Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan lima nama dompet digital yang memfasilitasi judi online sudah berkomitmen untuk memberantas judi yang dilakukan secara daring.

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Budi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan kelima pihak dompet digital tersebut untuk berhenti memfasilitasi praktik judi online.

Dari komunikasi tersebut, Budi memastikan bahwa kelima dompet digital tersebut bakal memberantas prakrik judi online.

“Mereka [kelima dompet digital] punya komitmen kok, teman-teman platform atau fintech Indonesia ini sangat concern terhadap pemberantasan judi online,” kata Budi saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2024).

Tak hanya itu, Budi menuturkan bahwa pihaknya tak memberikan sanksi kepada kelima dompet digital tersebut dan hanga memberi peringatan saja.

“Enggak (kena sanksi), cuma dikasih peringatan aja,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi membongkar lima nama dompet digital yang memfasilitasi judi online. Dompet digital Dana berada di urutan pertama, disusul dengan Ovo, Gopay dan LinkAja.

Budi mengaku telah menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi penjudi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurut data dari PPATK yang diterima Kemenkominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

“E-wallet Espay [DANA] nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online,“ ucap Budi Arie Setiadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan banyak masyarakat Indonesia yang tersesat dalam pemahaman bahwa judi online jalan keluar dari kemiskinan. Budi menegaskan tanggapan tersebut salah besar.

Budi menekankan bahwa judi online sangat berbahaya. Dia pun mengajak semua pihak melindungi keluarga dan lingkungan terdekat dari jeratan judi online.

“Judi online sangat berbahaya. Banyak yang menganggap perjudian online merupakan jalan keluar dari kemiskinan. Anggapan tersebut jelas salah,” kata Budi dalam keterangan resminya, dikutip pada Sabtu (5/10/20214).

Budi menjelaskan bahwa uang yang diputar di judi online tidak membuat masyarakat menjadi kaya. Justru, kata dia, uang tersebut masuk ke kantong para operator judi online.

“Masyarakat yang terjerat judi online terlilit utang, bahkan kehilangan seluruh hartanya,” ujarnya.

Terlebih, Budi menilai dampak negatif judi online juga begitu nyata. Dia mengungkap bahwa hingga saat ini, sudah terdapat lebih dari 10 kasus bunuh diri akibat judi online.

Bukan hanya itu, tambah Budi, ratusan ribu anak-anak juga kecanduan judi online. Serta, menyebabkan peningkatan jumlah kasus perceraian.

Untuk itu, Budi mengajak masyarakat agar melakukan empat langkah menghindari judi online. Salah satunya dengan mengenali bahaya dan identifikasi pemicu judi online.

“Sadari bahaya judi online bagi diri sendiri dan lingkungan terdekat. Lalu perhatikan pemicu seseorang berpartisipasi dalam judi online, seperti stres atau dorongan dari lingkungan tertentu,” ungkapnya.

Langkah kedua, lanjut Budi, hindari situasi berisiko dan melindungi diri dengan dukungan sosial. Dia pun mengimbau agar masyarakat mengisi waktu dengan kegiatan yang produktif.

“Hindari situasi dan lingkungan yang meningkatkan keinginan berjudi, dengan perkuat dukungan lingkungan sekitar dan bantuan profesional seperti psikolog jika membutuhkan. Sekaligus manfaatkan waktu untuk kegiatan yang lebih produktif,” tuturnya.

Ketiga, Budi meminta agar setiap orang dapat mencermati pengaturan keuangan dengan bijak. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan uang dalam aktivitas perjudian.

Serta langkah keempat, masyarakat juga perlu berani melaporkan situs maupun rekening yang bermuatan judi online ke Kemenkominfo melalui layanan aduankonten.id dan cekrekening.id. Sebab, Budi menjelaskan bahwa pemberantasan judi online membutuhkan peran semua pihak.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), akumulasi perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp600 triliun pada kuartal I/2024.

Jumlah penduduk Indonesia yang terlibat judi online telah mencapai 4 juta orang, yang didominasi oleh kelompok usia 30–50 tahun dengan persentase mencaopai 40%.

Data tersebut juga mengungkap, kelompok usia di atas 50 tahun terlibat judi online dengan persentase sebesar 34%. Juga ada kelompok usia 21–30 tahun sebanyak 13%. Lalu, 11% berasal dari usia 10–20 tahun, dan 2% dari kelompok usia di bawah 10 tahun.

