JAKARTA - Kinerja komunikasi Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meraih penghargaan dalam ajang The 6th Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024. PLN EPI menyabet predikat Silver Winner kategori Program Kehumasan Pemerintah Sub Kategori Korporasi Negara di ajang yang digelar di Yogyakarta tersebut.

"Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen PLN EPI dalam menyajikan layanan kehumasan. Hal ini menjadi tantangan bagi kehumasan yang harus terus ditingkatkan demi praktisi kehumasan," ungkap Iwan," Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara melalui keterangan pers, Senin (14/10/2024).

Iwan menegaskan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehumasan dalam menyajikan informasi publik. Menurut dia, hal ini juga menjadi cara perusahaan memperkuat strategi komunikasi dan selalu berinovasi dalam menyampaikan informasi yang relevan.

"Penghargaan ini menjadi salah satu cara untuk memotivasi kinerja terbaik dalam bidang kehumasan dan terus semakin sinergis dan kontributif dalam melahirkan berbagai inovasi yang dapat memberikan layanan informasi terbaik bagi masyarakat," tegas Iwan.

Founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan menjelaskan, AHI 2024 yang mengangkat tema "Profesionalisme Humas untuk Indonesia Emas" digelar untuk mendorong keterbukaan informasi dan wujud profesionalisme humas dalam mendukung kemajuan Indonesia.

Pelaksanaan AHI 2024 berhasil menarik 240 entri dari 62 instansi dan memberikan penghargaan sebanyak 106 karya terbaik dari instansi dan korporasi yang dinilai berhasil menerapkan praktik keterbukaan informasi publik secara inovatif dan kreatif.

"Melalui ajang ini, kami mendukung perusahaan di Indonesia untuk mempertahankan prinsip keterbukaan informasi serta menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam menyajikan keterbukaan informasi terutama di era digital dengan tantangan yang semakin kompleks sehingga penting untuk selalu berinovasi," ujar Asmono.

JAKARTA - Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil meraih predikat juara pertama untuk kategori Perusahaan Non-Go Publik Non-Keuangan di ajang Annual Report Award (ARA) 2023. Perusahaan dinilai secara konsisten menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dalam operasionalnya.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, capaian ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan keterbukaan informasi. Untk diketahui, ajang ini mengusung tema "Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation" yang bertujuan meningkatkan praktik GCG dan aspek keberlanjutan dalam perencanaan proses bisnis jangka panjang yang dituangkan dalam Laporan Tahunan atau Annual Report (AR) dan Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report (SR) serta untuk mencapai kualitas penyajian informasi pada AR dan SR tersebut.

"Penghargaan yang diraih PLN EPI memotivasi kinerja terbaik dan terus berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan terutama dalam mendorong penerapan GCG yang baik melalui keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan," jelas Iwan dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Penerapan prinsip-prinsip GCG dan keterbukaan informasi, kata dia, menjadi pedoman yang harus disajikan secara relevan dan wajar dalam penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Sementara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN EPI Efin R. Febriantoro mengungkapkan pentingnya penyajian laporan tahunan secara terintegrasi bertujuan untuk melihat kinerja perusahaan yang menggambarkan peluang, risiko, dan tujuan di masa depan. "Penghargaan ini menjadi salah satu cerminan dalam mematuhi ketentuan keterbukaan informasi dan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang merupakan salah satu komitmen PLN EPI, tidak hanya dalam menyajikan keuangan yang sehat, tapi juga terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan," ujarnya.

Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi selaku Ketua Panitia Pengarah ARA 2023 Prof. Mardiasmo menjelaskan, pelaksanaan ARA 2023 bekerja sama dengan 7 instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Pada tahun 2024, ajang ini diikuti oleh 167 peserta yang terbagi dalam 10 kategori. Sebanyak 27 perusahaan dari beragam sektor berhasil meraih penghargaan ARA 2023.Mardiasmo mengatakan, melalui ajang ini pihaknya mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk terus mendorong pengembangan bisnis berkelanjutan di masa depan dengan mengedepankan pendekatan ESG dan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik melalui keterbukaan informasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RIPuan Maharani berjanji untuk menjadikan DPR periode 2024-2029 sebagai lembaga yang terbuka terhadap kritik.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya setelah terpilih sebagai ketua pada rapat paripurna perdana yang berlangsung pada Selasa (1/10/2024).

