Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tak memiliki aturan khusus terkait kerja paruh baktu bagi mahasiswa di kampus. Pihaknya memberikan hak kepada perguruan tinggi untuk mengatur hal itu.

"Pengaturan spesifik mengenai pelaksanaan pekerjaan paruh waktu mahasiswa ditetapkan dengan kebijakan pemimpin universitas," kata Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris, kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.

Ia memahami sejumlah skema kerja paruh waktu yang diterapkan kampus. Termasuk, berbagai model pemberian upah maupun kredit atas kerja paruh waktu yang dilakukan mahasiswa.
Beberapa kampus, kata dia, memiliki program kerja paruh watu atau magang bagi mahasiswa dengan kompensasi berupa honor, Satuan Kredit Semester (SK), atau insentif lainnya. "Sementara beberapa kampus yang lain ada yang menganggap partisipasi tersebut merupakan bagian dari pengalaman belajar atau magang akademis," tutur dia.

Kerja paruh waktu bagi mahasiswa menjadi polemik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebab, mahasiswa yang mendapat keringanan uang kuliah tunggal (UKT) wajib kerja paruh waktu tanpa dibayar sebagai ganti pemberian beasiswa.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Naomi Haswanto, menyebut manfaat dari penerima beasiswa adalah mendapatkan potongan keringanan UKT sehingga mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis, 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab. Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam.

Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum; kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: Kemendikbudristek Diminta Buat Aturan Kerja Paruh Waktu di Kampus

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tak bisa berbuat banyak terkait kebijakan kerja paruh waktu di kampus sebab tak ada aturannya. Kementerian diminta menerbitkan aturan terkait kerja paruh waktu di kampus.

Kerja paruh waktu menjadi polemik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebab, mahasiswa yang mendapat keringanan uang kuliah tunggal (UKT) wajib kerja paruh waktu tanpa dibayar sebagai ganti pemberian beasiswa.

"Masalah UKT ini emang banyak masalahnya. Makanya saya menegaskan pemerintah harusnya mengeluarkan aturan khusus terkait," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.
Dede menyebut mestinya keringanan UKT dapat diterima mahasiswa dengan opsi kegiatan edukatif. Terpenting, tidak bersifat memaksa.

"Dan skemanya harus dipahami sebelumnya oleh mahasiswa," tegas dia.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan mahasiswa yang bekerja harus diupah dengan uang. Dia menyebut tidak bisa dengan hanya memberikan keringanan UKT.

"Tapi kalau bekerja tidak dibayar, itu tidak pas. Karena di mana pun juga kalau orang bejerja itu pasti mendapatkan honor," ujar Dede.

Dia mengatakan perlu ada kesepakatan antara kampus dan mahasiswa terkait besaran upah. Ia mempertanyakan sikap ITB yang tidak memberikan upah.

"Menurut saya perlu dipertanyakan mahasiswa bekerja paruh waktu itu tidak mendapatkan haknya," kata Dede.

Dede menyebut upah dalam kerja paruh waktu bagi mahasiswa sangat penting. Sebab, upah tersebut bisa membantu mahasiswa dalam berbagai hal.

"Pertama mahasiswa itu ingin mendapatkan tambahan uang untuk melakukan kegiatannya ataupun untuk biaya hidup dia yang kurang," tutur Dede.

Baca juga: Kerja Paruh Waktu di ITB Berpolemik, Kemendikbudristek Akui Tak Punya Aturan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Skema pemberian Beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau keringanan UKT menuai polemik bagi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Pasalnya, mahasiswa diberikan opsi mengikuti kerja paruh waktu ketika mendapatkan keringanan UKT tersebut.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengaku sulit mengintervensi kebijakan ITB. Sebab, pihaknya tak memiliki aturan terkait kerja paruh waktu di kampus.

"Tidak ada. Kemendikbudristek tidak pernah ada kebijakan terkait mengatur pendayagunaan mahasiswa. Sehingga tidak ada peraturan," kata Sesdirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Tjitjik Sri Tjahjandarie, kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.
Sehingga, kampus dapat merancang skema kerja paruh waktu secara mandiri. Ketika ditanya terkait panduan ataupun imbauan ke kampus agar skema kerja waktu berkeadilan, transparan, dan tidak merugikan mahasiswa, ia tidak memberikan jawaban.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB), Naomi Haswanto menyebut manfaat penerima beasiswa adalah mendapatkan keringanan UKT. Sehingga, mahasiswa tak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

"Iya (mahasiswa tidak diupah, melainkan mendapatkan potongan UKT)," kata Naomi kepada Medcom.id, Kamis 26 September 2024.

Namun, terkait berapa besaran potongan ataupun skema penentuan besaran potongan, Naomi tak menjawab. Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan beragam.

Pertama menjadi asisten mata kuliah atau pratikum. Kedua, penugasan administratif di fakultas atau sekolah atau prodi atau laboratorium atau unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM).

Ketiga, membantu bimbingan kemahasiswaan dan atau bimbingan akademik. Seperti memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik, membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan atau lomba, dan lain-lain.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR Soal Kerja Paruh Waktu di ITB: Harus Diupah!

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)