Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia kini sudah darurat tindak pidana judi online.

Bukan hanya itu, Indonesia selama ini juga sudah darurat narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, pornoaksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judi online," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy mengatakan judi online harus diberantas hingga ke akarnya.

"Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar politikus PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy juga menyorot adanya kasus tindak pidana judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke aparat penegak hukum.

Dia mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk soal perlu tidaknya memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie terkait perkara ini.

"Itu diserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online, 12 orang di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan MPR: Indonesia Selain Darurat Narkoba Juga Judi "Online", Harus Diberantas Akarnya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/17210251/pimpinan-mpr-indonesia-selain-darurat-narkoba-juga-judi-online-harus.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi ucapan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang mengatakan Golkar mendapat delapan kursi menteri di Kabinet Merah Putih karena memberikan jatah kursi Ketua MPR RI ke Partai Gerindra.

Dasco menegaskan bahwa pemilihan Pimpinan MPR RI dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara fraksi-fraksi yang ada. Dari situ terpilihlah Ahmad Muzani sebagai ketua MPR RI periode 2024-2029.

Namun, Dasco juga menyebut memang saat itu Golkar sebagai bagian dari partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki keinginan untuk menduduki kursi Pimpinan MPR RI.

“Tapi setelah musyawarah mufakat, ya akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dan partai Gerindra juga atas kesepakatan partai-partai lain,” tegasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (23/10/2024).

Dengan demikian, Dasco kembali menegaskan bahwa tidak ada hal tukar-menukar posisi seperti yang dikatakan Bahlil pada Senin 21 Oktober lalu saat acara Hari Ulang Tahun Golkar ke-60.

“Musyawarah mufakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketum Golkar Bahlil mengungkapkan adanya proses negosiasi dan lobi-melobi antara Partai Partai Golkar dan Gerindra terkait kursi Ketua MPRI RI dan jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Dia mengatakan bahwa sebenarnya Golkar pada awalnya mendapat jatah lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Namun, karena kursi Ketua MPR RI ditukar menjadi jatah Partai Gerindra, menurutnya jumlah menteri yang menjadi jatah bagi partai Golkar bertambah menjadi delapan kursi.

“Alhamdulillah [menteri kabinet dari Golkar] jadi menjadi delapan. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdi kepada pemerintahan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golongan Karya (Golkar) mengaku tak ambil pusing jika partainya tidak mendapatkan kursi Ketua MPR RI periode 2024-2029.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2024).

Golkar menilai penentuan Ketua MPR bukan hanya perkara rela atau tidak rela mendapatkan kursi ketua, tetapi perihal urusan mencari solusi terbaik bagi Indonesia.

“Ini urusan negara ya, urusan negara itu bukan rela gak rela, tapi urusan ini kita mencari solusi terbaik untuk negara kita. Jadi kalau kita sudah bicara nasionalisme tentang negara kita pasti ingin yang terbaik yang dihasilkan permusyawaratan [musyawarah penentuan ketua MPR] itu,” ujarnya pada Selasa (2/10/2024).

Lebih lanjut, dirinya menampik bahwa tradisi partai pemenang Pemilu di urutan kedua akan mendapatkan kursi Ketua MPR RI. Menurutnya, hal itu belum bisa disebut tradisi karena kejadian ini belum berulang terjadi.

“Ini kan sebenarnya belom bisa disebut tradisi, baru beberapa kali kan [kejadian seperti itu]. Tapi intinya di MPR itu permusyawaratan, karena permusyawaratan jadi dimusyawarahkan dan hasil musyawarah itu bisa sama dengan yg lalu, bisa juga tidak sama dengan yang lalu,” jelas dia.

Lebih jauh, Sarmuji enggan bicara banyak ketika ditanyai perihal kesepakatan antara fraksi untuk menetapkan kursi Ketua MPR periode baru ke pihak Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani.

Dia menyebutkan bahwa yang pasti wacana itu akan terlihat dalam permusyawaratan secara formal di sidang Paripurna nanti.

“Saya belom bisa sebutkan. Yang jelas nanti akan dimusyawarahkan dan hasilnya nanti kalau sudah kita lihat nanti ya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Gerinda Ahmad Muzani terpilih untuk menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029 berdasarkan hasil rapat pimpinan gabungan sementara MPR pada Rabu (2/10/2024).

"Beliau akan didampingi oleh delapan para Wakil Ketua MPR yang telah ditetapkan oleh masing-masing fraksi-fraksi partai politik di MPR," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Basarah menjelaskan bahwa rapat gabungan tersebut secara mufakat menyepakati Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI selama lima tahun ke depan.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa pimpinan gabungan sementara MPR RI masih menunggu calon Wakil Ketua MPR dari unsur kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

"Dengan demikian, Rapat Paripurna 3 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB besok tinggal menetapkan susunan pimpinan MPR yang baru yang dipimpin Ahmad Muzani, didampingi 8 Wakil Ketua MPR RI dari fraksi-fraksi partai kelompok dan kelompok DPD," jelasnya.

Berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna Ke-2 yang diterima di Jakarta, Rabu, agenda penetapan dan pelantikan pimpinan MPR RI dijadwalkan pada Kamis (3/10) pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan warisan bagi anak cucu bangsa, dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI, pada Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan bahwa Indonesia di usia yang ke-79 menyambut babak baru dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kita mewariskan sebuah tempat di mana anak-anak kita tumbuh dengan mimpi-mimpi besar. Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi," katanya dalam Sidang Tahunan MPR RI, pada Jumat (16/8/2024).

Dia mengajak seluruh masyarakat untuk merawat warisan tersebut agar kelak ketika anak cucu memandang langit IKN, tidak hanya melihat kota yang megah, tetap juga merasakan denyut jantung bangsa ini untuk masa depan yang lebih gemilang.

Selain itu, dia mengatakan bahwa IKN menjadi simbol harapan dan tekad bagi bangsa Indonesia untuk kehidupan di masa depan.

"IKN bukan sekadar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu untuk ditulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tak berkesudahan," ujarnya.

Sementara itu, dia juga mengajak untuk mulai mengamati nilai-nilai dasar yang menyatukan sebagai bangsa, yakni Pancasila.

Dia menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah cermin dari cita-cita luhur bangsa Indonesia, penuntun arah dan perjalanan bangsa.

"Dalam setiap denyut jantung bangsa ini, begitu indahnya bila Pancasila tidak sekedar menjadi dokumen sejarah, tetapi sebagai sebuah jiwa bangsa yang wajib kita praktikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita," ucapnya.

Seperti diketahui, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD digelar setiap tahunnya, pada Jumat (16/8/2024).

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD pada hari ini akan menjadi yang terakhir bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).