Jakarta -

Anindya Novian Bakrie mengaku sudah mendapat banyak dukungan untuk menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029. Hal ini disampaikannya setelah pengumuman susunan kepengurusan baru Kadin periode 2024-2029.

Tidak tanggung-tanggung, pria yang akrab disapa Anin itu mengaku sudah mendapat suara dari 70% anggota pengurus Kadin sebelumnya. Sementara selama ini dirinya memang sudah menduduki posisi Ketum Kadin berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) lalu.

"Dari kepengurusan sebelumnya saya rasa 70% sudah bergabung di sini (mendukung dirinya sebagai ketua Kadin) dan saya rasa sisanya hanya masalah waktu," kata Anindya di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Dalam kesempatan itu dirinya juga kembali menegaskan bahwa kepengurusan dan struktur organisasi Kadin ini terdiri dari Kadin Daerah baik provinsi, kota, hingga kabupaten yang kemarin banyak memberi suara dalam Munaslub; dan anggota luar biasa atau asosiasi/himpunan.

"Jadi bapak-bapak ibu-ibu Hanya untuk mengulangi saja, di Kadin ini ada dua pemegang sahamnya. Yang pertama adalah Kadin Provinsi yang sampai ke Kabupaten dan Kota, dan satu lagi adalah anggota luar biasa atau asosiasi dan himpunan," tegasnya.

Di luar itu, ia mengaku sedang menyiapkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang harapannya dapat dihadiri para anggota. Sebab dalam kesempatan itu dirinya ingin membahas terkait kepengurusan Kadin hingga program kerja 2025.

"Pada tanggal 1 Desember kami berharap akan melaksanakan Rapimnas sesuai hasil rapat kami, kami harap seluruh komponen Kadin provinsi, asosiasi dan unsur lain dapat hadir," kata Anindya.

"Teman-teman pengusaha yang nanti cukup waktu untuk kita gabungkan di Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dapat juga hadir. Sehingga pada saat itu Pak, kalau Rapimnas itu agendanya fokus kepada program kerja. Jadi program kerja 2025 bisa dijalankan," terangnya lagi.

Lebih lanjut, Ia pun berupaya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjabarkan program yang akan dilaksanakan.

"Kita berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat Siapa tahu bisa ada audiensi kepada Bapak Presiden. Sehingga kami siapkan rencana mewakili beliau dengan fokus bagi kami APEC 5 Peru, kemudian di Rio ada G20, sebelumnya ada beberapa lawatan cukup panjang," ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa, mengumumkan susunan kepengurusan Kadin baru periode 2024-2029.

Sejumlah nama populer masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin. Ada nama Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Chairman CT Corp, Chairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha, dan hingga Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Penasihat.

Dalam kesempatan itulah Anindya Bakrie diumumkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Dalam hal ini struktur kepengurusan itu akan dilantik pada bulan Desember.

"Insyaallah pada bulan Desember pengurus pleno sudah selesai dan Insyaallah akan dilantik pada bulan Desember dan bisa dihadiri bapak Presiden," imbuhnya.

Selain itu, ada nama Ibas Yudhoyono yang masuk dalam susunan pengurus tambahan Kadin Indonesia. Adapun penyusunan pengurus baru diselesaikan pada Rabu dini hari.

(fdl/fdl)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebutkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah berdamai dari polemik dualisme kepemimpinan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Zulhas di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 Tahun 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Zulhas menyebut nama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, sebagai ungkapan rasa hormat atas kedatangannya dalam pembukaan TEI 2024 tersebut. Menurutnya, polemik Kadin Indonesia antara Anindya dengan Arsjad Rasjid sudah dapat diselesaikan.

