JAKARTA, iNews.id -  Contoh kalimat kritikan yang baik tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga untuk mendorong perbaikan dan pertumbuhan. 

Dalam berbagai konteks, mulai dari lingkungan kerja hingga interaksi sosial, kritik yang konstruktif dapat membantu individu memahami kekurangan mereka dan menemukan cara untuk berkembang. 

Namun, menyampaikan kritik dengan cara yang tepat sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. 

Dengan menggunakan kalimat kritikan yang jelas dan positif, kita dapat menciptakan suasana dialog yang produktif dan saling menghargai. 

Kalimat kritikan adalah ungkapan yang berisi penilaian terhadap suatu hal, disertai dengan alasan yang mendukung baik atau buruknya. Dalam konteks ini, kritik tidak hanya berfungsi sebagai kecaman, melainkan juga sebagai alat untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kritik merupakan tanggapan yang disertai dengan uraian dan pertimbangan terhadap suatu karya atau pendapat. Selain itu, kritik juga dapat berfungsi untuk memperbaiki kualitas karya atau tindakan melalui analisis yang objektif dan seimbang.

Dengan demikian, kalimat kritikan memiliki peran penting dalam komunikasi, baik dalam konteks sosial maupun profesional.

Berikut contoh kalimat kritikan yang telah dirangkum iNews.id, Minggu (3/11/2024)

Dengan menggunakan contoh-contoh kalimat kritikan di atas secara tepat dan bijak, Anda dapat memberikan masukan yang membangun kepada orang lain tanpa menyinggung perasaan mereka.

Editor: Komaruddin Bagja

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yakni eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus. Keduanya pun langsung digiring ke ruang tahanan.

Tom Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. GKM tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Pemberian izin impor oleh Tom Lembong dinilai tak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan Indonesia saat itu surplus gula.

Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 karena Thomas Lembong tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya.

Sederet kritik Tom Lembong

Tom Lembong sendiri selama ini dikenal cukup vokal dalam mengkritik pemerintah selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia sendiri pernah masuk lingkaran pemerintahan Jokowi.

Pada 2015, Jokowi mengangkat Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian Jokowi mempercayai Tom Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019.

Namun Thomas Lembong tak lagi bergabung dengan pemerintahan pada periode kedua Jokowi. Pada 2021, ia berlabuh menyeberang gerbong perubahan dengan bergabung bersama Anies Baswedan.

Hubungan persahabatan yang sangat dekat dengan Anies, menjadi salah satu alasan Tom Lembong masuk ke Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin) di Pilpres 2024. Saat itu, Tom Lembong menjabat sebagai co-captain Timnas Amin.

Berikut ini beberapa kritik keras yang sempat dilontarkan Tom Lembong:

Kritik IKN

Saat menjabat sebagai timses Amin, Tom Lembong menyinggung soal pembuatan undang-undang IKN yang menurutnya terkesan sangat cepat dan tidak melibatkan masyarakat.

Hal ini disampaikan Tom Lembong saat diskusi CSIS mengenai industri dan hilirisasi, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 6 Desember 2023.

Tom juga menanggapi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia soal adanya calon presiden yang menolak IKN membuat calon investor menjadi ragu. Menurutnya, para calon investor sudah ragu sejak awal sebelum adanya calon presiden menolak pembangunan IKN.

Kritik Tom Lembong kemudian ditanggapi Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat Menteri Investasi. Bahlil dan Thomas Lembong belakangan saling beradu argumen.

Bahlil menilai, anggapan investor ragu untuk menanamkan modalnya di proyek IKN sejak pertama kali muncul keliru. Apalagi, Bahlil bilang, Thomas menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum proyek IKN muncul.

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yakni eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus. Keduanya pun langsung digiring ke ruang tahanan.

Tom Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. GKM tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Pemberian izin impor oleh Tom Lembong dinilai tak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan Indonesia saat itu surplus gula.

Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 karena Thomas Lembong tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya.

