Bisnis.com, JAKARTA - Upaya China melakukan diplomasi pertahanan di Asia Tenggara diibaratkan seperti pedang bermata dua.

Pada satu sisi China seolah-olah ingin mempererat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada sisi lain, China tetap bersikukuh mengakui sebagian besar Laut China Selatan (LCS) sebagai miliknya, dan bahkan cenderung bertindak agresif di wilayah tersebut.

China juga tetap bersikeras untuk menyatakan kehadirannya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang sejak 2017 dinamakan sebagai Laut Natuna Utara.

Oleh karenanya, dalam menyambut uluran diplomasi pertahanan China, Indonesia diimbau tetap memperhatikan tantangan-tantangan yang ada.

Dekan FKN Unhan RI Mayjen Pujo Widodo menyatakan bahwa diskusi mengenai diplomasi pertahanan China dan Asia Tenggara menjadi sangat penting karena saat ini di Asia Tenggara sedang terjadi persaingan sengit antara China dan Amerika Serikat (AS), yang menganggap China sebagai sebuah kekuatan agresif yang ingin merebut kepulauan Paracel dan Spartly yang mereka anggap sebagai daerah tak bertuan.

Untuk mengatasi hal di atas, Indonesia sebenarnya telah mengusulkan ditetapkannya kode perilaku (Code of Conduct) yang bertujuan menahan China agar tidak mengambil wilayah landas kontinen milik negara-negara Asia Tenggara.

“Indonesia selalu mengimbau agar negara-negara Asia Tenggara bersatu, namun sayangnya pada kenyataannya Asia Tenggara tidak bersatu,” tutur Mayjen Pujo Widodo seminar yang digelar Program Studi Keamanan Maritime, Fakultas Keamanan Nasional (FKN), Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UnHan RI), bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Indonesian Maritime Security Initiative (Indomasive) di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan pada intinya adalah kerja sama pertahanan yang mencakup menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

“Tentara diutus untuk menjaga ketiga hal di atas,” pungkasnya.

Adanya persaingan antara China dan kekuatan Barat di bawah pimpinan AS itu diamini oleh Ketua FSI Johanes Herlijanto.

Menurutnya Indonesia dan Asia Tenggara turut terdampak oleh persaingan kedua kubu tersebut. Ia menyatakan bahwa kondisi negara negara Asean semakin terganggu oleh tindakan China yang dalam sepuluh tahun terakhir makin terlihat agresif.

“Baru baru saja, dalam minggu lalu Coast Guard China [CCG] berkali-kali memasuki wilayah juridiksi Indonesia di Natuna, yang puji Tuhan berhasil diusir oleh unsur Bakamla RI,” ujar Johanes.

Lebih lanjut, pembicara seminar mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda TNI (Purn) Budiman Djoko Said menyampaikan bahwa China menggunakan cara memotong habis secara perlahan-lahan, dan semakin hari berubah menjadi semakin ekspansif.

Menurutnya, pemimpin China saat ini, Presiden Xi Jinping, menjadikan kekuatan maritim sebagai kepentingan utamanya. Dia berpandangan bahwa kekuatan laut China saat ini menjadi besar sebagai akibat akumulasi kebijakan-kebijakan maritim mereka sejak zaman Deng Xiaoping.

Indonesia, sambungnya, harus mengambil strategi China di atas sebagai pelajaran demi mempertahankan kepentingan maritim Indonesia sendiri.

“Kita harus belajar bagaimana menjadi kekuatan maritim yang besar,” tuturnya.

Dia juga menyatakan bahwa tanpa kekuatan maritim, diplomasi menjadi tidak bermanfaat.

“Without Maritime Power, jangan coba-coba berdiplomasi,” pungkasnya.

Dalam menghadapi tantangan dari berbagai kekuatan luar termasuk China, Budiman berpandangan bahwa Indonesia harus memiliki strategi kuat yang dipimpin oleh seorang pengatur irama yang juga kuat.

“Peran tersebut diharapkan dimainkan oleh Kementerian Pertahanan,” tuturnya.

Sementara itu, dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Supriyanto menyatakan bahwa China sebenarnya cenderung menerapkan diplomasi militer ketimbang diplomasi pertahanan.

“Diplomasi militer tersebut tunduk pada keputusan Partai Komunis China dan demi kepentingan PKC,” tuturnya.

Namun demikian, menurutnya, Indonesia perlu menyambut dan mengembangkan diplomasi pertahanan dengan China, karena diplomasi tersebut berpotensi membangun komunikasi dan rasa saling percaya antara pejabat Kementerian Pertahanan dan militer kedua negara dan mengurangi potensi gesekan di laut, yang menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan China.

