JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan alasan di balik perekrutan salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berinisial AK, yang dinyatakan gagal dalam seleksi, namun tetap bisa bekerja.

AK menjadi salah satu dari 11 pegawai Komdigi yang diduga melindungi situs-situs judi online agar tidak diblokir dan tetap beroperasi di Indonesia.

"Saya putuskan untuk AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni," kata Budi Arie kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Budi Arie, keputusan tersebut bertujuan memperkuat tim Komdigi, yang saat itu masih bernama Kominfo, dalam upaya memberantas situs judi online di Indonesia.

“Dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” lanjut Budi Arie.

AK sebelumnya dikenal memiliki kemampuan teknis untuk menangani pemblokiran situs-situs yang dianggap merugikan masyarakat.

Namun, kontroversi muncul setelah AK terseret dalam kasus perlindungan situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai Komdigi.

Saat ini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Budi Arie menegaskan bahwa ia mendukung penuh pemberantasan judi online yang marak terjadi di Tanah Air.

"Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” ujar Budi Arie.

Sebagai informasi, pada akhir 2023, AK mengikuti seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kemenkominfo.

Meski dinyatakan tidak lulus seleksi, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi online.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia kini sudah darurat tindak pidana judi online.

Bukan hanya itu, Indonesia selama ini juga sudah darurat narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, pornoaksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judi online," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy mengatakan judi online harus diberantas hingga ke akarnya.

"Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar politikus PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy juga menyorot adanya kasus tindak pidana judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke aparat penegak hukum.

Dia mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk soal perlu tidaknya memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie terkait perkara ini.

"Itu diserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online, 12 orang di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan MPR: Indonesia Selain Darurat Narkoba Juga Judi "Online", Harus Diberantas Akarnya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/17210251/pimpinan-mpr-indonesia-selain-darurat-narkoba-juga-judi-online-harus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan dukungan penuh untuk pengungkapan kasus beking judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kami mendukung penuh pengungkapan judi online ini," kata anggota Kompolnas Muhammad Choirul Anam di Jakarta, Kamis (7/11/2024), dilansir dari Antara.

Choirul menyampaikan, pihaknya berharap penegakan hukum terkait kasus ini dapat dilakukan secara profesional.

Ia ingin semua pihak yang berkaitan dengan kasus ini bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Siapa pun yang terlibat, siapa pun yang terbukti, siapa pun yang punya dugaan kuat, berhubungan dengan judi online harus diperiksa dengan profesional," kata Choirul.

Lebih lanjut, Choirul meminta Polda Metro Jaya bertindak profesional untuk mengungkap kasus ini karena telah menjadi perhatian banyak pihak.

"Tidak hanya ditunggu oleh Pak Kapolri, tapi juga oleh masyarakat. Karena itu, tindakan profesional harus juga disertai oleh tindakan yang transparan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.

Sementara, terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan.

“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.

JAKARTA, investor.id - Polda Metro Jaya telah mengajukan pemblokiran 47 rekening terkait kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Pasalnya, puluhan rekening tersebut dipakai para pelaku untuk transaksi judol.

"Penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka, dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Kamis (7/11/2024). 

Menurut Ade Ary, selain mengajukan pemblokiran rekening pihaknya juga turut menyita sejumlah barang bukti.

Barang bukti yang disita meliputi, 2 unit senjata api (senpi), uang tunai senilai Rp73.723.488.957, 34 unit handphone, 23 unit laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor.

Lalu 11 buah jam tangan mewah, 4 unit tablet, 4 unit bangunan, 2 unit senjata api, kemudian 1 unit motor, dan 215,5 gram logam mulia.

"Penyidik akan terus secara intensif melalukan pemeriksaan untuk menangkap pelaku lainnya dan juga menyita barang bukti lainnya," kata dia. 

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan 15 tersangka terkait kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai hingga staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menyita uang senilai Rp 73 miliar dari 15 tersangka kasus situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Uang tunai Rp 73.723.488.957 dengan rincian Rp 35.792.110.000, 2.955.779 Dolar Singapura senilai Rp 35.043.272.457, dan 183.500 Dolar AS senilai Rp 2.888.106.500,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam saat dikonfirmasi, Kamis (7/11/2024).

