JAKARTA, investor.id – BPJS Ketenagakerjaan dorong peningkatan kualitas layanan dengan digitalisasi layanan melalui Jamsostek Mobile (JMO). Digitalisasi layanan ini untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan. Peserta dapat mengakses JMO kapan saja, di mana saja tanpa harus datang fisik ke Kantor Cabang.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo pada Seminar Nasional Keamanan Digital yang berlangsung di Balai Kartini Jakarta menyampaikan peran BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa Indonesia emas terwujud.

Perlu pondasi yang kuat untuk para pekerja yang punya produktivitas yang baik dan di masa pensiun dia (pekerja) titak jatuh miskin karena memiliki tabungan hari tua (JHT), dia tidak jatuh miskin karena memiliki jaminan pensiun (JP). Itulah peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung Indonesia Emas”, ujarnya (23/10).

Transformasi digital dilakukan dalam proses klaim jaminan hari tua (JHT), sebelumnya dilakukan secara manual. Saat ini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi JMO. Dulu proses klaim dilakukan dengan sepuluh tahapan dengan service level agreement (SLA) 5 hari kerja, dengan aplikasi JMO proses klaim hanya 3 tahapan dengan SLA 1 hari kerja bila berkas pencairan sudah lengkap dan sesuai. Dengan aplikasi JMO, peserta tidak perlu lagi datang ke kantor cabang, hanya dengan mengunduh aplikasi JMO pencairan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

“Saat ini di JMO yang pasti peserta sudah bisa langsung melakukan checking bagaimana profil dan otentifikasi akunnya, pengkinian data, bagaimana kartu digital, jadi mereka tidak perlu pegang kartu fisik lagi, di handphone sudah ada kartu digital, status kepesertaan, dan yang paling banyak diakses di JMO ini adalah cek saldo”, ungkap Anggoro.

Tampilan aplikasi JMO tidak hanya berisikan informasi mengenai 5 program, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tetapi juga menampilkan value added services, seperti informasi mengenai perumahan pekerja, dana siaga, streaming, e-wallet, fitur belanja, promo dan  investasi.

Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Garuda Emas Indonesia mengusung tema "Membangun Kedaulatan dan Ketahanan Digital Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045". Keamanan digital suatu negara sangat penting karena melibatkan perlindungan terhadap infrastruktur informasi yang vital bagi keberlangsungan ekonomi, keamanan nasional dan kehidupan sehari – hari bangsa Indonesia. Pada seminar ini juga hadir beberapa narasumber dari instansi terkait dan akademisi.

BPJS Ketenagakerjaan juga berkolaborasi dengan stakeholder dalam penguatan cyber security untuk menjaga keamanan data.

“Kami bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan bahwa apa cara – cara terbaru yang dimiliki oleh BSSN bisa kami terapkan agar kami juga tidak ketinggalan di bidang itu untuk penguatan cyber security dalam memproteksi keamanan data dari hacker," Ungkap Anggoro.

“Dengan transformasi digital ini diharapkan para pekerja bisa mendapatkan kemudahan dalam melakukan pendaftaran, pembayaran juga klaim, sehingga semua pekerja dapat terlindungi dari resiko dan mereka dapat kerja keras bebas cemas,” tutup Anggoro.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Jasa Raharja bersama BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama tentang Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana dan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, di Jakarta, belum lama ini.

Dalam sambutannya, Dewi menyampaikan bahwa sejak beberapa tahun lalu Jasa Raharja telah melakukan transformasi digital sebagai bagian dari pendekatan revolusioner dalam melayani masyarakat dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

“Terkait dengan pelayanan rumah sakit, kami juga terus melakukan berbagai perbaikan, khususnya di akhir- akhir ini kami fokus pada soliditas untuk memastikan akurasi verifikasi batas tagihan rumah sakit,” kata Dewi dalam keterangan rilisnya dikutip Kamis (17/10/2024).

