Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Tepatnya, Prabowo akan melantik Wakil Ketua dan Anggota DEN. Mari Elka Pangestu menjadi salah satu yang dilantik.

Mari Elka Pangestu adalah seorang Ekonom, Ahli Moneter, dan Dosen yang pernah Menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kini dia dilantik menjadi Wakil Ketua DEN. Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sudah dilantik duluan menjadi Ketua DEN.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 150 P 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Berikut ini daftar lengkap Anggota DEN yang sudah resmi dilantik Prabowo:

1. Wakil Ketua DEN: Mari Elka Pangestu

2. Anggota: Chatib Basri

3. Anggota: Arief Anshory Yusuf

4. Anggota: Haryanto Adikoesoemo

5. Anggota: Heriyanto Irawan

6. Anggota: Septian Hario Seto

7. Anggota: Firman Hidayat

Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menggodok skema subsidi baru untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya tengah menggodok terutama terkait data hingga opsi untuk kebijakan tersebut.

Adanya perubahan kebijakan subsidi ini juga telah dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan jajarannya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk langsung oleh Prabowo menjadi ketua tim khusus pembahas subsidi.

"Ini masih dirapatkan. Pak Menteri kan akan melaporkan ke Pak Presiden, saya di bawahnya harus siapin opsi, pembahasan data terutama, data dari mana. Itu akan saya lakukan hari ini," kata Dadan ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Dadan juga akan mempersiapkan data siapa saja penerima dari subsidi ke depan. Untuk mendukung persiapan data, Kementerian ESDM akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita akan undang BPS, data secara nasional kan BPS," jelasnya.

Pihaknya memastikan juga akan menggodok persyaratan dari kebijakan subsidi baru tersebut. Ia pun mencontohkan bagaimana menentukan syarat dari skema subsidi listrik.

"(Hasilnya) kita sampaikan ke Pak Menteri, Pak Menteri ke Pak Presiden, kalau rumah tangga ini, segini kWh-nya, siapa yang akan dapat, tidak dapat, itu wilayah-wilayahnya nanti diputuskan, kami tim teknis membuat opsi-opsinya," pungkasnya.

Terkait dengan rencana apakah kebijakan subsidi akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah buka suara. Bahlil menyebut BLT menjadi salah satu opsi pada kebijakan ke depan. Karena keputusannya masih butuh pembahasan berikutnya.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ungkap Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Bahlil sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.

"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," jelasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal arah kebijakan subsidi Presiden Prabowo Subianto. Kemarin, Prabowo baru saja mengumpulkan jajaran menterinya untuk pertama kali membahas soal kebijakan subsidi.

Bahlil bilang dalam rapat itu, dirinya ditunjuk Prabowo untuk menjadi ketua tim khusus pembahas subsidi. Dalam waktu dekat, dia diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.

"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Ditanya soal apakah ada opsi melakukan subsidi langsung tanpa lewat korporasi, Bahlil bilang itu menjadi salah satu alternatif kebijakan. Keputusannya masih butuh pembahasan berikutnya.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran dalam rapat terbatas pertama soal subsidi. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

Lihat Video: Ikut Retret di Akmil Magelang, Bahlil Ngaku Kerepotan Bangun Pagi

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto bakal meneken Keputusan Presiden soal perpindahan ibu kota. Seperti diketahui, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur benar-benar jadi ibu kota baru bila Keputusan Presiden sudah diteken kepala negara.

Prasetyo mengatakan Prabowo akan meneken beleid tersebut bila semua hal sudah siap di IKN. Namun, dia enggan bicara standar kesiapan yang diinginkan Prabowo seperti apa.

"Ya nanti kita lihat, kita pelajari. Begitu semua sudah ready, semua siap, beliau yang akan tanda tangan," ujar Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo juga mengatakan Prabowo ada rencana untuk mengajak para menterinya ke IKN, namun sampai sekarang rencana itu belum ada terjadwal.

Apabila Prabowo mau ke IKN bersama para menterinya pun, nampaknya hal itu tidak akan dilakukan secara berbondong-bondong. Mungkin hanya beberapa kementerian kunci yang melakukan pembangunan yang diajak.

"Saya rasa tidak perlu semuanya berbondong-bondong kalau hanya sekedar menengok ke sana kan. Mungkin kalau ke sana beberapa kementerian kunci kan begitu. Menteri PU, Menteri Infrastruktur, Menteri Keuangan, jadi nggak usah ramai-ramai," sebut Prasetyo.

