Anggaran untuk subsidi BBM alias Bahan Bakar Minyak, elpiji tiga kilogram atau kg, dan listrik, beserta kompensasi Rp 394,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

“Subsidi elpiji tiga kilogram, solar, minyak tanah, dan listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan, akan menggunakan anggaran ketahanan energi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Dalam buku Nota Keuangan, subsidi energi Rp 204,53 miliar yang terdiri atas BBM tertentu dan elpiji tiga kilogram Rp 114,31 miliar dan listrik Rp 90,21 miliar.

Akan tetapi, Sri Mulyani tidak memerinci besaran kompensasi yang disiapkan.

Kompensasi merupakan biaya yang dianggarkan oleh pemerintah kepada badan usaha yang memiliki tugas khusus misalnya, Pertamina yang mendapatkan tugas menyediakan jenis BBM Pertalite.

Kompensasi berasal dari selisih harga jual formula dan harga jual eceran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum alias SPBU. Nilai selisihnya ditinjau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

RAPBN 2025 juga masih mengalokasikan belanja subsidi elpiji tiga kilogram dan listrik rumah tangga berbasis komoditas. Akan tetapi, akan ada kebijakan transformasi subsidi energi.

“Menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” demikian dikutip dari nota Keuangan, dikutip Jumat (16/8).

Anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan elpiji tiga kilogram dalam RAPBN 2025 lebih tinggi 2% dibandingkan outlook tahun anggaran 2024.

Perhitungan anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan elpiji tiga kilogram tersebut menggunakan beberapa asumsi dan parameter, seperti:

1. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga jual minyak mentah atau ICP
2. Subsidi tetap minyak solar Rp 1.000 per liter
3. Volume BBM jenis solar 18.885 ribu kiloliter dan minyak tanah 525 ribu kiloliter
4. Volume elpiji tiga kilogram 8.170 juta kg

Anggaran subsidi listrik Rp 90,21 miliar juga lebih tinggi 11,8% dibandingkan outlook tahun anggaran tahun ini Rp 80,72 miliar. “Utamanya dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan alias BPP tenaga listrik dan peningkatan volume listrik bersubsidi,” demikian dikutip.

Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Rp 143,1 miliar pada 2025 atau saat pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan 2025, anggaran untuk IKN Rp 143,1 miliar. Ini merupakan dana penyiapan pembangunan.

Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dukungan infrastruktur pada 2022 Rp 5,5 triliun.

"Kalau dilihat, seolah-olah anggaran untuk pembangunan IKN masih kecil. Ini karena semua angka tersebut hanya anggaran dasar," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (16/8).

Sri Mulyani menjelaskan, rendahnya anggaran untuk IKN bertujuan agar presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dapat memutuskan alokasi yang sesuai dengan programnya. "Bantuan infrastruktur dari anggaran negara merupakan domain pemerintahan baru," ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalokasikan anggaran infrastruktur Rp 400,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, lebih rendah dibandingkan tahun ini Rp 422,7 triliun.

Meski demikian, Jokowi merancang anggaran infrastruktur mencakup keberlanjutan konstruksi di IKN.

Selain IKN, anggaran infrastruktur akan difokuskan untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan dan energi. "Kami telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris," kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Jokowi mengklaim pembangunan infrastruktur selama pemerintahannya cukup merata, mulai dari pembangunan jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, bandara, hingga konstruksi IKN.

Pemerintah menyatakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU akan didorong menjadi tulang punggung pembiayaan kreatif konstruksi IKN.

KPBU dalam proyek IKN disalurkan agar kesinambungan konstruksi IKN terjaga. Pemerintah menilai pendanaan kreatif menjadi penting untuk menekan risiko premium dalam pembangunan infrastruktur di IKN oleh pihak swasta.

"Dengan demikian, diharapkan tersedia sumber-sumber pendanaan non-pemerintah dapat ikut berpartisipasi dalam konstruksi IKN," demikian dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang dirilis pemerintah, Jumat (16/8).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah belum menentukan kementerian atau lembaga pelaksana program makan bergizi gratis, yakni masih proses transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Prabowo Subianto.

