REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk bekerja sama dengan NU Circle melatih santri dari Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru, Provinsi Riau untuk menjadi pengembang (developer) handal guna menjaga keberlanjutan pembangunan rumah rakyat.

"Tujuannya memberikan pembekalan dari dasar kepada calon developer, mulai dari cara membuat proposal, sisi legal dan keuangan serta pemasarannya," kata Direktur Finance BTN Nofry Rony Poetra di Pekanbaru, Jumat.

Dia menyebutkan pelatihan ini akan berlangsung 10 hari dan calon pengembang muda yang unggul dalam pelatihan akan mendapatkan manfaat pengajuan proposal ke BTN.

"Nanti kita analisa, kalau memang proyek bagus akan kita berikan pembiayaan," tutur Nofry.

Dikatakannya, ini salah satu upaya BTN untuk ambil andil dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Riau sendiri merupakan provinsi pertama di Sumatera yang dipilih BTN dalam program ini. Sebelumnya ada tiga kota di Pulau Jawa yang telah upaya serupa.

Bukan tanpa alasan, BTN memilih Riau lantaran besarnya potensi yang terlihat dari Bumi Lancang Kuning ini. "Riau sebagai provinsi yang besar memiliki potensi besar pula, punya potensi pengembangan yang luar biasa," ucap Nofry.

Di tempat yang sama, Ketua NU Circle Gatot Prio Utomo mengatakan pihaknya memiliki peran menghubungkan sektor bisnis dengan market dan potensi Sumber Daya Manusia di kalangan Nahdliyin dan non Nahdliyin.

"Tujuannya untuk memberdayakan umat. Sehingga kita khususnya umat Islam bisa berpartisipasi lebih jauh dalam proses pembangunan," ujarnya .

Tambah Gatot, tiga daerah sebelumnya yang juga sudah dijangkau dalam program serupa ialah pesantren di Tebu Ireng, Cirebon dan Solo.

Sementara Pimpinan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru, Amran Suardi sebagai tuan rumah acara ini mengaku merasa terhormat menjadi tempat diselenggarakannya Program Santri Developer Kebangsaan.

“Kami siap untuk menyukseskan Program Santri Developer Kebangsaan ini," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Masyayikh kembali menggelar uji publik dokumen standar mutu pendidikan nonformal pesantren, demi mematangkan rancangan sebelum diterapkan secara luas di lembaga pendidikan bercorak agama Islam tersebut.

"Uji Publik ini merupakan agenda yang sangat penting karena dokumen ini adalah yang pertama dan yang dimiliki satu-satunya. Kalau Negara mengesahkan dokumen ini, maka dokumen ini merupakan satu-satunya regulasi tentang pendidikan nonformal," ujar Anggota Majelis Masyayikh Abdul Ghofur Maimoen dalam keterangannya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Uji publik kali ini digelar di Tangerang Selatan dengan menghadirkan organisasi masyarakat seperti RMI PBNU, LP2M PP Muhammadiyah, pengasuh Ponpes, akademisi, perwakilan asosiasi pendidikan, BAN PDM, perwakilan satuan pendidikan, dan perwakilan Kemenag RI serta Kemendikbudristek.

Dokumen standar mutu pendidikan nonformal Pesantren ini tidak hanya sekadar standar administratif, namun juga merupakan upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kesamaan hak kepada para santri Pondok Pesantren.

Menurut dia, amanat Undang-Undang Pesantren mengharuskan pendidikan nonformal Pesantren, seperti pondok salaf, untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan pendidikan formal.

Nantinya, kata dia, dokumen ini akan menjadi catatan sejarah penting bagi pesantren dan bentuk kehadiran negara atas dedikasi pesantren selama ini.

"Jika dokumen ini disetujui dan diimplementasikan, akan menjadi momen bersejarah bagi pendidikan pesantren di Indonesia, memberikan penghargaan yang sepatutnya kepada para santri dan pendidik yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk pesantren," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin menegaskan pentingnya dokumen ini sebagai landasan bagi pendidikan nonformal di Pesantren.

Ia menyebut bahwa proses penyusunan dokumen standar mutu pendidikan nonformal Pesantren ini telah dilakukan kunjungan ke berbagai pesantren untuk mempelajari praktik-praktik terbaik yang ada.

"Para penulis dan para reviewer sudah sedemikian berikhtiar sampai berkunjung ke berbagai Pesantren untuk melihat best practices yang ada di pesantren tersebut dan bagaimana dirumuskan secara baik," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID,,JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa memaparkan ulama Nusantara pada zaman dulu memiliki sejumlah keistimewaan, di antaranya kemampuan penguasaan kitab kuning dan kemampuan mengontekstualisasi Al Quran, hadits, maupun kitab-kitab yang muktabar.

"Jadi, tidak tekstualis ulama dulu itu. Nah, Kemampuan ini sesungguhnya menjadi tradisi yang mahal kalau sekarang masih ada," ujar Kiai Zulfa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulfa Mustofa dalam Pembukaan Seminar “Sistem Istinbath Hukum Islam dan Bahtsul Masail” di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis.

Zulfa mengatakan bahwa di kalangan kiai dan santri yang tidak tersedia pelajaran analisa sosial (at-tachlil al-ijtima'i), terkadang menjadi tekstualis, hanya merujuk sesuai apa yang tertulis dalam kitab.

"Kalau model santri kita semacam ini, dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Apa yang ada di kitab yang itu terjadi 300, 500, 700 tahun yang lalu, kemudian tidak dikontekstualisasikan, ya, jadi begini. Repot memahami hukum," kata Kiai Zulfa.

