Bisnis.com, JAKARTA - Upaya China melakukan diplomasi pertahanan di Asia Tenggara diibaratkan seperti pedang bermata dua.

Pada satu sisi China seolah-olah ingin mempererat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada sisi lain, China tetap bersikukuh mengakui sebagian besar Laut China Selatan (LCS) sebagai miliknya, dan bahkan cenderung bertindak agresif di wilayah tersebut.

China juga tetap bersikeras untuk menyatakan kehadirannya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang sejak 2017 dinamakan sebagai Laut Natuna Utara.

Oleh karenanya, dalam menyambut uluran diplomasi pertahanan China, Indonesia diimbau tetap memperhatikan tantangan-tantangan yang ada.

Dekan FKN Unhan RI Mayjen Pujo Widodo menyatakan bahwa diskusi mengenai diplomasi pertahanan China dan Asia Tenggara menjadi sangat penting karena saat ini di Asia Tenggara sedang terjadi persaingan sengit antara China dan Amerika Serikat (AS), yang menganggap China sebagai sebuah kekuatan agresif yang ingin merebut kepulauan Paracel dan Spartly yang mereka anggap sebagai daerah tak bertuan.

Untuk mengatasi hal di atas, Indonesia sebenarnya telah mengusulkan ditetapkannya kode perilaku (Code of Conduct) yang bertujuan menahan China agar tidak mengambil wilayah landas kontinen milik negara-negara Asia Tenggara.

“Indonesia selalu mengimbau agar negara-negara Asia Tenggara bersatu, namun sayangnya pada kenyataannya Asia Tenggara tidak bersatu,” tutur Mayjen Pujo Widodo seminar yang digelar Program Studi Keamanan Maritime, Fakultas Keamanan Nasional (FKN), Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UnHan RI), bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Indonesian Maritime Security Initiative (Indomasive) di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan pada intinya adalah kerja sama pertahanan yang mencakup menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

“Tentara diutus untuk menjaga ketiga hal di atas,” pungkasnya.

Adanya persaingan antara China dan kekuatan Barat di bawah pimpinan AS itu diamini oleh Ketua FSI Johanes Herlijanto.

Menurutnya Indonesia dan Asia Tenggara turut terdampak oleh persaingan kedua kubu tersebut. Ia menyatakan bahwa kondisi negara negara Asean semakin terganggu oleh tindakan China yang dalam sepuluh tahun terakhir makin terlihat agresif.

“Baru baru saja, dalam minggu lalu Coast Guard China [CCG] berkali-kali memasuki wilayah juridiksi Indonesia di Natuna, yang puji Tuhan berhasil diusir oleh unsur Bakamla RI,” ujar Johanes.

Lebih lanjut, pembicara seminar mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda TNI (Purn) Budiman Djoko Said menyampaikan bahwa China menggunakan cara memotong habis secara perlahan-lahan, dan semakin hari berubah menjadi semakin ekspansif.

Menurutnya, pemimpin China saat ini, Presiden Xi Jinping, menjadikan kekuatan maritim sebagai kepentingan utamanya. Dia berpandangan bahwa kekuatan laut China saat ini menjadi besar sebagai akibat akumulasi kebijakan-kebijakan maritim mereka sejak zaman Deng Xiaoping.

Indonesia, sambungnya, harus mengambil strategi China di atas sebagai pelajaran demi mempertahankan kepentingan maritim Indonesia sendiri.

“Kita harus belajar bagaimana menjadi kekuatan maritim yang besar,” tuturnya.

Dia juga menyatakan bahwa tanpa kekuatan maritim, diplomasi menjadi tidak bermanfaat.

“Without Maritime Power, jangan coba-coba berdiplomasi,” pungkasnya.

Dalam menghadapi tantangan dari berbagai kekuatan luar termasuk China, Budiman berpandangan bahwa Indonesia harus memiliki strategi kuat yang dipimpin oleh seorang pengatur irama yang juga kuat.

“Peran tersebut diharapkan dimainkan oleh Kementerian Pertahanan,” tuturnya.

Sementara itu, dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Supriyanto menyatakan bahwa China sebenarnya cenderung menerapkan diplomasi militer ketimbang diplomasi pertahanan.

“Diplomasi militer tersebut tunduk pada keputusan Partai Komunis China dan demi kepentingan PKC,” tuturnya.

Namun demikian, menurutnya, Indonesia perlu menyambut dan mengembangkan diplomasi pertahanan dengan China, karena diplomasi tersebut berpotensi membangun komunikasi dan rasa saling percaya antara pejabat Kementerian Pertahanan dan militer kedua negara dan mengurangi potensi gesekan di laut, yang menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan China.

QINGDAO, investor.id – Indonesia, lewat Kedutaan Besar RI (KBRI) Beijing, membuka jalan investor asal China untuk memperluas bisnisnya di Indonesia. Kali ini, para pengusaha dari Shandong selaku provinsi dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) ke-3 terbesar di China menjadi sasarannya.

Hal ini ditekankan Duta Besar RI untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun di Qingdao, Provinsi Shandong, China pada Rabu (16/10/2024).

"Sebagai provinsi dengan PDB terbesar ketiga di China, saya yakin Shandong menawarkan banyak potensi bagi Indonesia. Beberapa menteri dari Indonesia telah menyaksikan potensi ini selama kunjungan mereka ke Qingdao," paparnya, lewat keterangan resmi yang dirilis Kamis (17/10/2024).

Hal tersebut disampaikannya Forum Bisnis bertema "Mendorong Kerja Sama Ekonomi yang Lebih Kuat antara Indonesia-China" yang diselenggarakan oleh KBRI Beijing. Forum ini dihadiri sekitar 50 perusahaan di Shandong dan sekitarnya, membahas bisnis di bidang energi hijau, bioteknologi, farmasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI), otomotif, makanan, pertanian, dan lainnya.