Sebagian anggaran untuk program makan bergizi gratis belum dirinci spesifik. “Sebagian anggaran yang signifikan ini akan ditentukan oleh presiden terpilih,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Sri Mulyani menjelaskan, penetapan anggaran program makan bergizi gratis awalnya akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama masing-masing menteri yang menjabat saat ini.

“Tetapi presiden terpilih memiliki kabinet baru. Jadi menteri yang menjabat saat ini akan membahasnya hingga pertengahan saja. Pembahasan dengan DPR akan berlangsung hingga akhir September, sehingga nanti diketok APBN 2025,” ujar dia.

Meskipun diketok oleh DPR, Sri Mulyani menyebut bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet terbaru akan melihat program tersebut, termasuk dari sisi daftar isi pelaksanaan anggaran.

“Postur APBN ini menggambarkan amplop besar. Beberapa memang, mohon maaf, belum bisa dibuat spesifik, karena anggaran akan diberikan kepada pemerintah baru mengenai bagaimana format kabinet, siapa yang akan menjalankan program apa itu,” ujar dia.

Sri Mulyani menyampaikan, menteri kabinet saat ini akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto sembari menunggu hasil keputusan siapa pihak yang akan ditunjuk. Kemudian dibukukan melalui anggaran.

Saat ini, anggaran program makan bergizi gratis untuk anak sekolah masuk dalam salah satu poin alokasi pendidikan total Rp 722,6 triliun.

“Jadi mohon sabar. Siapa yang mengeksekusi akan diumumkan sendiri oleh presiden terpilih. Pak Menteri Pendidikan Nadiem juga tidak menjelaskan, karena kami sudah menaruh hasilnya di dalam format kabinet baru,” kata dia.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis sudah ada perkembangan. “Tetapi bukan saya yang harus mengumumkan,” katanya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis Rp 71 triliun atau 0,29% dari PDB pada RAPBN 2025. Program ini diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1% pada 2025.

"Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 820 ribu pekerja,” demikian dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Kelompok penerima program makan bergizi gratis dan susu gratis yakni siswa sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui dengan risiko anak stunting.

Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan.

Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tumbuh 7% per tahun untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap.

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% akan dapat mendongkrak pendapatan per kapita nasional menjadi US$ 30.300 per tahun pada 2045.

Selain itu, populasi Indonesia diprediksi 324 juta pada 2045. Masyarakat usia produktif diperkirakan 65%, dengan segmen kelas menengah 70%.

"Angka itu akan membuat Indonesia menjadi negara perekonomian terbesar kelima dunia dan menjadi motor penggerak ekonomi dunia," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (16/8).

Sri Mulyani mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah. Sebab, kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian dalam tren pelemahan.

Kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian mencapai puncaknya pada pemerintahan Presiden Soeharto periode terakhir yakni 26,5%. Angka ini konsisten melandai hingga menjadi 18,9% tahun lalu.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah, pendidikan perlu ditingkatkan untuk menggenjot Sumber Daya Manusia alias SDM. "Banyak strategi untuk meningkatkan produktivitas peningkatan kualitas SDM di sektor pendidikan, pelatihan, teknologi, dan riset," katanya.

Sebelumnya, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Priyanto Rahmatullah mengatakan implementasi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diprediksi dapat mendorong pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto alias PDB Indonesia 6,25% pada 2025 - 2045.

Menurut dia, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga dapat membawa Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah juga tengah mendorong ekonomi sirkular atau pemanfaatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan pengurangan limbah.

Priyanto mengatakan, arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun kemudian memasukkan ekonomi hijau. Indonesia sudah mencantumkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

"Penurunan gas rumah kaca menuju net zero emission menjadi salah satu sasaran dalam Visi Indonesia 2045," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tumbuh 7% per tahun untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap.

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% akan dapat mendongkrak pendapatan per kapita nasional menjadi US$ 30.300 per tahun pada 2045.

Selain itu, populasi Indonesia diprediksi 324 juta pada 2045. Masyarakat usia produktif diperkirakan 65%, dengan segmen kelas menengah 70%.