Selain uang tunai, polisi juga menyita 34 unit ponsel, 23 unit laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor, dan 11 buah jam tangan mewah.

“Lalu empat unit tablet, empat unit bangunan, dua unit senjata api, satu unit motor, dan 215,5 gram logam mulia,” ujar Ade Ary.

Selain itu, Ade Ary berujar, penyidik tengah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka serta mendata rekening situs judol untuk dilakukan pemblokiran.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Komdigi yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat yang lainnya adalah warga sipil.

Terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Polisi telah menggeledah kantor satelit yang digunakan para pegawai Komdigi itu pada Jumat (1/11/2024). Polisi juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun berjanji membina warga Jakarta yang kecanduan judi "online" (judol) jika dirinya jadi gubernur.

Menurutnya, masyarakat yang kecanduan judol merupakan korban dari buruknya kondisi ekonomi.

"Bukan dibina saja, mereka harus diproteksi. Mereka korban, kenapa? Korban daripada kehidupan ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja," kata Dharma di Kampung Kramat, Cililitan, Kramat Jati, Kamis (7/11/2024).

Dharma menyebut, biasanya, bandar judi online sengaja memenangkan pemain judol baru. Tujuannya, supaya pemain baru itu ketagihan.

Setelah bermain berulang kali, bandar akan "menjebak" pemain sehingga mengalami kerugian terus menerus.

"Di situlah permainan alam bawah sadar, di mana algoritmanya akan memenangkan orang di awal untuk mancing dia masuk lebih dalam," ungkapnya.

Dharma menilai, pemberantasan judi online seharusnya bukan hanya menyasar permukaan saja, tetapi hingga ke akarnya.

"Kita jangan cuma memberantas seperti pemadam kebakaran. Tetapi putuskan mata rantai di akar masalahnya," urainya.

Seperti diketahui, ada tiga calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkompetisi pada Pilkada Jakarta 2024.

Ketiganya yakni, pasangan nomor urut 1 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ridwan Kamil-Suswono. Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sementara, nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.

Adapun masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai pada 25 September 2024. Kampanye akan berlangsung hingga 23 November 2024.

Sementara, hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko, membela Ketua Umumnya, Budi Arie, atas tudingan terlibat dalam melindungi situs judi online (judol).

Menurut dia, eks Menteri Komunikasi dan Informatika itu justru selama ini adalah sosok pelopor pemberantasan judol.

Ia memastikan Budi Arie tak mengetahui apalagi terlibat dengan belasan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi karena membekingi situs judol.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menjelaskan bahwa Budi Arie sudah melakukan sejumlah langkah untuk memberantas judi online, setelah dirinya dilantik sebagai Menkominfo pada era Presiden Joko Widodo.

Salah satu langkah yang dilakukan Budi Arie, jelas Handoko, adalah menghapus situs-situs judol di Indonesia.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-takedown," ujar Handoko.

"Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," tambahnya.

Dok. Kompas.com Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat menjadi narasumber pada acara Obrolan Newsroom Kompas.com di Menara Kompas dan disiarkan langsung di kanal Youtube Kompas.com, Senin (7/10/2024). Kata Budi Arie soal puluhan pegawai Komdigi ditangkap akibat lindungi situs judi online.

Tak sampai situ, Budi Arie juga disebut telah memberantas judi online hingga ke rekening-rekening pelakunya.

Bahkan, tambah Handoko, Budi Arie juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menutup rekening pelaku judol.

"Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di financial technology, fintech, untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia," katanya.

"Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi online," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif. Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menjadi sorotan setelah Polda Metro Jaya menangkap sejumlah pegawainya yang diduga terlibat dalam jaringan perlindungan situs judi online.

Alih-alih berperan aktif dalam pemberantasan, belasan pegawai Komdigi justru diduga melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Penangkapan ini merupakan hasil investigasi Satuan Tugas (Satgas) Judi Online yang dibentuk pada 14 Juni 2024 oleh Presiden Joko Widodo untuk menekan praktik judi online di Indonesia.