"Menteri Perhubungan Indonesia telah mengamati teknologi kereta cepat cepat dengan teknologi otonomisasi sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia juga telah mengunjungi perusahaan produk perikanan di Shandong," imbuhnya.

Dubes tersebut mengatakan, KBRI Beijing berupaya memperluas jaringan dengan banyak bisnis dan industri di Provinsi Shandong.

"Saya juga mencatat Qingdao terus memprioritaskan investasi pada infrastruktur, industri teknologi tinggi, dan industri strategis yang sedang berkembang. Kami berharap dapat bekerja sama untuk mengeksplorasi kolaborasi di bidang ini," kata Dubes.

Menurut data yang disampaikannya, pada 2023 volume perdagangan bilateral Indonesia-China mencapai US$ 139,41 miliar dengan surplus dari sisi Indonesia. Sementara pada periode Januari hingga Agustus 2024, nilai perdagangan Indonesia telah mencapai US$ 92,7 miliar. Angka ini melonjak 15% dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Pemerintah China juga tercatat sebagai sumber investasi terbesar kedua di Indonesia. Pada 2023, investasi dari China mencapai U$ 7,4 miliar dan diikuti investasi dari Hong Kong sebesar US$ 6,5 miliar. Jika dibandingkan dengan nilai investasi pada 2014 yang hanya US$ 800 juta, artinya investasi China telah berlipat ganda dan meluas di berbagai bidang.

"Pada Minggu (20/10/2024), Indonesia akan memiliki pemimpin baru, Prabowo Subianto. Sebelum pelantikannya, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan presiden terpilih, Prabowo Subianto telah bertemu dengan Presiden (China) Xi Jinping di Beijing untuk memastikan kelanjutan kerja sama dengan China," ucap Dubes Djauhari.

Seperti Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto juga melihat China sebagai mitra kunci Indonesia.

"Lebih banyak fokus akan diberikan pada ekonomi, perdagangan, pertanian, dan pengentasan kemiskinan. Indonesia berharap China dapat berbagi praktik terbaik di bidang ini. Karena itu, saya yakin kerja sama ekonomi yang kuat dengan China akan terus berkembang, termasuk dengan para pebisnis dari provinsi Shandong," terangnya.

Selain itu, Dubes Djahari mengatakan Indonesia juga memainkan peran penting di ASEAN yang memiliki populasi sekitar 600 juta orang.

"Kita harus berpikir apa yang akan terjadi dengan China, Indonesia dan ASEAN pada 10-20 tahun ke depan, tentu akan ada perubaha geoekonomi. Pemerintah baru juga berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, perdagangan dan pariwisata. Saya menantikan kedatangan Anda di Indonesia," pungkasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Vice Minister International Dept of CPC (Partai Komunis Tiongkok) Central Committee HE Mme, Sun Haiyan bertemu membahas peluang kerja sama ekonomi Pemerintah RI dan China.

Dalam pertemuan, ada sejumlah isu yang dibahas Airlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar dengan perwakilan PKT Sun Haiyan. Airlangga bilang, China akan kembali membuka akses pasar untuk minyak sawit dari Indonesia serta akses pada produk perikanan dan pertanian dari Indonesia.

“Pemerintah China juga akan menjanjikan investasi pada bidang industri hijau, kendaraan listrik, dan baterainya, infrastruktur, sektor digital, hingga logistik,” ujar Airlangga seusai pertemuan dengan Sun Haiyan di Kantor Kemenko Perekonomian RI, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Airlangga mengatakan, kerja sama Pemerintah RI dan China selama ini sudah berjalan cukup baik. Tercatat, data total perdagangan antara Indonesia dan China pada 2023 berada di angka US$ 127,81 miliar.

“Dari jumlah itu, total ekspor Indonesia ke China sekitar US$ 64,93 miliar, sedangkan impor tercatat sebanyak US$ 62,88 miliar. Artinya, ada surplus perdagangan untuk Indonesia sebesar US$ 2,05 miliar,” jelas Airlangga.

Padahal, kata Airlangga, data sebelumnya selama empat tahun terakhir (2019-2022) neraca perdagangan Indonesia selalu defisit dalam perdagangan dengan China. Selain perdagangan, investasi China di Indonesia tercatat sebesar US$ 7,43 miliar.

“Di sisi lain, investasi Indonesia di peternakan sapi dan produksi susu telah berkembang pesat menjadi industri berkapasitas besar melalui Japfa Indonesia,” ungkap Airlangga.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas secara khusus terkait kerja sama Partai Golkar dan PKT. Airlangga mengaku, PKT mengapresiasi perolehan suara partai berlambang pohon beringin di Pemilu 2024, termasuk perolehan suara dan kursi di parlemen Indonesia.

“Tim Golkar dan Pemerintah RI akan diundang ke China, yakni tim untuk studi makan gratis karena China sudah memulai program itu sejak 10 tahun. Tim yang akan datang ke China nanti Tim Kedaulatan Pangan, diwakili Tim Ahli Kemenko Perekonomian Zaki Iskandar. Studi ini dalam rangka mendukung program presiden terpilih Prabowo Subianto,” jelas Airlangga.

Dalam pertemuan yang berlangsung antara Airlangga dan Sun Haiyan, Ketum Golkar didampingi sejumlah elite. Para elite partai terbesar kedua di Indonesia yang dimaksud itu antara lain, Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, anggota DPR Dave F Laksono, beserta jajaran pimpinan DPP Partai Golkar.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News