Kedua belah pihak sebelumnya juga telah membangun hubungan sinergis, dimana Jasa Raharja berperan sebagai pembayar pertama untuk program jaminan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan, bertindak sebagai pembayar berikutnya untuk memberikan cakupan tambahan dalam hal korban merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kasus kecelakaan termasuk dalam ruang lingkup jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kolaborasi ini memastikan perlindungan yang komprehensif bagi warga negara Indonesia sesuai haknya,” tambah Dewi.

Lebih lanjut Dewi mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan santunan, Jasa Raharja juga telah terintegrasi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini Polri yang didukung dengan 34 polda dan 508 polres di seluruh Indonesia. Jasa Raharja juga telah menjalin kerja sama dengan 2.669 rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menambahkan, Jasa Raharja berharap kerja sama ini dapat menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih solid bagi masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam program jaminan sosial yang telah ditetapkan.

“Melalui langkah ini, Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih aman dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan lalu lintas,” ungkap Dewi.

Turut hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, antara lain Kepala Divisi Asuransi dan Kepala Divisi TIK Jasa Raharja, Deputi Kebijakan Pelayanan Program, Deputi Operasional dan Kanal Layanan, Deputi Layanan Digital dan Customer Care.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SERANG, investor.id - Pada tahun 2023, agen perisai BPJS Ketenagakerjaan serang raya mampu mengakuisisi 95.000 tenaga kerja sektor informal atau bukan penerima upah (BPU). Sementara pada tahun 2024, agen perisai turut berkontribusi dalam hal peningkatan kepesertaan aktif BPU di wilayah tersebut sebesar 70 persen. 

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi agen perisai yang digelar tanggal 25 – 26 juli lalu, Kepala Kantor Cabang Serang Achmad Fatoni memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian positif tersebut.

“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh agen perisai di wilayah serang raya. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengakuisisi para pekerja di sekitarnya. Pasalnya segmen BPU memegang peranan penting dalam terwujudnya Universal Coverage jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Fatoni 

Secara nasional, saat ini BPJS Ketenagakerjaan baru melindungi lebih dari 8 juta pekerja BPU. Masih terdapat potensi yang sangat luas pada sektor pekerja BPU yakni sejumlah 46 juta pekerja.

Fatoni menambahkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan seluruh agen perisai di wilayah Serang menerapkan prinsip good governance dalam melakukan akuisisi kepesertaan dan menjaga sustainabilitas iuran sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud.

Hal tersebut sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh agen perisai agar manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara maksimal oleh para pekerja yang berhak.

“Pelatihan dan pembinaan para agen perisai sangat penting agar mereka mampu melakukan tugas dengan baik, masif, dan mempunyai tata kelola yang baik,” imbuhnya.

Sebagai badan hukum publik, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja BPU melalui 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara itu dari sisi manfaat, hingga agustus 2024 BPJS Ketenagakerjaan Serang telah membayarkan sebanyak 23.023 klaim dengan total nominal mencapai Rp 304.256.414.524,88

Menutup keterangannya, Fatoni turut mengajak seluruh pekerja untuk peduli terhadap pentingnya jaminan sosial bagi diri sendiri dan orang-orang terdekat agar seluruhnya bisa Kerja Keras Bebas Cemas. Pihaknya juga berkomitmen bahwa BPJS Ketenagakerjaan selalu siap untuk memberikan pelayanan prima dan setulus hati bagi seluruh peserta.

“Kami berharap seiring dengan kemudahan layanan yang kami diberikan, maka akan semakin banyak pekerja yang menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial. Sehingga mereka bisa bekerja tanpa rasa cemas dan memiliki hari tua yang sejahtera,”pungkas Fatoni.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - International Labour Organization (ILO) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Asia Expert Roundtable On Unemployment Protection yang diikuti oleh 15 negara di Asia. Forum internasional ini fokus membahas tentang praktik terbaik penyelenggaraan program perlindungan pengangguran di masing-masing negara.

Dalam keterangannya kepada pers, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh mengatakan bahwa sistem skema perlindungan pengangguran ini telah terbukti menjadi alat penting dalam mencegah kemiskinan, membangun ketahanan, dan menjadi stabilisator ekonomi dan sosial yang kuat selama masa krisis. Program perlindungan pengangguran tersebut juga dianggap mampu memberikan dukungan kepada para pekerja yang terkena dampak negatif dari inovasi teknologi dan perubahan iklim.