Sebelumnya terungkap, Prabowo juga menargetkan pembangunan IKN bakal dilakukan selama 4 tahun ke depan. Menurut Prasetyo target selama 4 tahun itu akan mengejar agar pembangunan semua fungsi trias politika bisa diselenggarakan di IKN. Mulai dari jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

"Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif," tutur Prasetyo.

Dia enggan bicara strategi apa yang mau dilakukan Prabowo untuk membangun IKN, Prasetyo cuma bilang pembangunan IKN akan dilakukan secepat-cepatnya.

"Pokoknya, semua program-program prioritas dalam waktu cepat harus segera dikerjakan," beber Prasetyo.

Dua jabatan diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Dua hari berturut-turut Luhut dilantik Prabowo untuk dua jabatan berbeda

Pertama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo itu diangkat Prabowo menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Senin (21/10/2024).

Pengangkatan Luhut berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Kedua, pada keesokannya, Selasa (22/10), Luhut diangkat Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden di Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Pengangkatan Luhut tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden melandasi penunjukkan Luhut.

Ditemui usai dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut mengatakan dirinya diminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta membantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut.

Namun di hari berikutnya, usai dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden, Luhut justru diam seribu bahasa

Restu Istri Luhut untuk Jabatan Baru

Sebelumnya Luhut sempat mengungkap kisah di balik jabatan barunya. Menurut Luhut istrinya, Devi Simatupang, sempat diminta restu oleh Prabowo, agar Luhut diizinkan masuk Kabinet. Kisah itu dibagikan Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan yang diunggah pada Senin 21 Oktober.

Purnawirawan TNI itu mengatakan dia dan istrinya, Devi Simatupang, bertemu dengan Prabowo di acara Gala Dinner AKABRI 67/70 pada 21 Juli 2024.

Saat itu Prabowo bercerita mengenai tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Di momen itu, Prabowo lalu meminta izin kepada Devi Simatupang untuk memperbolehkan Luhut mengemban posisi baru di pemerintahan.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk 'memperbolehkan' suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," cerita Luhut di akun Instagram pribadinya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh Penasihat Khusus, tujuh Utusan Khusus Presiden, dan satu staf khusus.

Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 140/P tahun 2024.

Adapun tujuh penasihat khusus presiden tersebut adalah:

1. Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan
2. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan
3. Dudung Abdurrahman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan
4. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional
5. Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi
6. Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji
7. Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang kesehatan

Selanjutnya, melalui, Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 Tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden tahun 2024-2029, presiden mengangkat sejumlah utusan khusus, yakni:

1. Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan
3. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keamanaan
4. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
5. Ahmad Rida Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital.
6. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.
7. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

Selanjutnya, lewat Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2024 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, presiden melantik Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengatakan, tugas presiden terbilang berat dan strategis.

Menurutnya, banyak hal yang mesti dipikirkan dan diselesaikan presiden, termasuk kebijakan-kebijakan yang terkait negara.

"Maka beliau membutuhkan penasihat ya, dan saya diberi mandat untuk memberi nasihat di bidang politik dan keamanan," ujar Wiranto usai menghadiri pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Tonton:Ini Daftar 22 Kementerian Baru yang Lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, lingkup tugasnya di bidang perdagangan internasional dan kerja sama multilateral.

"Kami menunggu arahan presiden dulu ya, prioritas beliau dimana," ucap Mari Elka.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA).

Pengucapan sumpah tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Pengangkatan Sunarto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung.

Ia terpilih menjadi Ketua MA setelah meraih 30 suara hakim agung dari total 44 suara di dalam sidang paripurna khusus yang beragenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Sunarto akan menjalankan tugas sebagai Ketua MA periode 2024-2029 menggantikan Ketua MA sebelumnya, Syarifuddin, yang memasuki masa pensiun.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Sunarto mengucapkan sumpah jabatannya.

Sunarto lahir di Sumenep pada 11 April 1959. Ia memulai kariernya di dunia peradilan sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 1985. Perjalanan kariernya terus berlanjut hingga menjadi Hakim Agung pada tahun 2015 dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial tahun 2018, serta Wakil Ketua MA Bidang Yudisial pada Februari 2023.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyiapkan 48 Keputusan Presiden (Keppres) untuk penataan 48 kementerian di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Hal ini penting dalam proses transisi dan penataan kabinet.