"Pada masa kepemimpinan kami, insya Allah, akan kami gelorakan semangat kerja bersama dalam mewujudkan DPR RI sebagai parlemen yang modern, terbuka, dan aspiratif serta berupaya menjadikan DPR RI sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya," ujar Puan di hadapan anggota DPR yang baru dilantik.

Puan juga menyinggung pentingnya rasa bangga anggota DPR saat berada di gedung yang sarat dengan sejarah perjalanan bangsa dan negara.

Ia menyampaikan bahwa mereka merasakan "getaran panggilan sejarah" untuk berkontribusi bagi rakyat.

"Pada kesempatan ini, atas nama seluruh Anggota DPR RI, kami juga mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media massa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, ormas, dan lain sebagainya untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil," kata Puan.

"Berikanlah pandangan, saran dan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Politikus PDI-P ini.

Rapat paripurna perdana ini juga menyepakati pemilihan lima pimpinan DPR RI periode 2024-2029.

Selain Puan yang menjabat sebagai ketua untuk kali kedua, Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) juga terpilih sebagai wakil ketua untuk kali kedua.

Tiga posisi wakil ketua lainnya diisi oleh wajah baru, yaitu Adies Kadir (Golkar), Saan Mustopa (Nasdem), dan Cucun Syamsurizal (PKB).

JAKARTA - PT BRI Multifinance Indonesia ( BRI Finance ) meraih penghargaan dalam kategori Media Relations Awards (MRA) 2024 sub kategori Press Release dalam ajang Penghargaan 78th Serikat Perusahaan Pers (SPS). Hal ini berkat komitmen tak henti memberikan pelayanan yang terbaik dalam keterbukaan informasi publik kepada pelanggan melalui hubungan media.

Penghargaan diterima oleh BRI Finance pada, Jumat (20/9) secara langsung di Hotel Savoy Homann, Bandung. Penetapan penghargaan ini didasarkan pada hasil penilaian kinerja media relations di bidang penulisan dan non-penulisan dari korporasi/ institusi sepanjang satu tahun ke belakang.

Seluruh entri yang dikompetisikan dinilai oleh Dewan Juri yang prominen di bidang komunikasi dan media pada 7 - 14 Agustus 2024 yang lalu. Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan mengapresiasi, SPS yang mengadakan ajang ini sebagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan kompetensi komunikasi publik perusahaan.

?Kami bangga dengan pencapaian yang telah diraih. Ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami dalam memberikan layanan terbaik, tidak hanya kepada masyarakat serta strategi bisnis yang tepat dalam menghadapi tantangan pasar, namun juga mengelola hubungan yang baik dengan media," ujar Wahyudi.

Komitmen untuk membangun komunikasi dan keterbukaan informasi secara konsisten melalui media, diungkapkan Wahyudi, bukan pekerjaan satu hari satu malam. Ini adalah sebuah proses panjang yang juga melibatkan banyak faktor dalam bisnis, termasuk komunikasi internal dan eksternal.

Komunikasi dengan media menjadi salah satu upaya implementasi keterbukaan komunikasi publik oleh perusahaan/ institusi yang secara andilnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Dalam ajang ini, sub kategori yang diraih oleh BRI Finance adalah Press Release Terbaik. Salah satu faktor yang menentukan BRI Finance menjadi unggul dalam kategori ini yakni keaktifan dalam pembuatan press release dengan key messages yang informatif, aktual, serta memberikan dampak yang besar bagi stakeholders BRI Finance.

?Ini merupakan kerja keras bersama dari seluruh tim BRI Finance. Tentunya kami akan terus meningkatkan kinerja yang baik ini. Dukungan dari pihak media dalam bisnis kami untuk merealisasikan visi perusahaan menjadi perusahaan pembiayaan terdepan dengan layanan terintegrasi merupakan hal yang sangat berharga,? tambah Wahyudi.

SPS didirikan sejak 8 Juni 1946 dan saat ini telah memiliki 30 cabang provinsi di seluruh Indonesia dengan 569 anggota perusahaan pers yang sebagian besar berasal dari media arus utama yang mengembangkan bisnis persnya di berbagai platform.