"Angka itu akan membuat Indonesia menjadi negara perekonomian terbesar kelima dunia dan menjadi motor penggerak ekonomi dunia," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (16/8).

Sri Mulyani mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah. Sebab, kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian dalam tren pelemahan.

Kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian mencapai puncaknya pada pemerintahan Presiden Soeharto periode terakhir yakni 26,5%. Angka ini konsisten melandai hingga menjadi 18,9% tahun lalu.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah, pendidikan perlu ditingkatkan untuk menggenjot Sumber Daya Manusia alias SDM. "Banyak strategi untuk meningkatkan produktivitas peningkatan kualitas SDM di sektor pendidikan, pelatihan, teknologi, dan riset," katanya.

Sebelumnya, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Priyanto Rahmatullah mengatakan implementasi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diprediksi dapat mendorong pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto alias PDB Indonesia 6,25% pada 2025 - 2045.

Menurut dia, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga dapat membawa Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah juga tengah mendorong ekonomi sirkular atau pemanfaatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan pengurangan limbah.

Priyanto mengatakan, arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun kemudian memasukkan ekonomi hijau. Indonesia sudah mencantumkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

"Penurunan gas rumah kaca menuju net zero emission menjadi salah satu sasaran dalam Visi Indonesia 2045," ujarnya.

Nilai tukar rupiah diperkirakan Rp 16.100 per dolar Amerika Serikat atau AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato di sidang paripurna DPR hari ini.

Suku bunga Surat Berharga Negara alias SBN tenor 10 tahun ditetapkan 7,1% tahun depan. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia alias ICP US$ 82 per barel.

“Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia,” kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Target nilai tukar rupiah pada era pemerintahan Prabowo Subianto tersebut lebih tinggi dibandingkan sasaran Bank Indonesia atau BI. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memproyeksikan rata-rata nilai tukar rupiah Rp 15.300 sampai Rp 15.700 per dolar AS.

“Kondisi ekonomi global yang serba tidak menentu, banyak dinamika dan tantangan, tentu saja akan berdampak kepada ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun-tahun ke depan," kata Perry di Jakarta, Rabu (5/6).

Hal tersebut disampaikan oleh Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR tentang pembahasan asumsi dasar dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025. Asumsi makro 2025 ini mempertimbangkan lima risiko utama yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar rupiah dan inflasi dalam negeri.

Risiko yang dimaksud di antaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat
2. Harga komoditas yang bergejolak
3. Suku bunga acuan AS Fed Funds Rate (FFR) yang bertahan di level tinggi untuk waktu yang lama (higher for longer)
4. Dolar AS yang masih kuat
5. Inflasi global yang turun sangat lambat

Anggaran ketahanan energi Rp 421 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

“Ketahanan energi ini penting bagi presiden terpilih (Prabowo). Anggaran ini untuk meningkatkan keterjangkauan subsidi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Keterjangkauan subsidi akan diwujudkan melalui perubahan skema pembayaran investasi di hulu migas guna menunjang peningkatan produksi.

“Menteri ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral meminta cost recovery dalam Peraturan Pemerintah alias PP Nomor 27 Tahun 2017 diubah menjadi PP Nomor 53 Tahun 2017. Untuk skema gross split dan rezim perpajakannya juga diubah,” ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan, perubahan itu merupakan salah satu wujud komitmen kementerian bidang perekonomian untuk mendengar dan berkoordinasi dengan kementerian teknis dalam mendorong instrumen fiskal supaya bisa bekerja dengan baik.

“Selain itu, perubahan ini mendorong berbagai produksi ketahanan energi melalui peningkatan lifting migas,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan lifting minyak bumi 600 ribu barel per hari (bph) dan gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari (boepd) tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pidato Presiden pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di gedung DPR RI, Jumat (16/8).

“Harga minyak mentah Indonesia alias ICP diperkirakan US$ 82 per barel,” kata Jokowi.

Target lifting migas 2025 itu menurun 5,51% dibandingkan tahun ini 635 ribu bph. Begitu juga target lifting gas bumi turun 2,71% ketimbang tahun ini 1,033 juta boepd.