Ditelisik lebih jauh, data PPATK juga menunjukkan bahwa sebanyak 197.054 anak di bawah umur terlibat judi online, tepatnya usia 11–19 tahun telah melakukan deposit judi online senilai Rp293 miliar dengan 2,2 juta transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan 18.000 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar segera menandatangani pakta integritas anti judi online. Jika tidak, maka Kemenkominfo akan mencabut tanda daftar tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pakta integritas pada akun pendaftaran PSE privat untuk dapat dilengkapi dan dilaksanakan oleh PSE privat.

“PSE privat wajib segera melengkapi pemenuhan pakta integritas secepatnya. Jika tidak kami akan cabut tanda daftar PSE-nya,” kata Budi dalam keterangan resmi, Selasa (27/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa langkah itu dilakukan sebagai bentuk untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Kita harus memastikan ruang digital yang sehat dan produktif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM 5/2020), Budi menjelaskan bahwa PSE Privat wajib untuk melakukan pendaftaran dan memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, PSE privat yang tidak melakukan pendaftaran diberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking). Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 7,

Masih merujuk pada aturan yang sama, tepatnya pada Pasal 9 menyebutkan bahwa PSE privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di dalam sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Sebelumnya, sejak 17 Juli 2023–30 Juli 2024, Kemenkominfo sudah menutup 2,72 juta situs judi online dan hampir 70.000 rekening bank, termasuk pelaporan keyword di platform Google, Meta yang jumlahnya hampir mencapai 20.000.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mewajibkan 18.000 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) segera menandatangani pakta integritas anti judi online.

Budi mengatakan kementerian sudah menyiapkan Pakta Integritas di dalam akun pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat. Para penyelenggara, jelasnya, diwajibkan segera melengkapi dan melaksanakan pakta itu.

“PSE privat wajib segera melengkapi pemenuhan pakta integritas secepatnya. Jika tidak kami akan cabut tanda daftar PSE nya,” kata Budi lewat keterangan resmi pada Selasa (27/8/2024).

Kewajiban tersebut merujuk kepada PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permenkominfo No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Beleid tersebut mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib untuk melakukan pendaftaran dan memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Permenkominfo No.5/2020 Pasal 7, PSE privat yang tidak melakukan pendaftaran diberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking).

Kemudian, Pasal 9 menyebutkan PSE privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di dalam sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

“Kita harus memastikan ruang digital yang sehat dan produktif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pelaku perjudian daring alias judionlinebakal masuk dalam daftar hitam lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta pihak bank memblokir ribuan rekening yang memiliki rekam jejak transaksi judi online. OJK juga meminta adanya pelacakan hingga identitas pemilik rekening tersebut.

“Kalau memang terbukti melanggar hukum yang ada, berarti bisa-bisa untuk semua rekening orang itu di-blacklist dari lembaga keuangan,” katanya kepada wartawan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Namun , dia menyebut bahwa proses tersebut tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. OJK bersama bank melakukan penelusuran lebih lanjut dengan menggunakan informasi komprehensif dari pemilik rekening bank yang telah diblokir.

Lebih lanjut, Mahendra memaparkan bahwasanya pelanggaran transaksi judi online bermuara pada individu sebagai pelaku, bukan rekening yang digunakan.

“Pelanggar itu kan bukan rekening, pelanggar itu orang. Rekening yang diblokir adalah satu hal, tetapi untuk seluruh hal dia telah menyebabkan masalah bagi integritas lembaga jasa keuangan itu karena melakukan tindakan-tindakan yang ilegal,” sambungnya.

Itu sebabnya, sembari merumuskan tindakan yang tepat, OJK tetap mendalami rekening lain yang berkaitan dengan pelaku judi online. Sementara itu, dari segi penegakan hukum, Mahendra juga mempersilakan pihak berwenang untuk melakukan penyidikan dan penelitian lebih lanjut.

Diberitakan sebelumnya, OJK telah memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang terindikasi terlibat transaksi judi online. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa OJK konsisten melakukan berbagai upaya pemberantasan judi online sebagaimana kewenangan yang ada.

"Regulator juga meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Kemudian, jika dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Menurut Dian, berbagai upaya dilakukan bank untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online. Upaya ini mulai dari menindaklanjuti permintaan OJK untuk melakukan pemblokiran rekening, mengatasi praktek jual beli rekening, dan menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000.