Sayangnya, ditemukan adanya pegawai yang menyalahgunakan wewenang mereka dengan tidak memblokir situs terlarang tersebut, melainkan malah melindunginya.

Kronologi penangkapan

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengamankan 15 tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan 4 warga sipil.

Polisi juga menyatakan ada dua tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yakni A dan M.

Ruko sebagai kantor satelit

Untuk menjalankan aksi mereka, para pegawai Komdigi ini menyewa sebuah ruko tiga lantai di kawasan Galaxy, Bekasi Selatan. Ruko ini berfungsi sebagai kantor satelit yang mengelola ribuan situs judi online agar tetap beroperasi.

"Sebanyak 3 orang bertugas sebagai pengelola kantor satelit ini, yaitu AK, AJ, dan A," ungkap Kombes Pol Wira Satya Triputra pada Selasa (5/11/2024).

Dalam operasionalnya, kantor satelit ini mempekerjakan 12 orang, yang terdiri dari 8 operator dan 4 admin. Para operator bertugas mengumpulkan data situs judi online yang akan diblokir, sementara admin bertugas mengelola data tersebut.

Menurut Kombes Wira, “(Sedikitnya) 8 orang bertugas sebagai operator, dan 4 orang bertugas sebagai admin.”

Sistem penyaringan situs

Untuk memastikan perlindungan bagi situs yang membayar, AJ menyaring situs menggunakan akun Telegram milik AK. Situs yang membayar setoran secara rutin, biasanya dua minggu sekali, dikeluarkan dari daftar pemblokiran.

"Website yang telah menyetorkan uang akan dikeluarkan dalam daftar pemblokiran," ujar Wira.

Dana yang diterima dari kegiatan ini diperkirakan mencapai Rp 8,5 juta per situs, sehingga total keuntungan dari 1.000 situs mencapai Rp 8,5 miliar.

Pekerjaan AK dan kebijakan baru

Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa AK, meski sebelumnya gagal dalam seleksi teknis untuk sistem pemblokiran konten negatif, tetap dipekerjakan dan diberi akses untuk mengelola pemblokiran situs judi.

"Artinya, tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk pemblokiran website judi online," jelas Wira.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menambahkan bahwa AK dan timnya diizinkan bekerja berdasarkan kebijakan baru di Komdigi.

“Setelah pendalaman, terdapat SOP baru yang memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Komdigi,” ujarnya pada Rabu (6/11/2024).

Penggeledahan money changer

Selain kantor satelit, polisi juga menggeledah dua tempat penukaran uang yang terkait kasus ini.

"Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar diberikan kepada pelaku dalam bentuk tunai maupun melalui money changer," ujar Ade Ary.

Penyelidikan terkait aliran dana ini masih berlangsung untuk mengungkap keterlibatan lebih lanjut dalam kasus tersebut.

Dengan adanya temuan ini, polisi terus menyelidiki apakah ada faktor kesengajaan dalam penerbitan kebijakan baru yang memungkinkan pelanggaran ini terjadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendalami dugaan unsur kesengajaan yang membuat tersangka judi online (judol) AK bisa bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Masih terus dilakukan pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lain dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan kejahatan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary, Rabu (6/11/2024).

Polisi menemukan fakta bahwa terdapat aturan baru, sehingga tersangka AK bisa bekerja di Kementerian Komdigi meski yang bersangkutan tidak lulus seleksi pada akhir Januari 2023.

“Setelah pendalaman, ternyata terdapat SOP baru yang memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Komdigi,” ungkap Ade Ary.

Saat ditanya apakah pejabat atau Direktur Jenderal (Dirjen) mengetahui aturan baru tersebut sehingga AK bisa bekerja di Kementerian Komdigi, Ade Ary belum bisa mengungkapkannya.

Saat ini, polisi juga tengah menyelidiki kapan aturan baru itu diterbitkan oleh Kemenkomdigi yang dulu bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan, sebanyak 3 dari 15 tersangka mengendalikan kantor satelit yang "membina" ribuan situs judi online. Mereka adalah AK, AJ, dan A.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pada akhir 2023, AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kemenkominfo.