"Ketua Kadin, Kadin Indonesia sudah akur, sudah aman, sudah kompak, Anindya Bakrie," ujar Zulhas disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Dalam sambutannya itu pun, Zulhas juga mengungkapkan pidato sambutannya akan menjadi spesial. Sebab, Zulhas mengatakan dirinya tidak mau melepaskan kesempatan terakhir berpidato sebagai Mendag di masa akhir jabatan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Mohon izin Pak kalau sambutannya agak lama Bapak ya, karena semua yang terikat waktu memang ada waktunya, tapi kehidupan buat orang-orang beriman kehidupan setelah kematianlah yang abadi," ujar Zulhas.

Zulhas bahkan menyebutkan, pagelaran pameran TEI 2024 ini seharusnya diadakan pada akhir Oktober 2024. Namun, mengingat Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang, akhirnya pelaksanaan TEI 2024 dipercepat.

"Seyogyanya Trade Expo Indonesia tahun ini akan diselenggarakan biasanya akhir Oktober. Tapi ini sengaja kita majukan dalam persetujuan semua pihak pada tanggal 9 sampai 12 Oktober," kata Zulhas.

"Biar ada kesempatan, saya pidato sambutan yang terakhir di depan Bapak, insyaallah, Pak," katanya.

Diketahui, Kemendag memprakirakan transaksi yang berlangsung di TEI 2024 sekitar USD15,5 miliar, atau setara Rp230,025 triliun (kurs Rp15.335 per USD) pada gelaran yang dimulai pada 9-12 Oktober 2024.

"Target kita untuk tahun ini yaitu USD15 miliar dari 30 ribu pengunjung dan 1.000 exhibitor," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, Mardyana Listyowati dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi Kemendag.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari mengungkapkan niat baik Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Akbar menyebut, Anindya sejak awal memiliki inisiatif untuk merangkul seluruh pihak, termasuk Arsjad Rasjid dan jajarannya.

“Kadin itu solid meski ada dinamika. Pada dasarnya, Anindya adalah orang yang ingin sejak awal merangkul semua di bawah satu naungan Kadin, termasuk Arsjad dan jajaran kepengurusannya.” kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Akbar yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Kadin Indonesia menegaskan, pelaksanaan Munaslub telah sesuai dengan AD/ART serta memperoleh izin dari Kepolisian RI.

Saat ini, jelas dia, terdapat tim formatur yang sedang menyusun pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029.

“Soal bagaimana mekanismenya, kami serahkan kepada tim formatur,” ujarnya.

Sejatinya, dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah menemui titik terang.

Sehari setelah mediasi bersama Arsjad Rasjid yang difasilitasi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Anindya Bakrie menyebut dirinya tetap menjabat sebagai Ketum Kadin 2024-2029. Sedangkan Arsjad Rasjid akan menjadi Dewan Pertimbangan.

"Karena sudah diberikan amanah pada 14 September menjadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan," kata Anin saat ditemui setelah Seminar IKA Unpad di Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Terkait struktur pengurus resmi, Anin mengatakan akan terbentuk pengurus Kadin Indonesia 2024-2029 dalam dua minggu ke depan.

"Saya juga ingin tidak terlalu lama kalau boleh terlalu hangat-hangat ngomongin mengenai internal karena dalam waktu dua minggu lagi akan terbentuk pengurus," ujarnya.

Dirinya mengharapkan anggota Kadin seluruh daerah dapat bersatu dan berkontribusi terhadap program presiden, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Anin menitikberatkan hanya ada satu Kadin Indonesia. Baginya, kemajuan Kadin adalah kemajuan bersama anggota di daerah.

"Jadi kita punya misi secara umum, di mana teman-teman di daerah (anggota Kadin) bisa membantu program pemerintah dan majunya enggak sendiri, maju bersama," kata dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar pada 14 September 2024 lalu di Jakarta, disebut tak ada intervensi dari pihak Anindya Bakrie maupun pemerintah.

Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional Widiyanto Saputro mengatakan, munaslub yang menunjuk Anin sebagai Ketua Umum terpilih tersebut, merupakan inisiatif dari para ketua umum Kadin Daerah dan para asosiasi usaha yang menjadi anggota luar biasa (ALB).