Selain itu, pihak bank juga disebutnya melakukan web crawling dan berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk menutup website judi online, serta memantau aktivitas transaksi lintas batas negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan telah menutup akses 32 situs Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menyediakan layanan konversi atau penguangan pulsa ke mata uang rupiah yang berkaitan dengan judi online.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa tindakan itu diambil untuk mencegah dan membatasi ruang gerak aktivitas judi online. Dia menekankan Kemenkominfo tidak mentoleransi dan semua pihak harus bersatu padu dalam memberantas judi online.

“Dasar hukum pemutusan akses Penyelenggara Sistem Elektronik, yakni Peraturan Pemerintah [PP] Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik [PSTE],” kata Budi dikutip dari keterangan resminya, Jumat (9/8/2024).

Budi menuturkan bahwa dari 32 PSE yang ditutup akses hanya terdapat 1 PSE yang terdaftar, yaitu Boss Pulsa. Sementara, 31 PSE lainnya tidak terdaftar.

Ketua Umum Projo itu menjelaskan bahwa penutupan akses 31 PSE ini sesuai Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2019. Di mana, 31 PSE tersebut tidak menjalankan kewajiban mendaftar sebagai PSE yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa langsung.

Dia menuturkan bahwa sanksi berupa pemutusan akses terdapat dalam Pasal 100 ayat 1 PP 71 Tahun 2019, yang berbunyi layanan patut diduga dapat digunakan untuk memfasilitasi konversi pulsa ke uang yang digunakan dalam transaksi judi online.

Lebih lanjut, Budi menyebut dengan penutupan akses ini, dirinya mengharapkan dapat mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang akan dialami masyarakat.

Sebelumnya, Kemenkominfo juga telah meminta kepada penyelenggara layanan telekomunikasi seluler untuk membatasi transfer pulsa antargawai maksimal Rp1 juta per hari.

Berikut adalah daftar 31 PSE yang tidak terdaftar:

1. Tetra Pulsa
2. byPulsa - Convert Pulsa
3. Transfer Pulsa Store
4. Tukarcoid
5. Uangkan
6. viapulsa
7. bagipulsa
8. Delta Convert
9. Dooeit: Convert Pulsa
10. RubahPulsa
11. converin
12. zonaconvert
13. rajin convert
14. pulsaconverter.com
15. conversa
16. Beli Pulsa
17. Convert Pulsamu Jadi Uang
18. Pulsaku - convert Pulsa
19. Transfer-pulsa (Tukar pulsa)
20. Cvpulsa - Convert Pulsa
21. Zahraconvert
22. Toko Convert
23. Sultan Pulsa - Tukar Pulsa
24. GOPULSA Convert pulsa ke Uang
25. Autoconvert - Tukar Pulsa
26. Gudang Pulsa - Tukar Pulsa
27. Sukma Convert
28. Tukar Pulsa
29. Pulsa Converter
30. Converinaja
31. Convert Pulsa

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Hokky Situngkir mengungkap sederet keresahan pasca dirinya menjabat 3 pekan menggantikan posisi Semuel Abrijani Pangerapan yang mengundurkan diri pada awal Juli 2024.

Hokky mengakui masih ada pekerjaan rumah alias PR yang perlu dibenahi, termasuk dari sisi keamanan data. Sebab, Hokky menilai bahwa masalah keamanan data perlu dibenahi melalui literasi digital untuk mencapai tranformasi digital.

“Kita mendengardata breachlah, kita mendengar apa segala macam, masyarakat yang tertipu,postingKTP-nya di medsos,” kata Hokky dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Pasalnya, Hokky mengibaratkan data seperti emas yang harus diperlakukan seperti minyak baru.

“Itu memang satu PR yang besar yang salah satu strategi yang mungkin adalah bahwa sejak dini ketika ada pengembangan transformasi digital,” ujarnya.

Selain itu, Hokky menyampaikan bahwa dirinya bertemu dengan pihak Google dan menyebut aksi cybercrime berisikan sekumpulan penjahat yang menggunakan teknologi komunikasi canggih dengan menipu.

“Dan Google kan salah satu mesin pencarian lain juga kan sangat memperhatikan konten moderasi yang terkait dengan perlindungan anak tadi, banyak concern konten-konten ilegal. Mereka sendiri itu kesulitan untuk catch up ini,” ungkapnya.

Tak heran Hokky menyebut bahwa judi online terus berevolusi dengan teknologi yang makin canggih menggunakan teknologi teranyar kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Figur-figur yang di belakang judi online itu kan makin berevolusi terus, sudah pakai machine learning, pakai AI, pakai segala macam. Kita pun harus catch-up,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa judi onlinemerupakan penipuan terbesar bagi rakyat Indonesia.