Ia mencontohkan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mampu mengontekstualisasikan apa yang ada dalam kitab-kitab klasik.

"Yang diikuti ulama dulu itu manhaj (metode berfikir)-nya, bukan aqwal (pendapat-pendapat)-nya semata. Sebab aqwal harus bisa berubah, tapi kalau manhaj kan tidak," kata dia.

Kiai Zulfa menyebut dalam Kitab Nihayatuz Zein, Syekh Nawawi Al-Bantani mengikuti pendapat gurunya Imam Al-Bajuri dalam hukum membagikan zakat, apakah wajib rata kepada delapan ashnaf? Menurut Syekh Nawawi, tidak harus. Tiga ashnaf sudah cukup.

Padahal, kata Zulfa, dulu Imam Syafi'i mewajibkan zakat dibagikan rata kepada delapan ashnaf.

"Kenapa Syekh Nawawi berani mengatakan cukup tiga. Karena kata Syekh Nawawi, Syekh Al-Bajuri, begitu juga Imam Ibnu 'Ujail al-Yamani, kondisi sudah berbeda, kondisi zaman sudah berbeda. Dulu mencari ashnaf tsamaniyah mudah, sekarang sulit," kata dia.

Sementara itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Al-Makin, mengaku bangga institusinya menjadi tempat berkumpul para pengurus NU dan kiai serta nyai dari berbagai pesantren.

Ia bercerita ketika Saudi masih dalam naungan Turki Usmani, para ulama Indonesia sudah berperan di kancah internasional dengan menjadi imam dan guru seperti Syekh Nawawi al-Bantani. Hal itu menjadi inspirasi dan teladan bagi generasi sekarang.

Al-Makin mengajak peserta untuk ikut berkontribusi aktif di tengah masyarakat. "Sebagai motor penggerak peradaban Indonesia, Nahdlatul Ulama sangat wajar untuk mengambil peran dalam berkontribusi untuk mendamaikan bangsa ini," ujarnya.

Senada dengan Rektor UIN, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta, Ahmad Bahiej, menyampaikan kolaborasi tiga institusi dalam membahas pengambilan hukum Islam menjadi hal yang sangat penting, mengingat banyaknya persoalan di tengah masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID,,JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa memaparkan ulama Nusantara pada zaman dulu memiliki sejumlah keistimewaan, di antaranya kemampuan penguasaan kitab kuning dan kemampuan mengontekstualisasi Al Quran, hadits, maupun kitab-kitab yang muktabar.

"Jadi, tidak tekstualis ulama dulu itu. Nah, Kemampuan ini sesungguhnya menjadi tradisi yang mahal kalau sekarang masih ada," ujar Kiai Zulfa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulfa Mustofa dalam Pembukaan Seminar “Sistem Istinbath Hukum Islam dan Bahtsul Masail” di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis.

Zulfa mengatakan bahwa di kalangan kiai dan santri yang tidak tersedia pelajaran analisa sosial (at-tachlil al-ijtima'i), terkadang menjadi tekstualis, hanya merujuk sesuai apa yang tertulis dalam kitab.

"Kalau model santri kita semacam ini, dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Apa yang ada di kitab yang itu terjadi 300, 500, 700 tahun yang lalu, kemudian tidak dikontekstualisasikan, ya, jadi begini. Repot memahami hukum," kata Kiai Zulfa.

Ia mencontohkan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mampu mengontekstualisasikan apa yang ada dalam kitab-kitab klasik.

"Yang diikuti ulama dulu itu manhaj (metode berfikir)-nya, bukan aqwal (pendapat-pendapat)-nya semata. Sebab aqwal harus bisa berubah, tapi kalau manhaj kan tidak," kata dia.

Kiai Zulfa menyebut dalam Kitab Nihayatuz Zein, Syekh Nawawi Al-Bantani mengikuti pendapat gurunya Imam Al-Bajuri dalam hukum membagikan zakat, apakah wajib rata kepada delapan ashnaf? Menurut Syekh Nawawi, tidak harus. Tiga ashnaf sudah cukup.

Padahal, kata Zulfa, dulu Imam Syafi'i mewajibkan zakat dibagikan rata kepada delapan ashnaf.

"Kenapa Syekh Nawawi berani mengatakan cukup tiga. Karena kata Syekh Nawawi, Syekh Al-Bajuri, begitu juga Imam Ibnu 'Ujail al-Yamani, kondisi sudah berbeda, kondisi zaman sudah berbeda. Dulu mencari ashnaf tsamaniyah mudah, sekarang sulit," kata dia.

Sementara itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Al-Makin, mengaku bangga institusinya menjadi tempat berkumpul para pengurus NU dan kiai serta nyai dari berbagai pesantren.

Ia bercerita ketika Saudi masih dalam naungan Turki Usmani, para ulama Indonesia sudah berperan di kancah internasional dengan menjadi imam dan guru seperti Syekh Nawawi al-Bantani. Hal itu menjadi inspirasi dan teladan bagi generasi sekarang.

Al-Makin mengajak peserta untuk ikut berkontribusi aktif di tengah masyarakat. "Sebagai motor penggerak peradaban Indonesia, Nahdlatul Ulama sangat wajar untuk mengambil peran dalam berkontribusi untuk mendamaikan bangsa ini," ujarnya.

Senada dengan Rektor UIN, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta, Ahmad Bahiej, menyampaikan kolaborasi tiga institusi dalam membahas pengambilan hukum Islam menjadi hal yang sangat penting, mengingat banyaknya persoalan di tengah masyarakat