Sederet kritik Tom Lembong

Tom Lembong sendiri selama ini dikenal cukup vokal dalam mengkritik pemerintah selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia sendiri pernah masuk lingkaran pemerintahan Jokowi.

Pada 2015, Jokowi mengangkat Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian Jokowi mempercayai Tom Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019.

Namun Thomas Lembong tak lagi bergabung dengan pemerintahan pada periode kedua Jokowi. Pada 2021, ia berlabuh menyeberang gerbong perubahan dengan bergabung bersama Anies Baswedan.

Hubungan persahabatan yang sangat dekat dengan Anies, menjadi salah satu alasan Tom Lembong masuk ke Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin) di Pilpres 2024. Saat itu, Tom Lembong menjabat sebagai co-captain Timnas Amin.

Berikut ini beberapa kritik keras yang sempat dilontarkan Tom Lembong:

Kritik IKN

Saat menjabat sebagai timses Amin, Tom Lembong menyinggung soal pembuatan undang-undang IKN yang menurutnya terkesan sangat cepat dan tidak melibatkan masyarakat.

Hal ini disampaikan Tom Lembong saat diskusi CSIS mengenai industri dan hilirisasi, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 6 Desember 2023.

Tom juga menanggapi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia soal adanya calon presiden yang menolak IKN membuat calon investor menjadi ragu. Menurutnya, para calon investor sudah ragu sejak awal sebelum adanya calon presiden menolak pembangunan IKN.

Kritik Tom Lembong kemudian ditanggapi Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat Menteri Investasi. Bahlil dan Thomas Lembong belakangan saling beradu argumen.

Bahlil menilai, anggapan investor ragu untuk menanamkan modalnya di proyek IKN sejak pertama kali muncul keliru. Apalagi, Bahlil bilang, Thomas menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum proyek IKN muncul.

"Yang hari ini jadi menteri BKPM kan saya bukan Tom, jadi dia pikirannya keliru," kata dia, ditemui di Balai Kartini, Jakarta, pada 17 Desember 2023.

Lebih lanjut Bahlil mengklaim sejumlah investor luar negeri bahkan sudah menyampaikan komitmennya untuk berinvestasi di IKN. Namun demikian, ia tidak bisa merinci jumlah atau nama perusahaan luar negeri yang akan masuk ke megaproyek tersebut.

"Kalau negaranya dari Uni Emirat Arab, China, Korea masuk," ujarnya. Menurutnya, belum terealisasikannya investasi asing di proyek IKN disebabkan oleh langkah pemerintah yang memfokuskan investor dalam negeri pada tahap pertama pembangunan ibu kota baru.

Tujuannya agar proyek-proyek infrastruktur dasar yang dinilai "premium" bisa dikuasai pengusaha lokal.

"(Investor asing) bukan enggak ada yang masuk. Sudah ada yang masuk. Tapi saya diperintah presiden untuk di kluster A untuk memprioritaskan pengusaha dalam negeri," ucap Bahlil.

Kritik hilirisasi nikel dipaksakan

Masih saat menjabat timses Amin, Tom Lembong menganggap hilirisasi nikel di Indonesia terlalu dipaksakan. Hal ini membuat hilirisasi nikel jadi mengesampingkan aspek lingkungan hidup, keselamatan pekerja, hingga rasionalitas pasar.

"Kalau lihat tren harga nikel itu sempat melonjak waktu kita tutup keran ekspor, merugikan nasabah kita, mungkin menguntungkan kita. Tapi setelah hilirisasi ini sudah jalan dan kita membanjiri dunia dengan nikel, harganya anjlok," kata dia dalam program GASPOL Kompas.com pada 10 Februari 2024.

Ia menambahkan, hal ini hanya memberikan keuntungan sementara terhadap ekonomi Indonesia.

Thomas Lembong menuturkan, pola bekerja seperti ini merugikan semua pihak. Pola ini juga dikenal dengan boom and bust yang berarti setelah harga naik, perlahan akan turun menuju kolaps.