Diketahui dalam pemerintahan Prabowo, jumlah kementerian dan lembaga (KL) bertambah cukup drastis dibandingkan saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di era Jokowi jumlah kementerian mencapai 34, sementara saat era Prabowo jumlahnya menjadi 48.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini menjelaskan, pihaknya bersama Menteri PAN-RB era Jokowi, Abdullah Azwar Anas, telah menyiapkan proses transisi ini sejak 4 bulan lalu. Menyusul Keppres ini, juga akan disusun Peraturan Presiden (Perpres).

"Kemarin Pak Anas sudah mempersiapkan itu, ada sekitar 48 Keppres yang sudah disediakan untuk organisasi kementerian-kementerian yang baru itu, nanti setelah itu baru kita akan mempersiapkan juga Perpres transisinya," kata Rini, ditemui di usai sertijab di Kantor KemenPAN-RB, Senin (22/10/2024).

Sebelum membuat Perpres tersebut, Rini menjelaskan bahwa pihaknya perlu menyiapkan Perpres Transisi. Aturan ini diperlukan sebagai acuan sekaligus pemetaan tugas dan fungsi kementerian, utamanya kementerian-kementerian baru.

"Jadi harus diberitahu bahwa fungsi ini pindah kemana, fungsi A pindah kemana, fungsi B pindah kemana, sehingga para kementerian sudah tahu dia itu akan mengerjakan apa. Kemudian setelah itu, kita membuat Perpres, setelah membuat peraturan struktur organisasi sudah ada, maka kita sekarang siapkan juga rancangan Permen PAN-RB planning bagaimana cara pemindahannya," terangnya.

Namun untuk tahap awalnya, pihaknya perlu menunggu Perpres Transisi rampung. Perpres inilah yang akan menjadi acuan awal dari transisi pemerintah, termasuk untuk pemindahan dan penataan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemindahan ASN ini berkaca pada adanya sejumlah kementerian yang dipecah dan dihilangkan, salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rini juga memastikan, ASN dipindahkan sesuai dengan fungsinya.

"Jadi sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kita atur berikutnya adalah mengenai penganggarannya. Nanti kita bersama-sama dengan Menteri Sesneg, kemudian dengan Menteri Keuangan, kita akan bahas bersama-sama," kata Rini.

"Mereka juga nanti akan mengatur programnya, yang dulu program dari satu menteri itu harus, nanti kita akan coba membuat roadmap penyelesaiannya, itu menjadi salah satu program yang kita selesaikan dalam 100 hari ini," sambungnya.

Rini menargetkan, proses transisi ini bisa rampung pada bulan Oktober ini. Persiapannya harus selesai sebelum tahun baru agar persoalan anggaran dan penataan sumber daya manusia (SDM) kementerian bisa segera ditetapkan.

"Mungkin bulan Oktober kita upayakan selesai semuanya. Kalau menteri kan harus bisa segera bekerja. Kalau yang menteri yang tidak berubah kan bisa langsung. Nanyak menteri yang, Menko-nya kan sekarang ada tujuh, jadi itu juga harus disesuaikan. Kemudian kementerian-kementerian yang ada di bawah Menko juga harus disesuaikan dulu," ujarnya.

Selain itu, Rini sendiri menargetkan Perpres Transisi ini bisa keluar dalam 1-2 hari ke depan. Adapun saat ini, Perpres tersebut telah berada di tangan Prabowo sehingga harapannya bisa segera dirilis.

"Mudah-mudahan bisa (1-2 hari lagi terbit). Jadi ini saya kira sangat baik, Pak Presiden, penyiapan untuk para kementerian. Meskipun ini organisasinya mungkin kementeriannya lebih besar, tetapi tahap-tahapan itu sudah disiapkan," ujar dia.

Sedangkan untuk kementerian-kementerian baru yang saat ini belum punya gedung kantor, Rini mengatakan, pihaknya dengan Kementerian Sekretariat Negara akan berkoordinasi untuk mengatur hal tersebut.

"Kita punya aset banyak, mudah-mudahan nanti, karena saya nggak bisa bicarakan bukan kewenangan MenPAN, kita mengatur organisasinya," katanya.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto melantik para wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih yang akan bekerja bersamanya pada periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Adapun pelantikan wamen berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 73/M/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029.

Pada saat yang sama, Prabowo pun melantik ajudannya, Mayor Teddy Indra Wijaya, sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

Saat pengumuman nama-nama calon menteri, Minggu (20/10) malam, Prabowo menyebutkan 56 nama wakil menteri dan badan. Namun, pada pelantikan hari ini hanya 55 nama yang disebut.

Dari pantauan Kompas.com, nama M Qodari selaku Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sudah disebutkan dalam pelantikan menteri di Senin pagi bersamaan dengan pembacaan Keppres terhadap Kepala KSP

Presiden Prabowo Subianto kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para wamen periode tahun 2024-2029.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo diikuti para wamen.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berikut daftar lengkap wamen di Kabinet Merah Putih:

1. Lodewijk Freidrich Paulus, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2. Otto Hasibuan, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3. Bambang Eko Suharyanto, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara

4. Juri Ardiantoro, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara Baca juga: Daftar 103 Calon

5. Bima Arya Sugiarto, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri

6. Ribka Haluk, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri

7. Muhammad Anis Matta, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri

8. Arrmanatha Christiawan Nasir, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri

9. Arif Havas, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri

10. Doni Hermawan, sebagai Wakil Menteri Pertahanan

11. R. Muhammad Syafi’i, sebagai Wakil Menteri Agama

12. Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai Wakil Menteri Hukum

13. Mugiyanto, sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia

14. Silmy Karim, sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

15. Thomas AM Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan

16. Suahasil Nazara, sebagai Wakil Menteri Keuangan

17. Anggito Abimanyu, sebagai Wakil Menteri Keuangan

18. Fajar Riza Ul haq, sebagai Wakil Menteri Pendidikan

19. Atip Latipulhayat, sebagai Wakil Menteri Pendidikan

20. Fauzan, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

21. Stella Christie, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

22. Giring Ganesha, sebagai Wakil Menteri Kebudayaan

23. Dante Saksono Harbuwono, sebagai Wakil Menteri Kesehatan

24. Agus Jabo Priyono, sebagai Wakil Menteri Sosial

25. Immanuel Ebenezer Gerungan, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan

26. Christina Aryani, sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI

27. Dzulfikar Ahmad Tawala, sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI

28. Faisol Riza, sebagai Wakil Menteri Perindustrian

29. Dyah Roro Esti Widya Putri, sebagai Wakil Menteri Perdagangan

30. Yuliot, sebagai Wakil Menteri ESDM

31. Diana Kusumastuti, sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum

32. Fahri Hamzah, sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

33. Ahmad Riza Patria, sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

34. Viva Yoga Mauladi, sebagai Wakil Menteri Transmigrasi

35. Suntana, sebagai Wakil Menteri Perhubungan

36. Angga Raka Prabowo, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital

37. Nezar Patria, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital

38. Sudaryono, sebagai Wakil Menteri Pertanian

39. Sulaiman Umar, sebagai Wakil Menteri Kehutanan

40. Didit Herdiawan, sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

41. Ossy Dermawan, sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional

42. Febrian Alphyanto Ruddyard, sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas

43. Purwadi Arianto, sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

44. Kartiko Wirjoatmodjo, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara

45. Aminuddin Ma’ruf, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara

46. Dony Oskaria, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara

47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN

48. Diaz Faisal Malik Hendropiyono, sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

49. Todotua Pasaribu, sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

50. Ferry Joko Yuliantono, sebagai Wakil Menteri Koperasi

51. Helvi Yuni, sebagai Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

52. Ni Luh Enik Ernawati, sebagai Wakil Menteri Pariwisata

53. Irene Umar, sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif

54. Veronica Tan, sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

55. Taufik Hidayat, sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "Prabowo Lantik 55 Wamen Kabinet Merah Putih, Ini Daftarnya"

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/21/15513811/prabowo-lantik-55-wamen-kabinet-merah-putih-ini-daftarnya?page=all#page2.

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil dua calon Wakil Menteri BUMN. Mereka adalah Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria.

Kartika Wirjoatmodjo bukanlah orang baru di Kementerian BUMN. Saat ini pun, ia masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Usai bertemu Prabowo, pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan, jika dirinya hanya melanjutkan. "Saya kan melanjutkan," kata Tiko di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Dia mengatakan, dirinya akan bekerja keras dan loyal kepada Prabowo. Kemudian, semakin meningkatkan kontribusi BUMN ke masyarakat.

"Pokoknya kita akan kerja keras dan akan loyal kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan BUMN kita harapkan semakin maju dan semakin berkontribusi buat masyarakat," terangnya.

Sementara, Dony Oskaria yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama InJourney. Dia mengatakan, dirinya akan bekerja bersama Tiko. "Iya, sama Pak Tiko," ungkap Dony.

Kartika Wirjoatmodjo

Tiko dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN pada 25 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019. Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, ia memimpin beberapa institusi keuangan ternama yakni sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2016-2019, Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2015-2016, Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2014-2015, Presiden Direktur & CEO PT Indonesia Infrastructure Finance tahun 2011-2013.

Pria yang lahir di Surabaya 18 Juli 1973 ini menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia pada 1996. Kemudian, Kartika melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan meraih gelar MBA dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2001.

Dony Oskaria

Sementara, Dony Oskaria menjabat sebagai Direktur Utama InJourney pada 4 Oktober 2021. Ia merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (1996) dan MBA dari Asian Institute of Management, Filipina (2009).

Dalam karier profesionalnya pernah menjabat sebagai CEO Hospitality & Entertainment CT Corp, Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dan Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) akan menggelar pemilihan Ketua MA pada 16 Oktober 2024.

Pemilihan ini dilakukan karena Ketua MA saat ini, Muhammad Syarifuddin, akan memasuki masa pensiun.

“Pemilihan Ketua MA Insya Allah diadakan Rabu Legi, 16 Oktober 2024,” ujar Juru Bicara MA, Suharto, dalam konferensi pers di Media Center MA, Senin (14/10/2024).

Suharto menjelaskan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, MA akan menyampaikan nama Ketua terpilih kepada Presiden.

Setelah itu, Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Ketua MA dalam waktu 14 hari.

“Di UU MA setelah Ketua MA terpilih, oleh lembaga MA diusulkan ke Presiden, nanti ada waktu 14 hari untuk mengeluarkan Keppres,” kata Suharto.

Setelah Keppres dikeluarkan, Ketua MA terpilih akan mengucapkan sumpah di hadapan Presiden.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie bicara terkait Keputusan Presiden (Keppres).

Keppres itu sendiri sebelumnya akan sebagai penentu terkait kisruhnya perebutan kursi Ketum Kadin antara Anindya dengan Arsjad Rasjid. Namun, Anindya mengatakan akan meminta kepastian dari Kemenkumham.

"Intinya Kadin itu fokus banyak bicara ke depan mendukung pemerintah berikutnya. Segala macam istilah aturan hukum jalan seperti biasa. Contohnya sudah banyak kepemimpinan sebelumnya di Kadin, Kadin berdasarkan UU, Keppres mengatur AD ART, sedangkan keanggotaan dan pengurusan itu diatur, diurus internal," kata dia ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

"Tetapi kita akan konsultasi dengan Kemenkumham untuk mendapatkan kepastian. Tetapi saya lihat tidak berbeda dengan sebelumnya," lanjutnya.

Anindya juga menanggapi terkait proses hukum yang diajukan dari pihak Kadin Arsjad Rasjid. Dia mengaku tidak masalah adanya pengajuan proses hukum dari pihak yang tidak puas atas keputusan Munaslub.

"Kalau tentu yang tidak puas saya rasa sah-sah saja dan sudah ada ranahnya. Pasti dari kami fokus berpikir ke depan, ada tim sendiri yang mengurus segala macam hal-hal perbedaan persepsi," ungkapnya.

Anindya meyakini Kadin Indonesia akan bersatu kembali dan solid sebagai pewakilan dari dunia usaha. Namun, dia enggan berbicara apakah persatuan dari Kadin sudah ada kesepakatan dengan sisi Arsjad Rasjid.

"Menariknya harusnya semua satu kembali, Kadin cuma satu. Sejarahnya di awal, tetapi ujungnya apik dan solid untuk dunia usaha. (Kesepakatan dengan Arsjad Rasjid?) Kita belum bicara seperti itu, tetapi melihat sejarah tidak ada yang tidak mungkin tetapi itu yang dibutuhkan dunia usaha," pungkasnya.

Sementara sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas mengatakan terkait Keputusan Presiden (Keppres) penetapan Anindya sebagai ketua umum, bukan menjadi urusan Kemenkumham.

"Urusannya sekarang, presiden minta untuk diselesaikan secara baik-baik. Urusan Keppres kan di sana, bukan Kumham," katanya di DPR Jakarta, Kamis (19/9/2024).