Sebagai organisasi perusahaan pers tertua di Indonesia, inisiatif SPS menyelenggarakan MRA adalah untuk mengapresiasi kinerja korporasi/ institusi di bidang media relations. Kompetisi ini sendiri terbuka bagi Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, Pemerintah Kota/ Kabupaten/ Provinsi, Lembaga, Kementerian, Perguruan Tinggi, dan Agensi.

MRA tahun ini menghadirkan empat kategori: Press Release, Media Gathering, Press Conference, dan Media Special Program.

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengungkapkan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto itu menyebut KIP dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi.

Thomas Djiwandono mengatakan KIP dapat menjadi solusi untuk menekan faktor ketidakpastian yang selama ini dinilai menjadi musuh besar dalam investasi.

"Keterbukaan Informasi Publik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sisi investasi. Musuh besar investasi adalah ketidakpastian. Keterbukaan Informasi Publik memberi peran dalam menekankan faktor ketidakpastian dalam hal investasi," kata Thomas Djiwandono dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8/2024).

Dengan kepastian yang lebih terjaga, dinilai dapat mendorong investasi tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong daya beli masyarakat. Ujungnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

"Pada akhirnya semua itu berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan," ucap Thomas Djiwandono.

Selain itu, peran KIP disebut dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pasalnya kepercayaan publik dapat meningkat ketika masyarakat bisa mengamati bagaimana uang yang disetorkan berupa pajak dikelola.

"Dengan memahami dan melihat langsung bagaimana pajak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, kesediaan publik untuk menjadi pembayar pajak yang patuh dapat meningkat. Pada akhirnya berdampak pada penerimaan yang lebih besar," ucap Thomas Djiwandono.

Untuk itu, ke depan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengambil peran yang lebih strategis, tidak hanya sekadar menyampaikan informasi tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat.

"Menggali kebutuhan informasi dan mendudukkannya dalam perspektif pemerintah. Hal ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral kita sebagai penyelenggara keuangan negara," pungkas Thomas Djiwandono.

(aid/rrd)

JAKARTA - Indonesia Re turut andil dalam menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi sebagaimana prinsip Good Corporate Governance (GCG) . Rabu 10 Juli, Indonesia Re menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.

Hadir dalam acara ini Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y. Walid, Direktur SDM & Manajemen Risiko PT Asuransi Asei Indonesia, David Sy., Direktur Utama PT Reasuransi Syariah Indonesia, Tati Febriyanti dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Indonesia Re Group.

Keterbukaan informasi publik menjadi fokus utama bagi Indonesia Re untuk membentuk ekosistem yang transparan, akuntabel dan terintegrasi. Juga merupakan kepatuhan atas prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dijalankan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham, investor, dan masyarakat serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

?Implementasi pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Indonesia Re ini merupakan komitmen Indonesia Re Group terhadap keterbukaan informasi publik. Upaya ini juga merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi hak atas kebutuhan informasi dan pelayanan publik yang berkaitan dengan perusahaan,? ujar Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y. Walid.

Menurut Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perusahaan harus didukung oleh seluruh level di perusahaan.

?Struktur kelembagaan PPID yang kuat dan transparan akan mendorong penyampaian informasi publik yang baik, dan yang paling fundamental perlu dilakukan oleh perusahaan adalah membangun ekosistem layanan informasi yang konsisten dalam memberikan informasi kepada publik dan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,? ujarnya.

Handoko menambahkan, ?Seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) perusahaan harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntable, adil dan memiliki integritas atau tidak memihak. Masyarakat berhak mengetahui informasi yang terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan. Namun informasi yang disajikan kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.?

Salah satu bentuk komitmen Indonesia Re terhadap penerapan keterbukaan informasi publik, yaitu dengan memiliki sistem dan infrastruktur yang komprehensif dan terintegrasi. Saat ini, Indonesia Re memiliki website, aplikasi e-PPID dan kantor layanan PPID yang dapat diakses oleh publik. Hal tersebut guna mendukung arahan dari Menteri BUMN, Erick Thohir, agar seluruh perusahaan BUMN dapat menjadi perusahaan yang informatif.

Bagi Indonesia Re, implementasi Good Corporate Governance tidak hanya dipandang jadi bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja perusahaan menuju well governed company.