"Jadi yang lebih rasional itu, tidak ugal-ugalan, lebih konsisten, jadi peningkatan proyeksinya itu pelan-pelan dan betahap," imbuh dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI sendiri menyebut, eksploitasi nikel yang dilakukan saat ini dapat membuat total cadangan nikel habis dalam 15 hingga 20 tahun ke depan.

Untuk itu, ketika penambangan nikel dilakukan dengan lebih perlahan termasuk pemrosesan dan penjualan, harapannya cadangan nikel Indonesia dapat bertahan 30 hingga 50 tahun ke depan.

"Jadi ini kaya, keruk, lempar ke pasar dunia, sebentar lagi sudah habis. Nanti 20 tahun lagi kita butuh nikel kita harus keliling dunia ngemis-ngemis, balikin dong impornya," terang dia.

Beredar video yang menunjukkan aktivitas olahraga pound fit di stasiun MRT Jakarta hingga viral di media sosial. Kegiatan tersebut mendapat kritik karena dinilai terlalu bising dan mengganggu kenyamanan pengguna MRT.

Terkait ini, Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo buka suara. Ahmad menyebut akan menghentikan kegiatan pound fit di stasiun MRT sampai hasil evaluasi selesai dilaksanakan.

"Sampai hasil evaluasi selesai, kegiatan olahraga pound fit di stasiun akan dihentikan," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (23/10/2024).

Menurut Ahmad, respons dari masyarakat terkait pelaksanaan poundfit menjadi poin evaluasi MRT Jakarta. Ia menyebut peningkatan layanan tetap diutamakan tanpa mengganggu kenyamanan pengguna MRT.

"Sehingga kualitas dan peningkatan layanan tetap diutamakan serta tidak mengganggu kenyamanan maupun keamanan masyarakat yang menggunakan layanan MRT Jakarta," bebernya.

Namun, Ahmad menyebut pada prinsipnya MRT Jakarta mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat di ruang publik. Dengan catatan kegiatan tersebut tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku.

"Pada prinsipnya, MRT Jakarta mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat di ruang publik, baik dalam bentuk aktivitas komunitas, entertainment, kesehatan, edukasi, dan lainnya sepanjang tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku," tuturnya.

Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu. Melihat total anggota kabinet yang bertabah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti beberapa hal.

Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet obesitas alias super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai kemungkinan belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan antar kementerian/lembaga. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, Kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karena harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu. Melihat total anggota kabinet yang bertabah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti beberapa hal.

Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet obesitas alias super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai kemungkinan belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan antar kementerian/lembaga. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, Kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karena harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

Analisis formal merupakan tahapan dalam mengkritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan sebuah struktur. Pada tahapan analisis formal, dituntut pemahaman oleh seorang kritikus agar dapat mengkritik karya seni dengan benar.

Kritik seni adalah kegiatan menanggapi karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan untuk berbagai aspek, terutama sebagai bahan untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya.

Mengutip buku Pengetahuan Dasar Seni Rupa, Sofyan Salam, dkk. (2020) secara etimologi, kata "seni" yang umum dipakai berasal dari bahasa Melayu yang berarti "tipis, amat halus". Pada kamus yang diterbitkan sebelum masa kemerdekaan Indonesia, istilah seni telah ada, tetapi maknanya tidak sama dengan makna seni yang populer dewasa ini.

Dalam menanggapi sebuah karya seni, ada istilah kritik karya seni. Kritik karya senidapat meningkatkan kualitas pemahaman dan apresiasi terhadap sebuah karya seni, serta dapat dipergunakan juga sebagai standar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil berkarya seni.

Analisis formal adalah salah satu istilah dalam tahapan kritik karya seni. Analisis formal merupakan tahapan dalam mengkritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan unsur-unsur pembentuknya atau struktur formal.

Secara lengkap, tahapan dalam kritik karya seni adalah sebagai berikut.

Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan.

Agar dapat mendeskripsikan dengan baik, seorang pekritik harus mengetahui istilah-istilah tehnis yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Tanpa pengetahuan tersebut, maka pekritik akan kesulitan untuk mendeskripsikan fenomena karya yang dilihatnya.

Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya.

Pada tahap ini seorang kritikus harus memahami unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip penataan atau penempatannya dalam sebuah karya seni.

Interpretasi yaitu tahapan penafsiran makna sebuah karya seni meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan dan masalah-masalah yang dikedepankan.

Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan pekritiknya. Semakin luas wawasan seorang pekritik biasanya semakin kaya interpretasi karya yang dikritisinya.

Apabila tahap 1 sampai 3 ini merupakan tahapan yang juga umum digunakan dalam apresiasi karya seni, maka tahap ke 4 atau tahap evaluasi merupakan tahapan yang menjadi ciri dari kritik karya seni.

Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis.

Analisis formal merupakan tahapan dalam mengkritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan unsur-unsur pembentuknya atau struktur formal. Selain analisis formal, informasi tentang tahapan lain semoga dapat bermanfaat. (ARD)

MANADO - Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), pada perhelatan Pilkada Sulut 2024, ada yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut.

APK dan bahan kampanye itu berupa pemasangan videotron, papan reklame, billboard, spanduk, baliho dan umbul-umbul, serta selebaran, brosur dan juga pamflet berisikan materi visi dan misi dari tiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Jumlah APK dan bahan kampanye ini pun telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulut lewat Surat Keputusan nomor 192 tahun 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi KPU Provinsi Sulut untuk setiap pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2024, yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Sulut, Kenly Meydi Poluan pada 24 September 2024.

Dalam keputusan itu, bahan kampanye yang harus difasilitasi oleh KPU Sulut terhadap masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Sementara untuk Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing :

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut, sempat mempertanyakan kinerja dari KPU Sulut yang dinilai lambat, mengingat sesuai dengan aturan yang ada, hingga kini jumlah APK dan bahan kampanye memang belum terdistribusi dengan baik.

"Sudah lebih dua pekan, distribusi dari APK dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu belum terlihat masif. Ini kami pertanyakan, karena itu sudah menjadi keputusan dan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku," ujar Anggota Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi.

Sementara, Anggota KPU Sulut, Awaluddin Umbola, mengatakan jika pihaknya sudah memasang videotron dan billboard di beberapa titik strategis yang ada di di beberapa Kabupaten dan Kota.

Menurutnya, Videotron berada di Kota Manado tepatnya di jalan Boulevard depan kawasan Megamas, dan 12 titik Billboard tersebar di Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Kotamobagu, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengaku sering menerima kritikan dan ejekan terkait target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Prabowo mengatakan hal tersebut belajar dari Bapak Proklamator Indonesia, Soekarno.

Menurutnya, Soekarno pernah menyampaikan gantungkan lah cita-citamu setinggi langit. Kalau tidak sampai langit, minimal jatuh di antara bintang-bintang.

"Jadi, saya memang sering diejek. Prabowo apa ini, 8% pertumbuhan ya kan. Kita dinyinyir, ya nggak apa-apa. Saya belajar dari Bung Karno, proklamator. Beliau pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (10/10/2024).

Prabowo optimistis target tersebut dapat tercapai. Bahkan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi mencapai 9%.

"Saya canangkan 8%. Kalau nggak sampai 8%, ya 7,5%. Kalau nggak sampai 7,5%, ya 7%. Kalau kita puas, kita canangkan 6%, nanti 5,3% ya sudahlah. Jadi, siapa tahu nanti tidak 8%. Kalau 9% gimana? Lu enggak percaya kan? Benar enggak? Tunggu tanggal mainnya. Saya optimis. Semakin saya belajar, semakin dikaji, saya optimis," tambah dia.

Dia menjelaskan sedari muda, dia menggapai cita-citanya tidak diam saja melainkan bekerja keras, misalnya saat cita-citanya menjadi Jenderal.

Dia menilai apabila cita-cita yang diinginkan merupakan hal yang benar, itu tidak akan lari. Apalagi ditambah dengan jiwa pantang menyerah.

"Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Emangnya ada yang kasihan, lu jatuh. Bangkit lagi. Saya optimis, semakin saya belajar, semakin saya dikaji, saya optimis. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Bangsa Indonesia bangsa yang berani, bangsa yang optimis, kita insyaallah akan menjadi negara maju, kita akan jadi negara makmur. Tentunya kita harus kerja keras, kita harus benahi organisasi kita, benahi sistem pendidikan kita, kita benahi hukum kita, peradilan kita," jelasnya.

25 lebih sejak tahun 1995 program kajian seni pertunjukan dan lalu berkembang kepada kajian budaya visual, khususnya seni rupa, dan disusul dengan kajian budaya hadir di dalam ruang-ruang perkuliahan program studi pascasarjana.

Program yang kian banyak diminati oleh para dosen dan penulis lepas, nampaknya seiring dengan pengembangan dunia kesenian dan kebudayaan dalam kaitannya dengan proses bagaimana memetakan masalah kebudayaan secara umum.

Di sisi lain, bagaimana dunia kesenian dihadapkan dengan suatu tinjauan yang bersifat keilmiahan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perubahan sosial yang tak lepas dari perubahan perspektif politik, membuka cakrawala pemikiran bahwa tak sepenuhnya suatu kerangka keilmuan bisa bebas nilai.

Dalam konteks perspektif antropo-historis misalnya, sudah sejak lama ketika munculnya kesadaran bahwa kerangka antropo-historis yang bersumber dari Eropa-Amerika memiliki beban nilai terhadap kondisi kehidupan keilmiahan di “Dunia Ketiga”.

Beban nilai itu menciptakan penilaian kembali terhadap produk keilmuan yang dibentuk oleh masa lampau, kolonialisme yang telah mencabik-cabik kehidupan kebudayaan, kesenian dan masyarakat negeri jajahan.

Suatu tematik pemikiran dengan perspektif pos modernisme yang berkembang sejak setengah abad lampau berkaitan dengan kritik terhadap modernisme, walaupun dengan sayup dan masih meraba arah dari perkembangan pemikiran kritis itu.

Tahapan perkembangan pemikiran itu secara simultan berkembang melalui berbagai arah yang memunculkan perdebatan. Berkah perdebatan itulah membongkar kerangka yang telah tertanam sejak abad XVI Ketika Francis Bacon menyatakan “Knowledge is Power”, yang melahirkan daya dorong imperium nilai dalam wujud kolonialisme dan terbentuknya negeri-negeri jajahan yang merupakan dampak dari sirkulasi perdagangan di Eropa.

Logo sentrisme ditancapkan melalui kekuatan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lainnya melalui kekuatan ilmu pengetahuan itu pula terjadi proses eksploitasi terhadap semua kemungkinan yang diterapkan kepada negeri jajahan.

Ujung dari dampak kekuatan ilmu pengetahuan itu melahirkan secara kasat mata negeri-negeri jajahan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Dari waktu ke waktu pembentukan negeri-negeri yang diduduki kaum kolonial makin kokoh dan menciptakan jurang bukan hanya kemiskinan ekonomis tapi juga kemiskinan budaya.

Wujud yang paling nyata dari cengkeraman kolonialisme tentu saja kepentingan kapital yang memang mendorong kekuatan negeri-negeri Eropa. Di mana satu dengan lainnya saling bersaing dan sekaligus saling berkolaborasi menciptakan ketergantungan negeri jajahan kepada tatanan nilai yang dibentuk oleh suatu imperium nilai yang berpusat di ibukota-ibukota perdagangan seperti Amsterdam, London, Lisabon, Madrid, Paris, Roma, Berlin, Antwerp di samping kota-kota lainnya yang memiliki basis perkembangan perdagangan dan industri seperti kota-kota di Amerika seperti New York, Chicago, Los Angeles, Texas, Boston.

Kota-kota itulah yang sampai kini masih memiliki jejak ingatan, memori sosial yang masih menjadi orientasi bagi khususnya kaum kelas menengah-atas dalam berbagai citra produk kebudayaannya.