Simrin turut membeberkan sebuah fakta menarik di mana dalam dua dekade terakhir, semakin banyak negara-negara Asia yang membangun skema perlindungan pengangguran, serta meningkatkan hubungan antara layanan ketenagakerjaan dengan pelatihan kejuruan.

“Ini adalah sebuah upaya bersama yang luar biasa, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah sebuah topik yang sangat penting untuk kawasan kita di Asia Pasifik, jadi tidak hanya untuk Indonesia saja. Sistem perlindungan sosial itu melindungi mereka yang paling rentan, dan kita tahu kita pernah mengalami periode yang cukup sulit yaitu saat Covid-19 yang lalu di mana banyak sekali pekerja yang tadinya memiliki pekerjaan kemudian menjadi rentan karena kehilangan pekerjaan mereka,” ujar Simrin.

ILO mencatat adanya tren membaik terkait jaminan sosial ketenagakerjaan bagi korban PHK di regional Asia, yang cakupannya meningkat dari 9 persen menjadi 13 persen pada 2023.

Sementara itu di Indonesia, pemerintah telah menerapkan skema perlindungan pengangguran melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2021. Program tersebut merupakan salah satu amanat konstitusi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Sejalan dengan semangat ILO, pemerintah ingin program JKP dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaannya. Sehingga usai mengalami PHK, para pekerja masih dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyambut baik gelaran forum internasional tersebut dan berharap akan menghasilkan berbagai rekomendasi untuk peningkatan kualitas program JKP. 

“Menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia, khususnya BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi tuan rumah untuk forum internasional ini. Dengan forum ini kita sangat senang karena bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain dalam mengelola JKP,” ujar Anggoro.

“Kegiatan ini sekaligus menjadi rangkaian menuju Social Security Summit yang akan kami selenggarakan November mendatang," imbuhnya.

Lebih jauh Anggoro mengatakan bahwa tren klaim JKP setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tak lepas dari kondisi perekonomian global yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian.

Terlebih Saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada isu turunnya jumlah kelas menengah, yang menjadi salah satu tantangan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Penguatan jaminan sosial untuk masyarakat pekerja khususnya kelas menengah menjadi salah satu upaya konkrit untuk menahan dampak dan laju berlangsungnya kondisi tersebut, dan perlu menjadi komitmen bersama dari seluruh pihak. 

Sejak manfaat JKP mulai dibayarkan pada tahun 2022 hingga 31 Agustus 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP kepada lebih dari 100 ribu pekerja ter PHK dengan total nominal mencapai Rp 675 miliar.

Jika menilik data Kementerian Ketenagakerjaan pada bulan Agustus lalu, 80 persen pekerja yang ter PHK selama tahun 2024, telah mendapatkan manfaat JKP. Anggoro menyadari bahwa masih ada kesenjangan sebesar 20 persen karena tidak seluruh pekerja tersebut eligible sebagai peserta JKP maupun menerima manfaat JKP.

Seraya menutup keterangannya, Anggoro mengajak seluruh delegasi untuk meningkatkan kolaborasi guna memperkuat ekosistem jaminan sosial, khususnya di kawasan Asia, sehingga dapat saling terhubung dan komprehensif bagi seluruh pekerja. Sehingga berujung pada pekerja yang bisa kerja keras bebas cemas.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para delegasi. Semoga berbagai pengalaman dan solusi yang akan dibahas dalam forum ini dapat memberi inspirasi untuk meningkatkan kualitas jaminan sosial di masing-masing negara, sehingga dapat mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja secara global," tutup Anggoro.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel—Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan tiga arahan strategis dalam reformasi tata kelola pasar tenaga kerja di peresmian pembukaan kegiatan Festival Ketenagakerjaan 2024 di JIEXPO Kemayoran.

Arahan pertama adalah pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi Pasar Kerja yang sudah ada, sistem ini harus mampu mengarahkan dunia pendidikan dan pelatihan untuk mencetak talenta-talenta yang dibutuhkan dunia kerja.