“Yang pasti judi online adalah penipuan terbesar bagi rakyat Indonesia, karena ditipu, rakyat ditipu oleh bandar judi bagaimana uang Rp50.000 bisa menjadi Rp1 miliar,” kata Budi dalam acara Emak-Emak Anti Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Pasalnya, Budi menjelaskan korban judi online diberi harapan palsu untuk bisa mendapatkan uang yang berkali-kali lipat. Dia pun menyebut judi online sudah termasuk ke dalam kategori penipuan.

“Diberi mimpi palsu, harapan palsu, jadi judi online ini kategorinya penipuan, scam, karena itu kita juga harus menyadarkan masyarakat bahwa jangan sampai tertipu oleh judi online dan pinjaman online ilegal,” ungkapnya.

Selain judi online, Kemenkominfo juga menyoroti pinjam online (pinjol) ilegal yang masih menjamur di tengah masyarakat. Menurut Budi, judi online dan pinjol ilegal memiliki hubungan yang saling terikat layaknya adik dan kakak.

“Karena setiap kita main judi, begitu kalah, ada yang menawarkan pinjol ilegal. Makanya nanti kami serukan kepada seluruh masyarakat pinjol ilegal akibat judi nggak usah bayar. Karena mereka menipu kita, menipu rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Budi menuturkan bahwa dengan memberantas judi online, maka bisa menyelamatkan keluarga Indonesia. Terlebih, anak-anak dan ibu-ibu merupakan bagian yang paling rentan dan menderita akibat judi online. Dia pun menegaskan bahwa aktivitas perjudian adalah aktivitas yang haram.

“Dan buat siapapun yang selama ini menikmati bisnis haram judi online, waktunya untuk berhenti, kasihan rakyat, karena dengan kita peduli kepada rakyat dan kasihan kepada rakyat, maka kita memberi kontribusi bagi kemajuan Indonesia khususnya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045,” terangnya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sebanyak 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 triliun sepanjang 2023. Sejak 2017, akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapal Rp517 triliun.

Mirisnya, korban di masyarakat tidak hanya orang tua, melainkan juga anak-anak. Jika ditinjau dari data demografi, pemain judi online merupakan usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain dengan total 80.000.

Selanjutnya, pemain di rentang usia 10–20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang, serta usia 21–30 tahun sebanyak 13% atau 520.000 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap sebanyak 15 pegawai di lingkup Kemenkominfo terlibat aktif bermain judi online. Hal itu berdasarkan temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba menyampaikan bahwa dari 15 pegawai Kemenkominfo, sebanyak 2 pegawai tidak terdata di sistem Kemenkominfo. Sementara itu, 1 orang sudah pensiun. Alhasil, ada 12 pegawai negeri sipil (PNS) Kemenkominfo yang bermain judi online.

“Tetapi kepada 12 orang tersebut kami proses, dalam arti sesuai dengan ketentuan berarti hukuman disiplin untuk PNS. Sementara yang lain masih dievaluasi,” ujar Mira seusai acara Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku sedikit terhibur dengan jumlah pegawai Kemenkominfo yang bermain judi online. Pasalnya, ungkap Budi, pegawai yang bermain judi online di instansi lain lebih parah dibandingkan di lingkup Kemenkominfo.

“Angka itu terus terang agak sedikit menghibur, oh 15 [pegawai]. Berarti 15 dibagi 6.000 berarti nol koma nol sekian. Karena dibanding instansi lain lebih parah lagi,” ujar Budi.

Budi merincikan bahwa hampir 4.000 anggota TNI terlibat judi online. Begitu pun dengan kepolisian dengan angka yang mencapai ribuan anggota.

“DPR/DPRD hampir 1.000 orang. Jadi saya harapkan juga pada nama-nama yang 15 itu dilakukan supaya jangan lagi terjerat menjadi pelaku judi online,” katanya.

Di sisi lain, Budi menambahkan bahwa sebanyak 5.928 pegawai atau 100% civitas pegawai Kemenkominfo sudah mentandatangani pakta integritas untuk tidak terlibat dalam permainan judi online atau judi slot. “Sanksinya mulai dari peringatan keras sampai pemecatan,” ungkapnya.

Ke depan, Budi menyatakan bahwa Kemenkominfo akan terus memantau dan mengevaluasi pegawai secara berkala yang juga akan diberangi dengan laporan dari PPATK.