Pos moderenisme seiring dengan pos kolonial menjadi salah satu tahapan sejarah dalam pemikiran kebudayaan yang membawa dampak kepada sosial politik dan praktik jejaring ilmu pengetahuan. Melalui kedua tahapan itulah, pos modernisme dan pos kolonial, logo sentrisme dari modernisme mengalami gugatan dan sekaligus keretakan tatanan nilai dan munculnya berbagai tematik de-centring, suatu proses desentralisasi.

Tematik dan isu warna kelokalan bermunculan sebagai basis pemikiran dan sekaligus sistem produksi beriringan dengan spirit nasional(isme) dengan nada kekinian: kehendak untuk setara yang merupakan kelanjutan dari periode awal dan tengah abad XX.

Namun kita juga menyaksikan realitas yang lain yang seiring dengan proses desentralisasi munculnya globalisasi yang merupakan produk dari munculnya sistem informasi yang didukung oleh internet dan sistem transportasi modern yang demikian canggih.

Transformasi universal (isme) menjadi globalisasi nampaknya tak terelakan, dan sirkulasi sejarah terasa kembali kepada abad XIX di mana sejenis kolonialisme baru menjadi kekuasaan masa kini di dalam praktik politik ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan, betapa pun gugatan terjadi di semua lini.

Secara sistemik sesungguhnya jika kita menyatakan bahwa tatanan imperium nilai dengan kekuatan imperialisme baru melalui sarana teknologi informasi beserta sistem teknologi produksi dalam aspek kebudayaan, tak mengalami pergeseran yang signifikan.

Di balik itu, kembali kita berhadapan dengan perspektif kekuatan kapitalisme global yang justru kian canggih. Dalam konteks inilah kita perlu mempertanyakan kembali posisi fungsi kampus sebagai institusi ilmu pengetahuan, lembaga riset dan kebudayaan: sejauh mana kampus telah menciptakan suatu sistem produksi ilmu pengetahuan dan menciptakan pola produksi khususnya dalam kaitannya dengan produksi kebudayaan dan pemikiran.

Adakah kampus sebagai basis sosial ilmu pengetahuan telah melahirkan para pemikir yang memiliki daya gugatan atas realitas mutahir berkaitan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dan negara, dan pada sisi lainnya, sejauh manakah kampus melahirkan pemikiran kritis terhadap masalah-masalah fundamental yang bisa dijadikan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan?

Dengan meminjam ungkapan yang dinyatakan pada tahun 1996, setahun-dua setelah program kajian, Sosiolog-Novelis Umar Kayam yang menyatakan bahwa dalam kasus proses pendidikan pasca sarjana kajian seni pertunjukan ada kecenderungan yang kuat tak melahirkan pemikiran kritis, karena proses pendidikan hanya bersifat penjejalan dan penghapalan kutipan teori-teori kepada mahasiswa.

Riset di lapangan terasa tak menemukan konteks yang kuat, yang nampaknya seiring dengan ketiadaan pengajar untuk memahami apa sesungguhnya kajian yang dibutuhkan dalam konteks kesejarahan dan kebutuhan mutahir? Sangat mungkin hal ini pula yang melahirkan pernyataan novelis, Seno Gumira Ajidarma, bahwa tak ada korelasi antara kajian dengan pengembangan daya kritis yang melahirkan kritik terhadap dunia kesenian.

Sinisme lain muncul berkaitan dengan posisi-fungsi kampus, bahwa kampus nampak menjadi kepanjangan dari kolonialisme baru di dalam praktik ilmu pengetahuan, betapa pun teori berbagai pos kolonial dan dekolonisasi menjadi bacaan, bahkan menjadi sejenis gaya hidup di dalam perbincangan tentang kesenian dan kebudayaan: pasar teori tanpa kapasitas menciptakan dan hanya menjadi konsumen.