"Semua proses menuju Munaslub ditangani anggota. Penyelenggara Munaslub adalah anggota Kadin," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/9/2024).

Ia menjelaskan, selama beberapa bulan terakhir, pengusaha anggota Kadin dan asosiasi-asosiasi sebagai ALB menginginkan agar Kadin yang merupakan organisasi pengusaha bisa selaras dengan program yang dijalankan pemerintah.

Pihaknya berkomunikasi intensif dengan para anggota Kadin mulai Juli 2024 lalu, setelah sejak akhir tahun 2023 muncul suara keprihatinan tentang posisi Kadin yang dinilai telah jauh dari pemerintah.

Widiyanto menyebut, sejak periode ramai aktivitas kampanye pilpres, sejumlah pengurus Kadin daerah mulai merasa tidak lagi diajak berkoordinasi oleh pemerintah daerah (pemda).

Jika Kadin daerah menggelar acara dalam upaya peningkatan kapasitas pengusaha lokal, pemda juga tidak berkenan hadir karena tidak berani atau khawatir dianggap memihak salah satu paslon pilpres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar pada 14 September 2024 lalu di Jakarta, disebut tak ada intervensi dari pihak Anindya Bakrie maupun pemerintah.

Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional Widiyanto Saputro mengatakan, munaslub yang menunjuk Anin sebagai Ketua Umum terpilih tersebut, merupakan inisiatif dari para ketua umum Kadin Daerah dan para asosiasi usaha yang menjadi anggota luar biasa (ALB).

"Semua proses menuju Munaslub ditangani anggota. Penyelenggara Munaslub adalah anggota Kadin," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/9/2024).

Ia menjelaskan, selama beberapa bulan terakhir, pengusaha anggota Kadin dan asosiasi-asosiasi sebagai ALB menginginkan agar Kadin yang merupakan organisasi pengusaha bisa selaras dengan program yang dijalankan pemerintah.

Pihaknya berkomunikasi intensif dengan para anggota Kadin mulai Juli 2024 lalu, setelah sejak akhir tahun 2023 muncul suara keprihatinan tentang posisi Kadin yang dinilai telah jauh dari pemerintah.

Widiyanto menyebut, sejak periode ramai aktivitas kampanye pilpres, sejumlah pengurus Kadin daerah mulai merasa tidak lagi diajak berkoordinasi oleh pemerintah daerah (pemda).

Jika Kadin daerah menggelar acara dalam upaya peningkatan kapasitas pengusaha lokal, pemda juga tidak berkenan hadir karena tidak berani atau khawatir dianggap memihak salah satu paslon pilpres.

Pasalnya, lanjut Widiyanto, para pejabat pemda selaku aparatur sipil negara (ASN) memang harus tetap netral.

Sementara, saat itu Kadin dinilai telah menyatakan keberpihakannya kepada salah satu pasangan capres sehingga diwaspadai lantaran dipersepsikan tidak netral.

"Hubungan antara Kadin yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan perekonomian pun berubah menjadi canggung," kata Widiyanto.

Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional sekaligus Ketua Organizing Committee Munaslub Kadin, Bayu Priawan Djokosoetono menambahkan, sejumlah asosiasi kerap merasa dianaktirikan dalam kepengurusan Kadin periode sebelumnya, kendati memiliki hak pilih sebagai anggota luar biasa.

Maka dari itu, pihaknya berharap di bawah kepemimpinan Anin, Kadin Indonesia bisa cepat merespons suara-suara dari asosiasi.

"Selain itu bisa melibatkan asosiasi atau himpunan pengusaha selaku anggota luar biasa untuk lebih aktif dan konkret dalam kegiatan pengembangan ekonomi di Tanah Air," ucap Bayu.

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Jaksel. Sejak Minggu (15/9/2024) kemarin, kantor Kadin Indonesia yang berlokasi di lantai 3, 24, dan 29 tidak bisa diakses karena dihalangi masuk oleh oknum tidak dikenal.