Sehingga nantinya, sistem dapat melakukan pencocokan keahlian dan kebutuhan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, sistem ini harus bisa menurunkan biaya rekrutmen tenaga kerja sehingga membuat perusahaan menjadi semakin kompetitif.

“Kedua, tunjukkan komitmen kita terhadap reformasi pasar tenaga kerja Indonesia dengan mempromosikan peluang investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia kepada para investor,” tuturnya.

Upaya perbaikan iklim investasi dinilai dapat mendorong minat para investor untuk menanamkan modal. Sehingga akan membuka lebih banyak peluang untuk penciptaan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan.

“Ketiga, tingkatkan kolaborasi yang lebih baik lagi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan,” kata Wapres.

Menurutnya, kolaborasi merupakan kunci utama dalam pelaksanaan seluruh sistem, perencanaan, dan regulasi yang telah disusun. Ma’ruf berharap penyelenggaraan acara ini dapat menjadi jembatan kolaborasi antar pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.

Sehingga ke depan, bidang ketenagakerjaan di Indonesia dapat semakin maju, unggul, dan kompetitif.

“Saya harap Naker Fest 2024 menjadi wadah komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat, terutama bagi angkatan kerja muda, sekaligus sinyal bagi calon investor atas komitmen kita mereformasi dan memperbaiki pasar tenaga kerja Indonesia,” kata Wapres.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melaporkan bahwa penyelenggaraan Naker Fest merupakan inisiatif strategis dalam konteks reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia.

Ida berharap, acara hari ini dapat menjadi etalase besar yang memberikan informasi dan layanan ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.

“Dilandasi niat bersama, komitmen kolektif, sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan ketenagakerjaan, untuk menghadapi problematika dunia ketenagakerjaan,” ujar Ida.

Komitmen Perbaiki Penentuan Upah Minimum yang Adil

Wapres Ma’ruf Amin juga menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan penentuan tingkat upah minimum yang adil bagi bagi para pekerja maupun pengusaha. Sehingga, tidak akan merugikan pekerja juga pengusaha.

“Kita terus melakukan perbaikan terhadap mekanisme penentuan tingkat upah minimum yang adil, baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha,” kata Wapres, masih dalam acara yang sama.

Pemerintah juga akan terus melakukan perbaikan layanan ketenagakerjaan seperti Sistem Informasi Pasar Kerja agar lebih terintegrasi secara nasional. Apalagi, saat ini tingkat kompleksitas ketenagakerjaan semakin tinggi seperti penggunaan teknologi digital.

Hal ini membawa perubahan budaya dan kebiasaan kerja yang lama semakin terbuka. Kemudian menuntut pasar tenaga kerja untuk menjadi semakin kompetitif.

“Melihat kompleksitas tantangan tersebut, saya melihat bahwa reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia menjadi sebuah keniscayaan,” kata Wapres.

Wapres mengajak semua pihak untuk mengapresiasi upaya reformasi tata kelola pasar tenaga kerja melalui UU Cipta Kerja. Apalagi, dengan penyederhanaan perizinan dan insentif, UU Cipta Kerja akan menarik lebih banyak investasi domestik dan asing.

“Peningkatan investasi ini diharapkan akan membuka lebih banyak peluang bisnis baru dan memperluas bisnis yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja,” katanya.

Selanjutnya, Wapres memastikan perbaikan dari sisi revitalisasi pelatihan vokasi dengan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pembangunan ribuan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan pelatihan vokasi online.

(Nadya Kurnia)

Jakarta, ID- Manajemen BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa salah satu pilar menjadi negara maju adalah memiliki akumulasi dana jaminan sebesar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, akumulasi dana jaminan sosial Indonesia baru mencapai 6% dari PDB.

"Jadi, negara yang mau maju, Indonesia maju itu, salah satu pilarnya adalah jaminan sosialnya harus kuat," kata Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Zainudin saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pelaku Budaya di Gedung A Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta, Selasa (23/7/2024).