REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Saad Ibrahim merepons soal kerjasama yang pernah dilakukan organisasi Muhammadiyah bersama Leimena Institute, sebuah lembaga yang terkait dengan American Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel.

Menurut dia, kerjasama tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa Muhammadiyah mendukung kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina. Walaupun, menurut dia, sebenarnya yang pantas merespons masalah ini sebenarnya Ketua Muhamamadiyah bidang urusan lain.

"Itu gak bisa kemudian kita jadikan sebagai suatu alasan ya. Tapi, sekali lagi informasi tentang itu juga masih belum riil dan kemudian yang membidangi urusan itu adalah sekali lagi ada bagian dari ketua yang lain," ujar Kiai Saad.

Terkait masalah ini, dia pun mengibaratkan seperti relasi antarnegara. Lalu, satu negara itu pun memiliki operasi senyap yang sebenarnya berlawanan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Tapi dalam konteks ini sama dengan beginilah kita punya relasi dengan misalnya negara-negara yang lain dan seperti itu dan negara-negara yang lain itu juga kadang-kadang punya hubungan-hubungan dengan yang sesuatu yang kemudian senyap berlawanan dengan Muhammadiyah. Paham ya dalam konteks seperti itu," ucap dia.

Karena itu, menurut dia, kerja sama Muhammadiyah dengan Leimena tersebut bukan berarti menunjukkan dukungan terhadap apa yang dilakukan Israel.

"Sehingga ketika kita berhubungan itu bukan dalam konteks mendukung apa yang telah dilakukan oleh pihak lain terkait dengan sekali lagi penjajah-penjajahan itu," kata Kiai Saad.

Muhammadiyah dikaitkan dengan kemitraan Leimena yang disebut kuat mempunyai hubungan dengan American Jewish Committee (AJC).

Dilansir dari laman resminya, AJC merupakan sebuah lembaga global yang "mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan." AJC, uniknya, didirikan jauh sebelum entitas zionis itu ada, yakni pada 11 November 1906.

Mengutip New York Times, AJC adalah "puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika." Basisnya bertebaran bukan hanya di Negeri Paman Sam, melainkan juga antara lain Uni Emirat Arab dan Jerman.

Menanggapi tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga kini, AJC secara implisit menampik peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Organisasi ini justru menuding Hamas sebagai pelaku "pembantaian terburuk yang menimpa kaum Yahudi sejak Holocaust."

AJC melakukan penetrasi ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, melalui jalur dialog antariman dan budaya. Yang teranyar, adalah kuliah umum yang menghadirkan Ari Gordon, Direktur Muslim Yahudi The America Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel Gordon adalah dengan istilah Cross Cultural Religious Literacy (CCRL), di Masjid Istiqlal pada Rabu (17/7/2024). Kegiatan ini mendadak batal sepihak menyusul polemik kunjungan lima intelektual Nahdliyin ke Presiden Israel, Isaac Herzog.

Menurut penuturan sumber Republika.co.id, AJC dalam operasinya di Indonesia menggandeng Institut Leimena. Melalui kolaborasi sudah banyak menjalin kerja sama dengan pemerintahan dan ormas keislaman.

Kementerian Agama misalnya, saat masih dijabat menterinya Fakhrul Rozi, memberikan karpet merah untuk mengadakan dialog lintas budaya dan iman.

Tak hanya itu, rencana kerja sama konon diagendakan untuk membuat kurikulum pengenalan Yahudi di madrasah-madrasah dan pesantren. Modus operandi ini tercium dan tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keterkaitan antara AJC dengan Leimena bukan isapan jempol. Dikutip dari Jewishlink.news, Ari Gordon menjelaskan kegiatan terbaru dalam upaya AJC untuk membangun dan memperluas hubungan Muslim-Yahudi adalah misi kepemimpinan selama 10 hari yang diselenggarakan oleh AJC pada Juli di Indonesia, tempat di mana (sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers AJC) AJC telah terlibat selama dua dekade.

Dia mengatakan, sebagai bagian dari keterlibatan jangka panjang ini, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute (LI), sebuah LSM Indonesia yang memajukan pluralisme, untuk menyelenggarakan webinar internasional mengenai topik-topik Yahudi dengan Kementerian Agama Indonesia.

Selama setahun terakhir, kata dia, AJC telah bekerja sama dengan Leimena Institute untuk mengajarkan kelas “Pengantar Yudaisme” selama tiga jam kepada para pendidik agama di Indonesia, termasuk sesi “Tanya Apa Saja”, sebagai bagian dari program sertifikat Cross Cultural Religious Literacy (CCRL).

“Pada tahun pertamanya saja, pelatihan CCRL telah menjangkau lebih dari 2.400 pendidik agama di 34 provinsi di Indonesia,” kata dia.

Dia menyebutkan, dalam kunjungan kepemimpinan ke Indonesia pada bulan Juli, staf dan anggota dewan AJC bertemu dengan para pejabat pemerintah terkemuka, yang sangat mendorong lebih banyak lagi inisiatif antar masyarakat.

Mereka juga bertemu dengan para jurnalis, tokoh agama, aktivis masyarakat, akademisi dan pemimpin bisnis, serta mengunjungi beberapa sekolah dan perguruan tinggi agama.

Dalam sebuah program...

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu.