JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengingatkan para hakim agung soal integritas hingga pentingnya menjaga rezeki yang halal bagi keluarga.

Pesan ini Sunarto sampaikan ketika membuka Rapat Pleno Kamar MA ke-13 di Bandung, Jawa Barat.

Sunarto meminta, agar para hakim agung meneguhkan hati, menjadikan peristiwa yang melanggar integritas sebagai yang terakhir, dan mematuhi kode etik hakim.

“Tetap fokus bekerja dan menjalankan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku guna menjaga integritas," kata Sunarto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sunarto, menjaga integritas diri sendiri, bersikap jujur, tanggung jawab, dan konsisten pada nilai merupakan sikap pertama yang harus diwujudkan aparatur peradilan.

Membangun integritas, menurut mantan Ketua Badan Pengawas (Bawas) MA itu, dimulai dari lingkungan yang paling kecil.

"Istri atau suami, bahkan anak-anak, senantiasa saling mengingatkan akan pentingnya rezeki halal bagi keluarga," tutur Sunarto.

Selain keluarga, integritas juga harus dibangun bersama-sama di lingkungan kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan mengingatkan rekan kerja di lingkungan MA.

Ketika kebaikan dilakukan secara kolektif, kata Sunarto, akan menjadi lebih kuat daripada dilakukan secara individual.

"Kita bisa saling menjaga rekan sejawat untuk tidak tergoda pada hal-hal yang mengarah kepada perbuatan nir-integritas,” ujar Sunarto.

Pada kesempatan yang sama, Sunarto juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 di lingkungan MA yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun SPI merupakan upaya KPK untuk memotret seberapa rentan suatu lembaga atau instansi terhadap korupsi. Dalam survei ini, responden diminta memberikan kesaksian apakah di lingkungan mereka terdapat tindakan-tindakan korupsi.

Sunarto mengatakan, skor SPI MA pada 2023 84,93. Angka ini naik dari 74,51 pada 2022. Meski demikian, angka itu jauh jika dibanding hasil SPI pada 2021 dengan skor 82,72.

Lebih lanjut, Sunarto mengajak semua aparatur peradilan agar saling membantu dalam meraih kembali kepercayaan publik.

Menurutnya, peristiwa-peristiwa yang melanda MA dalam beberapa waktu terakhir mestinya bisa memperkuat lembaga peradilan jika dihadapi bersama, secara cerdas, dan dengan solidaritas tinggi.

Sunarto pun mengutip gagasan filsuf Jerman yang menjadi salah satu tonggak lahirnya filsafat postmodern, Was mich nicht umbringt macht mich starker. Idiom itu berarti, “peristiwa yang menimpa, selama tidak memusnahkan, justru akan membuat kita lebih”.

"Kepercayaan publik tidak bisa diraih sendiri-sendiri. Ia dibangun di atas fondasi integritas, dirawat dengan kerja cerdas, dan diikat dengan tali solidaritas," ujarnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA).

Pengucapan sumpah tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Pengangkatan Sunarto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung.

Ia terpilih menjadi Ketua MA setelah meraih 30 suara hakim agung dari total 44 suara di dalam sidang paripurna khusus yang beragenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Sunarto akan menjalankan tugas sebagai Ketua MA periode 2024-2029 menggantikan Ketua MA sebelumnya, Syarifuddin, yang memasuki masa pensiun.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Sunarto mengucapkan sumpah jabatannya.

Sunarto lahir di Sumenep pada 11 April 1959. Ia memulai kariernya di dunia peradilan sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 1985. Perjalanan kariernya terus berlanjut hingga menjadi Hakim Agung pada tahun 2015 dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial tahun 2018, serta Wakil Ketua MA Bidang Yudisial pada Februari 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pelantikan Ketua MA yang baru ini bersamaan dengan pelantikan kepala badan dan lembaga negara pada pemerintahan Prabowo.

"Memutuskan dan menetapkan, mengangkat Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Agung terhitung sejak pengucapan sumpah jabatan," demikian bunyi surat keputusan yang dibacakan.

Setelah itu, Sunarto pun membacakan sumpah jabatannya di hadapan Presiden Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," ucap Sunarto.

Untuk diketahui, sebelum diangkat sebagai Ketua MA, Sunarto lebih dulu menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Dilansir dari situs resmi MA, Sunarto mengawali karier di dunia peradilan sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada 1985. Dua tahun kemudian, dia dilantik sebagai hakim di Pengadilan Negeri Merauke. Perjalanan kariernya berlanjut ke Pengadilan Negeri Blora pada 1992 dan Pasuruan pada 1998.

Kemudian, pada 2003, dia diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, dan di akhir tahun yang sama dipercaya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek. Pada 2005, Sunarto menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Pada 2006, Sunarto mulai bertugas sebagai Hakim Tinggi pengawas di Badan Pengawasan MA. Selanjutnya, ia dia sebagai Inspektur Wilayah III (Kalimantan-Sulawesi) pada 2009 dan Inspektur Wilayah II (Jawa-Bali) pada 2011.

Pada 2013, Sunarto menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan MA. Dua tahun setelahnya, dia dilantik menjadi Hakim Agung.

Jabatannya sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial mulai dipegang pada Februari 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pelantikan Ketua MA yang baru ini bersamaan dengan pelantikan kepala badan dan lembaga negara pada pemerintahan Prabowo.

"Memutuskan dan menetapkan, mengangkat Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Agung terhitung sejak pengucapan sumpah jabatan," demikian bunyi surat keputusan yang dibacakan.

Setelah itu, Sunarto pun membacakan sumpah jabatannya di hadapan Presiden Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," ucap Sunarto.

Untuk diketahui, sebelum diangkat sebagai Ketua MA, Sunarto lebih dulu menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Dilansir dari situs resmi MA, Sunarto mengawali karier di dunia peradilan sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada 1985. Dua tahun kemudian, dia dilantik sebagai hakim di Pengadilan Negeri Merauke. Perjalanan kariernya berlanjut ke Pengadilan Negeri Blora pada 1992 dan Pasuruan pada 1998.

Kemudian, pada 2003, dia diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, dan di akhir tahun yang sama dipercaya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek. Pada 2005, Sunarto menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Pada 2006, Sunarto mulai bertugas sebagai Hakim Tinggi pengawas di Badan Pengawasan MA. Selanjutnya, ia dia sebagai Inspektur Wilayah III (Kalimantan-Sulawesi) pada 2009 dan Inspektur Wilayah II (Jawa-Bali) pada 2011.

Pada 2013, Sunarto menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan MA. Dua tahun setelahnya, dia dilantik menjadi Hakim Agung.

Jabatannya sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial mulai dipegang pada Februari 2023.

Sebanyak lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih periode 2024-2029 dan mengucapkan sumpah jabatan pada hari ini di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Kelima Anggota BPK tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi.

Dalam keterangan tertulis BPK, Kamis (17/10/2024), Akhsanul Khaq sebelumnya menjabat sebagai Auditor Utama KN I BPK. Bobby Adhityo Rizaldi merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Sementara, Daniel Lumban Tobing sebelumnya adalah Anggota II BPK periode 2019-2024.

Daniel kembali terpilih dan memasuki periode jabatan kedua sebagai Anggota BPK. Sementara Fathan Subchi, sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI setelah menjadi Anggota DPR RI sejak 2014.

Kemudian ada Budi Prijono yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan di era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia menduduki jabatan itu sejak 2022 sampai 2024.

Pengambilan sumpah jabatan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa sebelum memangku jabatannya, Anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.

Pengucapan sumpah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 112/P Tahun 2024 tanggal 26 September 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan BPK.

Kelima Anggota BPK terpilih tersebut merupakan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI periode 2024-2029 yang diselenggarakan oleh DPR RI, dan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2024-2025 pada tanggal 10 September 2024, dengan Surat Keputusan Nomor 14/DPR RI/I/2024 2025 tentang Persetujuan DPR RI Terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2024-2029.

Setelah pengucapan sumpah jabatan ini, keanggotaan BPK menjadi lengkap berjumlah sembilan. orang, bersama dengan Anggota BPK lainnya, yaitu Isma Yatun, Nyoman Adhi Suryadnyana, Haerul Saleh, dan Slamet Edy Purnomo.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota BPK akan ditentukan kemudian sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RL

Kelima Anggota BPK tersebut menggantikan Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya, yaitu Hendra Susanto (Wakil Ketua merangkap Anggota BPK), Daniel Lumban Tobing (Anggota BPK), Achsanul Qокакі (Anggota BPK), Ahmadi Noor Supit (Anggota BPK), dan Pius Lustrilanang (Anggota BPK).

JAKARTA, KOMPAS.com -Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Sunarto menyatakan, tidak ada intervensi dari pemangku kekuasaan maupun pengusaha dalam pemilihan pucuk pimpinan MA.

Sunarto menepis anggapan bahwa hakim agung yang memiliki hak suara dalam memilih Ketua MA diintervensi pihak eksternal, meski ia tidak menampik terdapat sejumlah isu intervensi tersebut.

“Mungkin ya informasi-informasi yang untuk meramaikan saja. Nyatanya independensi hakim agung tidak tidak terpengaruh dengan isu-isu itu. Ada (isu) penguasa, ada pengusaha, nyatanya enggak (intervensi),” kata Sunarto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Menurut Sunarto, sebagai satu dari empat kandidat calon Ketua MA, tidak ada pihak yang menghubunginya dan membicarakan pemilihan pucuk pimpinan MA.

Pada akhirnya, kata Sunarto, berbagai isu yang berseliweran itu terbantah dengan sendirinya.

“Saya kan kandidat ya, menurut saya tidak ada penguasa yang intervensi dan tidak ada pengusaha yang menghubungi saya,” ujar Sunarto.

Dalam sambutannya usai terpilih sebagai ketua MA, Sunarto juga menyinggung hakim agung yang tetap independen dalam menggunakan suara mereka.

Menurut dia, pemilihan Ketua MA lebih ditentukan faktor keakraban, kenyamanan, dan kebersamaan antar hakim agung sehingga bisa terwujud proses pemilihan yang demokratis.

“Para hakim agung tidak akan terpengaruh karena sudah mengenal satu sama lain dengan sangat baik dan seluruh kandidat pada hari ini adalah figur-figur terbaik yang dimiliki oleh MA,” ujar Sunarto.

Mantan kepala Badan Pengawas MA ini mengatakan, para hakim agung telah menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya.

Suara mereka digunakan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan 7.971 hakim, 10.729 orang tenaga teknis, 14.202 pegawai di MA, dan 10.000 tenaga honorer di MA maupun di badan peradilan yang tersebar pada 923 satuan kerja.

“Tentunya hal ini termuat juga kepentingan seluruh pencari keadilan yang berhubungan dengan lembaga peradilan maupun MA,” ujar Sunarto.

Sunarto terpilih sebagai ketua MA periode 2024-2029 menggantikan Muhammad Syarifudidn yang akan pensiun.

Sunarto terpilih setelah mengantongi suara terbanyak dibandingkan tiga kandidaat lainnya dalam pemungutan suara yang diikuti oleh para hakim agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Sunarto menyatakan, MA perlu mengusulkan peningkatan pagu anggaran untuk memperbaiki kesejatahreraan hakim dan aparatur di lembaga peradilan.

Hal ini disampaikan Sunarto setelah terpilih sebagai Ketua MA terpilih periode 2024-2029 menggantikan Muhammad Syarifuddin yang memasuki masa pensiun.

“Kita perlu meningkatkan pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kita dan mengusulkan juga mengupayakan adanya anggaran yang mandiri,” kata Sunarto di Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

“Dengan demikian, dengan anggaran yang mencukupi bisa meningkatkan kesejahteraan para hakim dan aparatur kita,” ujar dia.

Sunarto mengatakan, peningkatan kesejahteraan hakim dan aparatur di lembaga peradilan menjadi salah satu visi dan misinya sebagai ketua MA.

Ia ingin hakim dan para aparatur itu merasakan kondisi well being, yakni merasa bahagia, sehat, dan sejahtera secara fisik dan mental.

Sunarto mengingatkan, fungsi pengadilan adalah mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sehingga hakim dan aparatur pengadilan harus dalam kondisi yang baik dan ideal.

Ia berpandangan, pelayanan kepada publik yang tidak disertai dengan kesejahteraan memadai bakal menimbulkan perasaan tidak nyaman.

Oleh karena itu, Sunarto menekankan bahwa MA harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, baik eksekutif maupun legislatif.

“Agar kita bisa bersama sama untuk memikirkan kemajuan MA ke depan dengan meningkatkan kesejahteraan para hakim dan aparatur peradilan,” ujar Sunarto.

Sunarto terpilih sebagai ketua MA periode 2024-2029 setelah mengantongi suara terbanyak dalam pemungutan suara yang diikuti oleh para hakim agung.

Sunarto menang telak dan menyisihkan tiga kandidat, yakni, hakim agung Kamar Perdata Haswandi, hakim agung Kamar Pidana Soesilo, dan hakim agung Yulius.

Persoalan kesejahteraan hakim menjadi sorotan setelah ribuan hakim mengadakan cuti massal pada pekan lalu.

Cuti massal itu merupakan bentuk protes karena gaji dan tunjangan mereka tidak berubah sejak tahun 2012.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial, Sunarto ditetapkan sebagai Ketua MA Periode 2024-2029 setelah melalui proses pemilihan langsung yang dilakukan pada Rabu (16/10/2024).

Ketua MA saat ini, Muhammad Syarifuddin mengatakan, dalam proses pemilihan suara saat sidang paripurna yang dihadiri 45 dari 46 hakim agung, Sunarto mendapatkan 30 suara sehingga langsung mengalahkan tiga kandidat lainnya.

Ketiga kandidat lainnya, yakni Hakim Agung Kamar Perdata Haswandi memperoleh 4 suara; Hakim Agung Kamar Pidana Soesilo 1 suara, dan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Tata Usaha Negara Yulius 7 suara.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Keputusan Mahkamah Agung tentang Tata Tertib Ketua Mahkamah Agung jumlah suara tersebut lebih dari 50 persen suara yang sah,” kata Syarifuddin, Rabu.

“Dengan demikian, Yang Mulia Profesor Dr. Sunarto, S.H., M.H., ditetapkan sebagai ketua MA terpilih tahun 2024 - 2029,” ujarnya melanjutkan.

Lantas, bagaimana jejak karier Sunarto hingga menjadi hakim agung?

Pria kelahiran Sumenep, 11 April 1959 ini sudah sembilan tahun menjadi hakim agung. Dia pertama kali dilantik sebagai hakim agung pada 22 Juli 2015.

Sebelum berkarier di MA, Sunarto sudah lebih dulu malang melintang di dunia peradilan Tanah Air. Dia pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan.

Setelah dua tahun menjadi hakim agung, Sunarto lantas menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

Dikutip dari laman resmi MA, pada 23 Mei 2018, Sunarto menjabat sebagai Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi yang memasuki masa purnabakti.

Hingga akhirnya, pria yang memeroleh gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012 ini menduduki jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada 2023.

Terbaru, Sunarto mendapatkan gelar Guru Besar Honoris Causa dari Universitas Airlangga pada 10 Juni 2024

Dalam kesempatan tersebut, Sunarto menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul "Makna Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Perkara Perdata”.

Dia menekankan bahwa hakim harus menjadi penuntun, peneliti, dan filsuf. Sehingga, putusan yang diberikan bukanlah sekedar hasil interpretasi formil hukum, tetapi juga mencerminkan esensi keadilan yang sejati.

Oleh karena itu, dikutip dari laman resmi MA, Sunarto meminta para hakim untuk membuka pandangan yang komprehensif terhadap makna hukum dan keadilan.

Harta kekayaan

Sembilan tahun berkiprah di MA hingga menjadi Ketua MA periode 2024-2029 berapa harta kekayaan Sunarto?

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Sunarto memiliki total harta kekayaan Rp 9.303.643.413. Sebagaimana hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 19 Maret 2024, untuk laporan periodik 2023.

Harta kekayaan tersebut terdiri dari lima bidang tanah dan bangunan yang berada di Kota Malang, Sumenep, dan Surabaya yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 5.410.000.000.

Kemudian, Sunarto juga melaporkan kepemilikan satu unit Mobil Suzuki S Cross tahun 2016 yang merupakan hasil sendiri seharga Rp 200.000.000.

Selanjutnya, Sunarto tercatat melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 100.000.000. Serta, kas dan setara kas Rp 3.593.643.413.

Sunarto tidak melaporkan kepemilikan utang sehingga total hartanya mencapai Rp 9.303.643.413.

Hakim agung Prof Dr Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) RI menggantikan Prof M Syarifuddin, yang akan memasuki masa pensiun pada November mendatang.

Sunarto dipilih melalui sidang paripurna khusus pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rabu (16/10/2024), dan mendapat suara lebih dari 50%. Sebelum terpilih menjadi Ketua MA, dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Sebagai pejabat negara dan Ketua MA terpilih tahun 2024-2029, Sunarto tercatat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK terakhir kali pada tahun 2023.

Dalam laporan itu Sunarto mencatat memiliki kekayaan sebesar Rp 9.303.643.413 (Rp 9,3 miliar). Sebagian besar harta kekayaannya berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 5,4 miliar yang tersebar di Malang, Surabaya, dan Sumenep.

Di Malang dirinya memiliki dua tanah dan bangunan senilai Rp 1,75 miliar. Sedangkan di Kabupaten Sumenep dirinya memiliki dua tanah senilai Rp 660 juta. Di Surabaya tanah dan bangunan milik Sunarto senilai Rp 3 miliar. Semua Aset tanah dan bangunan merupakan hasil hasil sendiri.

Selanjutnya, Sunarto tercatat memiliki aset transportasi berupa satu mobil saja yakni Suzuki S Cross tahun 2016 saja dan ini juga merupakan hasil sendiri. Ia juga tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp 100 juta yang merupakan hasil sendiri.

Sunarto mengaku dirinya tidak memiliki aset surat berharga. Hanya saja harta kas dan setara kas miliknya senilai Rp 3.593.643.413 (Rp 3,5 miliar) dan aset ini juga merupakan hasil sendiri. Dengan demikian total harta kekayaannya adalah Rp 9,3 miliar.

Simak Video: Hakim Agung Sunarto Resmi Jadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial, Sunarto, telah terpilih menjadi Ketua MA yang baru. Ia menggantikan Muhammad Syarifuddin yang akan memasuki purnabakti mulai 1 November 2024 mendatang.

Seusai terpilih menjadi Ketua MA yang baru, Sunarto menyinggung program yang akan dijalankannya selama 100 hari ke depan. Ia menyebut ada 4 program yang akan dijalankannya.

Program pertama, yakni memberikan kewenangan otoritas kepada para Hakim Agung untuk menjadi pengawas di badan peradilan daerah. Program itu yakni dengan menyebarkan informasi seputar kebijakan dan regulasi di lingkungan MA.

"Dan memberikan bimbingan hakim dan aparatur pengadilan di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sekaligus untuk menjembatani aspirasi serta mengawasi dan menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan di daerah kepada pimpinan MA," ujar Sunarto dalam sambutannya di Ruang Sidang Kusumaatmadja, Gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Program kedua, lanjutnya, yakni dengan memberikan kewenangan kepada para Hakim Agung untuk memilih, membina, dan mengawasi aparatur yang ada di ruangannya.

"Sehingga, aparatur, staf apa pun statusnya yang ada di ruangan MA menjadi tanggung jawab sepenuhnya dalam bidang pembinaan dan pengawasan dari Yang Mulia Hakim Agung bersangkutan," imbuh dia.

Untuk program berikutnya, Sunarto juga akan memberikan kewenangan data sharing kepada pimpinan pengadilan tingkat banding terhadap aparatur di wilayahnya dengan memperhatikan kondisi.

Terakhir, ia juga ingin menciptakan forum yang dapat menampung aspirasi pemangku kepentingan di internal maupun eksternal terhadap badan peradilan.

"Yang keempat, mengaktifkan berbagai forum untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan atas badan peradilan, baik pemangku kepentingan internal, maupun eksekutif dan legislatif selaku pemangku kepentingan eksternal," tuturnya.

Dalam sambutan itu, ia juga menyinggung berbagai program dalam mengimplementasikan visi dan misi MA.

Di antaranya yakni terus menjaga kepercayaan publik, melaksanakan program mutasi dan promosi dengan merit system secara konsisten, dan terus memperhatikan kesejahteraan para hakim hingga aparatur yang ada di badan peradilan.

"Saat ini kita untuk mencapai visi misi kita badan peradilan, harus mempunyai organisasi yang agile, yaitu organisasi yang dengan cepat merespons dan dengan tanggap dan tepat respons tersebut, dan adaptif terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat," kata Sunarto.

"Kemampuan untuk menjadi organisasi yang agile tersebut hanya mungkin terjadi apabila badan peradilan terus menjadi organisasi yang terbuka dengan sumber daya manusia yang qualified dan sarana prasarana yang memadai," pungkasnya.

Adapun dalam pemilihan tersebut, ada 4 Hakim Agung yang mencalonkan diri sebagai Ketua MA. Mereka adalah Haswandi, Soesilo, Sunarto, dan Yulius.

Berikut hasil pemungutan suara:

Total suara sah yakni sebanyak 42 suara. Suara tidak sah yaitu 2 suara. Sementara, terdapat 1 suara yang abstain.

Dengan perolehan tersebut, Sunarto telah memenuhi ketentuan minimal 50%+1 suara untuk langsung terpilih sebagai Ketua MA dalam satu putaran.

Ia terpilih secara voting dari para Hakim Agung yang memiliki hak suara. Total, ada 44 Hakim Agung yang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan ini dari total 45 Hakim Agung yang hadir.

"Berdasarkan berita acara hasil perhitungan kartu suara ternyata Yang Mulia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., telah mendapatkan suara sejumlah 30 suara. Lebih dari 50% suara yang sah," kata Ketua MA Syarifuddin.

"Dengan demikian Yang Mulia Sunarto ditetapkan sebagai Ketua MA terpilih 2024-2029," sambungnya.

Dalam sidang pemilihan ini, total ada 45 Hakim Agung yang hadir. Ketua panitia pemilihan ini adalah Sugiyanto (Sekretaris MA), Heru Pramono (Panitera MA), dan Sahludin (Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi MA).

Syarifuddin akan berusia 70 tahun pada 17 Oktober 2024. Sudah sesuai umur pensiun Hakim Agung. Namun, ia tercatat akan mengakhiri masa jabatannya pada 1 November 2024.