Dalam pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan RAPBN 2025 siap untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS jika diperlukan.

“Kalau penyesuaian gaji dan sebagainya itu, APBN 2025 sudah kami desain siap apabila itu (kenaikan gaji PNS) dilakukan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Ia mengatakan persoalan kenaikan atau penyesuaian gaji PNS masih menunggu keputusan presiden. “Tetapi keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan Pak Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto), itu diserahkan ke presiden baru,” ujar Isa.

Pada dasarnya, Isa menyebut, pemerintahan saat ini maupun yang akan datang tetap berkomitmen memelihara dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Hal itu termasuk kesejahteraan bagi para ASN, TNI, dan Polri.

“Nah yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, integritasnya, dan sebagainya. Jadi kapannya, berapanya, dan sebagainya nanti Pak Prabowo yang sampaikan,” kata Isa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal adanya kenaikan gaji bagi ASN termasuk PNS. Hanya saja, ia belum bisa memberikan rincian terkait penyesuaian gaji tersebut.

“Kalau penyesuaian (gaji) kan ke atas. Iya (ada rencana kenaikan gaji) disesuaikan,” kata Airlangga di Gedung Kemenko, Jakarta, 19 Juli lalu.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisan Republik Indonesia (Polri) mendapatkan alokasi anggaran belanja tertinggi kementerian dan lembaga pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Total belanja Kementerian dan Lembaga dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp 976,7 triliun," dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Selain itu, belanja kementerian dan lembaga termasuk pendanaan proyek multiyears, penguatan alat atama sistem senjata atau alat material khusus; dan melanjutkan kebijakan perlindungan sosial.

Kemenhan Tertinggi

Adapun Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran belanja 2025 tertinggi di antara semua kementerian dan lembaga, yaitu mencapai Rp 165,2 triliun. Meskipun demikian, anggaran tersebt lebih rendah dari perkiraan belanja anggaran tahun ini sebesar Rp 175,1 triliun.

Sementara Polri menempati posisi kedua sebesar Rp 126 triliun. Anggaran tersebut naik dibandingkan outlook belanja Polri tahun ini yang mencapai Rp 123,6 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp 164,9 triliun miliar, turun 5,7% dari sebelumnya Rp 174,9 triliun. Anggaran Pertahanan terus turun sejak 2022, seperti tertera dalam grafik.

Beberapa output Fungsi Pertahanan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista; pemeliharaan/perawatan/ peningkatan alutsista; pembangunan rumah dinas prajurit; dan pembangunan/ pengadaan sarana prasarana pertahanan.

Lain halnya dengan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat mengalami penurunan anggaran yang signifikan menjadi Rp 75,6 triliun, dari tahun sebelumnya Rp 164,6 triliun. Secara keseluruhan, Jokowi menurunkan anggaran infrastruktur pada RAPBN 2025 menjadi Rp 400,3 triliun dari sebelumnya Rp 422,7 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan pada 2025, atau masa awal pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi ditekan sampai 5 persen dan 8 persen.

Hal itu disampaikan dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5 persen sampai 5 persen," kata Jokowi.

"Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7 sampai 8 persen," sambung Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan, rasio gini pada 2025 dalam kisaran 0,379–0,382. Sedangkan Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56.

"Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108," ucap Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai program makan bergizi gratis dalam pidato kenegaraan terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Program makan bergizi gratis tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonom menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, program makan bergizi gratis bakal meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dia menyebutkan, program tersebut bakal dilaksanakan secara bertahap.

"Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.

"Ada fenomena sebagai anak bangsa bahwa sadar semua terjadi banyak kebocoran di bangsa kita. Nah, ini sekarang bagaimana kita membuat skema dengan efisien dengan baik, tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai program makan bergizi gratis dalam pidato kenegaraan terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Program makan bergizi gratis tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonom menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, program makan bergizi gratis bakal meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dia menyebutkan, program tersebut bakal dilaksanakan secara bertahap.

"Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.

"Ada fenomena sebagai anak bangsa bahwa sadar semua terjadi banyak kebocoran di bangsa kita. Nah, ini sekarang bagaimana kita membuat skema dengan efisien dengan baik, tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," tutur dia.