Pertamina East Natuna (PEN) melakukan survei seismik sebagai bagian dari proyek eksplorasi migas lepas pantai di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Survei seismik tiga dimensi (3D) mulai kuartal-IV tahun 2024 dengan mencakup kawasan seluas 1.166 km persegi di Laut Natuna Utara.

Direktur Utama Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Wisnu Hindadari menjelaskan program kerja ini mencakup survei seismik tiga dimensi (3D) Arwana dengan teknik akuisisi 3D marine broadband.

Teknik ini untuk memperoleh data seismik bawah permukaan yang lebih rinci dan komprehensif, serta dapat dipergunakan untuk pengembangan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) East Natuna. Usai survei rampung, aktivitas dilanjutkan dengan pengolahan data seismik yang akan dikerjakan hingga 2025.

"Pertamina East Natuna fokus pada kegiatan eksplorasi migas di WK East Natuna, yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada ketahanan energi nasional," kata Wisnu dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Sebagai informasi, Pertamina East Natuna merupakan anak perusahaan Pertamina Hulu Energi yang pengelolaannya diberikan kepada Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa.

Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa pun telah mengantongi dukungan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan SKK Migas serta dari Pemerintah Kabupaten Natuna. Dia menjelaskan pertemuan dengan pemerintah daerah dan kegiatan sosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat telah diselenggarakan awal September lalu di Ranai Kota, Kabupaten Natuna.

Seiring dengan kegiatan survei seismik dan rencana pengembangan eksplorasi ini, dia berharap sektor migas dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan yang terletak di perbatasan tiga negara Asia tenggara. Selain itu, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyambut gembira rencana kerja Pertamina East Natuna. Pihaknya memberikan dukungan penuh untuk seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap survei hingga proyek pengembangan eksplorasi migas di perairan Natuna.

"Kami pastinya mendukung setiap kegiatan Pertamina untuk keberhasilan proyek ini," kata Rodhial.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin kembali menerima audiensi pimpinan salah satu matra TNI, yakni Kepala Staf TNIAngkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, pada Selasa (23/7/2024).

Usai pertemuan yang berlangsung di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat ini, Kasal menyampaikan bahwa dirinya bertemu Wapres Ke-13 RI itu untuk melaporkan berbagai perkembangan institusi TNI AL, khususnya situasi keamanan laut di seluruh wilayah tanah air.

“Tadi baru saja kami menghadap Bapak Wakil Presiden dan kami menjelaskan langsung pada beliau terkait dengan situasi keamanan laut,” tuturnya kepada wartawan.

Pada kesempatan ini, kata Ali, orang nomor dua di Indonesia itu secara khusus menanyakan terkait situasi di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, dan beberapa perairan lainnya di Indonesia Timur.

“Kemudian, beliau juga menyampaikan terkait dengan kemungkinan dibangunnya rest area laut di Selat Sunda, khususnya di wilayah Banten,” imbuhnya.

Menurutnya, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga menyoroti pentingnya pembangunan rest area laut yang diharapkan akan menguntungkan akses dan kepentingan maritim Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun pertahanan dan keamanan.

Tidak hanya di Selat Sunda, Ma’ruf Amin juga menanyakan kemungkinan pembangunan rest area laut di Selat Malaka, khususnya di perairan Batam.

“Itu kami laporkan juga bahwa di Pulau Nipah nantinya juga sama, akan dibangun juga one stop service untuk kemaritiman perdagangan laut yang melewati Selat Malaka khususnya,” kata Ali.

Terakhir, Ali menyampaikan bahwa selain membahas situasi keamanan di seluruh wilayah Nusantara, dirinya juga melaporkan terkait peringatan HUT Ke-79 TNI pada 5 Oktober 2024 mendatang.

“Dan kita menyampaikan bahwa nanti mungkin perkembangan ke depan [akan dilaporkan] pada saat hari ulang tahun TNI [yang] akan diadakan atau diselenggarakan di Surabaya, di mana nanti panitianya juga melibatkan dari armada-armada di bawah jajaran TNI Angkatan Laut,” pungkas Ali

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi menambahkan bahwa Wapres diagendakan hadir pada acara peringatan HUT TNI di Surabaya, sekaligus untuk menerima Brevet (lencana).

“Saya kira tadi ada hal yang juga disanggupi oleh Bapak Wapres, bahwa Bapak Wapres akan hadir dalam acara penyematan Brevet dan akan hadir di Surabaya untuk [acara] 5 Oktober,” tandas Masduki.