Arsjad menjelaskan, sejak kali pertama menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, pihaknya telah mengecek status dari kantor Kadin Indonesia di Menara Kadin. Kantor Kadin yang berlokasi di lantai 24 dan 29 tersebut merupakan warisan dari Ketua Umum dan pengurus sebelumnya.

“Menurut cerita, waktu itu ada term antara Kadin dan investor, kemudian dibangun Gedung Menara Kadin. Kadin dapat 2 lantai, di lantai 24 dan 29,” ujar Arsjad.

Seyogyanya, kata dia, status Gedung Menara Kadin dan kantor di kedua lantai tersebut menjadi milik bersama semua anggota Kadin dan bukan milik Grup atau keluarga Bakrie. Untuk kantor tersebut, banyak di antara pengusaha dan perusahaan yang menjadi anggota Kadin turut menyumbang untuk operasional.

“Harusnya kantor itu milik bersama, milik semua anggota Kadin. Tetapi, hari ini, kami tidak diperbolehkan masuk,” katanya.

Arsjad menambahkan, karena ketidakjelasan status kantor di lantai 24 dan 29, pihaknya berinisiatif untuk menyewa sendiri tambahan kantor di lantai 3 gedung yang sama.

“Karena statusnya tidak jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita, dan harusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke kantor Kadin tersebut,” katanya.

Seperti diketahui, Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diatur dalam Keppres No 18 tahun 2022, khususnya pada Pasal 18.

“Dalil yang diajukan untuk menyelenggarakan Munaslub tidak bisa diterima, sedangkan penyelenggaraan Munaslub tidak sesuai dengan tahapan dalam AD ART. Munaslub tersebut juga tidak kuorum karena setidaknya harus dihadiri setengah plus satu dari total 124 jumlah ALB,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, Munaslub yang digelar bukan saja ilegal, tapi juga telah mengusik keharmonisan organisasi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

“Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan keputusan Munas VIII Kadin Indonesia. Hasil itu disepakati termasuk oleh pihak-pihak yang sekarang menjadi inisiator Munaslub. Ini sebuah ironi. Ini ibarat menenggelamkan kapal sendiri,” katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia tahun 2024 menetapkan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 menggantikan Arsjad Rasjid. Hal ini pun memicu pro dan kontra.

Namun, kedua kubu tersebut pun akan menggelar pernyataan sikap pada siang hari ini, Minggu (15/9/2024).

Dari pihak Anindya, rencananya akan menyelenggarakan Sarasehan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. Agenda tersebut juga dihadiri Formatur Munaslub Kadin 2024 yang terdiri dari Ketua Umum Terpilih sekaligus sebagai ketua formatur beserta anggota formatur.

Adapun anggota formatur yang turut serta meliputi Erwin Aksa, Jaya Baya, M Khadafie, dan Nita Yudi. Acara ini akan diselenggarakan sekitar pukul 14.00 WIB di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Sementara dari pihak Arsjad Rasjid bakal menyampaikan sikap usai pelengseran bersama perwakilan 21 Kadin Provinsi. Pernyataan sikap juga akan diselenggarakan di Menara Kadin, Jakarta Selatan sekitar pukul 13.00 WIB.

Adapun pihak yang hadir meliputi Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi , Hukum Dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K Harjono, dengan/atau Kuasa Hukum Kadin Indonesia Wisnu W Pettalolo, Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia, Perwakilan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, dan 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

Untuk diketahui, Anindya Bakrie ditetapkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Penetapan dilakukan dalam Munaslub Kadin 2024. Sebelumnya, pengurus Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin mendesak segera digelar Munaslub.

Desakan itu muncul menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh Kadin, untuk mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah. Selain oleh pengurus Kadin Daerah, desakan Munaslub juga disuarakan pengurus asosiasi pengusaha.

(Dhera Arizona)