikasi kerja paksa di industri nikel Indonesia. Laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat atau DOL mengelompokkan Nikel Indonesia dalam daftar barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

"Nggak ada dong Saya kan mantan menteri investasi, mana ada sih kerja paksa," ujar Bahlil saat diminta tanggapan terkait tuduhan praktik kerja paksa di industri nikel pada Senin malam (7/10), seperti dikutip dari Antara.

Ia menegaskan bahwa isu kerja paksa di sektor nikel Indonesia tidak pernah terjadi dan tidak berdasar Menurutnya, pemberitaan tentang hal tersebut perlu didasarkan pada fakta, bukan persepsi negatif yang dapat merugikan citra Indonesia di mata dunia.

Ia mengajak media untuk lebih mengutamakan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap pencapaian bangsa, khususnya dalam sektor hilirisasi nikel yang telah memberikan kontribusi besar. Ia meminta agar berita-berita yang muncul tidak sekadar mengikuti narasi asing. "Jangan persepsi yang negatif bangsa kita, diberitakan," kata Bahlil.

AS melalui Departemen Ketenagakerjaan atau US Department of Labor (US DOL) menuding industri nikel di Indonesia menerapkan sistem kerja paksa. Hal itu menjadi pemberitaan beberapa media di tanah air.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa warga negara asing asal Cina direkrut untuk bekerja di Indonesia. Namun, saat tiba di Indonesia, pekerja justru mendapatkan upah yang lebih rendah dari yang dijanjikan dengan jam kerja yang lebih panjang hingga mendapatkan kekerasan secara verbal dan fisik sebagai hukuman.

Laporan tersebut menyebutkan kerja paksa terjadi pada kawasan industri di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, di mana Cina memiliki kepemilikan mayoritas atas kawasan ini.

Kementerian Tenaga Kerja merespons masuknya nikel Indonesia dalam daftar barang yang diproduksi melalui kerja paksa, seperti termuat dalam laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat atau US DOL. Pemerintah akan memastikan kerja paksa benar-benar tidak dilakukan di industri nikel.

“Itu menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kejadian kerja paksa itu memang benar-benar tidak ada,” kata Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Yuli Adiratna saat ditemui di Seminar "Human Health and Environmental Developments in Indonesia's Value Chain", Kamis (26/9).

Mengutip The Diplomat, laporan yang dibuat Departemen Tenaga Kerja AS menyorot dominasi perusahaan Cina di sektor nikel Indonesia serta keterkaitan dengan adanya perjanjian dagang mineral kritis dengan Amerika Serikat atau CMS-FTA.

Yuli mengatakan, laporan tersebut masih menyebutkan bahwa kerja paksa di industri nikel masih sebatas indikasi. Ia memastikan pemerintah akan selalu memberikan pembinaan, sosialisasi, hingga pemeriksaan untuk memastikan bahwa aturan ketenagakerjaan termasuk anti kerja paksa dapat terlaksana.

“Itu hanya indikasi dari Amerika Serikat, dari US DOL, kami belum tahu. Tapi itu menjadi perhatian, jangan sampai ada semacam itu,” katanya.

Yuli menyebut, pemerintah mendampingi perusahaan pemilik pabrik pengolahan dan pemurnian di Indonesia untuk terus melaporkan terkait penerapan kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan di industri smelter diperketat setelah insiden kecelakaan di Morowali.

Menurut dia, pemerintah paham bahwa pekerjaan di smelter memiliki risikonya sangat tinggi karena menggunakan bahan kimia dan prosesnya melibatkan alat berat. “Maka kita perlu pastikan betul dan kita harus dampingi mereka untuk patuh pada regulasi. Karena kan memang kita sudah sampaikan bahwa investasi yang masuk tidak boleh menyebabkan ada hak yang terlanggar, baik hak tenaga kerja maupun hak pengusaha,” ujarnya.

Pemerintah pun akan memastikan kedua belah pihak menerima hak yang sama maka perlu untuk menyusun peta jalan atau roadmap terkait program kepatuhan ketenagakerjaan. "Secara bertahap dan berkelanjutan kami memantau rutin,” katanya.