Konsumerisme yang seiring dengan ilmu pengetahuan yang menjadi komoditas inilah yang kini makin terasa dan kampus menjadi agensi dari kekuatan pasar global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RIPuan Maharani berjanji untuk menjadikan DPR periode 2024-2029 sebagai lembaga yang terbuka terhadap kritik.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya setelah terpilih sebagai ketua pada rapat paripurna perdana yang berlangsung pada Selasa (1/10/2024).

"Pada masa kepemimpinan kami, insya Allah, akan kami gelorakan semangat kerja bersama dalam mewujudkan DPR RI sebagai parlemen yang modern, terbuka, dan aspiratif serta berupaya menjadikan DPR RI sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya," ujar Puan di hadapan anggota DPR yang baru dilantik.

Puan juga menyinggung pentingnya rasa bangga anggota DPR saat berada di gedung yang sarat dengan sejarah perjalanan bangsa dan negara.

Ia menyampaikan bahwa mereka merasakan "getaran panggilan sejarah" untuk berkontribusi bagi rakyat.

"Pada kesempatan ini, atas nama seluruh Anggota DPR RI, kami juga mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media massa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, ormas, dan lain sebagainya untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil," kata Puan.

"Berikanlah pandangan, saran dan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Politikus PDI-P ini.

Rapat paripurna perdana ini juga menyepakati pemilihan lima pimpinan DPR RI periode 2024-2029.

Selain Puan yang menjabat sebagai ketua untuk kali kedua, Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) juga terpilih sebagai wakil ketua untuk kali kedua.

Tiga posisi wakil ketua lainnya diisi oleh wajah baru, yaitu Adies Kadir (Golkar), Saan Mustopa (Nasdem), dan Cucun Syamsurizal (PKB).

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap vonis bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Artinya, Haris-Fatia tetap dinilai tak terbukti mencemarkan nama baik Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Pengacara Haris-Fatia yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), Muhammad Isnur, mengatakan putusan MA ini sekaligus menjamin hak warga negara untuk mengkritik pejabat publik.

"Melalui putusan ini, kami menilai Mahkamah Agung telah turut menjaga marwah kebebasan sipil yang menjamin sekaligus menekankan bahwa warga negara memiliki hak untuk memberikan kritik terhadap pejabat publik tanpa harus khawatir dipidana," kata Isnur dalam keterangannya, Rabu (25/9).

Isnur juga menyinggung adanya dugaan konflik kepentingan yang dilakukan Luhut terkait praktik pertambangan di Papua yang telah terungkap dalam pengadilan tingkat pertama.

Di mana, ada penjajakan bisnis anak perusahaan Luhut yakni PT Tobacom Del Mandiri bersama dengan PT Madinah Qurrota Ain dan West Wits Mining. Disebut, Luhut juga merupakan beneficiary owners perusahaan tersebut.

"Putusan ini sudah sepatutnya menjadi acuan bagi APH untuk memulai investigasi conflict of interest Luhut Binsar Pandjaitan. Selain itu, pemerintah juga harus secara serius menindaklanjuti temuan dan rekomendasi berdasarkan kajian cepat yang berjudul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer, Studi Kasus Intan Jaya di Papua'," ungkap Isnur.

Di sisi lain, Isnur berharap, putusan ini bisa dijadikan acuan bagi seluruh hakim yang mengadili perkara melibatkan aktivis HAM maupun lingkungan hidup.

Terpisah, Haris Azhar mengatakan putusan MA tersebut menandakan lembaga yudisial lebih paham dan mau membuka ruang untuk menerima kebenaran.

"Berbeda dengan ranah eksekutif yang cenderung otoriter menghadapi kebenaran di warganya," kata Haris.

Haris menilai, putusan MA ini juga menjadi akhir dalam kasus ini sekaligus membuktikan temuan adanya konflik kepentingan Luhut dalam kegiatan tambang di Papua.

"Sepatutnya temuan dari laporan tersebut ditindaklanjuti dengan cara memeriksa dugaan penyalahgunaan jabatan dalam tambang emas di Papua," ujar Haris.