Kendati demikian, saat itu AK dinyatakan tidak lulus seleksi.

“Namun, faktanya, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website judol,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

“Artinya bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk pemblokiran website judi online,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Komdigi yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024).

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tersangka kasus judi online (judol) yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Ada tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO berinisial A. Penyidik juga mengidentifikasi tersangka DPO lain dengan inisial M,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2024).

Meski telah menetapkan A dan M sebagai tersangka, polisi belum mengungkapkan latar belakang keduanya.

“Terhadap DPO A dan M, maka penyidik Subdit Jatanras masih terus melakukan pengejaran secara intensif,” ujar Ade Ary.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat yang lainnya adalah warga sipil.

Ade Ary menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online (judol).

Namun, para pelaku justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024).

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang ternyata 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mendukung langkah hukum yang dilakukan aparat kepolisian.

Untuk diketahui, Kementerian Komdigi sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang pada 17 Juli 2023 resmi dipimpin oleh Budi Arie.

Namun, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenkominfo berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Komdigi dan dipimpin oleh Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital.

"Kita mendukung penegakan hukum,” ujar Budi Arie singkat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Budi juga mengatakan bahwa dia mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” katanya.

Hanya saja, dia enggan banyak berkomentar karena saat ini sudah menjabat sebagai Menteri Koperasi.

Bantah terlibat dan siap diperiksa

Namun, Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik apa pun terkait judi online yang dilakukan bekas pegawainya di Kemenkominfo.

"Pasti enggak (terlibat)," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Oleh karenanya, Budi Arie menyatakan bahwa dirinya siap jika harus diperiksa polisi terkait perkara judi online yang melibatkan 11 pegawai Kemenkomdigi.

"Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Kementerian Komdigi yang diduga membekingi situs judi online.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi pada 1 November 2024.

Data terbaru PPATK

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat rapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu ini, memaparkan bahwa sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait judi online mencapai Rp 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK.

"PPATK juga mendukung upaya pemberantasan judi online melalui hasil analisis sebanyak 10 laporan hasil analisis dengan total perputaran dana Rp13,2 triliun," kata Ivan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut cenderung meningkat karena berdasarkan data PPATK, perputaran transaksi terkait judi online tahun 2021 mencapai Rp 57,91 triliun. Kemudian ,meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.

Perputaran transaksi tahun 2023 semakin melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi di tahun 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ujar Ivan.

Dia lantas mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan transaksi judi online semakin meningkat. Salah satunya karena banyak bandar judi yang memecah transaksi judi online dengan nominal yang lebih kecil.

Selain itu, Ivan menyebut, transaksi judi online dengan nominal kecil juga dapat diakses anak-anak, termasuk usia kurang dari 10 tahun.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," katanya.

JAKARTA, investor.id - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi enggan mengomentari kasus judi online yang melibatkan pegawai di kementerian tersebut. Busi Arie berdalih dirinya sedang fokus dengan tugasnya sebagai Menteri Koperasi.

Kendati berkelit untuk klarifikasi, Budi Arie menegaskan dirinya mendukung langkah penegakan hukum atas kasus judi online. 

"Satu, saya fokus ngurus kooperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum," ujar Budi Arie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Budi Arie menegaskan dirinya mendukung berbagai upaya pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Menurut dia, upaya tersebut tidak boleh kendor.

"Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini Indonesia.Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor," tandas Budi Arie. 

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mendesak Budi Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi untuk mengklarifikasi soal kasus judi online. Pasalnya, pegawai yang terlibat judi online diduga merupakan orang dekat Budi Arie semasa menjadi Menkominfo.

"Ternyata setelah usut punya usut ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Arie di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya," ujar Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Mufti meminta Budi Arie mengklarifikasi dugaan tersebut. Menurut dia, klarifikasi tersebut penting agar Budi Arie lebih fokus untuk mengurus Kementerian Koperasi. Apalagi, dampak judi online terhadap masyarakat sangat luar biasa, bahkan jiwa kemanusiaan hilang. 

"Mereka (pelaku judi online) bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya," pungkas Mufti.

Diketahui, Polri baru-baru ini menangkap 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena diduga melindungi judi online. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan 11 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News